No. 150 PK/Pid.Sus/2010yang telah dibentuk Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang, sehingga dalampelaksanaan pengadaan logistik tidak mengacu Keppres 80 Tahun 2003Pasal 20 dan bertentangan juga dengan Keputusan KPU Nomor 622Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU,Sekretariat KPU Propinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Pasal 9)serta menetapkan 1 (satu) buah alas coblos yang terbuat dari spon/ousapadat ukuran 25 cm x 4,5 cm pakai sarung warna putih dengan cap KPUKabupaten

Gaid Jumantoro, SPd dan Ira Prayuniarti, SH tidak melibatkan Panitiayang telah dibentuk Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang, sehingga dalampelaksanaan pengadaan logistik tidak mengacu Keppres 80 Tahun 2003Pasal 20 dan bertentangan juga dengan Keputusan KPU Nomor 622Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU,Sekretariat KPU Propinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Pasal 9)serta menetapkan 1 (satu) buah alas coblos yang terbuat dari spon/ousapadat ukuran 25 cm x 4,5 cm

pada saat pelaksanaan Pemilu Presiden dan WakilPresiden KPU Kabupaten Lumajang melaksanakan pengadaan logistikalas dan alat coblos sebanyak 2.800 pasang ; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pengadaan logistik alas dan alatcoblos dengan bentuk dan kwalitas yang sama antara KPU KabupatenLumajang dengan KPU Kabupaten Probolinggo dan KPU KabupatenPasuruan terdapat selisin/mark up harga yang dilakukan oleh merekaTerdakwa bersama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lumajangsebesar Rp.3.303, (tiga

No. 150 PK/Pid.Sus/2010 Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:a. 276/153/A/III/KPU/2004 tanggal 9 Maret 2004.b. 276/153 B/III/KPU/2004 tanggal 9 Maret 2004.c. 276/734/VI/KPU/2004 tanggal 19 Juni 2004.

Lumajang Nomor: 21/SJ/KPU/2004 tanggal 11 Februari 2004.

Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong;

BUMIPUTRA PAPUA PERKASA nomor : 001/V/BPP/2011, tanggal 13 Mei 2011 perihal Mohon Kesediaan dan Waktu kepada Ketua KPU Kota Sorong;

Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong;

TRISAKTI JAYA MANDIRI;

Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor : 4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010

KPU untuk administrasinya.

Pleno KPU Kota Sorong, KetuaKPU RI melalui Ketua KPU Provinsi.halaman 57 dari 166Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2016/PN.MnkBahwa benar, pada TA. 2010 di KPU Kota Sorong terdapat kegiatanpembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong.Bahwa benar, saksi mengetahui hal tersebut dari Sekretaris KPU KotaSorong yang saat itu dijabat oleh Sdr.

Sorong Makbon yang digunakan untukmembangun gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut bersumber daribantuan Pemda Provinsi Papua Barat Tahun 2011.Bahwa benar, pada saat KPU Kota Sorong mau memulai tahapanpembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong pada Tahun 2010, saatitu rencananya gedung Kantor KPU Kota Sorong mau di bangun di atastanah milik KPU yang terletak di JI.

Bahwa benar, pada saat saksi menjadi anggota KPU Kota Sorong Tahun2009 s/d 2013, saat itu saksi sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan yangtugas utamanya memberikan pertimbanganpertimbangan hukum kepadaKetua KPU atau dalam rapat pleno KPU dan membuat Surat Keputusanberkaitan dengan kelembagaan, dan saksi bertanggungjawab langsungkepada Ketua KPU Kota Sorong. Bahwa benar, pada TA. 2010 di KPU Kota Sorong terdapat kegiatanpembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong.

Sorong Makbon yang digunakanuntuk membangun gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut bersumberdari bantuan Pemda Provinsi Papua Barat.Bahwa benar, pada saat KPU Kota Sorong mau memulai tahapanpembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong pada Tahun 2010, saatitu rencananya gedung Kantor KPU Kota Sorong mau di bangun di atastanah milik KPU yang terletak di JI.

