Ditemukan 2143 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-07-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 682/Pid.Sus/2019/PN Smr Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
MEILANY MAGDALENA M, SH
Terdakwa:
Rusman alias Mang bin Tura
13 — 3
MEILANY MAGDALENA M, SH
Terdakwa:
Rusman alias Mang bin Tura
13 — 3
Industri farmasi, pedagangbesar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagimanadimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin Knusus penyalur Narkotika dan Menter!
Register : 17-06-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Plg Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Desmilita.SH
Terdakwa:
AZRIADI AMBRIZON als JON bin AMIR HAMZAH
36 — 4
Desmilita.SH
Terdakwa:
AZRIADI AMBRIZON als JON bin AMIR HAMZAH
36 — 4
setelan mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan.Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangandengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 danPasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlahterbatas Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan untuk reagensiadiagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menter
Register : 01-08-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 23-07-2019
Putusan PA MAMUJU Nomor 246/Pdt.G/2018/PA. Mmj Tanggal 18 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
36 — 10
36 — 10
., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antaraTergugat dengan Penggugat dijatunkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalampersidangan Pengadilan Agama Mamulju, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menter!
Upload : 18-10-2011
Putusan PT GORONTALO Nomor 74/PID/2011/PT. GTLO Drs. ZAINAL ABDI ILOLU, MSi
64 — 23
64 — 23
tersebut mempunyai utangkepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukanmerupakan utang, Perbuatan terdakwa dilakukan dengancara sebagai berikut Bahwa sebagai upaya peningkatan aksesbilitas danpeningkatan mutu pendidikan merupakan salah satuprioritaS pembangunan nasional untuk mendorongPemerintah Kabupaten/Kota melakukan ~~ tindakannyata dalam mewujudkan peningkatan aksesmasyarakat terhadap pendidikan yang lebihberkualitas, berdasarkan hal tersebut diatas,pemerintah mengeluarkan Peraturan Menter
menurutpikiran orang yang memberikan hadiah atau janjitersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut Bahwa sebagai upaya peningkatan aksesbilitas danpeningkatan mutu pendidikan merupakan salah satuprioritas pembangunan nasional untuk mendorongPemerintah Kabupaten/Kota melakukan ~~ tindakannyata dalam mewujudkan peningkatan aksesmasyarakat terhadap pendidikan yang lebihberkualitas, berdasarkan hal tersebut~ diatas,pemerintah mengeluarkan Peraturan Menter
jabatan atau) kedudukanyang dapat merugikankeuangan...keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut Bahwa sebagai upaya peningkatan aksesbilitas danpeningkatan mutu pendidikan merupakan salah satuHal.prioritas pembangunan nasional untuk mendorongPemerintah Kabupaten/Kota melakukan ~~ tindakannyata dalam mewujudkan peningkatan aksesmasyarakat terhadap pendidikan yang lebihberkualitas, berdasarkan hal tersebut~ diatas,pemerintah mengeluarkan Peraturan Menter
Register : 16-06-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan PA DOMPU Nomor 95/Pdt.P/2020/PA.Dp Tanggal 30 Juni 2020 — Pemohon melawan Termohon
9 — 4
9 — 4
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPara Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Register : 27-08-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 81/Pdt.P/2019/PA.TR Tanggal 11 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
15 — 14
15 — 14
yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yangberbunyi sebagai berikut:arbacdbl byic auc Jl Le eLYl 9 paiArtinya :"Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan ";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkandengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon Anak Pemohonuntukmenikah dengan calon istrinya bernama Calon suami anak PemohonMenimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter
Register : 24-08-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan MS MEULABOH Nomor 149/Pdt.P/2020/MS.Mbo Tanggal 7 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
28 — 5
28 — 5
Pasal 2 Peraturan Menter!
Register : 23-01-2019 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 17-04-2019
Putusan PA BANJARBARU Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Bjb Tanggal 11 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
19 — 26
19 — 26
Fotokopi Buku Nikah Nomor; 233/1978 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Balikpapan Kotamadya Balikpapan, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya kemudian diberi tanda P.6;7. Fotokopi PT.Bank Mandiri (Persero)Tok.
