Bahwa Penggugat telah menempuh jalur hukum berupa meminta keDewan Pertimbangan Partai mempertanyakan apa yang menjadikesalahan Penggugat dan Ini juga telah diajukan melalui Gugatan kePengadilan Negeri Tanjungpinang dan Pada Putusan Selanya untukmenyelesaikan masalah ini Ke Proses Mahkamah Partai SesuaiAnggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar;KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;Bahwa objek sengketa yang digugat adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkrit, individual

mengajukan usulan revisi/penyegaran terhadap kepengurusan DPK PKP Indonesia Kota Medan keDewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(DPP PKP Indonesia) Sumatera Utara (DPP PKP Indonesia) SumateraUtara (Tergugat ) ;Bahwa segala tindakan yang tidak mematuhi kebijakan yang termuatdalam Surat Turut Tergugat Nomor : 80/DPN PKP IND/V/2014 tersebutdikategorikan sebagai indisipliner sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat(5) Anggaran Dasar bertindak yang mencerminkan memiliki kepeduliandan

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada point 6 atas pengaduan keDewan Pers Jakarta, dengan agenda Penyelesaian sengketa pers dengan ParaTergugat terkait pemuatan pemberitaan dimaksud berdasarkan Undang UndangNo. 40 tahun 1999 tentang Pers, Maka keluar putusan Dewan Pers dalambentuk RISALAH PENYELESAIAN PENGADUAN PT.

Bahwa Para Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja ProfesionalIndonesia (SPPI), dengan Nomor Bukti Pencatatan 485/V/N/XIV2006tertanggal 20 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan;Bahwa Serikat Pekerja Profesional Indonesia (SPPI) berafiliasi ke OrganisasiPekerja Seluruh Indonesia (OPSI) berdasarkan Surat Permohonan SPPI keDewan Eksekutif Nasional OPSI tanggal 9 Agustus 2007, dan telah diterimamenjadi anggota OPSI melalui Surat Dewan Eksekutif

Jkt.Pst10.11.12.13.14.Bahwa Serikat Pekerja Profesional Indonesia (SPPI) berafiliasi ke OrganisasiPekerja Seluruh Indonesia (OPSI) berdasarkan Surat Permohonan SPPI keDewan Eksekutif Nasional OPSI tanggal 9 Agustus 2007, dan telah diterimamenjadi anggota OPSI melalui surat Dewan Eksekutif OPSI tanggal 16Agustus 2007.Bahwa Para Penggugat adalah para pekerja yang secara terus menerusbekerja di Tergugat Il yang ditempatkan oleh Tergugat Bahwa paraPenggugat tidak pernah menandatangani Perjanjian Kerja

Tahun 2012 dan/atau sumber dana lainnya. namun padakenyataannya baru sebagian volume pekerjaan Penggugat yang dianggararkan dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) TahunAnggaran 2012, Tahun Anggaran 2013, sedangkan sisa volume pekerjaan yang belumdibayar Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 2.234.100.000,00 (dua milyar dua ratustiga puluh empat juta seratus ribu rupiah), dalam Tahun Anggaran 2013 dan TahunAnggaran 2014 belum juga dialokasikan, diusulkan oleh Tergugat I dan Tergugat II keDewan

Putri (Caleg Partai Gerindra dapil Kepri)jelasjelas hal tersebut adalah Fitnah dan terbukti di tolaknya gugatanpengadu di Mahkamah Konstitusi dengan pokok pengaduan yangsama sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 070605/PHPU.DPRDPRD/XII/2014 Provinsi Kepulauan Riau diucapkandalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum padaHalaman 3 dari 70 halaman Putusan Nomor: 11/G/2014/PTUNTPI91011hari Kamis, tanggal 26 Juni 2014;Bahwa para pihak yang melaporkan dan mengadukan PENGGUGAT keDewan