sehingga Tergugat dikategorikan melanggar UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 29, 30 dan 31 tentang ProsedurPemberhentian Antar Waktu dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun2007 Pasal 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan PenetapanAnggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, yang berbunyi sebagaiberikut:Pasal 29Ayat 1Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:a Meninggal dunia;b Mengundurkan diri; atauc Diberhentikan;Ayat 2aAyat 4Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

hasil pemilihanyang dilakukan oleh KPU Provinsi;Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotayang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g didahului denganverifikasi oleh dewan kehormatan atas rekomendasi Bawaslu ataupengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas;Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),anggota KPU, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kotadiberi kesempatan

dimaksud dalam Pasal 30 ayat(3);Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kotadinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkanAyat 3Ayat 4Ayat 5Ayat 6Ayat 7Pasal 9Ayat Ayat 2Ayat 3Ayat 4putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota KPU, KPUProvinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kotadinyatakan

masyarakat dengan identitas yang jelas;Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),anggota KPU, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabuapten/Kotadiberi kesempatan untuk membela diri dihadapan dewan kehormatan;Dalam hal rapat pleno KPU memutuskan pemberhentian anggota KPUsebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rekomendasi dewankehormatan, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementarasebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampaidengan diterbitkannya

) hari, dengan sendirinya anggota KPU, KPU Provinsi, atauKPU Kabupaten/Kota dinyatakan aktif kembali;Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kotadinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana yang dimaksud padaayat (3) dan ayat (4) dilakukan rehabilitasi nama anggota KPU, KPUProvinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cpaling lama 60 (enam puluh) hari kerja;Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada

HARIBOWO SOEKOTJO Sekretaris KPU Prop.

adalah anggota KPU Propinsi JawaTimur, sedangkan Terdakwa kedudukannyasebagai Ketua KPU dan Sekretaris KPUnya adalahDrs.

SAKSI AHLI EMANUEL SUJATMIKO,SH.MS : Bahwa saksi adalah dosen di Fakultas Hukum104Universitas Airlangga VADs we oe eeememberikan kuliah Hukum Administrasi danPemerintahan Daerah ; Bahwa KPU Propinsi adalah bagian dari KPU Pusatsebagai penyelenggaraan Pemilu ; Bahwa KPU Propinsi adalah bagian dari KPU Pusat,KPU Propinsi dan KPU Daerah diatur dalamSurat Keputusan KPU Nomor : 622 Tahun 2000 danNomor tes 677 TahunBahwa mengenai pemilihan Ketua KPU dipilih olehanggota KPU, dimana Ketua KPU merangkapmenjadi

Surat Kuasa No. 900/1253/KPU/2004 tanggal 9 Agustus2004 a.n. Ketua KPU Jawa 27. Surat Kuasa No. 005/373/KPU/2004 tanggal 24 Mei 2004a.n.

Memberikan keterangan resmi berkenaan dengankebijakan KPU Propinsi yang telahdiputuskan dalam frapat pleno KPU Propinsi ;e. Bertindak dan / atau atas nama KPU Propinsikedalam dan / atau keluar ; 3.

No. 2513 K/PID.SUS/2013Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 62/UP/KPU/III/2006 tanggal 29 Maret 2006merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada KPU KabupatenPohuwato berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 16/Tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008 turut serta melakukan bersama Terdakwa II:Salmon Hontong selaku Bendahara Pengelola Dana Hibah pada KomisiPemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato berdasarkan Surat KeputusanSekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 48/Tahun 2008 Tanggal 4November

Keputusan KPU Nomor: 622 tahun 2003 tentang Organisasi dan TataKerja Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6030/LS/SP2D/1.20.05/X1/2008 tanggal 4 November 2008 untuk hibah kepada LembagaPenyelenggara Pemilik tahun 2008 (KPU) Kabupaten Pohuwato sebesarRp500.000.000,00.

Pohuwato Pada KPU Kabupaten Pohuwato;Salinan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 62/UP/KPU/II/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pemberhentian danPengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo:Memberhentikan Dengan Hormat Dari Jabatannya Asdin Abdjul danMengangkat Abdul Wahid sebagai Pejabat Sekretaris KPU KabupatenPohuwato;Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 48 Tahun2008 Tanggal 4 November 2008 Tentang Penunjukan BendaharaPengelola Dana Hibah Pemda

pada KPU Kabupaten Pohuwato;Salinan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 62/UP/KPU/IIl/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Penghentian dan PengangkatanSekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalomemberhentikan dengan hormat dari jabatannya Asdin Abdjul danMengangkat Abdul Wahid sebagai Pejabat Sekretaris KPU KabupatenPohuwato;Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor: 48 tahun2008 tanggal 4 November 2008 tentang Penunjukan BendaharaPengelola dana Hibah Pemda Kabupaten

