Ditemukan 4978 data
91 — 33
Eksepsi Gugatan Penggugat Lewat Batas Waktu (Kadaluwarsa)28.29.30.Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 angka Il mendalilkanipada pokoknya ... baru mengetahui Objek sengketa Tanggal 26 Oktober2016 dan gugatan baru didaftarkan tanggal 07 November 2016...dst ;Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia RI Nomor : AHU AH.01.030083503 tanggal 26 September2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Lubuk Bendahara Palma Industri, Surat
107 — 31
Hal inidikarenakan dalam perkara a quo baik Jaksa Penuntut Umum maupun MajelisHakim Tipikor Tingkat Pertama telah meyakini bahwa telah menimbulkankerugian Negara sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).Menimbang, bahwa terdapat beberapa dokumen yang diberikanoleh YUSUF RUMATORAS, SE dalam pengajuan kredit dalam perkara a quotelah kadaluwarsa sedemikian seperti yang dikemukan oleh saksi MATHEUSADRIANUS MATITAPUTTY, S.E., dan saksi HEINTJI K.
69 — 24
., tanggal tanggal 2 November 2016 telahmelewati masa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, yangkonsekwesinya hak mengajukan keberatan tentang penguasaan ataupenerbitan sertipikatnya telah daluwarsa.Dengan demikikan dikarenakan gugatan aquo telah kadaluwarsa karenamelewati masa tenggang waktu dalam mengajukan gugatan, sudahsepatutnya gugatan dimaksud untuk dinyatakan tidak dapat diterima (nietonvankelijk verklaard).DALAM POKOK PERKARA:1.Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Turut Tergugat dalam
Anastasia
Tergugat:
1.Agneta Ileng
2.Maria Magdalena
3.Karolus Yosef Vismel
4.Karolus Krispiyani
5.Yose Osario Gonsales
Turut Tergugat:
6. Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq Badan Pertanahan Nasioanal Propinsi NTT Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sikka
94 — 40
rechtsverwerking maka sudah menyangkut ranahpokok perkara, yang selain itu. pembuktian mengenai proses penerbitansertifikat dan perolehan tanah tersebut sudah masuk dalam ranah pokokHalaman 44 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Mmeperkara yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan dalampokok perkara a quo;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan yurisprudensi MahkamahAgung Nomor 932 K/Sip/1971 tanggal 12 Januari 1972 yang memiliki kaidahhukum bahwa /lewat waktu atau kadaluwarsa
1.SUAIBAH
2.MUHAMMAD ALI
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat
Intervensi:
LAILAN NAZHA BINTI AMINUDDIN
145 — 95
gugatan vide pasal 55 UU NO. 5 TAHUN 1986TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, oleh karenanya gugatanyang diajukan oleh Penggugat atas objek sengketa telah kedaluwarsa,sehingga gugatan atas objek sengketa a quo haruslah dinyatakantidak dapat diterima.Bahwa dengan demikian gugatan atas objek sengketa a quo yang diajukanoleh Penggugat dan Penggugat II di Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan tersebut telah lewat dari 90 (Sembilan Puluh) hari atauHalaman 39Perkara No.203/G/2020/PTUNMDNpengajuan gugatan telah kadaluwarsa
PT. SEVEN ENERGI INDONESIA di wakili oleh YOUNG JU SHIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR
Intervensi:
1.Drs. H.ABDUL GAFFAR PATAPPE
2.CIENDRAFURI GANDHATAMA
220 — 115
Bahwa Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (lewat waktu) :Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimanadiatur dalam Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 30.
ROSELANY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
PT. LIPPO KARAWACI, TBK.
307 — 185
KantorPertanahan Kabupaten Tangerang No. 247/36.03600/I/2018, tanggal 10Januari 2018 perihal Permohonan pembatalan Sertipikat HGB No.3866/Bencongan dengan Gambar Situasi No. 16198/1991, Tanggal 17Desember 1991 seluas 5.310 m* a/n PT.Jawa Barat Indah Companyterakhir atas nama PT.Lippo Karawaci, Tok yang ditujukan kepada Sadr.U.Pribudi selaku kuasa PENGGUGAT berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 2 Januari 2013", hanyalah bentuk akalakalan Penggugat sajauntuk menghindari ketentuan mengenai jangka waktu / kadaluwarsa
76 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
YoyokSulaeman, maka dapat dipastikan kebiasaan memalsukan tanda tangantermasuk tanda tangan korban Terdakwa Iskandar Rasyid (Bukti P 7);Maka sesungguhnya dalam perkara a quo, dakwaan Jaksa / PenuntutUmum dan putusan Hakim merupakan kekeliruan yang fatal sebabberakibat dapat menghukum orang yang tidak bersalah;Memperhatikan memori banding Jaksa Penuntut Umum dalam perkaraa quo perlu diteliti kembali bahwa memori banding Jaksa / PenuntutUmum dalam perkara a quo telah kadaluwarsa / lewat waktu, makabatal
527 — 774 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terkaitdengan kadaluwarsa tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkanbeberapa yurisprudensi diantaranya;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 125K/Sip/1974 tanggal 20April 1976:"Karena Para Penggugat/Terbanding telah selama 30 tahun lebihmembiarkan tanahtanah sengketa dikuasasi oleh Ny.
