Ditemukan 5041 data
119 — 20
.: PDS 02/Cimah/03/2018 tanggal 15 Maret 2018 atas nama Terdakwa IRFFAN SUPRIADIBin NANAN SUPRIJADI dinyatakan Syah Menurut Hukum ;3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara .NO.36 /Pid. SusTPK/2018/PN.Bdg atas nama Terdakwa IRFFANSUPRIADI Bin NANAN SUPRIJADI tersebut di atas;4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
Terbanding/Terdakwa I : MADE SUDAMA DIANA, S.Sos., M.M
Terbanding/Terdakwa II : NI NYOMAN AYU WIRATINI, S.Sos
209 — 174
Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta salinan resmiputusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 14 / Pid.SusTPK /2021 / PNDps. tertanggal 5 Oktober 2021 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa denganSurat Dakwaannya, NO.REG.PERK : PDS 04 / BLL / TIPIKOR / 05 / 2021,tertanggal 24 Mei 2021 sebagai berikut :DAKWAANPERTAMAPRIMAIR :Bahwa mereka Terdakwa 1.
102 — 22
PDS 04/Ft.1/10/ 2012 yang dibacakandi persidangan yaitu :Primair :Bahwa terdakwa Drs.
44 — 17
di depan persidangan pada tanggal 24 Februari 2015 yang padapokoknya tetap pada tuntutan semula ;Telah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum para Terdakwa yangdisampaikan secara lisan di depan persidangan pada tanggal 24 Februari 2015yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidanganPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkandakwaan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan nomor RegPerkara : PDS
65 — 31
PERK : PDS /Ambon/11/2013 Terdakwa telahdidakwa sebagai berikut :KESATUPRIMAIRBahwa Ia terdakwa Morits Roberth Lantu selaku Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon sesuai denganSurat Keputusan Walikota AmbonNomor : 520 Tahun 2012 tanggal 11 Mei 2012,secara bersamasama atau sendirisendiri dengan Daniel Souhoka, AbdullahSiyauta, Henryk Adrian Matahurila,Edmon Saija, Jacky Talahatu, AudyTuahattu, Agustinus Pattileamonia (dilakukan penuntutan secara terpisah) padabulan
73 — 37
Smg, tentang Penunjukkan MajelisHakim yang mengadili perkara ini ;Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jepara, tanggal 20 Juni 2013, Nomor : B 918/ O0.3.32/Ft.1/ 06/ 2013, tentang Pelmpahan Perkara dari Penuntut Umum ;Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang, nomor : 75/ Pen.Pid.Sus/ 2013/ PN.Tipikor.Smg, tertanggal 21 Juni2013, tentang hari persidangan perkara ini ;Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS 04/ JEPARA / Ft. 1/ 06/ 2013, atasnama Terdakwa
59 — 21
Perk : PDS 05/Kj.Nnk/Ft.1/10/2014tanggal 27 Oktober 2014, dengan dakwaan sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa SUTAN NAHOT SIBURIAN, S.Si. anak dari E. M.SIBURIAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasar Surat KeputusanBupati Kab. Nunukan Nomor 188.45/972/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/90/11/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di lingkunganDinas Pekerjaan Umum Kab.
52 — 15
Perkara : PDS 01/LSM/Ft.1/0112, Terdakwa telah didakwasebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa SUKARDI Bin M.
Terbanding/Terdakwa : HIDAYAT Als. DAYAT Bin BASRANSYAH
93 — 35
. : PDS 01 /Kj.Nnk/Ft.2/11/2016, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1. Membebaskan Terdakwa HIDAYAT Als. DAYAT Bin BASRANSYAH daridakwaan PRIMAIR dan dakwaan SUBSIDIAIR;2. Menyatakan bahwa Terdakwa HIDAYAT Als.
1.MANATAP SINAGA.SH
2.ARIYANTO NICO PAMUNGKAS, SH
Terdakwa:
ZAKARIAS MAIKA
182 — 127
PERKARA: PDS 006/GSR/12/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagaiberikut:1. Menyatakan Terdakwa ABD. RASID TAKAMOKAN alias AKBARBersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo.
57 — 91
PDS.03/BKASI/02/2015 sebagai berikut :.
