Tergugat menyuruh Penggugat Iluntuk mengundurkan diri dengan alasan mangkir selama 15 (lima belas) haribekerja ;Bahwa pada tanggal 08 Juni 2006 Tergugat tidak memperbolehkanPenggugat II untuk melakukan pekerjaan ;Bahwa Tergugat tidak bersedia melakukan penyelesaian perkara a quosecara bipartit di tingkat Perusahaan ;Bahwa akibat dari gagalnya bipartit tersebut, Mediasi DinasKependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang telahmelakukan upaya penyelesaian dengan melakukan perundingan tripartit

;Bahwa perundingan tripartit tersebut gagal, maka pada tanggal 19 Juli2006 Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdangtelah mengeluarkan anjuran tertulis Nomor : 560 / 2812 / DKTKS / 2006 ;Bahwa pada tanggal 21 Juli 2006 Penggugat melalui DPC F KIKES SBSIKabupaten Deli Serdang telah menjawab anjuran tertulis tersebut denganmenyatakan menolak anjuran tersebut ;Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UndangUndang No.2 Tahun 2004Hal. 2 dari 15 hal.

Namun setelah kedua belah pihak dipertemukan olehMediator (tripartit), maka pihak Tergugat tetap tidak dapat menerimaPenggugat untuk bekerja kembali, dan hanya memberikan hakhakPenggugat (pesangon) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima jutarupiah);. Bahwa dengan telah diadakannya pertemuan (mediasi) di Dinas Sosial &Tenaga Kerja Kota Medan, maka pertemuan tersebut tidak menemukan titiktemu (gagal).

rekonvensi/Penggugat dalam konvensi melalui kuasa hukumnyamembuat pengaduan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medandengan menyatakan telah diPHK secara sepihak, sedangkan perundinganbipartit antara Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi danPenggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi selaku Pengusahabelum dilakukan, namun Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medanmenerima pengaduan Kuasa Hukum Tergugat dalam rekonvensi/ Penggugatdalam konvensi dan melaksanakan Sidang Mediasi Tripartit

Nomor 260 K/Padt.SusPHI/201611.Pertemuan Tripartit, guna menindaklanjutipenyelesaianpbemutusan hubungankerja39 karyawan tersebut;Bahwa padatanggal6 Maret 2012 dalam pertemuan pihak kuasa hukum ParaPenggugat dengan pihak Disnaker Kabupaten Bintan menyampaikan kalauDisnaker Kabupaten Bintan tidak berwenang melaksanakan pertemuantripartit dan mememinta kuasa hukum Para Penggugat untuk menyelesaikanmasalah tersebut pada Disnaker Kota Tanjung Pinang, hal ini pula sesuaidengan Surat dengan Nomor 560/TK.III

Bahwaselanjutnya kuasa hukum Para Penggugat menyurati kepada KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau untukdiadakan pertemuan tripartit dengan Nomor 124/Pem/Adv/VI/2012tanggal15 Juni 2012, untuk menyediakan waktu dan tempat guna memfasilitasipertemuan tripartit untuk memilih juru damai konsiliator/mediator (sesuaiPasal 19 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004)dimaksud, antara ParaPenggugatdengan Tergugat, hal ini pula sejalan dengan Undang UndangNomor 13 Tahun2003 jo.

surat tersebut terkirim, Penggugat sudah beberapa kali melalui KontakTelepon yang langsung diterima oleh Tergugat dalam hal ini Bapak Irwan Sofiandan memohon langsung atas kesediaannya untuk melakukan proses Bipartit,Namun sangat disayangkan oleh Tergugat dalam hal ini Bapak Irwan Sofianpermohonan tersebut ditolak. ( Bukti : P 3 );Bahwa selanjutnya Penggugat karena merasa tidak bersalah terpaksa mengadukanpermasalahannya kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi JakartaTimur, dalam proses Tripartit

tersebut Penggugat menuntut apa yang dijanjikanoleh Tergugat berupa uang Pesangon 2 x Pasal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sesuai ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156ayat (4) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaansehubungan perintah pengunduran diri dari Tergugat dan juga sesuai pilihan yangtelah diajukan oleh Tergugat ;Bahwa dalam proses tripartit petugas mediator sempat menekankan tentang adatidaknya itikad baik pihak Tergugat untuk menanggapi

