obatobatan dari dokter,dan tidak sedang mengkonsumsi minumminuman keras ataupunminuman energi untuk meningkatkan stamina dan Terdakwa jugatidak sedang menderita suatu penyakit.Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah telahmelakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika denganmenggunakan sabusabu pada bulan September 2015 danTerdakwa berjanji tidak akan melakukannya lagi.Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militerkepada Majelishakim berupa :Hal 20 dari 45 hal Putusan Nomor : 05K/PM.I05/AD/I/20171

No. 442 K/Pid.Sus/2020BB No.BB No.BB No.BB No.BB No.BB No.BB No.BB No.BB No.BB No.2252262212282202302312322332347 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Aceh Syariahatas nama Nurul Huda dengan nomor rekening01302.03.6400475 periode 1 Mei 2018 sampaidengan 13 Juli 2018;1 (satu) bundel print warna Lampiran Buku UtamaRekam Jejak APBA 2017 Rekap Kegiatan StrategisAPBA 20171 (satu) bundel print warna Lampiran Buku UtamaRekam Jejak APBA 2017 Rekap Kegiatan StrategisOTSUS Kabupaten/Kota 2017;1 (satu) bundel

PENJELASAN UMUM TERHADAP PP NO.1 TAHUN 20171.Bahwa PP 1/2017 pad a dasarnya merupakan penegasandan pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan peningkatannilai tambah hilirisasl sebagaimana tercantum dalam UUMinerba;Bahwa kewajiban peningkatan nilai tambah dikenakan, baikkepada pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK OperasiProduksi baru yang diterbitkan berdasarkan UU Minerbamaupun kepada pemegang IUP Operasi Produksi danKontrak Karya Eksisting;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102, Pasal 103, danPasal

Putusan Nomor 1693/B/PK/PJK/20171.A.4.1.A.5.1.A.6.1.A.7.1.A.8.Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia denganalasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak SuratKeputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinanSurat Keputusan Keberatan tersebut;Bahwa UndangUndang KUP Pasal 32 ayat (1) menyatakan:Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan,Wajib Pajak diwakili dalam hal:a.

Putusan Nomor 71 K/TUN/20171/Kelurahan Kacapiring. Jadi sebetulnya Para Penggugat sudahmengetahui hal itu sejak Para Penggugat menerima Sertifikat HGB;Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalil posita gugatan ParaPenggugat yang mendalilkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatanmasuk pada Pasal 55 UU Peratun 1986 Jo. SEMA No.2 Tahun 1991 samasekali tidak benar/tidak berdasarkan hukum;Eksepsi Tergugat Il Intervensi:.

Nomor 01 sebagaimana dimaksud dalamsaran/rekomendasi IAD tersebut yaitu:Halaman 21 dari 60 halaman Putusan Nomor 79 PK/TUN/20171) Pengakuan ke akun laba/Rugi atas Akun Titipan Pihak Ketiga(perantara) sebesar Rp601.974.671 oleh KC.

rangkap aplikasi pembukaan rekening Bank Artha Graha an Maspul; 1 (satu) rangkap aplikasi pembukaan rekening Bank Artha Graha anHermawan; 1 (satu) rangkap print out rekening Bank Artha Graha an Maspul; 1 (satu) rangkap print out rekening Bank Artha Graha an Hermawan; 1 (satu) lembar slip setoran tunai di rekening Maspul tanggal 712016sebesar Rp500.000,00; 1 (satu) lembar slip setoran tunai di rekening Hermawan tanggal 1112016sebesar Rp600.050.000,00;Hal. 38 dari 54 hal, Putusan Nomor 1645 K/PID.SUS/20171

No. 515 K/Pid.Sus/20171.Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPadang mempertimbangkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindakpidana ditemui adanya kewenangan yang didalamnya melekat predikatjabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmenpekerjaan pengadaan kendaraan 27 (dua puluh tujuh) unit mobil dinas yangbelum selesai dengan tidak diserahkannya 15 (lima belas) BPKB kepadaPemerintah Kota Padang, sehingga dalam hal ini menurut Majelis perbuatanmelawan