189 — 26
Perkara : PDS /10/N.4.19/Ft.2/01/2017 tanggal 09 Mei 2017, yang pada pokoknya menuntut agarHakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :1.
I WAYAN YUDA SATRIA, S.H.
Terdakwa:
I Ketut Kurnia Artawan alias Celongoh
110 — 49
Perk : PDS 03 /N.1.16/Ft.1/08/2021, tanggal 4Agustus 2021 yaitu :DAKWAANPRIMAIR :wecceee Bahwa terdakwa KETUT KURNIA ARTAWAN ALIAS CELONGOH selakuWakil Ketua Sekaa Mekepung Blok Timur Kabupaten Jembrana, bersamasamadengan NENGAH ALIT M.Pd. sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan KebudayaanKabupaten Jembrana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor :821.2/248/BKD/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengukuhan PejabatPimpinan Tertinggi Pratama Eselon Il.b di Lingkungan Pemerintah KabupatenJembrana
49 — 18
Perkara : PDS 04/RPRAP/N.2.16/12/2015tertanggal 27 November 2015 sebagai berikut :PRIMAIR: Bahwa terdakwa ERWIN SYAH MANURUNG selaku Direktur CV. Namiraberdasarkan Akta Perobahan Pemasukan Pengeluaran Anggaran Dasar PerseroanKomanditer C.V.
82 — 31
Perk Nomor : PDS 01/MM/06/2014 tertanggal 16 Juni 2014, hal ini membuktikan bahwa unsur setiap orang yangdihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan,sehingga tidak terjadi error in persona.Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung dapat mengikutipersidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas, lancar, yangmenunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang Terdakwa mampumempertanggungjawabkan perbuatannya di depan
63 — 14
PERKARA : NOMOR: PDS 02 /CKR/08/2012.yang selengkapnya berbunyisebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa Terdakwa DAPIT SINAGA secara bersamasama dengan saksi SERIUSTAURUS NABABAN, S.T. (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ir.PORKAS PARDAMEAN HARAHAP, M.M.
TOHOM HASIHOLAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
Drs. H. HERDIANSYAH,M.Si Bin DARHAMSYAH
94 — 26
Register Perkara : PDS 01 /TARAK/Ft.1/10/2018tertanggal 10 Oktober 2018, dibacakan pada tanggal 24 Oktober 2018, yang isinyaadalah sebagai berikut :DAKWAANPrimair :wnononn == Bahwa ia Terdakwa Drs.
99 — 113
PDS 08/DENPA/09/2015 tertanggal 30 Desember 2015; yang pada pokoknyamemohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan putusansebagai berikut :1)Menyatakan terdakwa KETUT SUKARSANA, S.Ag. tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana secara bersamasama, melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.DJINO D. TALAKUA, SH
4.IRKHAN OHOIULUN, SH
5.SESCA TABERIMA, SH
6.EKA YACOB HAYER, SH
7.NOVANEMA DUHA, SH. MH
Terdakwa:
RIO KHORMEIN AMSYAH, SE ALIAS RIO
99 — 50
sampai saat persidangan ini menjadipengurangan masa tahanan dari masa tahanan yang diputuskan ataudijatunkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dala perkara a quo.Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya.Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan PenuntutUmum yang pada pokoknya tetap memohon keringan hukuman.Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDS
Terbanding/Terdakwa : ENTIK MUSAKTI als SHAKTI als MUSAKTI
224 — 233
Perk : PDS 12 / SUS / 08 / 2014 Terdakwa diDakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :DAKWAANPRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa, ENTIK MUSAKTI als SHAKTI als MUSAKTI,bertindak untuk dirinya sendiri atau selaku Ketua Lembaga SwadayaMasyarakat (LSM) ALIANSI WIRA USAHA MUDA, Ketua FORUM CINTAANAK JALANAN dan Bendahara IKATAN PEMUDA INTELEKTUAL,berdasarkan dokumen pendirian dan pendaftaran LSM di kantor BadanKesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahkota Bandung, baik secara sendirisendiri
Perk; PDS 12 / SUS / 08 / 2014telah menuntut Ssupaya MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas ABandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :1.Menyatakan terdakwa ENTIK MUSAKTI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor :20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor