Nomor 688 K/Pdt/20132. Bahwa sebagai perbandingan, contoh surat izin pengoperasian danpengusahaan bandar udara yang diterbitkan oleh Direktur JenderalPerhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, kepu tusannya berisisebagai berikut:KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARANOMOR: SKEP/67A//03 TENTANGIZIN PENGOPERASIAN DAN PENGUSAHAANBANDAR UDARA KHUSUS MALIKUSSALEH/LHOK SEUMAWEDI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAMDIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,Menimbang:Mengingat:a.

No. 1454 K/Pid/20132. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupangtersebut telah keliru, pertimbangan Majelis Hakim tersebut bukanlahmerupakan alasan pemaaf dan alasan pengeculiaan.

No.1483 K/Pdt/20132.Bahwa terdadap objek tanah dan bangunan tersebut diatas telahada keputusan Pengadilan Negeri Medan yang telahberkekuatan hukum yang tetap yakni :a. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 238/Pdt.G/1987/PN.Mdn tanggal 30 Agustus 1988 Jo. Putusan PengadilanTinggi Medan No. 525/PDT/1988/PT.MDN tanggal 14Februari 1989 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 720 K/Pdt/1990 tanggal 20 Juli 1995 Jo.

Putusan Nomor 165 K/TUN/20132. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (Legal Standing) untukmengajukan gugatan a quo;a.

kewajibannya didalam hal membayar tunggakantunggakan akan yang telah dipinjamnya dari si Tergugat sebesar Rp.18.552.000,(delapan belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)yang sesuai dengan seperti yang terdapat didalam surat perjanjian sewaHalaman 13 dari 37 halaman Perkara Nomor : 353/PDT/2017/PTMdnbeli (Huurkoop) yang diatur dalam Pasal 2 dan si Penggugat mulaimembayar angsuran pertama di bulan Juni 2013.Adapun datanya sebagai berikut: 1. 13 Juni 2013 Angsuran pertama dan tanggal bayar 13 Juni 20132

Putusan Nomor 644 PK/Padt/20132. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para PemohonKasasi/ Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkaradalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agungpada hari Jum/at, tanggal 19 Desember 2014 oleh Dr. H.

SPP GU dan SPP GU Nihil a: Ada Bukti/SPJ Tidak Ada BuktiNo. dan TU Nihil Nilai SP2D (Rp) (Rp) (Rp) No.001/SPPGU/POLPP/20131. tgl 25/02/2013 291.972.000 245.972.000 46.000.000 No.003/SPPGU/POLPP/20132. tgl 13/03/2013 299.975.000 206.225.000 93.750.000 No.004/SPPGU/POLPP/20133. tgl 21/03/2013 247 339.400 213.922.400 33.417.000 No.005/SPPGU/POLPP/20134. tgl 13/04/2013 295.049.000 281.919.000 13.310.000 No.007/SPPGU/POLPP/20135. tgl 10/04/2013 299.800.000 297.400.000 2.400.000 No.009/SPPGU/POLPP/20136

SPP GU URAIAN NILAI SPP1 25/02/2013 001/SPPGU/POL Ganti Uang ( GU ) 291.972.000,00PP/20132 13/03/2013 003/SPPGU/POL Ganti Uang (GU) II 299.975.000,00PP/20133 21/03/2013 004/SPPGU/POL Ganti Uang ( GU ) II 247 339.400,00PP/20134 03/04/2013 005/SPPGU/POL Ganti Uang ( GU ) IV 295,049.000,00PP/20135 10/04/2013 007/SPPGU/POL Ganti Uang ( GU) V 299.800.000,00PP/20136 26/04/2013 O09/SPPGU/POL Ganti Uang ( GU ) VI 262.067.000,00PP/20137 06/05/2013 010/SPPGU/POL Ganti Uang ( GU ) VII 299.823.900,00PP/20138

SPP TU URAIAN NILAI SPP1 20/02/2013 001/SPPTU/POL PP TU (Pam Pilkada Gubernur) 231.000.000,00(20132 08/03/2013 002/SPPTU/POL PP TU (Kebugaran Angt Sat Pol PP) 65.400.000,00(20133 25/04/2013 O08/SPPTU/POL PP TU (Penertiban Bangunan Liar) 148.400.000,00(2013JUMLAH 444,800.000,00Register SPP Tambah Uang adalahNo TANGGAL NO.