pada KPU KabupatenPahuwato;15.Salinan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 62/UP/KPU/I11/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pemberhentiandan Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten PohuwatoProvinsi Gorontalo, memberhentikan dengan hormat darijabatannya Asdin Abdjul dan mengangkat Abdul Wahid sebagaiPejabat Sekretaris KPU Kabupaten Pahuwato;16.Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pahuwato Nomor:48 tahun 2008 tanggal 4 november 2008 tentang PenunjukanBendahara Pengelolaan Dana Hibah Pemda

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kursi kantor terbakar, 1 (satu) buah monitor LCD terbakar, 1 (satu) buah printer terbakar, 1 (satu) buah kipas angin, terbakar, 1 (satu) buah keyboat komputer terbakar, dan 1 (satu) box berisi berkas-berkas terbakar dikembalikan kepada KPU Kota Padangsidimpuan; 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (lima ribu rupiah) ;

dari kantong jaketdan membakar berkas tersebut, setelah berkas tersebut terbakar atau pada saat api menyaladi dalam ruangan ketua KPU lalu terdakwa keluar bertemu dengan ketua KPU di ruangankerja KPU selanjutnya terdakka sambil emosi berkata mana berkas ku mana berkas ku,selanjutnya terdakwa mengambil (satu) buah botol aqua yang telah berisi bensin daridalam tas terdakwa dan menyiramkannya ketumpukan berkas berkas yang ada diruangantersebut selanjutnya terdakwa mengambil korek api merek dan membakar

dan melarang staf saksi memadamkanapi;e Bahwa kemudian saksi mendapat iformasi dari ketua ARBANUR RASYID kalauruangan ketua KPU dibakar ;e Bahwa akibat pembakaran tersebut barang berupa kursi, printer, kipas angin,jendela, mesin fax, meja sofa milik kantor KPU menjadi terbakar dan tidak dapatdipergunakan lagi ;e Bahwa kerugian yang dialami kantor KPU Kota Padangsidimpuan sekitar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) ; Atas keterangan tersebut terdakwa keberatan saksi yang menerangkan kalauterdakwa

melarang staf saksi memadamkan api dan melarang melaporkan kepada Polisi.Atas bantahan tersebut saksi tetap pada keterangannya ;2 ARBANURRASYID :e Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam peridangan sehubungan dengan terdakwaALI ANAS HASIBUAN telah melakukan pembakaran ruangan KPU KotaPadangsidimpuan ;e Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 sekira pukul 13.30 Wibbertempat di ruangan Ketua KPU dan ruangan anggota KPU KotaPadangsidimpuan ;e Bahwa saat itu saksi melihat ALI ANAS HASIBUAN

Atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya ;4MOHOT LUBIS :Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam peridangan sehubungan dengan terdakwaALI ANAS HASIBUAN telah melakukan pembakaran ruangan KPU KotaPadangsidimpuan ;e Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 sekira pukul 13.30 Wibbertempat di ruangan Ketua KPU dan ruangan anggota KPU KotaPadangsidimpuan ;e Bahwa saat itu saksi sedang rapat lalu saksi mendengar bantingan pintu, kemudiansaksi melihat terdakwa masuk kedalam ruangan

Lab. 3445/FBF/2012; Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yangsebagai berikut :e Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 terdakwa telah menyerahkan berkasdukungan pencalonan walikota padangsidimpuan kepada ketua KPU (ARBANURRASYID) namun oleh pihak KPU tidak mau memberikan bukti tanda terima ;e Bahwa karena terdakwa ALI ANAS HASIBUAN ALIAS ANAS merasa tidak puasatas kinerja KPU Padangsidimpuan maka terdakwa awalnya berniat untukmengambil berkasnya dari KPU dan membakarnya

Keputusan KPU No. 159/SK/KPU/TAHUN2008, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasindi Musi Banyuasin;6 Bahwa sebelum dikeluarkannya surat KPU Nomor : 826/KPU/V/2009 tertanggal 13mei 2009, telah dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Nomor 260/SK/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 12 Mei 2009, yang menyatakan membatalkan Surat KeputusanNomor 159/SK/Kpts/KPU/TAHUN 2008, tanggal 16 Juli 2008, serta merubahlampiran 11.6.06 tentang Alokasi Kursi untuk Daerah pemilihan Musi Banyuasin Imenjadi