Register : 18-12-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 2271/Pid.Sus/2018/PN Plg Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AJIE MARTHA. SH
Terdakwa:
BOBY BIN KOMARUDIN
20 — 2
AJIE MARTHA. SH
Terdakwa:
BOBY BIN KOMARUDIN
20 — 2
setelan mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan.Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangandengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 danPasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlahterbatas Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan untuk reagensiadiagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menter
Register : 22-01-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 9 September 2021 — Penggugat:
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
857 — 1827
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
857 — 1827
ESDM RI.eterangan:Burat iniementerian ESDM RI Minerba (Tergugat Il) disampaikan kepada MenteriPenggugat membuat surat Nomor:072/DIROEA/XI/2020 tanggal 25 November 2020Hengan perihal Permohonan Pendaftaran IUP OP PT Oti Eaya Abadi ke dalam BasisData IUP Aktif Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI, ditujukan kepada Menter FridakTanggapan Danepastian HukumAda Penggugat m@mbuat suratNomor:076/DIROEA/X1/2020 ES tanggal 9 Defember 2020 dengan perihal Kebdratan, ditujukepada Menteri ESDM RI.Halaman 22 dari
Keputusan Menteri ESDM Nomor 3412 K/30/MEM/2015tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus OperasiProduksi di Daerah Matarape, Kabupaten Konawe Utara,Provinsi Sulawesi Tenggara;Bahwa dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pengelolaan usahapertambangan mineral dan batubara, dilakukan perubahan terhadapKeputusan Menter ESDM Nomor 3407 K/30/MEM/2015 tentangWilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksimelalui Objek Sengketa I;Bahwa Gubernur Sulawesi Tengah mengirimkan surat Nomor540/175/
Bahodopi Utara;Bahwa pada 16 Maret 2018, Direktur Jenderal Mineral dan Batubaramengirimkan surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan BupatiMorowali melalui Surat Nomor 540/30/DJB/2018 Perihal PermintaanNama Anggota Tim Panitia Lelang WIUPK yang berisi permohonan satunama dari masingmasing Pemerintah Daerah untuk dimasukkan kedalam Tim Panitia Lelang WIUPK Bahodopi Utara;Bahwa tindak lanjut pembentukan Panitia Lelang WIUPK Bahodopi Utara,pada tanggal 15 Mei 2018 Menteri ESDM menetapkan Keputusan Menter
Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 545/1395 tanggal 18 Maret2015 Perihal Pengelolaan Eks Wilayah KK PT Vale Indonesia Tbk diSulawesi Tenggara;Bahwa atas dasar rekomendasi tersebut serta menindaklanjuti KeputusanMenteri ESDM Nomor 255.K/30/DJB/2015 tentang Penciutan IV KontrakKarya PT Vale Indonesia, Direktur Jenderal Mineral dan Batubaramengusulkan kepada Menter' ESDM untuk menerbitkan KeputusanMenteri yang menetapkan eks Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia(d/n PT INCO) menjadi WIUPK Operasi
Menter' atau Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuaikewenangannya memproses permohonan pencadangan wilayahpertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9berdasarkan hasil pengujian wilayah pertambangan yangdimohon;(2).
Register : 15-04-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BENGKAYANG Nomor 33/Pid.B/LH/2021/PN Bek Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ARDHI PRASETYO, S.H., M.H.
Terdakwa:
Soponias Dentri Alias Deden Anak Dari Hilarius Lintas Alm
107 — 32
ARDHI PRASETYO, S.H., M.H.
