Ditemukan 555696 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2009 2008 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Umum
Register : 14-09-2023 — Putus : 18-10-2023 — Upload : 23-10-2023
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Rhl
Tanggal 18 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
1.JUPRI WANDY BANJARNAHOR
2.WILSA RIANI, SH,MH
3.YUDIKA ALBERT KRISTIAN PANGARIBUAN, S.H
Terdakwa:
SAI PUDDIN ALS PUDDIN BIN ALM HASAN IBRAHIM
20 — 13
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Umum
Register : 09-06-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Olm
Tanggal 30 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Nelson Aprianus Tahik, S.H.
Terdakwa:
1.ABSALOM SUSANG Alias SON
2.NOFAN YAKOBUS SUSANG Alias NOFAN
34 — 16
  • NOFAN YAKOBUS SUSANG Alias NOFAN terbukti bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yangdapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikandan/atau lingkungannya yang melanggar Pasal 84 Ayat (1) UU RI Nomor 31Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan Jo.
    untuk memuat,mengangkut, menyimpan, mendinginkan,menangani, menggelola dan mengawetnya; Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004,Tentang Perikanan sebagaimana telah tamba dan diubah dengan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dijelaskan bahwalingkungan sumber daya ikan adalah tempat kehidupan sumber daya ikantermasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya; Bahwa berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananRepublik Indonesia Nomor : 18/PERMENKP
    tentang perikanan sebagaimana telah diubah dan di tambahdengan UndangUndang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan; Bahwa Akibat atau dampak dari penangkapan ikan menggunakan bahanpeledak (bom) adalah sebagai berikut;a.
    sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RINomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :Unsur unsur Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan:1.
    Kupang; Para Terdakwa berbelitbelit dan tidak mengakui perbuatannya.Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 31Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Juncto
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Umum
Register : 18-08-2022 — Putus : 25-08-2022 — Upload : 25-08-2022
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 183/PID.SUS/2022/PT BJM
Tanggal 25 Agustus 2022 — Pembanding/Penuntut Umum II : LELA TYAS EKA PRIHATINING CAHYA, SH
Terbanding/Terdakwa : HURDIANSYAH Als IHUR Bin TASRI
59 — 8
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Umum
Register : 28-11-2023 — Putus : 19-12-2023 — Upload : 17-01-2024
Putusan PN Oelamasi Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Olm
Tanggal 19 Desember 2023 — Penuntut Umum:
2.Andres Syaputra, SH
3.Rizky Chaniago SH
4.Lintang Agustina Roesadi, SH
5.Pethres Mandala, SH
6.M. NOVRIAN, S.H.
Terdakwa:
Supardi
33 — 27
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum
Register : 24-05-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Gst
Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.RIS PIERE HANDOKO, SH
2.DONA MARTINUS, SH
Terdakwa:
Rustion Siregar
24 — 5
  • Terdakwa sertamemperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Rustion Siregar secara sahdan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidanaPerikanan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggarPasal 85 Ayat (1) Jo Pasal 9 Ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 tentang Perikanan Perubahan UndangUndang Nomor 31Tahun 2004
    Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Danlanal TNI Angkatan Laut Nias di Telukdalam;Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggarPasal 93 Ayat (1) Jo 27 UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa Rustion Siregar selaku Nahkoda Kapal KM.
    dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Ayat (1) Jo Pasal 9 Ayat (1)Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Gstdan (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    Terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (opzet alsoogmerk) untuk mencapai suatu tujuan yaitu untuk memperoleh ikan denganmenggunakan alat penangkap ikan berupa pukat tarik/jarring trawl;Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN GstMenimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 Ayat (1) JoPasal 9 Ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerikanan Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    daya ikan laut danmerusak biota laut;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya; Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 85 Ayat (1) Jo Pasal 9 Ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Perubahan UndangUndangNomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 22-08-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 963/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 12 September 2019 — Penuntut Umum:
Putu Agus Adnyana Putra, SH
Terdakwa:
1.Akmal Rani Alias Akmal
2.Hajar Aswad Alias Hajar
37 — 16
  • Pasal 16 ayat (1) UU RI No.45Tahun 2009 UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perubahan atas UUNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan No.56/PERMENKP/2016 tentang LaranganPenangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (Panulirus spp), Kepiting(Scylla spp) dan Rajungan (Portunus pelagicus spp) dari wilayah RI JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sesuaiDakwaan Kedua Penuntut Umum.2.
