Pasal 80 ayat (7) jo.Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakanPengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikanbiaya penghidupan berupa nafkah, maskan, kiswah, dan iddah kepadabekas istri, kecuali bila bekas isteri nusyuz bilamana perkawinan putuskarena talak atau perceraian;Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebin dahulu akanmempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikanseorang istri yang durhaka (nusyuz) atau tidak, meskipun di persidanganTergugat

Rekonvensi tidak secara tegas atau eksplisit menyatakan PenggugatRekonvensi sebagai seorang istri yang durhaka (nusyuz);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) KompilasiHukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggapnusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibankewajibannya tanpa alasanyang sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa menurut Prof.

Kompilasi Hukum Islam, seorang suami danistri mempunyai hakhak dan kewajibankewajiban yang sama secaraprofesional dan proporsional yang harus dijalankan dengan cara dan iktikadyang baik;Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sebagaimana jugatelah diuraikan pada pertimbangan dalam konvensi di atas, hal tersebut tidakdapat dijadikan petunjuk kedurhakaan (nusyuz) seorang istri sebagaimana telahdiuraikan di atas tentang definisi durhaka

dalam suatu rumahHalaman 29 dari 38 putusan Nomor 0058/Padt.G/2018/PA.Pntangga atau suatu hubungan perselisinan dan pertengkaran memang lazim dansangat wajar terjadi, apalagi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadidikarenakan kurangnya komunikasi, sikap saling pengertian dan sikap salingmemahami tentang tugas dan fungsi masingmasing sebagai suami istri;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandangPenggugat Rekonvensi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telahmelakukan tindakan durhaka

yang pada pokoknya menyatakan bahwaseorang suami wajid melindungi dan memberikan segala sesuatukeperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupanafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatanserta tempat kediaman bagi istrinya;Halaman 31 dari 38 putusan Nomor 0058/Padt.G/2018/PA.Pn Bahwa nafkah merupakan kewajiban bagi bekas suami dan hak bekasistri yang diceraikan suaminya, Majelis Hakim memandang oleh karenaPenggugat Rekonvensi tidak melakukan tindakan nusyuz (durhaka

dengan perempuan lain,adalah alasan yang tidak benar, dan yang benar adalah tidak adapersselisinan hingga sampai renggan, nanti setelah renggan hinggagugatan cerai ini baru saya menyadari kalau) sesungguhnya yangmenimpa rumah tangga kami adalah karena selama ini Penggugat telahmenjalin hubungan asmara dengan lakilaki lain dan hal tersebut sayamelihat dengan mata kepala sendiri bahkan saat ini telah menjadi buahbibir ditengah masyarakat dan perbuatan penggugat tersebut adalahtergolong sebagai isteri durhaka

Bahwa jika tergugat rekonvensi tetap bersih keras untuk melakukanperceraian meskipun penggugat rekonvensi memberi kesempatanuntuk menyadari perbuatannya, maka penggugat rekonvensi berharaptergugat rekonvensi dikategorikan sebagai isteri yang durhaka kepadasuami karena menjalin hubungan dengan lelaki lain pada saat masihberstatus istri, durhaka tidak pantas mendapatkan bagian sedikit pundari harta gonogini.2.

Bahwa seandainya benar terjadi perceraian, selain tergugat rekonvensidapat dikatagorikan isteri durhaka, maka penggugat rekonvensimeminta agar harta bersama dan utang bersama dibagi dua menuruthukum, sebagaimana objek harta bersama dan utang bersama telahdiuraikan dalam gugatan rekonvensi.3.