Tahun2017.1 (Satu) jepitan fotocopy Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor600288tahun 2017, tentang Penetapan Standar Satuan Harga DasarKabupaten Maluku Tenggara Barat Triwulan (JanuariMaret) TahunAnggaran 2017, tanggal 03 Maret 20171 (Satu) lembar fotocopy, SURAT PERINTAH, Nomor 835/259/SPRIN/2017,Kepada ADRIANUS SIHASALE, ST.

Tanggal 26 Januari 20171. 1 (Satu) bundel Penggunaan Uang Operasional Yang Berasal DariPemotongan Anggaran Dana Pelaksanaan Kegiatan Swakelola PadaSuku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara TA 2014;1 (satu) buku) Pembagian Uang Yang Berasal DariPenyisihnan/Pemotongan Anggaran Dana Pelaksanaan KegiatanSwakelola Pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta UtaraTA 2014;Disita Dari LAELA SAROYA Tanggal 22 Maret 20171.1 (Satu) bundel Perda Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013tentang APBD

Tanggal 26 Januari 20171. 1 (satu) bundel Penggunaan Uang Operasional Yang Berasal DariPemotongan Anggaran Dana Pelaksanaan Kegiatan Swakelola PadaSuku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara TA 2014;1 (satu) buku) Pembagian Uang Yang Berasal DariPenyisihnan/Pemotongan Anggaran Dana Pelaksanaan KegiatanSwakelola Pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta UtaraTA 2014;L.

Tanggal 26 Januari 20171. 1 (Satu) bundel Penggunaan Uang Operasional Yang Berasal DariPemotongan Anggaran Dana Pelaksanaan Kegiatan Swakelola PadaSuku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara TA 2014;1 (satu) buku) Pembagian Uang Yang Berasal DariPenyisihnan/Pemotongan Anggaran Dana Pelaksanaan KegiatanSwakelola Pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta UtaraTA 2014;L.

Tanggal 26 Januari 20171. 1 (satu) bundel Penggunaan Uang Operasional Yang Berasal DariPemotongan Anggaran Dana Pelaksanaan Kegiatan Swakelola PadaSuku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara TA 2014;1 (satu) buku) Pembagian Uang Yang Berasal DariPenyisihnan/Pemotongan Anggaran Dana Pelaksanaan KegiatanSwakelola Pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta UtaraTA 2014;Disita Dari LAELA SAROYA Tanggal 22 Maret 20171.1 (Satu) bundel Perda Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013tentang APBD

Jasa Keuangan antara lain nasabah padaPerbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis padaPerasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturanperundangundangan di sektor jasa kKeuangan.Bahwa pengertian konsumen dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 joNo 1/POJK.07/2014 adalah konsumen pada sektor jasa keuangan,sehingga lebih spesifik dan memang sudah seharusnya peraturan yanglebin spesifik (lex spesialis) yang diatur dalam POJK NomorHalaman 12 dari 62 hal Putusan Nomor 1472 K/Pdt.SusBPSK/20171

Nomor 1836 K/Pid.Sus/20171.

Penggugat sekarangPara Termohon Kasasi tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard);Gugatan Para Penggugat terhadap tanah objek tanah terperkaratelah kabur karena perbedaan atau tidak sama luas dan ukurantanah, nama pemilik tanah asal harta, namanama pemilik tanahyang berbatasan antara gugatan Para Penggugat dengan alatalatbukti yang diajukan dalam perkara a quo sebagaimana diuraikandalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara NomorHalaman 33 dari 57 halaman Putusan Nomor 517 K/Ag/20171

untuk mengambil segala tindakan hukum atas barang jaminantersebut apabila debitor yang dijamin utangnya oleh Penggugatmengalami kredit macet, sebagaimana dalam Akta Pemberian HakTanggungan Nomor: 71780/MyrNI/20171 tanggal 20 Juni 2011 yangdisempurnakan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3653/2011tanggal 19 Nopember 2011.11.Bahwa dengan adanya kuasa penuh tersebut, maka Tergugat 1selaku pemegang hak tanggungan dapat bertindak tanpa keterlibatandan persetujuan dari Penggugat selaku pemilik barang