12 MeiT6 :8Q0%MenteriDatam Negert Nomor~270/29+3/Mb; tertanggat +6Jult 2008,Perihal Implementasi DAK2 untuk Keperluan Pemilihan Umum Tahun 2009ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum; T7 :Surat KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 18/KPU/Kab.Muba/2009,tertanggal 13 Februari 2009 Perihal Perubahan SK KPU NO. 159/SK/TAHUN 2008ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum; T8 :Surat KPU Nomor : 585/KPU/III/2009, tertanggal 21 Maret 2009, PerihalPerubahan Keputusan KPU Nomor : 159/SK/KPU/TAHUN 2008

Dan Kekuatan Hukm Penetapan danPenghitungan Alokasi Kursi ditujukan kepada Ketua KPU T10 :Surat KPU Nomor : 826/KPU/V/2009, tertanggal 13 Mei 2009, Perihal PerubahanKeputusan KPU Nomor : 159/KPU/TAHUN 2008 ditujukan kepada Ketua KPUKabupaten Musi Banyuasin; T11 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Perubahan Terhadap PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 09 Thaun 2008 Tentang Tahapan, Program, DanJadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah Dan

/V2009 perihal perubahan Keputusan KPU No.159/SK/KPU/Tahun 2008, ditujukan kepada KetuaKomisi Pemilihan Umum Kabupaten MusiBanyuasin;bahwa sebelum dikeluarkan surat KPU No.: 826/KPU/V2009 tanggal 13 Mei 2009, telahdikeluarkan Surat Keputusan KPU No.: 260/SK/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 12 Mei 2009 yangmembatalkan Surat Keputusan No.: 159/SK/Kpts/KPU/Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008, sertamerubah tentang alokasi kursi untuk daerahpemilihan Musi Banyuasin I yang semula 13 kursimenjadi 12 kursi dan sebagai

Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dan Penggugat II tidak jadi duduksebagai wakil Penggugat I di DPRD Kabupaten Musi Banyuasin; bahwa Surat Keputusan KPU No.: 260/SK/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 12 Mei2009 dikeluarkan 33 (tiga puluh tiga) hari setelah dilaksanakan pemungutan danpenghitungan suara tanggal 9 April 2009;bahwa Pelaksanaan Surat Keputusan KPU No.: 260/SK/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanpadilakukan sosialisasi oleh KPU;bahwa Para Tergugat mengakui adanya koreksi Surat Keputusan No.: 159/SK/Kpts/KPU

Polisi BK 1146 RH;Kwitansi tanggal 15 April 2005 sejumlah Rp. 1.843.000, (satujuta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untukPembayaran Angsuran ke3 (tiga) MPU KPU Binjai JenisMikrolet No. Polisi BK 1146 RH;Kwitansi tanggal 15 Mei 2005 sejumlah Rp. 1.843.000, (satujuta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) untukPembayaran Angsuran ke4 empat) MPU KPU Binjai JenisMikrolet No.

(satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) UntukPembayaran Angsuran ke11 (sebelas) MPU KPU Binjai JenisMikrolet No. Polisi BK 1150 RH; Kwitansi tanggal 1 Februari 2006 sejumlah Rp. 1.843.000,(satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) UntukPembayaran Angsuran ke12 (dua belas), Angsuran Januari2006, MPU KPU Binjai Jenis Mikrolet No.

(satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) UntukPembayaran Angsuran ke11 (sebelas) MPU KPU Binjai JenisMikrolet No. Polisi BK 1192 RH; Kwitansi tanggal 20 Februari 2006 sejumlah Rp. 1.843.000,(satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) UntukPembayaran Angsuran ke12 (dua belas) MPU KPU Binjai JenisMikrolet No.

Angsuran ke13 (tiga belas)Angsuran Juli 2006, MPU KPU Binjai Jenis Bus No.Polisi BK 7083 PK; Kwitansi tanggal 3 Oktober 2006 sejumliah Rp.4.660.000, (empat juta enam ratus enam puluh riburupiah) Untuk Pembayaran Angsuran ke14 (empatbelas) Angsuran Agustus 2006, MPU KPU Binjai JenisBus No.

MPU KPU Binjai Jenis BusNo.