Penggugat dengan meminta izinpergi bekerja, akan tetapi semenjak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernahkembali dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi sebagai isterinya,sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpulbersama lagi, dan hal tersebut dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya.Sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai amanat yang terkandung di dalamPERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Penggugattidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka

) kepada Tergugat sebagai suami,namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagaisuami, sehingga berdasarkan faktafakta dipersidangan Majelis Hakim secara exofficio berdasarakan petitum subsidair di dalam gugatan Penggugat mengenalasas Ex Aequo et Bono, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayarnafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratusribu rupiah), Mutah dalam bentuk sejumlah uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu

yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakankewajibankewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugatsebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteri dengan tidakmelaksanakan kewajibankewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangatdiperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah danHalaman 12 dari 24 Putusan Nomor 569/Padt.G/2021/PA.PlIhmutah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini di dukung kuat olehkaidah hukum yang dimaksud

Sehingga Majelis Hakim merujuk 2 (dua) Yurisprudensi MARI yangmengatur mengenai kewajiban suami membayar nafkah iddah kepada mantanisterinya sekalipun perceraian terjadi karena talak bain sugrah serta diperolehfaktafakta yang tetap di dalam persidangan bahwa Penggugat tidak terbuktimelakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namunsebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagaisuami, sehingga berdasarkan faktafakta dipersidangan Majelis Hakim merujukkepada Yurisprudensi

G/2021/PA.Bjbmenjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugatdan Tergugat sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakimdalam menyelesaikan perkara a quo dapat menentukan apakah Penggugatsebagai isteri yang melakukan nusyuz (durhaka) dengan tidak melaksanakankewajibankewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakahTergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteridengan tidak melaksanakan kewajiban kewajibannya sebagai suami, dan hal

ZWarni tidak menginginkan semasa hidupnya harta tersebut diserahkankepada anaknya Termohon Kasasi, karena Termohon Kasasi termasukanak yang durhaka kepada lbunya dan sampai mati Ibunya tidak pernahdilihatnya.3. Bahwa apa yang Pemohon Kasasi uraikan di atas merupakan realitayang sebenarnya dan jika realita yang sebenarnya itu Akte Wasiat No. 4Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 635 K/AG/2009tanggal 16 Juli 2007 yang dibuat almarhum. Ny.

Z Warni. dibatalkan,maka niat ikhlas yang diutarakan almarhum tidak terlaksana, Tuhanlahyang tahu ini semuanya, mudahmudahan Tuhanlah yang menghukumorang yang serakah dan orang yang durhaka dengan ibunya danPemohon Kasasi serahkan kebenaran yang sebenarnya yang tahu ituAllah, mudahmudahan cetusan hati nurani ini di dengar oleh majelisHakim Agung Yth. agar niat baik almarhumah Ny. Z Warni bisaterlaksana dengan baik ... amiin!.4.

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yangpada pokoknya menyatakan Pengadilan dapat mewajibkankepada bekas suami untuk mamberikan biaya penghidupanberupa nafkah, maskan, kiswah, mutah dan iddah kepadabekas istri, kecuali bila bekas isteri nusyuz bilamanaperkawinan putus karena talak atau perceraian;Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkanapakah Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan seorang istri yang durhaka (nusyuz)atau tidak, meskipun di persidangan Tergugat Rekonvensi

tidak secara tegas ataueksplisit menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang durhaka(nusyuz);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi HukumIslam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap nusyuz jika iatidak mau melaksanakan kewajibankewajibannya tanpa alasan yang sah menuruthukum Islam dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa menurut Prof.

Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dan istri mempunyai hakhak dan kewajibankewajiban yang sama secara profesional dan proporsional yangharus dijalankan dengan cara dan iktikad yang baik;Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi telah dilanda perselisihan dan pertengkaran katakata yang terucap haltersebut tidak dapat dijadikan petunjuk kedurhakaan (nusyuz) seorangistrisebagaimana telah diuraikan di atas tentang definisi durhaka (nusyuz) sebab di dalamsuatu

Pasal 149 huruf (a dan b) jo.Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknyamenyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suamiuntuk mamberikan biaya penghidupan berupa nafkah, maskan,kiswah, mutah dan iddah kepada bekas istri, kecuali bilabekas istri nusyuz bilamana perkawinan putus karena talakatau perceraian;Bahwa nafkah merupakan kewajiban bagi bekas suami dan hakbekas istri yang diceraikan suaminya, Majelis Hakimmemandang Penggugat Rekonvensi tidak melakukan tindakannusyuz (durhaka)

Tergugat suka menjelekjelekan didepan orang lain misalnya mengatangatain isteri durhaka, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman;c.