No. 591 K/Pid.Sus/20171)Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidakberlandaskan dasar hukum yang memuat larangan Majelis Hakim TingkatPertama mengambil alin seluruh pendapat Jaksa Penuntut Umum dalamsurat tuntutan.

No. 143 K/PID.SUS/20171 (satu) Buah1 (satu) Buah1 (satu) Buah1 (satu) Buah11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.2122.23.24.25.26.2/.28.29;30.31.32.33.4837968000244029.Kartu.

No. 143 K/PID.SUS/20171 (satu) Buah1 (satu) Buah1 (satu) Buah1 (satu) Buah1 (satu) Buah1 (satu) BuahBuahBuahBuahBuah1 (satu1 (satu1 (satu1 (satu(satu)(satu)(satu)(satu)1 (satu) Buah1 (satu) Unit34.35.abuan, Nomor Pol BK 86 MLNissan X Trail, Tahun 2013, Warna SilverNomor Pol : BK 1586 OG.Honda CRV Tahun 2013 Warna Putih No Pol :BL 9 DL.Dirampas untuk Negara36.Uang sebesar Rp828.507.871,00 (delapanratus dua puluh delapan juta lima ratus tujuhribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah)Dirampas untuk

No. 143 K/PID.SUS/20171. Menyatakan Terdakwa Abdullah alias Dulah Bin Zakaria terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidanaPencucian Uang;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama: 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwadiganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;3.

Nomor 292 K/Padt.SusHKI/20171) Nomor ID0023735D dengan Judul Kepala Kran atas nama RaniLiono;2) Nomor ID0023736D dengan Judul Kepala Kran atas namaRani Liono;3) Nomor I1D0023738D, dengan Judul Kepala Kran atas namaRani Liono;4) Nomor 1D0017974D dengan Judul Kran Air atas nama RaniLiono;5) Nomor ID0023737D dengan Judul Kepala Kran atas namaRani Liono;6) Nomor IDD0000039435 dengan Judul Kepala Kran Air atasnama Rani Liono;7) Nomor 1D0018934D dengan Judul Pancuran Air atas namaRani Liono;8) Nomor ID00202623D

Nomor 292 K/Pdt.SusHKI/20171) Nomor ID0023603D dengan Judul Wadah Sabun atas nama SantoSetiawan;dari Daftar Umum Desain Industri dengan segala akibat hukumnya;6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini sebesar Rp11.616.000,00 (sebelas juta enam belas riburupiah);7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuhterhadap Putusan perkara a quo;8.

Bukti 2 (dua) orang saksisaksi PemohonSAKSISAKSI Pemohon tertanggal 8 Agustus 20171.

Putusan Nomor 39 K/TUN/20171. Ketentuan Pasal 52 Ayat 1 huruf b Undangundang No. 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyr:atakan: Syaratsahnya keputusan meliputi dibuat sesuai dengan prosedur;2.

Putusan Nomor 364 K/TUN/20171) Tidak terdapat hal hal yang genting dan mendesak bagi ParaPenggugat;2) Tidak terjadi gejolak penggajian dalam management Keuangan PT.Gabri Indo Italy;3) Sebaliknya, kondisi ekonomi Perusahaan kecil/tidak mampu, telahmenerima baik dan bisa melaksanakan Surat Keputusan GubernurBanten, a quo;4) Gugatan Para Penggugat, hanya akalakalan/nengadangada,untuk menghindar dan berusaha untuk membatalkan, SuratKeputusan Gubernur, a quo;5) Mohon Periksa Mahkamah Agung, menurut Kepastian