Tergugat menggunakan tipu daya agar Penggugatmau menerima 15% dari uang Pesangon, Penggantian Hak dan Penghargaan Masa Kerja;Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik Tergugat meskipun dilakukan Mediasi secara Bipartiti untuk membayar hakhak Penggugatsesuai ketentuan Pasal 56 Undangundang No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, maka pada tanggal 3 Desember 2020 Penggugat melaluikuasanya membuat surat Pengaduan ke Kantor Dinas KetenagakerjaanKabupaten Deli Serdang unutk dapat menyelesaikan secara Tripartit

antaraPenggugat dan Tergugat;Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan oleh mediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak ada membuahkanhasil sehingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor: 565/36/DK2 PHI/DS/2021 tertanggal 19Februari 2021;Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak surat PemberitahuanNomor: 565/36/DK2 PHI/DS/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas KetenagaKerjaan Kabupaten Deli Serdang karena tidak mencerminkan

Selanjutnya saksi menerangkan setelah tidak tercapai kesepakatandalam perundingan Tripartit, sebanyak 91 orang karyawan mengajukan gugatanke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi, sedangkanPenggugat tidak ikut mengajukan gugatan tetapi hanya menjadi saksi dalamperkara tersebut, Penggugat sendiri baru mengajukan gugatan tanggal 3 Maret2020.

Setelahn mencermati buktibukti suratdan keterangan saksi yang bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulanbahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat sudah melalui proses perundingan Bipartit dan Tripartit.

Penggugatsebelumnya tergabung bersama sejumlah karyawan lainnya dalam prosesperundingan Bipartit dan Tripartit, kKemudian sebanyak 91 (Sembilan puluh satu)orang mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 6Agustus 2019, sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan dalam perkaraaquo tanggal 3 Maret 2020.

Bahwa sesuai dengan dasar hukum (rechtelijk grond) dan dasar fakta(feiteliik grond) maka secara nyata dan jelas secara nyata dan jelasTergugat telah melakukan pelanggaran berupa manipulasi data flightallowance sehingga beralasan untuk Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraaquountuk menyatakan telah cukup alasan mendesak Penggugatuntuk menjatuhkan PHK seketika kepada Tergugat.PENGGUGAT TELAH MELAKSANAKAN BIPARTIT DAN MEDIASI(TRIPARTIT) PADA DISNAKERTRANS

O26HH17 09tertanggal 10 Februari 2017 (Permohonan Pencatatan) (Vide BuktiP13).Bahwa berdasarkan Permohonan Pencatatan Penggugat, telahdilaksanakan pertemuan mediasi (tripartit), yang mana SudinakertransJakarta Barat mengeluarkan Surat No. 027/057/HIPHK/IV/2017tertanggal 25 April 2017 tentang Anjuran (Anjuran) (Vide Bukti P14),yang berisikan sebagai berikut:MENGANJURKAN1. Agar pihak pekera Sdr.

bekerja Tergugatdi Jakarta sehinggaHalaman 11 dari 47 Putusan No. 116 /Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PST29.30.ol;berdasarkan Pasal 81 UU No. 2/2004, Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara aquo.Pasal 81 UU No. 2/2004Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekera.Bahwa dengan telah dilaksanakannya proses bipartit dan tripartit

dilakukan PHK, terhadap PHK mendesaktersebut, sehingga sangatlah wajar Tergugat menuntut Penggugat untukmembayar sisa kontrak selama 18 (delapan belas) bulan dikalikan gajipokok sebesar Rp. 44.000.000, = Rp. 660.000.000,, serta menuntutPenggugat untuk mengeluarkan Lolos Butuh atas nama Tergugat untukkebutuhan Tergugat mencari pekerjaan ditempat lain.Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalilnya pada Huruf Dangka 24 sampal dengan 33 mengenai Penggugat telah melaksanakanBipartit dan Mediasi (Tripartit

) pada Disnakertrans sehingga pengajuangugatan yang dilakukan Penggugat memenuhi prosedur hukum sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan alasanPenggugat mengajukan gugatan a quo adalah mencari kepastian hukum.Bahwa bipartit maupun tripartit, kami kuasa hukum tidak mengetahulkarena Kami Kuasa Hukum mendapatkan kuasa sesuai tanggal suratkuasa, sehingga tidak perlu kami selaku kuasa hukum menanggapi lebihlanjut.Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalilnya pada Huruf Eangka