Terdakwa:
Soponias Dentri Alias Deden Anak Dari Hilarius Lintas Alm
107 — 32
pengembangandan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatanpascatambang sedangkan Penambangan adalah kegiatan memproduksimineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya; Bahwa untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki ijinberupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat(IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Surat IzinPenambangan Bantuan (SIPB); Bahwa untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki izinberupa IUP dari pemerintah pusat yaitu Menter
, IPR dari Menter, IUPKdari Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah, dan SIPB dariMenteri; Bahwa apabila kegiatan usaha pertambangan dilakukan yang bukanwilayah pertambangan rakyat maka dikategorikan melakukan kegiatanpertambangan tanpa izin; Bahwa Tahapan agar dapat melakukan usaha pertambangan yaitu IPRdiberikan setelah ditetapkannya wilayah pertambangan rakyat olehpemerintah pusat, untuk mendapatkan IPR pemohon harus mengajukanSurat permohonan, Komoditas tambang yang dimohon, Kartu TandaPenduduk
Register : 22-02-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PA TONDANO Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Tdo Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 3
13 — 3
., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antaraTermohon dengan Pemohon dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalampersidangan Pengadilan Agama Tondano, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menter!
Register : 04-10-2011 — Putus : 01-11-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 193/Pid.Sus/2011/PN.Kgn Tanggal 1 Nopember 2011 — - NOOR IFANSYAH Als IFAN Bin M. NOOR
34 — 3
34 — 3
Selanjutnya terdakwa ditangkap dandiamankan ke Polres Hulu Sungai Selatan;Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai ijin dariPihak yang berwenang dalam hal ini Menter i Kesehatanhalaman 5 dari 20 halamanPerkara Nomor :193/Pid.B 2011/PN. KgnRepublik Indonesia;Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalisistik dari Pusat Laboratorium Forensik BareskrimPolri Cabang Surabaya No.
Register : 16-07-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Plk Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 6
16 — 6
diakui oleh Tergugat sehingga membuatPenggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersamaTergugat;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan,namun karena pokok perkara aquo adalah perceraian yang hukum materiilnyatidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, makaPenggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian.Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yakni P, yangtelah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter
Register : 14-09-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PA DOMPU Nomor 251/Pdt.P/2020/PA.Dp Tanggal 28 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
9 — 4
9 — 4
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Register : 04-12-2019 — Putus : 27-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PA TONDANO Nomor 121/Pdt.G/2019/PA.Tdo Tanggal 27 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
117 — 21
117 — 21
hakim harus menambah dasardasar hukum yang tidakdikemukakan oleh para pihak;Menimbang, bahwa oleh karena cerai talak yang diajukan oleh suami(Pemohon) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan padaalat bukti P.2, yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antaraPemohon dengan Termohon dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalampersidangan Pengadilan Agama Tondano, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menter
Register : 24-05-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 24-09-2018
Putusan PA BANJARBARU Nomor 336/Pdt.G/2018/PA.Bjb Tanggal 24 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 7
8 — 7
Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor tertanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh Walikota Banjarbaru, yangtelah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menter!Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkandengan aslinya (bukti P.2);Menimbang, bahwa selain surat bukti, Penggugat mengajukan buktisaksi saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:1.
Register : 20-12-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PA TONDANO Nomor 0084/Pdt.G/2018/PA.Tdo Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 3
17 — 3
No. 84/Pdt.G/2018/PA Tdo.huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menter!
Register : 19-11-2019 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN Smr Tanggal 24 Februari 2020 — Penuntut Umum:
GILANG GEMILANG,SH.MH
Terdakwa:
MUHAMMAD REZKY SAPUTRA Bin RIZAL
21 — 5
GILANG GEMILANG,SH.MH
Terdakwa:
MUHAMMAD REZKY SAPUTRA Bin RIZAL
21 — 5
Industri farmasi, pedagangbesar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagimanadimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin Knusus penyalur Narkotika dan Menter!
Register : 09-02-2012 — Putus : 19-07-2012 — Upload : 23-10-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 37/B/2012/PT.TUN.JKT. Tanggal 19 Juli 2012 — KETUA UMUM KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PUSAT;
KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) PROVINSI JAWA BARAT
62 — 46
62 — 46
Selain itu Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007menegaskan pengelolaan sistem keolahragaan nasional merupakan tanggung jJawab Menter;3.