    Hal ini dapatberarti membawa benih lobster harus sampai ketempat tujuan/pembelilobster sebagai unsur mengedarkan ikan (benih lobster) yang dilarangkeluar dari wilayah pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia(WPPRI 573) dari Bali tujuan Singapura. sebagai mana dimaksud dalampasal 16 ayat (1) Undangundang RI Nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan.Bahwa selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan atas dasar Pasal 7 ayat(1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut, menetapkanPeraturan Menteri
    Perbuatan secara sendirisendiri atau secara bersamasamatersebut telah melanggar pasal 16 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan, perbuatan tersebut diancam dengan pasal88 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan denganancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda palingbanyak Rp. 1.500.000.000.
    Pasal 16 ayat (1) Undangundang RI Nomor45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 53 KUHP., serta pasalpasallain dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa I. AKMAL RANI ALIAS AKMAL, terdakwa II.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum
Register : 05-02-2018 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 23-03-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN Kpg
Tanggal 26 Februari 2018 — Penuntut Umum:
Umarul Faruq SH
Terdakwa:
LI ZHAOFENG
47 — 22
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 12-12-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN LUWUK Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN Lwk
Tanggal 3 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ANDI TYAS TRI WIBOWO, SH
Terdakwa:
1.Kaslan
2.Taslim Alias Leli
51 — 0
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Umum
Register : 26-04-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Tjs
Tanggal 22 Mei 2019 — Penuntut Umum:
ANDITA RIZKIANTO, SH.MH
Terdakwa:
IRFAN BIN YAKUB
19 — 22
  • Menyatakan TerdakwalIRFAN Bin YAKUBterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana perikanan yaitumelakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajibHalaman 1dari 13Putusan Nomor 59/Pid.Sus/201 9/PNTjsmematuhi ketentuan mengenai jenis ikan yang dilarang untukdiperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayahRepublik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf m UndangUndang RepublikIndonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang
    Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan(Portunus spp.) dari wilayah negara republik Indonesia;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf m UndangUndang Republik Indonesia No. 31Tahun 2004 Tentang Perikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum,Terdakwamenyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidakakan mengajukan keberatan;Halaman 3dari 13Putusan Nomor 59/Pid.Sus/201 9/PNTjsMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
    Berita Acara Persidangan dianggap telahtermasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakimakan mempertimbangkanapakah berdasarkan alatalat bukti tersebut tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf mUndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004
    Kepiting (Scylla spp.) danRajungan (Portunus spp.) dari wilayah negara republik Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut ternyataunsur ini telahterpenuhi oleh perbuatan terdakwa;Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yangdidakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf mUndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanantelah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan
    dan terus terang sehingga memperlancar jalannyapersidangan ; Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perouatannya,dan berjanjjitidak akan mengulangi perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, makaberdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayarbiaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat PasalPasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf m UndangUndangRepublik Indonesia No. 31 Tahun 2004
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum
Register : 19-12-2019 — Putus : 30-01-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 419/Pid.Sus/2019/PN Idm
Tanggal 30 Januari 2020 — Penuntut Umum:
TISNA P. WIJAYA, SH
Terdakwa:
ABDUL YANI Bin Alm SARTA
16 — 3
  • Pasal 42 ayat(3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1. Nahkoda kapal;2. Setiap kapal perikanan;3.