Putusan No.520/Pdt.G/2020/PA.Tgan Il: 405);Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sekitar tahun 2002Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan atau perselisihansecara teruSmenerus yang disebabkan oleh masalah ekonomi yang kurangmencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat suka menjelekjelekan didepan orang lain misalnya mengatangatain isteri durhaka, sehinggaPenggugat merasa tidak nyaman, Tergugat juga sering marahmarah tidakjelas.

Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukundan damai selama lebih kurang 10 tahun, setelah itu mulai terjadiperselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohondisebabkan Termohon telah durhaka (nusyuz) terhadap Pemohondengan melakukan perselingkuhan dengan lakilaki lain..

Termohon, dengan alasan bahwa antara Pemohondan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sulit untukdirukunkan lagi, hal mana didasarkan kepada maksud Pasal 19 huruf (f)Hal 7 dari 13 halaman put no 0238/Pdt.G/2017/PA.TbaPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon danTermohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkanTermohon telah durhaka

Pengugat masuk kategori istri yang durhaka terhadap suami sehinggakalau bercerai tidak berhak memperoleh nafkah iddah.c. Mutah berarti pemberian yang menyenangkan hati, sehingga dalamperkara ini Penggugat tidak berhak mendapatkan mutah sebabperceraian telah didahului dan merupakan akibat dari pertengkaran danketidak sesuaian pendapat.Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yangpada pokoknya sebagai berikut:Hal. 13 dari 31 Hal. Put.

No.667/Pdt.G/2015/PA MksBahwa tuntutan Penggugat ditolak oleh Tergugat, maka Penggugat menolakpermohonan cerai Tergugat tanpa alasan.Bahwa Tergugat mengatakan Penggugat masuk kategori istri durhakaterhadap suami, apakah Penggugat yang durhaka atau Tergugat yangdurhaka, yang selama ini Tergugat yang menyakiti Penggugat dananakanak apakah itu suami yang baik yang suka membohongi istri.Bahwa Penggugat berhak atau tidak berhak mendapatkan segala tuntutanapa yang sudah diajukan, Penggugat tidak akan berubah

tahun) dan ANAK (13tahun) Rp100.000.000. tunai dan mutah Rp10.000.000. tunai dan memberikan1 unitrumah Asrama yang selama ini Penggugattempaiti.Menimbang bahwa jawaban Tergugat, Tergugat tetap bertanggungjawab biaya hidup anakanak tetapi akan dilakukan langsung oleh Tergugatkepada anakanak supaya tepat sasaran sesuai kemampuan Tergugat dantidak boleh dipatok dengan jumlah tertentu setiap bulan, setelah berpisahTergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai kemampuan,Tergugat istri yang durhaka

bukti PR1 gaji untuk bulan September2015 terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan bersih Rp3.674.100,00setiap bulan, demikian pula saksi kedua Penggugat yang menerangkan gajiTergugat Rp3.000.000 ditambah dengan tunjangan lain, bukti tersebut adalahbukti yang terkini sehingga apa yang menjadi bukti Tergugat TR1 yaknipenghasilan bersih Tergugat untuk bulan Mei 2015 tidak dapatdipertimbangkan.Menimbang bahwa apa yang menjadi bantahan Tergugat bahwaPenggugat tidak berhak mendapatkan iddah karena durhaka

bagiTermohon, apalagi perkawinan antara keduanya cukup lama yakni lebihdari tiga tahun, dan meskipun belum dikaruniai keturunan;Menimbang, bahwa pembebanan kewajiban mutah dan nafkahiddah kepada Pemohon terhadap Termohon besarannya disesuaikandengan kepatutan dan kemampuannya sebagaimana telah diatur dalamPasal 160 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memberikan mutah berupauang sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), maka majelisberpendapat karena Termohon tidak terbukti durhaka