Bahwa selama masa skorsing berlangsung, Penggugat berdasarkansurat panggilan nomor : 1296/1.835.3 tertanggal 27 Februari 2012 (buktiP6) yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi DKI Jakarta, pada tanggal 12 Maret 2012 telah menghadapuntuk memusyawarahkan dengan pihak Tergugat dan Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi (tripartit) mengenai Penawaran penangananperkara perselisihan hubungan industrial namun terhadap musyawarahtersebut, tidak ditemukan jalan keluar terhadap permasalahan

Bahwa pada tanggal 27 Maret 2012, Penggugat, Tergugat dan DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi (tripartit) kembali melakukanmusyawarah untuk penyelesaian perselisihan namun para pihak(Penggugat dan Tergugat) tetap pada pendiriannya masingmasingsehingga pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjuk Mediatorguna memberikan anjuran tertulis, halmana sesuai dengan Surat AnjuranNo.42/ANJ/IV/2012 tertanggal 11 April 2012. (bukti P7);.

sehingga tidaktercapai penyelesaian perselisihan hubungan industrial; Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Desember 2013melakukan Pertemuan Bipartit yang isinya: Pihak Perusahaan menawarkan Pengakhiran Hubungan Kerja dengankompensasi sesuai ketentuan Perusahaan dan belum juga sepakatkarena Tergugat pada saat itu meminta waktu untuk membicarakandengan pihak keluarga (istri);15.Bahwa tidak tercapai kesepakatan pada pertemuan Bipartit tanggal 18Desember 2013, maka dilakukan kembali Pertemuan Tripartit

Atas ketidakhadirantersebut Penggugat mengajukan Pencatatan Perkara PerselisihanHubungan Industrial ke Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate padatanggal 24 Januari 2014, untuk dilakukan pertemuan kembali;Bahwa dengan permohonan Pencatatan Perkara Perselisihan HubunganIndustrial yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh Dinas Tenaga Kerja danSosial Kota Ternate tidak dilakukan kembali Tripartit sampai keluarnyaAnjuran Mediator pada tanggal 29 April 2014 yakni:Anjuran Mediator:Anjuran Mediator Hubungan

TunjanganHati2007RayaRp 3.200.000:Rp.5.6 Bahwa Judex Facti sama sekali tidak memberikanalasan hukum untuk MENGABAIKAN anjuran mediatorsehingga hal tersebut dapat diinsentif bahwaperundingan tripartit sama sekali tidak bermanfaatsebab anjuran mediator amatlah bertolak belakangdengan PUTUSAN PHI (yang sebenarnya sahsah sajasepanjang diberikan alasan hukum yang benar) ;5.7 Bahwa PARA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (dahulu PARATERMOHON KASASI/PARA PENGGUGAT) telah setuju untukmengundurkan diri dan oleh

salah dalam memberikan putusan dengantetap menghitung uang Tunjangan Hari Raya 2007TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II (dahulu) = =TERMOHONKASASI II/PENGGUGAT II) yang seharusnya dibayarpada bulan Desember 2007 hingga dikeluarkannyaputusan aquo ;5.8Bahwa Judex Juris dalam pertimbangan hukumnyasepatutnya mengulas dan menganalisa anjuran darimediator dalam kerangka pengambilan putusan aquodan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (dahulu) =PEMOHONKASASI/TERGUGAT) percaya dengan ungkapan bahwamayoritas produk hukum tripartit