(empat milyar dua puluhdua juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dalam Tahun Anggaran 2013 dan TahunAnggaran 2014 belum juga dialokasikan, diusulkan oleh Tergugat I dan Tergugat II keDewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk dibahas dan ditetapkan ;Menimbang, bahwa setiap proyek pembangunan yang menggunakan AnggaranPendapatan dan Belanja Aceh (APBA), pembahasannya dilakukan di Dewan PerwakilanRakyat Aceh (DPRA) dengan mengikuti proses pengajuannya melalui eksekutif,selanjutnya pembahasannya

pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah calon anggota DPR dalam Pemilu 2014 DapilJawa Timur Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat yang telah mengajukanPermohonan Perselisihan Internal Partai ke Mahkamah Partai Demokrat danPermohonan tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Partaidalam Perkara Nomor 62/DPPPHPU/2014, tertanggal 16 September 2014(Bukti P1);Bahwa Tergugat adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokratyang berwenang untuk menyampaikan hasil Putusan Mahkamah Partai keDewan

Putusan Nomor 121 PK/Pdt.SusPHI/2014Pengaduan dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Sadar HukumIndonesia (DPPGRASHI) (P98) (bukti terlampir);Bahwa karena adanya ancaman dari pihak Perum PPD (Tergugat) terhadapPara Penggugat dalam hal ini adalah saudara Tumidjan dan kawankawanserta dipaksa untuk membuat Surat Pernyataan pencabutan berkasberkas keDewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia (DPPGRASHI), maka Para Penggugat mengadukan pelanggaran HAM kepadaKetua Komisi Hak Asasi manusia

Negeri Bandung yang telahmemberikan pemberitahuan putusan banding pada Pengacara yangsudah tidak mewakili Pemohonan PK I, yang kemudian tidakdisampaikan atau tidak memberitahukan surat pemberitahuantersebut hingga putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telahinkracht van gewijsde, sehingga hak hukum untuk melakukan upayahukum dari Pemohon Peninjauan Kembali telah hilang yangmengakibatkan kerugian bagi Pemohon Peninjauan Kembali, karenademikian maka Pemohon Peninjauan Kembali telah mengadukan keDewan

Dangilo, Dusun Dangilo, RT. 4RW.3, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kedewan, KabupatenBojonegoro berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;MelawanTermohon, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempatkediaman di Kel.

pendukung Para Penggugat dalam pencalonan WalikotaPangkalpinang;Bahwa Para Penggugat sangat keberatan atas tindakan Tergugat yangtelah menggelapkan berkas Para Penggugat yang diserahkan Tanggal 5Maret 2013 dan menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan15% dukungan yang sah, padahal nyatanyata Para Penggugat telahdidukung oleh partai non parlemen lebih dari 15% ;Bahwa atas dikeluarkannya surat Nomor 08/7/KPUPKP009.436512/IV/2013 Tanggal 04 April 2013, Para Penggugat telah melaporkan Tergugat keDewan

Ketua Kelompok Tani Harapan), saksi HASBI, S (KetuaKelompok Tani Pantan Tengah), saksi BAHGIA (Ketua kelompok Tani PantanJerik), dalam pertemuan tersebut terdakwa tetap meminta pencairan dana tahap IIkepada PPK dan terdakwa juga menyatakan dana tahap I dalam rekening KelompokTani Sari Coklat belum dipergunakan, namun oleh karena pekerjaan masih belumsesuai dengan RUKK tahap I permohonan pencairan dana tahap II tidak diterima.Bahwa terdakwa melaporkan penolakan permohonan pencairan dana tahap II keDewan