Hal. 10 dari 13 halamanKompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon harus dihukum membayarmutah tersebut sesuai dengan kesanggupannya, dan akan dituangkandalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa karena Termohon akan menjalani masa iddahselama tiga bulan dan Pemohon sanggup memberikan nafkah iddahsebesar Rp.1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkanTermohon tidak dapat didengar keterangannya, maka majelis berpendapatkarena Termohon tidak terbukti durhaka (nusyuz) kepada Pemohon, makaberhak

dalam yurisprudensi a quo dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b)dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya danhal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antaraPenggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakanMajelis Hakim dalam menyelesaikan perkara a quo dapat menentukan apakahPenggugat sebagai isteri yang melakukan nusyuz (durhaka

) dengan tidakmelaksanakan kewajibankewajiban sebagai ister dengan baik dan benar, atauapakah Tergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteridengan tidak melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai suami, dan hal inisangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah danmutah dalam perkara perceraian;Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim ini di dukung kuat oleh kaidahhukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30September

Penggugat Rekonpensi meminta uang kepadaTergugat Rekonpensi dan Tergugat berikan dengan meminjam uang di Kantor sebesarRp 8.400.000, (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan Penggugat Rekonpensimengatakan bahwa uang tersebut sebagai uang Iddah;3.Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak bersedia membayar Muthah karena PenggugatRekonpensi meminta HP Dakota dengan potongan Rp 550.000 setiap bulan danPenggugat Rekonpensi mengatakan bahwa HP tersebut sebagai kenangkenangan danselain itu Penggugat Rekonpensi telah durhaka

Penggugat Rekonpensi tidak terbukti oleh karena itu rekonpensiPenggugat Rekonpensi mengenai nafkah lalu seharusnya untuk ditolak;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat nafkah Iddah selama masaIddah sebesar Rp 7.500.000,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonpensidalam jawabannya tidak menyetujui untuk membayar nafkah Iddah Penggugat Rekonpensitersebut karena Penggugat Rekonpensi telah meminta uang kepada Tergugat Rekonpensiuntuk pergi Tour dan selain itu Penggugat telah nusuz (durhaka

Rekonpensi untuk Tour bersama isteri karyawan PT Semen Padang danhal tersebut telah lama direncanakan dan kepergian Penggugat Rekonpensi tersebut disetujuiTergugat Rekonpensi dengan demikian kepergian Penggugat Rekonpensi Tour tersebut tidakada kaitannya dengan nafkah iddah yang akan dituntut Penggugat Rekonpensi karena nafkahiddah dibayarkan adalah nafkah Penggugat Rekonpensi untuk tiga bulan masa yang akandatang setelah perceraian terjadi, dan Tergugat Rekonpensi mengatakan PenggugatRekonpensi durhaka

juta lima ratus ribu rupiah) dan sekaligus menghukum Tergugat Rekonpensimembayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menggugat Muthah kepada TergugatRekonpensi sebesar Rp 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dan TergugatRekonpensi dalam jawabannya tidak bersedia membayar Muthah tersebut dengan alasankarena Penggugat Rekonpensi telah dibelikan HP Dakota sehingga Tergugat Rekonpensimeminjam uang dan selain itu Penggugat Rekonpensi telah durhaka