PPHI Pasal 82, oleh karena Eksepsi Daluarsa tidak dapatditerapkan dalam perkara a quo mengingat perkara mana telah berjalan dalamtata urutan proses atau upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial(PPHI) sesuai UU No. 2 tahun 2004 Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10Pasal 14, Pasal 15, Pasal 81, Pasal 83;Yaitu ketika Termohon Kasasi mengeluarkan surat PHK terhadap PemohonKasasi tertanggal 9 juni 2009 Pemohon Kasasi telah menempuh upayapenyelesaian Bipartit sampai dengan mediasi atau Tripartit

terakhir di DinasTenagakerja Kabupaten Mimika yang serta merta sesuai surat risalah darimediator Dinas Tenagakerja Kabupaten Mimika tertanggal 29 Maret 2010secara faktual belum bisa dinyatakan sebagai Daluarsa;Bahwa Bipartit dan Mediasi (Tripartit) adalah sarana Formal yang harus dilaluidalam tahapan proses sesuai UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI, sebelum parapihak mengajukan Gugatan ke Pengadilan WHubungan Industrial (PHI);Seharusnya secara Yuridis masingmasing pihak mengikuti anjuran sesuairisalah

Dan kemudian melakukanmediasi Tripartit pada tanggal:1. Mediasi : 9 November 2009, pihak Tergugat tidak datang;2. Mediasi Il : 4 Desember 2009, pihak Tergugat tidak datang;3. Mediasi Ill :5 Desember 2009, yang datang oknum Angkatan Daratbeserta 1 orang temannya tanopa membawa surat kuasa;Pada tanggal 15 Januari 2010 dikeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor Surat86/088.36 yang ditandatangani Mediator Hubungan Industrial R.A.

Padaproses mediasi atau tripartit, saya Penggugat akhirnya mengetahui bahwakeberadaan saya selama menjadi pekerja/ouruh di perusahaan Tergugat, tidakpernah dilaporkan atau dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Banyuasin, padahal jumlah pekerja/ouruh seperti saya ini mencapai1096 orang, kami juga tahu bahwa hubungan kerja antara Penggugat denganPerusahaan Tergugat tidak pernah dilengkapi dengan perjanjian kerja(PKWT/PKHL), Oleh karena itu setelah saya dinyatakan diberhentikan

PT Transpasifik Agro Industri ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuasindengan perihal/laporan pengaduan PHK sepihak dan tuntutan hak atas PHk.Atas pengaduan tersebut pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Banyuasin telah mengkaji dan menindak lanjutipengaduan dimaksud dengan memanggil para pihak diantaranya Penggugat danTergugat melalui 3 (tiga) kali panggilan mediasi dalam rangka membahas danmenyelesaikan pada tingkat tripartit masalah pengaduan dimaksud pada

Bahwa pada sidang mediasi/perundingan tripartit tersebut,menurut kami Penggugat ada beberapa point penting yang luput dari perhatianmediator maupun Tergugat yang pertama adalah bahwa Penggugat walaupunbekerja sebagai buruh harian lepas yang bekerja berdasarkan waktu kehadirantetapi upah yang dibayarkan Perusahaan/Tergugat adalah setiap bulan.

tertulis;b. anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktuselambatlambatnya 10 (Sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasipertama harus sudah disampaikan kepada para pihak;14.Bahwa berdasarkan Ketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004Tentang Perselisihan Hubungan Industrial serta disampaikan oleh DinasTenang Kerja Kabupaten Padang Lawas Utara, bahwa penyelesaianHalaman 5Putusan PHI Nomor :134/Pdt.SusPHI/2018/PN Mdn15.16.17.18.Perselisihan Hubungan Industrial dimulai dari proses Bipartit, Tripartit

,Mediasi dan Penyelesaian Melalui Pengadilan.Bahwa oleh karena proses Bipartit, Tripartit dan Mediasi tidak terdapatkesepakatan, Oleh karenanya penggugat melalui gugatan ini mengajukangugatan terhadap PT.

padatanggal 18 Mei 2017 Penggugat membuat surat keberatan atas surat Demosi,Mutasi, Surat Peringatan Ill (SP III) yang ditujukan kepada Kepala DinasKetenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas (vide bukti P6);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 tentang Notulen rapat,Penggugat dan Tergugat telah melakukan perundingan Bipartit atas arahanDisnaker Kabupaten Padang Lawas, namun tidak tercapai kesepakatan;Menimbang, bahwa perundingan Bipartit tidak mencapai kesepakatanmaka berdasarkan bukti P8 tentang undangan Tripartit

subyek hukum yang melakukan gugatansebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya adalah Penggugat yangtelah melalui rangkaian penyelesaian perselisinan industrial yaitu Bipartit danTripartit, akan tetapi pada kenyataannya Penggugat XIV sampai denganPenggugat XIX belum pernah melakukan mediasi Bipartit dan Tripartitnamun oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda ikut dimasukkan kedalamanjuran yang seolaholah kenyataannya penggugat XIV sampai denganPenggugat XIX tersebut telah ikut dalam Bipartit dan Tripartit

Bahwa Penggugat XIlIl dalam proses mediasi Tripartit di Kantor DinasTenaga Kerja Kota Samarinda diketahui bekerja di Kecamatan SambojaKabupaten Kutai Karta Negara sehingga oleh Mediator Dinas Tenaga KerjaKota Samarinda menganjurkan kepada Tergugat XIIl untuk berkirim suratHalaman 31 dari 43 hal.Put.Nomor 909 k/Pdt.SusPHI/2017kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam halpenyelesaian sengketa ketenagakerjaannya;Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebutdi

Bahwa Penggugat Asli XIII dalam proses mediasi tripartit di Kantor DinasTenaga Kerja Kota Samarinda diketahui bekerja di Kecamatan SambojaKabupaten Kutai Karta Negara sehingga oleh Mediator Dinas Tenaga KerjaKota Samarinda menganjurkan kepada Tergugat XIIl untuk berkirim suratkepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dalam halpenyelesaian sengketa ketenagakerjaannya, dan sampai denganberjalannya persidangan belum ada kepastian hukum terkait denganPenggugat Asli XIII tersebut;.

ini menjelaskan bahwa Penggugat XIIIs/d Penggugat XIX tidak pernah melakukan proses mediasi denganTergugat, adapun alasan Tergugat tidak menghiraukan permohonan mediasidari Tergugat XIII s/d Penggugat XIX adalah alasan tidak mendasar karenaproses mediasi dengan Penggugat s/d Penggugat XII aja tergugat telahmenempuhnya, dan hal ini juga membukitkan bahwa Proses Mediasi bepartitdan tripartit untuk Penggugat XIII s/d Penggugat XIX tidak pernah di tempuholeh Penggugat XIII s/d Penggugat XIX kepada Tergugat

Menghukum Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugatsebesar: Materil:a Upah yang belum terbayar 37 x Rp2.366.824,00 Rp87.572.488,00(dari bulan Desember 2015 sampai denganDesember 2018) 37 Bulan b Biaya operasional yang Rp10.000.000,00dikeluarkan untukmemperjuangkan hak,mulai proses bipartit,tripartit dan gugatan ke Pengadilan HubunganIndustrialTotal hak dari hubungan kerja yang harus diberikan Rp97.572.488,00Immateril:Kerugian immateril Rp10.000.000,00 Kerugian immateril jumlan selurun kerugian

PerinakerPHIK/253;Bahwa dapat disampaikan Pihak Penggugat adalah Anggota SerikatPekerja Pertanian Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPPSPSI) sampai tanggal 12 Januari 2020;Bahwa pada tanggal 12 Januari 2020, Pihak Penggugat menyerahkan suratpengunduran diri dari anggota Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPPSPSl)kepada Roy Ando Sirait(Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan SerikatPekerja Seluruh Indonesia);Bahwa sangat jelas Tripartit

dan Anjuran yang dikeluarkan DinasPerindustrian dan Tenaga Kerja Bangkinang Kota tanggal 19 Maret 2020No.567/PerinakerPHIK/253 sangat tidak berlandaskan hukum atau tidaksah dikarenakan Pihak Penggugat Masih terdaftar secara resmi sebagaianggota Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan Serikat Pekerja SeluruhIndonesia Sampai dengan tanggal 12 Januari 2020, namun dalam hal iniyang mewakili dalam Mediasi, Tripartit adalah Serikat Buruh CahayaIndonesia;Bahwa tindakan Penggugat sangat nyata melanggar ketentuan

Menyatakan Tripartit dan Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustriandan Tenaga Kerja Bangkinang Kota tidak sah;4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (Penggugat) dengan Tergugatputus dan sah karena di kualifikasikan mengundurkan diri Sesuai denganpasal 168 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003;5.