SPP URAIAN NILAI SPP1 08/03/2013 002/SPPTU/NIHIL/POL TU NIHIL 231.000.000,00PP /20132 08/04/2013 OO6/SPPTU/NIHIL/POL TU NIHIL 63.500.000,00 Halaman 131 dari 191 Putusan No. 154/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg PP /2013 3 28/05/2013 013/SPPTU/NIHIL/POL TU NIHIL 148 .352.000,00PP /20134 30/12/2013 032/SPPGU/NIHIL/POL GU NIHIL 65.756.800,00PP /2013JUMLAH 508.608.800,00Register SPP Langsung adalahNo TANGGAL NO.

SPP URAIAN NILAI SP2D1 26/03/2013 008/SPPLS/POL Belanja Pakaian Olah Raga 65.103.500,00PP/2013 (Lengkap), Kegiatan PengadaanPerlengkapan Operasional TahunAnggaran 20132 13/03/2013 011/SPPLS/POL Belanja Sewa Ruang 26.950.000,00PP/2013 Rapat/Pertemuan (Paket MeetingTidak Menginap ), KegiatanSosialisasi Keamanan Wilayahbagi Aparatur Tahun Anggaran20133 166/04/2013 014/SPPLS/POL Belanja Pakaian Dinas dan 103.580.000,00PP/2013 Atributnya, Kegiatan PengadaanPerlengkapan Opersional TahunAnggaran 20134 28

Putusan Nomor 226 /B/PK/PJK/20132)3)Surat Direktur Peraturan Perpajakan DJP Nomor:$290/PJ.023/2008 tanggal 22 Pebruari 2008;Sample Faktur Pajak keluaran kantor Pusat.g.

Put.Nomor 349 K/Pdt.SusPHI/20132 Tahun 2005, Pergub Nomor 75 Tahun 2005, dan Pergub Nomor 88 Tahun2010)Jadi, jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesarRp110.223.164,00 (seratus sepuluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratusenam puluh empat rupiah);24 Bahwa akan tetapi permintaan dari Penggugat sebagaimana di atas tidak pernahdiberikan oleh Tergugat, bahkan memberikan penawaran sebesar Rp9.814.546,00(sembilan juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh enam

Dandim 1403/ Swg selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Juli2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 di Sel Subdenpom VII/41 Palopoberdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/145/VII/2013 tanggal11 Juli 20132 Kemudian diperpanjang sesuai :a. Perpanjangan penahanan ke1 dari Danrem 142/ Tatag selaku Paperaselama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal29 Agustus 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/ 19/ VII/ 2013 tanggal28 Juli 2013.b.

Bahwa benar Penggugat telah menerima 3 (tiga) fasilitas pembiayaan dariTergugat , dengan rincian sebagai berikut :Hal 14 dari 44 hal Putusan Nomor : 299/Pdt/2016/PT SMG No Akad Plafond1 Akta Musyarakah Mutanagisah Nomor. 10 Rp 1.000.000.000,Tanggal 07 Maret 20132 Akta Murabahah Nomor. 11 tanggal 07 Rp 195.000.000,Maret 20133 Akta Musyarakah Mutanagisah Nomor. 12 Rp 1.295.000.000.tanggal 07 Maret 2013Total Rp 2.490.000.000, 4.

Dan sesuai dengan Pasal 155ayat (1) UndangUndang No.13 tahun 2003, tindakan Pemutusan Hubungan Kerjaoleh Tergugat adalah batal demi hukum dan karenanya Tergugat harus dihukummempekerjakan kembali Penggugat seperti biasa dan memenuhi kewajiban Tergugatterhadap upah serta hakhak Penggugat ;Pasal 155 UndangUndang RI No.13 tahun 2003:1 Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalamPasal 151 ayat (3) batal demi hukum;Hal. 3 dari 34 hal.Put.Nomor 117 K/Pdt.SusPHI/20132 Selama putusan

Nomor 1944 K/Padt/20132. Bahwa Penggugat Il adalah Direktur Perseroan Komanditer dengannama CV. ARCHITECNO yang didirikan pada tahun 2008 berdasarkanAkta Pendirian dari Notaris GRACE S.J SARENDATU, S.H., Nomor 1Tanggal 4 Januari 2008 serta Akta Perubahan dari Notaris GRACE S.JSARENDATU, S.H., Nomor 16 Tanggal 3 Maret 2011 (bukti P2);.

Nomor 1944 K/Padt/20132. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat telah melakukanperbuatan melawan hukum dengan cara Para Penggugat menuduh Tergugat, Il, tll telah melakukan intimidasi, diskriminasi, pengancaman, intervensisebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat;3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ganti rugi sebesarRp9.025.000.000,00 (sembilan miliar dua puluh lima juta rupiah);4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;5.

Nomor 1944 K/Padt/20132. Bahwa Penggugat Il adalah Direktur Perseroan Komanditer dengannama CV. ARCHITECNO yang didirikan pada tahun 2008 berdasarkanAkta Pendirian dari Notaris GRACE S.J SARENDATU, S.H., Nomor 1Tanggal 4 Januari 2008 serta Akta Perubahan dari Notaris GRACE S.JSARENDATU, S.H. Nomor 16 Tanggal 3 Maret 2011 (bukti P2);3.

agunan/ jaminan konsumen HENDRA KESUMA kepada PelakuUsaha/ PT Bank Mandiri (Persero) TbkAdalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang undang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor 04 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan BUKANmenggunakan Peraturan Mentri Keuangan Republik IndonesiaNomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor: 106/PMK.06/20132

Postindo Promedia Audiovisual yang semula jumlah PPh yangmasih harus dibayar adalah sebesar Rp.15.567.097.705, dikoreksi menjadi1.681.917, (ampiran bukti P2);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti dariaspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa mengandung cacat hukum,oleh karenanya beralasan hukum objek sengketa tersebut dinyatakan batal dankepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 476 K/TUN/20132

Penyidik Sejak tanggal 01 Desember 2013 s/d 20 Desember 20132. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2013 s/d 29 Januari2014;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri sejak Tanggal 30 Januari 2014 s/d 28Februaru 20144. Penuntut Umum sejak Tanggal 27 Februari 2014 s/d Tgl 18 Maret 2014 ;5. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tgl 13 Maret 2014 s/d 11 April 2014;6.

No. 92 PK/PID.SUS/20132 (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dalamperbuatan Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa dalam putusan pengadilan telah secara nyata terjadi kekhilafan dankekeliruan yang nyata dalam menerapkan Undangundang yang bersifatmengikat Hakim, karena Majelis Hakim telah lalai dalam menerapkanundangundang tentang alat bukti yang sah, yaitu alat bukti kKeterangan saksi.Majelis Hakim telah mengalami kekhilafan yang nyata, sehingga dalamputusan tidak memberikan pertimbangan

MOTOH;Tempat lahir : Tomohon;Umur/tanggal lahir : 48 tahun/29 Januari 1966;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Kelurahan Matani Dua Lingkungan IV, KecamatanTomohon, Kota Tomohon;Agama : Kristen Katholik;Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tomohon;Terdakwa pernah berada dalam tahanan:1 Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 11Desember 20132 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal5 Pebruari 2014;3 Hakim Pengadilan Negeri sejak

No. 2744 K/Pdt/20132 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap: 2 (dua)bidang tanah yang terdiri dari:e Peta Bidang Tanah yang pertama : Nomor 725/17.14/2008;NIB : 12.10.17.14.00557;Tgl/No. DI.302 : 01042008/3442;Luas : 97.434 m2.

Bertentangan dengan pasal 26 undangundang haktanggungan no 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusihak tanggungan menggunakan pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur ketua pengadilan negeri (bukanperaturan menteri kKeuangan RI No. 93/PMK/2010 yo PMKnomor 106/PMK.06/20132. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UndangUndang hak tanggungan UndangUndang No 4 tahun 1996yang menyatakan agar ada kesatuan pengertian dankepastian penggunaan ketentuan tersebut.