    Setiap Kapal Perikanan :Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap kapal perikanan menurutketentuan pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananadalah termuat dalam penjelasan pasal 1 angka 9 adalah kapal, perahu, ataualat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan,mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutanikan, pengolahan ikan, pelatinan ikan, dan penelitian / eksplorasi perikanan
    Pasal 42ayat (3) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan, Majelis Hakimtidak menemukan alasanalasan yang dapat menghapuskanpertanggungjawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik karena alasanpembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum
Register : 12-07-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 27-04-2024
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Idm
Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
IVAN DAY ISWANDY, SH
Terdakwa:
HADI PRAYITNO Bin H. KODORI
9 — 16
  • strong>Dengan sengaja memberikan bantuan dan menyuruh melakukan Nahkoda Kapal Perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN BIAK Pidana Umum
Register : 22-11-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 19-03-2020
Putusan PN BIAK Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN Bik
Tanggal 5 Desember 2019 — Penuntut Umum:
LENNI LUSIANA SILABAN, SH
Terdakwa:
YANCE SIMBIAK
82 — 21
  • Pasal 8 ayat (1) UU No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal PenuntutUmum.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANCE SIMBIAK dengan pidanapenjara selama 5 (lima) buian, dikurangi masa selama terdakwa beradadalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan pidanaDenda sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua)buian penjara.3.
    Pasal 8 ayat (1) UU No. 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmenaruh keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.Dominggus Perkorus Sanggenafa, dibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);Bahwa keterangan yang saksi Sampaikan
    Pasal 8 ayat (1) UU No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 84 ayat (1)Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN BikJo.
    Pasal 8 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31Tahun 2004 tentang Perikanan;, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut : Setiap Orang; Yang mencoba dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ataupembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis,bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapatmerugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikandan/atau lingkungannya;Menimbang, bahwa
    Unsur Setiap orang:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang", dalam unsurmenurut pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalahSetiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dihubungkandengan faktafakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi,keterangan terdakwa dan petunjuk maka jelas terungkap bahwa rumusan"Setiap orang", dalam
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Umum
Register : 18-07-2024 — Putus : 07-08-2024 — Upload : 08-08-2024
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Tbh
Tanggal 7 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
1.JUNIARTI, SH
2.LUKI ADRIANTONI, SH
4.ANDRA VASRI, SH
Terdakwa:
HERDI Als ONGENG Bin KURNAIN
16 — 7
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Umum
Register : 21-04-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mam
Tanggal 11 Mei 2021 — Penuntut Umum:
H. Syamsul Alam R., S.H., M.H.
Terdakwa:
1.Rusmadi alias Uccu bin Lamunyi
2.Rusdiman alias Diman bin Alm Ining
3.Harmino alias Mino bin Hamma Agus
4.Lahmil bin Harti
32 — 19
  • INING, terdakwa HARMINO Alias MINO BINHAMMA AGUS, terdakwa LAHMIL BIN HARTI Telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, abhlipenangkapan ikan yang dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaanikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledaksebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 UU R.I No. 31 Tahun 2004
    Hal ini Ssesuai dengan ketentuan Pasal 8 UUNo. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang berbunyi: Setiap orangdilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikandengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak,alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikandan/atau membahayakan kelestarian Sumber daya ikan dan/ataulingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Bahwa akibatnya dapat merusak keberlanjutan seluruh potensisumber daya ikan dan lingkungannya
    R.I No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mamn Bahwa terdakwa RUSMADI Alias UCCU Bin LAMUNYI bersama terdakwaRUSDIMAN Alias DIMAN Bin Alm INING, terdakwa HARMINO Alias MINO BINHAMMA AGUS, terdakwa LAHMIL BIN HARTI telah membantu WAWAN AliasWAWAN Alias JURAGAN Bin M.
    R.I No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Pasal 56Ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    Pasal 8 UndangUndang Nomor31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana danUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Pengadilan PN SELAYAR Pidana Umum
Register : 21-10-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 05-09-2022
Putusan PN SELAYAR Nomor 63/Pid.Sus/2021/PN Slr
Tanggal 10 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
EDY DJUEBANG, S.H.,M.H.
Terdakwa:
ASDAR Bin PA A
42 — 9
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 18-07-2024 — Putus : 21-08-2024 — Upload : 22-08-2024
Putusan PN MAKASSAR Nomor 813/Pid.Sus/2024/PN Mks
Tanggal 21 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
JULIATI BATOARUNG SH
Terdakwa:
TINGGALA BIN DG SAMPARA
10 — 0
Pengadilan PT MATARAM Pidana Umum
Register : 27-07-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 04-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 59/PID.SUS/2016/PT MTR
Tanggal 2 Agustus 2016 — Pembanding/Terdakwa : AGUS SAPUTRA Diwakili Oleh : AGUS SAPUTRA
Terbanding/Penuntut Umum : LALU JULIANTO, S H.