(nusuz) kepada TergugatRekonpensi;Menimbang, bahwa alasan Tergugat Rekonpensi tidak bersedia memberikan muthahkepada Penggugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi telah dibelikan HP, maka haltersebut tidak ada kaitannya dengan Muthah yang dituntut Penggugat Rekonpensi karenaMuth ah tersebut diberikan karena adanya permohonan perceraian dari Tergugat Rekonpensidan alasan Tergugat Rekonpensi mengatakan Penggugat Rekonpensi durhaka (nusuz) adalahtidak tepat karena yang menyakiti dan mengkhianati

pernahmemberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat menuntut nafkahlampau yang belum dibayar oleh Tergugat tersebut sebesar Rp.5.000.000, X 6(enam) bulan, sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluhjuta rupiah);Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu = akanmempertimbangkan apakah Penggugat dapat dikategorikan seorang istri yangdurhaka (nusyuz) atau tidak, meskipun di persidangan Tergugat tidak secara tegasatau eksplisit menyatakan Penggugat sebagai seorang istri yang durhaka

pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap nusyuz apabilaia tidak mau melaksanakan kewajibankewajibannya tanpa alasan yang sah menuruthukum Islam dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilandaperselisihan dan pertengkaran yang sering berujung kepada pertengkaran pisik dan/atau katakata yang terucap hal tersebut tidak dapat dijadikan petunjuk kedurhakaan(nusyuz) seorang istri sebagaimana telah diuraikan di atas tentang definisi durhaka

perselisihan danpertengkaran memang lazim dan sangat wajar terjadi, dan dampak dari perselisihantersebut Penggugat masih tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istriyang bagi Tergugat meskipun bentuk dan akibat perselisihan dan pertengkaran yangterjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas membuat tidaknyaman hati dan sulit bagi Tergugat untuk menerima kembali Penggugat sebagaiistrinya;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandangPenggugat tidak terbukti durhaka

Sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai amanat yang terkandung di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai Suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai Suami, sehingga berdasarkan faktafakta dipersidangan Majelis Hakim secara ex officio menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),

dalam yurisprudensi a quodikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi HukumIslam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangatpenting dalam menentukan subyek hukum mana antara Penggugat dan Tergugatyang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugatdan Tergugat sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalammenyelesaikan perkara a quo dapat menentukan apakah Penggugat sebagai isteriyang melakukan nusyuz (durhaka

) dengan tidak melaksanakan kewajibankewajibansebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugat sebagai suami yangmelakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hakdan kewajiban terhadap nafkah iddah dan mutah dalam perkara perceraian;Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim ini di dukung kuat oleh kaidahhukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30September

Nomor 0192/Pdt.G/2017/PA.TTE Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri, karenaPemohon adalah Kakak kandung saksi ; Bahwa Pemohon dan Termohon menikah Saksi hadir dan setelah menikahPemohon tinggal di Malifut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namunsejak tahun 2015 Pemohon pergi dari rumah sampai sekarang, Termohonadalah istri yang durhaka tidak menghargai orang tua Pemohon, sukamencaci maki keluarga Pemohon; Bahwa

Islam, pendidikan S1, pekerjaanPNS, tempat tinggal di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah,Kota Ternate;Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri, karena Pemohonadalah Kakak kandung saksi ; Bahwa Pemohon dan Termohon menikah Saksi hadir dan setelah menikahPemohon tinggal di Malifut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namunsejak tahun 2015 Pemohon pergi dari rumah sampai sekarang, Termohonadalah istri yang durhaka

Asmuni dan Ibu Ainun Jariah tidakmempunyai anak angkat;Bahwa kedua orang tua almarhum Bapak Asmuni telah meninggaldunia lebih dahulu daripada bapak Asmuni;Bahwa Para Pemohon sebagai isteri dan anak dari almarhum BapakAsmuni sampai sekarang tetap Beragama Islam;Bahwa almarhum Asmuni waktu meninggal dunia dalam keadaanIslam dan meninggalkan ahli waris seorang istri dan 2 orang anaklakilaki dan satu orang anak perempuan;Bahwa Para Pemohon selama ini bersikap baik kepada ayahnya dantidak pernah berbuat durhaka

dan Ibu Ainun Jariah tidakmempunyai anak angkat; Bahwa kedua orang tua almarhum Bapak Asmuni telah meninggaldunia lebih dahulu daripada bapak Asmuni; Bahwa Para Pemohon sebagai isteri dan anak dari almarhum BapakAsmuni sampai sekarang tetap Beragama Islam; Bahwa almarhum Asmuni waktu meninggal dunia dalam keadaanIslam dan meninggalkan ahli waris seorang istri dan 2 orang anaklakilaki dan satu orang anak perempuan; Bahwa Para Pemohon selama ini bersikap baik kepada ayahnya dantidak pernah berbuat durhaka

