Putusan Nomor 1898/B/PK/PJK/201742.43.44,dengan mengalikan Rp6.500,00 dan jumlah unit terjual sebesar 600 unitsehingga harus diperoleh Gross Profit sebesar Rp3.900.000,00.

Bahwa dalam ilustrasi tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telahmenganggap Marginal Profit adalah Gross Profit sehingga Gross Profit yangharus diperoleh dengan mengalikan Rp 6.500 dan jumlah unit terjual sebesar600 unit sehingga harus diperoleh Gross Profit sebesar Rp 3.900.000,00.Dengan demikian, dalam Putusan Pengadilan Pajak, Majelis HakimPengadilan Pajak telah nyatanyata salah menyimpulkan angka MarginalProfit sebagai Gross Profit sehingga putusan yang mempertahankan koreksiTermohon

benarbenar milik Para Penggugatselaku ahli waris dari PAULUS SELLY Almarhum yang dalam perkara ini didukung dengan alatalat bukti yang sangat memiliki kekuatan pembuktianyang sangat sempurna, maka sangatlah beralasan jika Pengadilan NegeriKlas IA Kupang dapat menjatuhkan keputusan yang dapat dilaksanakan lebihdahulu, walaupun Para Tergugat mengajukan Perlawanan, Banding atauKasasi dalam perkara ini ;12.Bahwa mengingat sangat dikawatirkan kalau Para Tergugat dengan etikadyang sangat tidak baik akan mengalikan

perkebunanPasahapen Kelurahan Kakaskasen Kecamatan Tomohon Utara dan PT.Cipta Beton Sinar Perkasa yang memiliki lokasi tambang galian Cbertempat di kelurahan Kinilow Lingkungan Tomohon Utara.Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2005 tentang PajakPengambalian dan Pengawasan bahan Tambang Galian Golongan C,yaitu :Pasal 4 ayat (1)Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Eksploitasi atau mengambilBahan galian C:;Pasal 4 ayat (2)Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dihitungdengan mengalikan

CIPTA BETON SINAR PERKASA dan PT.MARGA DWITA GUNA;Bahwa sesuai Perda No. 1 Tahun 2005 bahwa pelaksanaanpenentuan pajak dari masingmasing perusahaan berdasarkannilai jual eksploitasi atau pengambilan bahan galian golongan Cdihitung dengan mengalikan volume hasil eksploitasi dengan nilaipasar atau masingmasing jenis bahan galian goloingan C dengantarif pajak ditetapkan sebesar 20 %, jika berdasarkan kesepakatanTerdakwa tidak tahu dasar hukumnya maupun tehnisperhitungannya karena perhitungan dilakukan

Adapun penghitungan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 207/PMK.010/2016 tentang Dasar Penghitungan,Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai AtasPenyerahan Hasil Tembakau adalah dengan mengalikan tarifefektif (9,1%) dengan Harga Jual Eceran. Besarnya Harga JualEceran terendah untuk jenis Sigaret Kretek Tangan berdasarkan146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau adalahRp.400,00 (tujuh ratus rupiah) per batang.

Bahwa sejak tanggal 19 September 2010, Terdakwa mengalikan dari penguasaannya atasbenda jaminan hutang tersebut kepada Saksi5 Sdr. Gunawan Wibisono dan atas persetujuandan sepengetahuan Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2011 dialihkan lagi kepada Sdr. NugrohoYuswo Widodo untuk dialinkan/dilempar ke tempat yang jauh yaitu pada bulan April 2011. Bendajaminan tersebut dialinkan kepada Saksi7 Sdr. Rustam Abbas yang tinggal di Sorong Papua.4).

PRIMA ALAM SEJAHTERA yang kemudianTerdakwa juga cek, kalau sudah sesuai Terdakwa kasih tanda betul;Bahwa benar nota yang disampaikan oleh saksi SONNY HENDRAWANtersebut dibuat berdasarkan peredaran usaha CV.PRIMA ALAMSEJAHTERA setiap bulannya yang dihitung dengan mengalikan 100(seratus) dengan PPh yang telah disepakati tersebut, bukan berdasarkanperedaran usaha CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA setiap bulannya yangsebenarnya;Bahwa benar saksi SONNY HENDRAWAN mengetahui cara untukmengecilkan angka PPh tersebut