HASBI, S (KetuaKelompok Tani Pantan Tengah), saksi BAHGIA (Ketua kelompok Tani PantanJerik), dalam pertemuan tersebut terdakwa tetap meminta pencairan dana tahap IIHal 14 Nomor: 5 /Pid.Tipikor/2016/PTBNAkepada PPK dan terdakwa juga menyatakan dana tahap I dalam rekening KelompokTani Sari Coklat belum dipergunakan, namun oleh karena pekerjaan masih belumsesuai dengan RUKK tahap I permohonan pencairan dana tahap II tidak diterima.Bahwa terdakwa melaporkan penolakan permohonan pencairan dana tahap II keDewan

Ketua Kelompok Tani Harapan), saksi HASBI, S (KetuaKelompok Tani Pantan Tengah), saksi BAHGIA (Ketua kelompok Tani PantanJerik), dalam pertemuan tersebut terdakwa tetap meminta pencairan dana tahap IIkepada PPK dan terdakwa juga menyatakan dana tahap I dalam rekening KelompokTani Sari Coklat belum dipergunakan, namun oleh karena pekerjaan masih belumsesuai dengan RUKK tahap I permohonan pencairan dana tahap II tidak diterima.Bahwa terdakwa melaporkan penolakan permohonan pencairan dana tahap II keDewan

Bahwa selain itu, saksi pernah melaporkan keDewan Pers namun jawaban dari dewan pers masih menunggu kajian;Bahwa menurut saksi foto tersebut adalah wajar karena foto tersebutisinya suami isteri;Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa berpendapat semuaketerangan yang diberikan oleh saksi adalah tidak benar;Saksi SITI HARDIANTY MOKOGINTA, SE., di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tulisan pada Informasi Elektronik

2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentangklarifikasi permasalahan internal Partai Caleg DPRD Dapil 5 KotaDepok ;b) Putusan Sidang Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra pada hariKamis tanggal 29 Agustus2019 tentang perlu klarifikasi C1pembanding pada TPS 41, TPS 128, TPS 74, TPS 122, TPS 77, TPS35, TPS 31 dan TPS 90 Kecamatan Tapos ;Bahwa dalam pertemuan kedua yang diselenggarakan di kantorTERGUGAT I tersebut, Majelis Kehormatan menyampaikankarena tidak selesai ditingkat kota maka masalah ini di bawa keDewan

Putusan Sela No. 34/Pdt.G/201 1/PN.Jkt.Sel55.Bahwa dalam artikel berita harian unum Kompas, edisi 28 Januari 2009,berjudul : Edaran MA, Sinar Terang bagi Pers, sub judul : Pasal Karet,terdapat informasi sebagai berikut :Dalam pertemuan dengan Dewan Pers di Jakarta, (25/1/2005) PresidenYudhoyono menegaskan, Penyelesaian masalah berita Pers ditempuh,pertama, dengan Hak Jawab ; kedua, bila masih dispute, diselesaikan keDewan Pers ; ketiga, bila masih dispute, penyelesaian lewat jalur hukumtidak ditabukan

bahwa seorangpekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan karena Para Penggugat saat terjadiperselisihan tanggal Januari 2013 adalah anggota Serikat Buruh Kerakyatan(SBK) sesuai surat pengantar Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor :560/2194/436.6.12/2013 dan anjuran mediator Nomor : 46/PHK/V/2013tertanggal 10 Mei 2013 ditujukan kepada Federasi Serikat Buruh Kerakyatan(SBK) Jawa Timur sedangkan gugatan Para Penggugat aquo dikuasakan keDewan

di hitung dengan jari dan kalaupun masuktidak masuk di ruangannya tapi duduk di lantai bawah dikantor Pusat ;Bahwa Penggugat pernah memberi keterangan kepada Perstentang kasusnyaBahwa penyalahgunaan jabatan yang dilakukan olehPenggugat adalah : kredit fiktif dan kredit topengan ;Bahwa direksi tidak bisa me mutasi karyawan karena alasansuka atau tidak sukanamun berdasarkan penilaianBahwa proses terbitnya SK Mutasi adalah adanya kesimpulandari tiga divisi baru dilaporkan ke direksi dan dilaporkan kedewan