JujurDalam melakukan tugasnya TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan telahtidak jujur, dimana TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan telah dengansengaja merugikan kepentingan hukum dari PENGGUGAT karena telahmemasukkan namanama Paslon yang tidak sah.c. AdilDalam melakukan tugasnya TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan telahtidak adil, dimana TERGUGAT/KPU Humbang Hasundutan telah berpihakpada pihak Paslon yang tidak sah, sehingga merugikan kepentinganhukum dari PENGGUGAT.d.

Oktober 2015 danmenindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 710/KPU/X/2015 perihalTindak Lanjut Putusan PTTUN tanggal 22 Oktober 2015 serta menindaklanjutiiSurat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 725/KPU/X/2015 perihal Penjelasan SuratKetua KPU tertanggal 23 Oktober 2015, maka TERGUGAT menyikapi:a. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor:126/KPU/002.434857/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Jo.

KeputusanKPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor:129/KPU/002.434857/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Jo. KeputusanKPU Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor:181/KPU/002.434857/IX/2015 tanggal 23 September 2015 Jo. KeputusanKPU Humbang Hasundutan Nomor: 184/KPU/002.434857/IX/2015 tanggal23 September 2015 dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor:236/KPU/002.434857/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;b.

Harry Marbun Momento Sihombing,SE ke KPU ProvinsiSumatera Utara dan memberiarahan dan petunjuk untuk melaporkannyajuga ke KPU RI;Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015, Pasangan Calon Palbet Siboro, SEdan Henri Sihombing.

Nomor: 251/KPU/002.434857/XI/2015 tentangPenetapan Pasangan Calon Ir.

Menetapkan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) buah laporan hasil pelelangan asli paket pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai;2. 1 (satu) buku dokumen penawaran asli dari CV. Bersaudara Karya terkait pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai ta. 2012;3. 1 (satu) buku dokumen penawaran asli dari CV. Pande Mose terkait pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai ta. 2012;4. 1 (satu) buku dokumen penawaran asli dari CV.

Rian Indah terkait pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kab. Manggarai ta. 2012;5. 1 (satu) buku dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Asli paket pembangunan gedung kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai ta. 2012;6. 1 (satu) Buku Dokumen BOQ (Bill Of Quantity) Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.

Manggarai TA. 2012;7. 1 (satu) Buku Dokumen OE (Owners Estimate) Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;8. 1 (satu) Buku Dokumen EE (Engineering Estimate) Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;9. 1 (satu) Buku Dokumen Gambar Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.

Manggarai TA. 2012;10. 1 (satu) Buku Dokumen Pengadaan Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;11. 1 (satu) Buku Dokumen Sertifikat Bulanan (MC-1) CV. Rian Indah Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;12. 1 (satu) Buku Dokumen Invois Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.

Sain Group Konsultan Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;17. 1 (satu) Buku Dokumen Laporan Bulanan CV. Sain Group Konsultan Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Manggarai TA. 2012;18. 1 (satu) Buku Dokumen Laporan Mingguan CV. Rian Indah Asli Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.

(anggota), ditunjuk oleh Skretaris KPU Kb.Manggaraiberdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kab. Manggarai Nomor :03/P GB/KPUMGR/018.434016/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012.Bahwa tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang/JasaPembangunan Gedung Kantor KPU Kab.

Rian Indah telahmelaksanakan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kab.

Bahwa pada pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Manggarai TahunAnggaran 2012, saksi pernah mendengar Poltek Kupang melakukaninvestigasi ke Gedung Kantor KPU Manggarai; Bahwa gedung Kantor KPU Manggarai yang baru sudah digunakan dan tidakada keluhan.7.

Sain Grup Konsultan padapembangunan Gedung Kantor KPU Kab.

Bersaudara Karyaterkait pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kab.Manggarai ta. 2012;1 (satu) buku dokumen penawaran asli dari CV. Pande Moseterkait pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kab.Manggarai ta. 2012;1 (satu) buku dokumen penawaran asli dari CV. Rian Indah terkaitpekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kab.

KPU;b. KPU Provinsi;c. KPU Kabupaten/Kota;d. PPK;e. PPS;f. PPLN;g. KPPS; danh.

KPU dibantu oleh sekretariat jenderal;b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masingmasingdibantu oleh sekretariat.Ketentuan mengenai tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota diatur dengan Peraturan KPU.Pasal 10Jumlah anggota:a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang; danc. KPU...(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(1)paPOO Tig+*PRESIDENREPUBLIK INDONESIA1llc.

rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu tidakdilakukan pemungutan suara.Pasal 46Undangan dan agenda rapat pleno KPU, KPU Provinsi, danKPU Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) harisebelumnya.Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi,dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU, KPU Provinsi,dan KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh salah satu anggotayang dipilih secara aklamasi.Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris

melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsidan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusandengan berpedoman pada keputusan KPU dan PeraturanKPU.Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitandengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajibberkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapatdengar pendapat.

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 202 (4) Dalam hal Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaranadministratif terhadap ketentuan pelaksanaan KampanyePemilu oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawaiSekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai:sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota,.dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, makaBawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU untukmemberikan sanksi.Pasal 323Bawaslu melakukan pengawasan terhadap

Keputusan KPU RI ini tidaksepenuhnya benar. KPU Kabupaten/Kota tetap melanjutkan verifikasi faktual.Partai IDAMAN Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Provinsi SumateraSelatan ternyata diverifikasi faktual oleh KPU RI pada tanggal 25 Desember2017 (Bukti P24 Kliping Koran Verifikasi KPU Muba).

Tidak ada dasar hukum KPU menyatakan TidakMemenuhi Syarat karena Angka 7.

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibatdikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusanKPU Kabupaten/Kota.

Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten Kota, atau partai politik calon pesertapemilu, atau bakal pasangan calon Presiden dan WakilPresiden, yang keberatan terhadap keputusan KPU tentangPartai Politik calon peserta Pemilu, keputusan KPU tentangpasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, KeputusanKPU/ KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota tentang DaftarCalon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRDKabupaten/ Kota;Angka 10. : Tergugat adalah KPU/ KPU Provinsi atau

partai politik calon peserta pemilu,atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRDKabupaten/ Kota, atau bakal pasangan calon Presiden danWakil Presiden yang tidak lolos verifikasi terhadap KPU, KPUProvinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota sebagai akibatdikeluarkannya keputusan KPU tentang Partai politik calonpeserta pemilu, keputusan KPU tentang pasangan calonPresiden dan Wakil Presiden, keputusan KPU/ KPU Provinsidan KPU Kabupaten/ Kota tentang calon tetap anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten

sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

Khanif Fauzi, SAgsebagai anggota KPU Kab. Banyumas periode tahun 2003 s/d 2008 yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 518tahun 2003 tanggal 16 Juni 2003 dan khusus Terdakwa Il. Indra Purnomo, SEpernah menjadi Ketua KPU Kab. Banyumas mulai tahun 2003 berdasarkan SKKPU No. 952/SK/KPU/TAHUN 20038, baik secara sendirisendiri atau bersamasama dengan anggota KPU Kab.

Kab.Banyumas dalam menggunakan anggaran KPU Kab.

, /orang ;Dikeluarkannya beberapa SK KPU Kab.

/029/110/tanggal 26 Oktober 2004 senilai Rp. 142.815.300, ;1 (satu) bendel PPKO II KPU Kabupaten 01/SJ/KPU/tahun 2004 tanggal2 Januari 2003 ;1 (satu) bendel Revisi PPKO II KPU Kabupaten No. 21/SJ/KPU/tahun2004 tanggal 11 Pebruari 2004 ;1 (satu) bendel Revisi PPKO II KPU Kabupaten No.106/SJ/KPU/tahun2004 tanggal 21 Mei 2004 ;1 (satu) buah Buku Kas Umum tahun 2004 ;1 (satu) buah Daftar Penerimaan Dana ;1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyumastanggal 31 Agustus 2004 ;1 (satu)

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang SekretarisKPU Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggungjawabkepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Propinsi ;3. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara operasional bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten/ Kota ;9.

Keputusan KPU Kabupaten Tabanan Nomor : 41/KPU Kab.Tbn/2010, TentangRekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Calon Terpilih sebagaiKepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2010(P.1.a & P.1.b)..2.

Keputusan Nomor41/KPU Kab.Tbn/2010.

Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tabanan Nomor : 41/KPU Kab.Tbn/2010 yangmenggunakan Berita Acara Nomor : 376/BA/V/2010 sebagai dasar pertimbangandan penetapannya melampirkan Berita Acara Sidang Pleno Nomor: 381/BA/V/2010.h. Bahwa selanjutnya masih sangat dipertanyakan keberadaan Berita Acara Nomor :376/BA/V/2010 tanggal 9 Mei 2010 yang dijadikan dasar pertimbangan danpenetapan dalam keputusan KPU Nomor : 41/KPU Kab.Tbn/2010.i.

Dan, Berita Acara Nomor: 381/BA/V/2010 yangditerbitkan tanggal 10 Mei 2010 tidak memiliki implikasi yuridis terhadapKeputusan KPU Kabupaten Tabanan Nomor : 41/KPU Kab.Tbu/2010.2.

Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Tabanan Nomer :41/KPU Kab.Tbn/2010 (P.1.a & P.1.b) ;3. Menyatakan hukum, bahwa proses Pemilukada yang melahirkan Surat KeputusanNomor : 41/KPU Kab.Tbn/2010 carat yuridis.4.

ZAINI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Lampung Barat. Kemudian, yang betugas untukmenginput data perolehan suara tersebut adalah saksi DINA MERLINWULANSARI, A.Md selaku staf Subbag Program dan Data padaKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat. Bahwaadapun pihakpihak yang hadir dalam pelaksanaan rapat plenoKomisi Pemilinan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat tersebutantara lain yaitu :1.

Kemudian, setelah terdakwa sampai di kantor Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Lampung Barat maka terdakwa membuka isi FlashDisk tersebut pada komputer inventaris milik Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Lampung Barat dengan nama DB 1 DPR 1804LAMPUNG I!

ZAINI selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Lampung Barat. Kemudian, yang betugas untukmenginput data perolehan suara tersebut adalah saksi DINA MERLINWULANSARI, A.Md selaku staf Subbag Program dan Data padaKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat. Bahwaadapun pihakpihak yang hadir dalam pelaksanaan rapat plenoKomisi Pemilihnan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat tersebutantara lain yaitu :1.

RAUFALI dan setelah itu terdakwa segera pergi menuju ke kantorKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat.Kemudian, setelah terdakwa sampai di kantor Komisi Pemilinan Umum(KPU) Kabupaten Lampung Barat maka terdakwa membuka isi FlashDisk tersebut pada komputer inventaris milik Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Lampung Barat dengan nama DB 1 DPR 1804LAMPUNG I!

RAUFALI dan setelah itu terdakwa segera pergi menuju ke kantorKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat.. Kemudian, setelah terdakwa sampai di kantor Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Lampung Barat maka terdakwa membuka isi FlashDisk tersebut pada komputer inventaris milik Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Lampung Barat dengan nama DB 1 DPR 1804LAMPUNG I!

pada ayat (3)diumumkan melalui media massa dan laman KPU;:Bahwa disebabkan Tergugat tidak menetapkan dan mengumumkanCalon Anggota KPU Kab.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan KomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota;Bahwa Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum ProvinsiDan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berbunyi:(1) KPU membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon anggotaKPU Provinsi pada setiap Provinsi;(2) KPU membentuk satu atau lebih Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kotapada Provinsi yang sama;Bahwa Tergugat perlu menegaskan

Provinsi dan KPUKabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2019 tentangPerubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota.

2017 tentang Pemilihan Umum jo.Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi AnggotaKPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 2Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPUNomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsidan KPU Kabupaten/Kota.

7Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota disebutkan jika KPU melakukan uji kelayakandan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota yang diajukan oleh Tim Seleksi;Halaman 31 dari 99 halaman, Putusan Nomor 195/G/2019/PTUNJKT9)10)11)Bahwa setelah menyelesaikan tugasnya sesuai ketentuan Pasal26 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2019, Tim Seleksimenyampaikan nama calon KPU Kabupaten MamberamoTengah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor07/BA/TIMSEL

Penetapan Keputusan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yangmempedomani Peraturan KPU meliputi :9.