188 — 84
atas namaKotamadya Surabaya yang dibeli dan dipergunakan untuk Kantor Perusahaan AirMinum Kotamadya Surabaya pada tanggal 28 Januari 1975, serta dikuasai sejakTahun 9171, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 3 Juni 2014( jangka waktunya 31 tahun ), sesuai ketentuan pada pasal 32 ayat ( 2 ) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagaimana tersebut diatas Majelisdapat menarik suatu kesimpulan, bahwa kadaluwarsa
dinyatakan adanya perbuatanmelawan hukum tersebut diatas, selanjutnya harus ditentukan subyek hukum ataskedua ( 2 ) obyek sengketa in casu, Majelis beroendapat bahwa status kedua ( 2 )obyek sengketa menjadi kembali dalam keadaan semula, dan dalam hal ini adalahmerupakan tanah hak Penggugat, dan harus dikembalikan kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa setelah dinyatakannya kedua ( 2 ) obyek sengketatersebut merupakan tanah hak Penggugat dan harus dikembalikan kepadaPenggugat, maka kaitannya dengan kadaluwarsa
147 — 430 — Berkekuatan Hukum Tetap
menafsirkan Putusan MahkamahKonstitusi (MK) Nomor 100/PUUX/2012 tertanggal 19 September 2013.Putusan tersebut mengenai ketentuan Pasal 96 Undangundang Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi,sehingga sejak tanggal 19 September 2013 pekerja /ouruh termasuk paraPenggugat dapat mengajukan tuntutan pembayaran upah pekerja /ouruhdan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja, tanpa dibatasiwaktu (kadaluwarsa
No. 576 K/Pdt.Sus.PHI/201613 tahun 2003 terkait tuntutan kadaluwarsa, sehingga tidak ada relevansiyaantara putusan MK dengan perkara a quo.
48 — 32
Kami/Penggugat terima Surat Keputusantersebut pada tanggal 16 Juli 2014 sesuai bukti suratNomor: B199/0.5.7/Hkt.2/07/2014 dari KejaksaanTinggi Jawa Timur, sehingga tampak jelas SuratKeputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:KEP 108/A/JA/06/2014, tertanggal: 11 Juni 2014tersebut adalah KADALUWARSA dan terbuktibertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor: 53 tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil sebagaiman tersebut di atas.Ill.3.a.7.
39 — 19
Bahwa Gugatan Penggugattelah kadaluwarsa (Verjaring) :2.1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewatwaktu sebagaimanadiatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.
Terbanding/Tergugat I : SOBARI S.Sos. Bin KUNIM
Terbanding/Tergugat II : Drs. IDA NURYADI SE, M.Si
Terbanding/Tergugat III : HAJI PAYUMI bin MESANI
Terbanding/Tergugat IV : ROHIMAH binti MESANI
Terbanding/Tergugat V : ZAINAL
Terbanding/Tergugat VI : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
Terbanding/Turut Tergugat : LURAH JATIMULYA
139 — 64
Justrumalah Sebaliknya PENGGUGAT lah yang ingin menguasai tanahmasyarakat yang buta hukum dengan dalih adanya PP No.3 tahun 1997yang sudah kadaluwarsa dan tidak berlaku Oleh karena itu kami mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini demi keadilanberdasarkan ketuhanan yang maha esa untuk menolak seluruh GugatanPenggugatBahwa dengan telah diterbitkannya sertifikat hak milik No.11035/ Jatimulyadan sertifikat hak milik No.11036/Jatimulya atas nama TERGUGAT IIITERGUGAT.IV dan TERGUGAT.V oleh
88 — 14
Pnn40keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala KantorPertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kePengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebutMenimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat , Penggugat didalamrepliknya menjawab bahwa UUPA adalah berlandaskan kepada hukum adat,sedangkan hukum adat, dalam hal ini adat Minangkabau tidak mengenaladanya lembaga kadaluwarsa.
565 — 361 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kenyataan bahwa merek Tergugat telahterdaftar sejak tahun 2008, bukan merupakan alasan hukum untukmenyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau untuk untukmengajukan eksepsi bahwa gugatan telah kadaluwarsa;62.Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untukmemenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) juncto Pasal 71 UndangUndangMerek, dan untuk membatalkan merekmerek tersebut dalam DaftarUmum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek,sehingga seyogyanya Turut Tergugat bersikap
73 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apa bila seseorang tidak lagi mempunyaisesuatu hak, apabila haknya karena sesuatu hal lenyap, maka ikutlenyap pulalah tuntutan haknya;Hak atau hubungan hukum dapat hapus atau lahir karena lampaunyawaktu.Demikian pula tuntutan hak atau gugatan dapat kadaluwarsa ataudapat hapus karena lampaunya waktu;Hak yang oleh undangundang diberikan untuk waktu tertentu akanhapus dengan lampaunya waktu yang ditetapkan undang undang(decheance).
302 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kenyataan bahwa merekTergugat telah terdaftar sejak tahun 2008, bukan merupakan alasanhukum untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima atauuntuk untuk mengajukan eksepsi bahwa gugatan telah kadaluwarsa;65. Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan dalam perkara ini adalah untukmemenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3) jo.
109 — 46
Eksepsi tentang Gugatan kadaluwarsa, di dasarkan pada alasan bahwa objeksengketa terbit tanggal 4 Mei 2017 yang notabene dalam proses penyidikan setidaktidaknya sejak tanggal 4 Mei 2017 atau setidaktidaknya tanggal 14 agustus 2017dimana Tergugat telah diminta keterangan terkait dengan pengajuan Sertipikat HakHalaman 66 dari 80 hal Putusan Nomor : 12/G/2018/PTUN.SMG.Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi sehingga gugatan tersebut telahlewat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UndangUndang
Alice Lindsey Tan Binti Rubianto Kusuma Putra
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
Anton Kusuma
146 — 173
Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:18Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pengguat telah kadaluwarsa, hal tersebutsecara tegasdan jelas di sebutkan oleh Penggugat pada Posita Penggugathalaman 4 angka Romawi V Perihal Alasan Mengajukan Gugatan Nomor 22.