(Perpajakan)kemudian Terdakwa juga cek, kalau sudah sesuai Terdakwa kasihtanda betul;Bahwa nota yang disampaikan oleh saksi SONNY HENDRAWANtersebut dibuat berdasarkan peredaran usaha CV.PRIMA ALAMSEJAHTERA setiap bulannya yang dihitung dengan mengalikan 100(seratus) dengan PPh yang telah disepakati tersebut, bukanberdasarkan peredaran usaha CV.PRIMA ALAM SEJAHTERA setiapbulannya yang sebenarnya;Bahwa saksi SONNY HENDRAWAN' mengetahui cara untukmengecilkan angka PPh tersebut dari TERDAKWA;Bahwa Terdakwa

Angkakerugian imateril tersebut didapat dengan mengalikan NominalTransaksi Jual beli Ro 2.200.000.000, ( Dua Milyar Dua ratus JutaRupiah) dengan suku bunga deposito ratarata selama 1 (satu) Tahun6 (Enam) Bulan yaitu 11.8% ( Sebelas koma Delapan Persen).Hal.9 dari 112 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Grt.16.17.18.Bahwa dengan diserahkannya SertifikatSertifikat Hak GunaBangunan tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat tanpamemperhatikan keadaan fisik objek terperkara, serta objek terperkarayang tidak

Angka kerugian imateril tersebut didapatdengan mengalikan Nominal Transaksi Jual beliRp 2.200.000.000, (Dua Milyar Dua ratus Juta Rupiah) dengansuku bunga deposito ratarata selama 1 (satu) Tahun 6 (Enam)Bulan yaitu 11.8% (Sebelas koma Delapan Persen).Hal.100 dari 112 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Grt.14.15.Bahwa dengan diserahkannya SertifikatSertifikat Hak GunaBangunan tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat tanpamemperhatikan keadaan fisik objek terperkara, serta objekterperkara yang tidak bisa

tepatlah apabila Penggugat menarikpihak pertanahan MUBA sebagai pihak tergugat dalam perkara inidan bukan menggugat Tergugat V pada Pengadilan Tata UsahaNegera, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atasEKSEPSI Tergugat I poin 1 (satu) harus ditolak ;382 Menimbang, bahwa tehadap EKSEPSI Tergugat I poin 2 tersebut diatas yang mendalilkan bahwa penyebutan luas oleh penggugat padabatasbatas tanah objek sengketa adalah penulisan yang tidak layakkarena ukuran untuk mencari luas adalah dengan mengalikan

Sehingga Majelis Hakim Kasasi tidak dapatdengan mudah mempertimbangkan kesalahan yang dilakukanPemohon dengan mengalikan Rp50.000,00 dikali 750 pererta =Rp37.500.000,00;Bahwa berdasar uraian alasanalasan tersebut di atas, maka jelaslahbahwa Majelis Hakim Kasasi telah keliru dalam menyusunpertimbangan bahwa Rp50.000,00 untuk kas desa adalah uang Negara,padahal uang tersebut telah habis untuk kepentingan Peserta PRONA,sehingga putusan a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan harusdibatalkan;Bahwa berdasar

sehingga tepatlah apabila Penggugat menarikpihak pertanahan MUBA sebagai pihak tergugat dalam perkara inidan bukan menggugat Tergugat V pada Pengadilan Tata Usaha40Negera, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atasEKSEPSI Tergugat I poin 1 (satu) harus ditolak ;Menimbang, bahwa tehadap EKSEPSI Tergugat I poin 2 tersebut diatas yang mendalilkan bahwa penyebutan luas oleh penggugat padabatasbatas tanah objek sengketa adalah penulisan yang tidak layakkarena ukuran untuk mencari luas adalah dengan mengalikan

konsumen;Menimbang, bahwa perubahanperubahan fakturfaktur inilah yangdirekapitulasi, sehingga dapat dilihat barangbarang apa saja yang telahditambahkan ke dalam fakturfaktur tersebut secara tidak sah;Menimbang, bahwa dari rekapitulasi fakturfaktur tersebut terlihatkodekode barang yang ditambahkan secara tidak sah, dan dapat dilihatjenis dan jumlah barangnya;Menimbang, bahwa setelah dicocokkan kode barangnya sehinggadapat diketahui nama barang dan jumlahnya, kemudian dilakukanperhitungan dengan mengalikan

sehingga tepatlah apabila Penggugat menarikpihak pertanahan MUBA sebagai pihak tergugat dalam perkara inidan bukan menggugat Tergugat V pada Pengadilan Tata UsahaNegera, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atasEKSEPSI Tergugat I poin 1 (satu) harus ditolak ;2 Menimbang, bahwa tehadap EKSEPSI Tergugat I poin 2 tersebut diatas yang mendalilkan bahwa penyebutan luas oleh penggugat padabatasbatas tanah objek sengketa adalah penulisan yang tidak layakkarena ukuran untuk mencari luas adalah dengan mengalikan

Terhadap perhitungan PENGGUGAT Harga emas 24 karat padatahun 2016 pergram adalah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) x15 gram x 23 tahun (19932016) = Rp. 172.500.000, (seratus tujuhpulun dua juta lima ratus ribu rupiah) apa landasanberpikirPENGGUGAT mengalikan Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)dengan 15 gram dan kemudian dikalikan dengan 23 tahun?

Sesuai Pasal 8A ayat (1) UU PPN : Pajak Pertambahan Nilai yangterutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 10% sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputiHarga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau lainlain ; .

sehingga tepatlah apabila Penggugat menarikpihak pertanahan MUBA sebagai pihak tergugat dalam perkara inidan bukan menggugat Tergugat V pada Pengadilan Tata UsahaNegera, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atasEKSEPSI Tergugat I poin 1 (satu) harus ditolak ;Menimbang, bahwa tehadap EKSEPSI Tergugat I poin 2 tersebut diatas yang mendalilkan bahwa penyebutan luas oleh penggugat padabatasbatas tanah objek sengketa adalah penulisan yang tidak layakkarena ukuran untuk mencari luas adalah dengan mengalikan

dimana hal itu sesuaipula dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1471 Kitab UndangUndangHukum Perdata (KUHPer) yang kaidahnya berbunyi : Jual beli barangorang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantianbiaya kerugian dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwabarang itu kKepunyaan orang lain;Bahwa para penggugat menaruh curiga selama gugatan para penggugatdiproses dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Ruteng, para tergugat akanmenjual atau memindah tangankan atau mengalikan

BerdasarkanPeraturanMenteriKeuanganNomor207/PMK.010/2016 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan,dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan HasilTembakaudinyatakanbahwauntukmengetahui PajakPertambahan Nilai adalah dengan mengalikan tarif efektif (9,1%)dengan Harga Jual Eceran. Besarnya Harga Jual Eceran terendahuntuk jenis Sigaret Kretek Mesin berdasarkan Peraturan Menteri146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai HasilTembakau adalah Rp.715,00 (tujuh ratus rupiah) per batang.

Pada Pasal 4 PMK No. 251/KMK.03/2002 tanggal 1Juni 2002 diatur bahwa Pajak Keluaran, dalam hal Pengusaha Kena Pajaktanggal 1 Aprilmelakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran,dihitung dengan cara mengalikan tariff 10% (sepuluh persen) denganDasar Pengenaan Pajak dimana Dasar Pengenaan Pajak yang dimaksudadalah peredaran usaha.Sehingga terdapat kerugian pada pendapatan negara terkait dengan SPT MasaPPN Masa Pajak Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 dengan pokokpajak yang kurang

Mertasari Jaya ; Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakimtersebut di atas karena dalam pertimbangan Putusan tersebutMajelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian negaraterhadap pembangunan Bale Gong dan Penyengker Pura, karenatidak mempertimbangkan fakta di persidangan yakni keteranganahli yang diajukan oleh Penuntut Umum terdapat selisih dimanalaporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh terdakwadengan hasil penghitungan fisik yang dilakukan ahli yangmenggunakan metode mengalikan

PasarTiku berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenAgam, dan sat kelapangan ahli membawa data dari kejaksaan dan juga abhlidiperlihatkan laporan pelaksanaan di dalamnya terdapat Rencana AnggaranBiaya (RAB) dari terdakwa;Bahwa berdasarkan peninjauan Ahli ke Lapangan didapatkan selisih nilaipengerjaan fisik sebesar Rp. 69.607.000, (enam puluh sembilan juta enamratus tujuh ribu rupiah);Bahwa ahli hanya menghitung volume pekerjaan, untuk mengetahui selisihnilai fisik : ahli mengalikan