Nomor 26 P/HUM2010oleh KPU dengan mengeluarkan surat KPU Nomor 276/KPU/V/2010(Bukti T6), sifat penting/segera yang ditujukan ke Ketua KPU ProvinsiBengkulu tanggal 5 Mei 2010 ;Setelah mendapat jaminan kepastian pelaksanaan Pemilukadaserentak dari KPU Pusat akhirnya Termohon melakukan Rapat Plenotentang penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal PenyelenggaraanPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulutahun 2010 yang outputnya adalah Surat Keputusan KPU ProvinsiBengkulu Nomor 2 Tahun

Berarti peraturan KPU tersebutberlaku secara hierarkis atau secara vertikal bagi KPU mulai daritingkat pusat hingga daerah secara spesifik menyangkutpenyelenggaraan Pemilu, dalam hal ini adalah Pemilukada ;Peraturan KPU yang bersifat Self regulatory bodies ini berlaku bagiinternal KPU, sebagai pedoman, petunjuk bagi KPU dipusat atau didaerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya, artinya apapunkebijakan yang dibuatnya haruslah dilakukan artinya hak uji materielterhadap peraturanperaturan KPU ada

DaerahProvinsi ;Serta ditegaskan kembali dengan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008tentang tata kerja KPU Pasal 68 yang menyebutkan :(1) KPU Provinsi menyelesaikan permasalahanpermasalahandiwilayah kerjanya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkanoleh KPU ;Hal. 20 dari 35 hal.

dengandikeluarkannya surat dari KPU Nomor 276/KPU/V/2010 (Bukti T6)yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Bengkulu, sifat suratpenting/segara tertanggal 5 Mei 2010 yang pada pokoknya berisi :1.

Saleh Huraerah, SE pemilik Usaha Rental Patty Raya untuk Operasional Anggota KPU Kab. Banggai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 sebesar Rp187.320.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 7 Juli 2015.

Banggai tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Dana Hibah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2015 (foto copy);10) 1 (satu) bundel Kebutuhan Biaya KPU Kab./Kota Pemilih Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Banggai Belanja KPU Kab./Kota Banggai Tahun Anggaran 2015 (foto copy);11) 5 (lima) lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.

Sulawesi Tengah Nomor 111/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah Periode 2013-2018 (foto copy);13) 1 (satu) bundel Rincian Kertas Kerja Satker Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai T.A 2015 (foto copy);14) 3 (tiga) lembar Berita Acara Nomor : 30/B.A/VI/2015 tentang hasil pleno Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai dalam rangka pelaksanaan kegiatan sewa kendaraan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.

Banggai Nomor : 331/KPTS/KPU.KAB.BGI/2013 tentang perubahan atas Keputusan Ketua KPU Kabupaten Banggai Nomor 162/KPTS/KPU.KAB.BGI/2013 tentang Penanggung jawab Devisi dan Susunan Koordinator Wilayah Anggota KPU Kab. Banggai. (foto copy);18) 4 (empat) lembar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 978.6/1248/ BPKAD Tanggal 13 Mei 2015 antara Pemerintah Kab. Banggai dengan Komisi Pemilihan Umum Kab.

Sulawesi Tengah Nomor 90/Kpts/KPU-Prov-024/2016 tanggal 04 April 2016 tentang pemberhentian tetap anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Banggai atas nama Drs.

Jafar, dan seterusnya;Bahwa tupoksi Saksi selaku Komisioner KPU Kab.

Banggai sampai dengan sekarang berdasarkan keputusan SekretariatJenderal KPU Pusat melalui Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengannomor dan tanggalnya saksi sudah lupa;Halaman 34 dari 125/ Putusan Nomor 44 /Pid.Sus TPK/2016/PN PalBahwa Tupoksi saksi selaku Kasubag Hukum di KPU Kab.

sewa mobil 4 unit untuk 4komisioner KPU adalah sekertaris KPU yaitu Saksi Marto S.

Banggai pada Kantor KPU Kab. Banggai Tahun 2015;Bahwa sebelum Saksi MUH.

DjaafarS.Sos selaku Sekretaris KPU Banggai, maka Saksi Nurvida T.

DPR/DPD/DPRD serta KPU dengan anggaran sebesarRp. 20.000.000,;e Prog.

Bahwa benar diantara Komisioner dan Sekretaris sama dalam satu kesatuan kerjasama dari Struktur Ketua KPU kebawah Sekretaris baru dari Sekretaris ke bawahKasubagKasubag. Bahwa benar Terdakwa di KPU sebagai Sekretaris KPU. Bahwa benar Tugas dari Sekretaris KPU adalah mengatur roda kegiatan di KPU,bertanggung jawaba sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran ) serta mengetur semuakegiatan yang ada dikesekretariatan.

Bahwa benar saksi tidak pernah memberi laporan dari Sekretaris KPU.