Tergugat sering berkataberkata menyakitkan terhadap Penggugat,contohnya: istri durhaka;e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik;f. Penggugat sudah tidak cocok lagi dan tidak nyaman lagi untuk membinarumah tangga bersama kembali dengan Tergugat;4.

dalam perkara ini bahwa sejak tanggal Juni 2003 antaraPenggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalamrumah tangganya, dengan alasan karena Tergugat mempunyai sifat egois dancenderung ingin menang sendiri, Tergugat telah berselingkuh dengan seorangperempuan yang bernama Dewi, hal ini Penggugat ketahui sendiri secaralangsung dan Tergugat kurang cukup dalam memberikan nafkah terhadapPenggugat serta Tergugat sering berkatakata menyakitkan terhadapPenggugat, contohnya: istri durhaka

dengan verstek dan Pemohon dapat diberi izinuntuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Rengat ;Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas kehendakPemohon selaku suami, dan setelah memperhatikan dalildalil permohonanPemohan untuk bercerai dengan Termohon serta setelah mendengarketerangan Pemohon dan juga saksisaksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan tidak terdapat data dan fakta yang menunjukkan bahwaTermohon selaku istri telah berbuat nusyuz/durhaka

mengenai hakhak Termohon untukmendapatkan nafkah Iddah, dan Kiswah selama menjalani masa Iddah, danjuga haknya untuk mendapatkan Muthah, maka menurut majelis halhaltersebut dipandang cukup beralasan hukum, karena disamping setelahmemperhatikan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sertadikuatkan pula oleh bukti berupa keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon, tidak terdapat data dan fakta yangmenunjukkan bahwa Penggugat sebagai isteri secara nyata telah berbuatnusyuz (durhaka

Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon terjadiperselisihan yang menjadi akar penyebabnya Termohon telah mempunyalHalaman 2 dari 12 Perkara Nomor: 1164/Pdt.G/2017/PAKab..Mnlaki laki lain , maka perbuatan Termohon tersebut dapat di kategorikanperbuatan yang Nuzuz ( durhaka ) pada suami ;8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2016 sampaisekarang praktis tidak melakukan layaknya hubungan suami istri yangbalk ;9.

Menyatakan Termohon telah berbuat Nuzus ( durhaka kepada suami ) ,kepada Pemohon ;3. Memberi jjin Kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talakterhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama KabupatenMadiun ;4.

Majelis Hakim merujuk 2 (dua) Yurisprudensi MARI yang mengaturmengenai kewajiban suami membayar nafkah iddah kepada mantan isterinyasekalipun perceraian terjadi karena talak bain sugrah serta diperoleh faktafakta yang tetap di dalam persidangan bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami, sehingga berdasarkan faktafakta dipersidangan Majelis Hakim merujuk kepada YurisprudensiMARI

dalam yurisprudensi a quo dikorelasikan denganPasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akanmenjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat pentingdalam menentukan subyek hukum mana antara Penggugat dan Tergugat yangmenjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugatdan Tergugat sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalammenyelesaikan perkara a quo dapat menentukan apakah Penggugat sebagaiisteri yang melakukan nusyuz (durhaka

) dengan tidak melaksanakankewajibankewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakahTergugat sebagai suami yang melakukan nusyuz (durhaka) terhadap isteriHalaman 17 dari 29 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Plhdengan tidak melaksanakan kewajibankewajibannya sebagai suami, dan hal inisangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkahiddah dan mutah dalam perkara perceraian, pendapat Majelis Hakim ini didukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARINomor