Ditemukan 4431 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : didit diauddin dia'udin diandis diandito dianudin diaudin disudut djaudin dikulit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2686 — 4598 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ITI, dimana keterangan tersebut sesuai dengan pembukuan PT.CMMA yang telah diaudit dan saksi BUDI SUSANTO (PT.CMMA) mengalami kerugian untuk pekerjan pengadaandriving simulator R2 TA 2011 sebesarRp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), danmengalami kerugian untuk pengadaan driving simulator R4TA 2011 antara Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliarrupiah) sampai dengan Rp40.000.000.000,00 (empat puluhmiliar rupiah).Bahwa saksi WASIS TRI PAMBUDI dans saksiSULISTIYANTO menegaskan terkait keterangan
    ITI, di manaketerangan tersebut sesuai dengan pembukuan PT.CMMA yangtelah diaudit, di mana BUDI SUSANTO (PT.CMMA) mengalamikerugian untuk pekerjan pengadaan driving simulator R2 TA2011 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah),dan mengalami kerugian untuk .pengadaan driving simulator R4TA 2011 antara Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliarrupiah) sampai dengan Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliarrupiah).Bahwa dengan demikian tidak ada saksi, keterangan, buktimaupun petunjuk yang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Maret 2014 — Pidana Korupsi - Drs. DEDDY KUSDINAR, Mpd
264 — 75
  • Kontrak /Jumpsum itu dipakai untukpekerjaan yang sederhana, yang volume spesifikasinyapasti tidak berubah, sedangkan kontrak harga satuan,volumenya bersifat sementara yang nantinya pembayarandisesuaikan/dihitung ulang sesuai dengan prestasi kerja.Namun dalam prakteknya maunya semuanya kontraklumpsum dengan alasan kontrak /umpsum apabila diaudit, maka auditor tidak boleh detil melakukan auditnyakarena tidak ada harga satuannya.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PN PADANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 25 September 2015 — RAHMAT REALSON,SH.MH
150 — 11
  • Anggaran yang diaudit adalah Belanja Barang danHal 701 dari 1038 halaman Putusan Pidana No: 25/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PdgJasa dengan kegiatan Program Peningkatan Kapasitas LembagaPerwakilan Daerah sebesar Rp11.074.486.500,00.Bahwa dalam melakukan penghitungan kerugian kKeuangan negara padaPencairan Dana Fiktif Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRDKabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011, Ahli dan timmenggunakan metode penghitungan sebagai berikut :a.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN PADANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg
Tanggal 25 September 2015 — AFRIYANTI BELINDA,SH PGL YANTI
183 — 24
  • Anggaran yang diaudit adalah Belanja Barang danJasa dengan kegiatan Program Peningkatan Kapasitas LembagaPerwakilan Daerah sebesar Rp11.074.486.500,00.Bahwa dalam melakukan penghitungan kerugian kKeuangan negara padaPencairan Dana Fiktif Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRDKabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011, Ahli dan timmenggunakan metode penghitungan sebagai berikut :a. Membandingkan pelaksanaan kegiatan yang ada denganketentuan peraturan yang berlaku.b.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
338 — 286
  • Dapat terdakwa jelaskan Bahwa terdakwa pemah memberikan uang kepada :1)2)3)Saksi Frangki akerina (auditor KCU BNI Ambon) sebesarRp.100.000.000 tujuan untuk meminta kelonggaran waktu agar di undurbiar Pagu Kas 3 KCP dobo,tual, jangan diaudit dulu, denganmemberikan secara tunai.Memberikan uang kepada Saksi Natalia Kilikily salah satu karyawanBNI KCU ambon sebanyak 3 kali dengan total Rp.700.000.000bertempat di kantor Cabang Utama Ambon, pemberiah untuk yang ke 3kalinya diserahkan secara tunai kepada
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Februari 2013 — Jacob Purwono - Kosasi Abbas
293 — 111
  • subkontraktorterselubung;Halaman 564 dari 1205 halaman Putusan No. 59/Pid.B/TPK/2012/PN.JKt.Pst.Bahwa dalam sistem nilai ada batasannya yaitu bobot harga tidak bolehkurang dari 70%;Bahwa syarat SIUP dalam suatu pengadaan barang/jasa diatur pada Pasal11 yang hanya mensyaratkan memenuhi ketentuan perijinan menjalankan usahasesuai dengan ketentuan perundangundangan, yang mana ijin usaha tergantungdari bidang usahanya, dalam hal ini LKPP juga pernah memberikan peringatantetapi tidak digubris karena merasa ketika diaudit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
295 — 94
  • mengetahuinya tapi sekarang saksimengetahui ada aturannya yaitu surat edaran menteri keuanganyaitu. menteri kKeuangan yang sekarang dan terbitnya aturantersebut tahun 2015.Bahwa Apakah ada aturannya pada tahun sebelumnya terkaitDOM itu yang megetahui dibagian keuangan karena semuapencatatan ada di biro keuangan.Biro keuangan tidak ada memberi tahukan kepada saksi terkaittentang batasanbatasan atau kreteria terkait dengan penggunaanDOM yang diperbolehkan dalam penggunaannya.Bahwa Saksi tidak pernah diaudit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
290 — 126
  • mengetahuinya tapi sekarang saksimengetahui ada aturannya yaitu surat edaran menteri keuanganyaitu. menteri kKeuangan yang sekarang dan terbitnya aturantersebut tahun 2015.Bahwa Apakah ada aturannya pada tahun sebelumnya terkaitDOM itu yang megetahui dibagian keuangan karena semuapencatatan ada di biro keuangan.Biro keuangan tidak ada memberi tahukan kepada saksi terkaittentang batasanbatasan atau kreteria terkait dengan penggunaanDOM yang diperbolehkan dalam penggunaannya.Bahwa Saksi tidak pernah diaudit
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
459 — 2300
  • artinya permintaan pencairan itu tidak prioritas langsung denganperbendaharaan tapi diperintahkan oleh Pak Tobing untuk dicek terlebihdahulu oleh saksi apakah itu sudah ada SK, kemudian baru bisadirekomendasikan;Bahwa dana aspirasi berasal Dari DPRD;Bahwa Setelah dapat plafon untuk dana aspirasi itu, mereka baru minta kekita, ada yang berbentuk hibah dan ada juga yang berbentuk kegiatan;Bahwa Ada yang sudah menyampaikan laporan pertanggung jawaban danaaspirasi tahun 20122013 lalu dievaluasi dan diaudit