26 — 19
  • Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil PerikananKelas Il Mataram tanggal 24 Mei 2016 sesuai Identifikasi benih/baby lobsterdari Hasil Penyisihan diperoleh hasil bahwa benih/baby lobster yang dibawaoleh terdakwa adalah benar benih/baby lobster dengan ratarata panjangkarapasnya antara 1,2 cm s/d 2,5 cm atau yang termasuk dalam ukuranpanjang karapas < 8 cm (di bawah/kurang dari delapan sentimeter).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 88 jo pasal 16 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004
    SAPUTRA telah terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan segaja memberi bantuan padawaktu kejahatan dilakukan yaitu yang dengan sengaja memasukan,mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yangmerugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, Sumber daya ikan, dan /ataulingkungan sumberdaya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal88 Jo pasal 16 Ayat (1) Undangundang No. 31 tahun 2004
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 18-02-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Jmb
Tanggal 5 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.RENDI WINATA,SH
2.SUKMAWATI,SH
Terdakwa:
HASAN Als ANDI
42 — 14
  • Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UU R.I. No. 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) jo Pasal106 UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU R.I. No. 45 Tahun2009 Tentang Perubahan atas UU R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;2.
    Bintan No. 47 Rt/Rw 029/000 Desa Lebak BandungKec.Jelutung Kota Jambi atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berdasarkanketentuan Pasal 106 UURI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Pengadilan Negeri Jambiberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turutserta melakukan beberapa perbuatan
    dengan sengaja memasukkan,mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yangmerugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, Sumber daya ikan, dan/ataulingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang antara beberapa
    Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU R.I. No. 45 Tahun 2009Tentang Perubahan Atas UU R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2. Dengan sengaja;3.
    Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU R.I. No. 45Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU R.I.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 29-01-2024 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 06-02-2024
Putusan PT MAKASSAR Nomor 161/PID.SUS/2024/PT MKS
Tanggal 6 Februari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum I : Okty Risa Makartia, S.H
Terbanding/Terdakwa : Andi Tahang Bin Andi Juhaepa
26 — 15
Pengadilan PN TEGAL Pidana Umum
Register : 22-06-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TEGAL Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Tanggal 10 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.WIDYA HARI SUTANTO, S.H.,M.H.
2.Kautsar Dian Novira, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Didik Setyawan Bin Darwi
63 — 8
  • Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Asli.wenn ann nae Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamenurut Pasal 98 Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 42Ayat (3) Sektor Perikanan Undangundang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang CiptaBahwa terdakwa Didik Setyawan Bin Darwi pada hari Selasa tanggal 16Maret 2021 sekira pukul 09.40 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalambulan Maret tahun 2021, bertempat di Perairan
    Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor12/MEN/2004 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan(PPI) menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) pada Propinsi JawaBarat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung maka PelabuhanTasikagung telah ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan Kelaslllatau Pelabuhan Perikanan Pantai.
    Pasal 7ayat (1) huruf F UU RI No. 31 Tahun 2004 Jo. UU RI.No. 45 Tahun 2009Tentang Perikanan Jo.
    Pasal 7 ayat (1) huruf FUU RI No. 31 Tahun 2004 Jo. UU RI.No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo.Pasal 100 huruf c UU RI.NO.11 Tahun 2020 yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1. Setiap Orang ;2. Melakukan usaha dan atau kegiatanpengelolaan perikanan tanpa memperhatikan jenis , jumlah danukuran alat penangkap ikan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut: Ad.1.
    Pasal 7 ayat (1) huruf F UU RI No.31 Tahun 2004 Jo. UU RI.No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo. Pasal 100huruf c UU RI.NO.11 Tahun 2020 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Didik Setyawan Bin Darwi tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanaMelakukan usaha dan atau kegiatan pengelolaan perikanan Tanpamemperhatikan jenis,jjumlah dan ukuran alat penangkapanikan2.