(bukti P5);Bahwa selama masa skorsing berlangsung, Penggugat berdasarkan suratpanggilan nomor : 1296/1.835.3 tertanggal 27 Februari 2012 (bukti P6) yangdikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta,pada tanggal 12 Maret 2012 telah menghadap untuk memusyawarahkan denganpihak Tergugat dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (tripartit) mengenaiPenawaran penanganan perkara perselisihan hubungan industrial namunterhadap musyawarah tersebut, tidak ditemukan jalan keluar terhadappermasalahan

yang ada;Bahwa pada tanggal 27 Maret 2012, Penggugat, Tergugat dan Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi (tripartit) kembali melakukan musyawarah untukpenyelesaian perselisihan namun para pihak (Penggugat dan Tergugat) tetappada pendiriannya masingmasing sehingga pihak Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi menunjuk Mediator guna memberikan anjuran tertulis, halmanasesuai dengan Surat Anjuran No.42/ANJ/IV/2012 tertanggal 11 April 2012.

untukmulai bekerja tanggal 1 Juni 2020 karena tanggal mulai kerja dekatdengan Hari Raya Idul Fitri dan Tergugat menyetujui keinginanPenggugat tersebut;Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 : Tergugat kemudian tibatibamenerima surat dari Penggugat untuk meminta perundingan secarabipartit;Bahwa pada tanggal 5 Juni 2020 : Dilakukan perundingan bipartit yangdilakukan oleh Penggugat dan Operasional Manager Tamnak Thai;Bahwa pada tanggal 20 Juni 2020 : Tergugat mendapatkan surat dariDisnaker untuk pertemuan Tripartit

;Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 : Dilakukan pertemuan tripartitdengan Disnaker;Bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 : Tergugat mendapat panggilan mediasitripartit di Disnaker;Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 : Dilaksanakan mediasi tripartit diDisnaker;Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 : Tergugat mendapatkan suratpanggilan kembali untuk tripartit dengan pihak Disnaker;Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 : Tergugat bertemu denganPenggugat untuk perundingan Bipartit kembali di luar Disnaker;Bahwa pada tanggal 3

, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo karenaTergugat menolak anjuran Mediator Kantor Dinas Tenaga Kerja, TransmigrasiDan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor 883/1.835.3 tertanggal 24September 2020, sedangkan Tergugat tidak mengajukan gugatan ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Menimbang, bahwa sekalipun para pihak telah melakukan upayaperdamaian di tingkat tripartit

Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah melakukanupaya penyelesaian secara Tripartit yaitu dengan cara Mediasi,dimana hasilnya pada tanggal 10 Maret 2015 dikeluarkanANJURAN Nomor : 567/898/HI Syaker/III/2015, oleh MediatorHubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Pemerintah KabupatenBekasi, yang muatan Anjuranya dapat kami uraikan sebagaiberikut :101. Agar pengakhiran hNubungan kerja antara pengusaha PT.Sangwoo Indonesia dengan pekerja sdr.

Bahwa telah dilakukan upaya penyelesaian secara Tripartit, yaitumelalui proses mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial DinasTenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan pada tanggal 10Maret 2015, dikeluarkan ANJURAN Nomor : 567/ 898/HISyaker/11/2015, sebagai berikut :161. Agar pengakhiran hNubungan kerja antara pengusaha PT.Sangwoo Indonesia dengan pekerja sdri. Nuke Wahyu dapatdilakukan terhitung sejak akhir bulan Februari 2015;2. Agar pihak pengusaha PT.

Bukti T 4 Surat Pengaduan/laporan yang dibuat sendiri olehTergugat/ Penggugat Rekonvensi, yang ditujukan kepada KepalaDinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan diterimaoleh Pegawai Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasipada tanggal 17 Maret 2014;Keterangan :Membuktikan bahwa benar Tergugat/Penggugat Rekonvensi telahmencatatkan perselisihan hubungan industrial untuk dilakukanupaya penyelesaian pada tahap Tripartit melalui proses Mediasi olehMediator Hubungan Industrial pada Dinas

Sangwoo Indonesia (Penggugat/TergugatRekonvensi), dimana pemberian kuasa tersebut dilakukan setelahselesai dilakukannya upaya penyelesaian perselisihan HubunganIndustrial tahap Tripartit melalui proses Mediasi pada Dinas TenagaKerja Pemerintah Kabupaten Bekasi.10.