Banua Beton denganGunawan Hendi Winahyu, dimana Gunawan Hendi Winahyu membayaruntuk 1 (satu) bulan pernuh sebesar Rp 275.000.000, (dua ratus tujuhpuluh lima juta rupiah), sedangkan untuk mobilitas unit dari Banjarmasinke Probolinggo ditanggung penyewa dan sopir disediakan oleh PT.

Padahal Penggugatsebelumnya telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran melaluiTergugat VI, tetapi telah ditolak oleh Sekretaris Daerah Propinsi Riaumelalui Suratnya tertanggal 13 Juni 2006 Nomor 900/KEU/95.06Perihal: Pengembalian SPP;Bahwa uang muka yang diterima oleh Penggugat sedianya akandipergunakan untuk membayar peralatan, peralatan instalasi, bahandan biaya mobilitas yang diperlukan khusus untuk pelaksanaan proyek.Tetapi faktanya uang muka baru diterima oleh Penggugat pada bulanJuli 2006

Namun Penggugatdengan itikad baik sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yangditerima, yaitu sejak tanggal 2 Februari 2006 telah melakukan PekerjaanFisik di lapangan yaitu: Pekerjaan Persiapan; Penyiapan Badan Jalan untuk Paket A1 07 dan A1 08; Mobilitas dan Penghamparan sebagian Material Base B untuk A1 07 dan A1 08 sebanyak 8300 m?

Mobilitas Peralatan yang terdiri dari:e Peralatan untuk pelaksanaan fisik pekerjaan di lapangan;e Asphalt Mixing Plant(AMP) yang belum tiba di lokasi;e Alat Laboratorium yang belum lengkap;Hal 43 dari 61 hal.

Hal 6 dari 22Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat,namun Tergugat hanya akan memberikan beberapa penjelasanmengenai replik Penggugat ;Bahwa benar Tergugat pernah memberi Penggugat sebesarRp.3.000.000, (tiga juta rupiah) karena sisanya dipakai olehTergugat untuk mobilitas Tergugat sendiri.

lebihlama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuanPasal 193 ayat (2b) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP)Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (Satu) Unitsepeda motor Honda Blade tanpa plat dengan nomor rangkaMH1JB116EK04483, nomor Mesin JBM1E1045766, oleh karena berdasarkanfakta hukum dipersidangan telah diketahui status kepemilikannya dan selain itusangat diperlukan sebagai sarana mobilitas

Untuk sewa sarana mobilitas darat, Kadek Widiastra, S.Sn.

Wira Rent Car sebagai penyedia sewa sarana mobilitas darat sebanyak21 paket dengan harga Rp.400.000,00 per paket;t. Restoran Tirta Sari sebagai penyedia makanan dan minuman KegiatanExplore Buleleng 2020 Program 2 sebanyak 4 Trip dengan hargaRp.100.000,00 per porsi setiap trip 32 porsi, namun dalampertanggungjawaban PPTK membuatnya menjadi Rp.150.000,000 perporsi;u. PT.

Untuk sewa sarana mobilitas darat, Kadek Widiastra, S.Sn.,telan membuatpertanggungjawaban sewa sarana mobilitas darat (Sewa kendaraan rodaempat) sebanyak 15 kali dengan nilai sewa Rp.400.000,00 per hari dariPramartha Rent Car dengan total senilai Rp.6.000.000,00, namun PPTKtidak pernah menyewa kendaraan tersebut dari Pramartha Rent Car.Bahwa untuk kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara diDalam dan di Luar Negeri (Explore Buleleng), I.G.A Maheri Agung, SST.

Wira Rent Car sebagai penyedia sewa sarana mobilitas darat sebanyak21 paket dengan harga Rp 400.000,00 per paket;Restoran Tirta Sari sebagai penyedia makanan dan minuman KegiatanExplore Buleleng 2020 Program 2 sebanyak 4 Trip dengan hargaRp.100.000,00 per porsi setiap trip 32 porsi, namun dalampertanggungjawaban PPTK membuatnya menjadi Rp.150.000,000 perporsi;. PT.

Polisi B 1775 SY atas nama Reka Putrajaya sehingga sangatmenyulitkan mobilitas Penggugat Rekonvensi untuk membawa anakanak keluarrumah seperti ke dokter, jalanjalan, dan lain sebagainya. Hal ini jelas sangatmerugikan Penggugat Rekonvensi dan anakanak.

PeraturanDaerah Nomor 15 Tahun (2000, terdiri dariAyat (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan DPRD atas bebananggaran pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan DPRDsebagai berikut : e Uang Representasi ;e = Tunjangan Kehormatan ;e Uang Paket "e Pakaian Dinas ;Ayat (2) Disamping pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuaikemampuan keuangan Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakanpembiayaan untuk : e Dana Penunjang ;e Tunjangan Kesejahteraan ;e Rumah Jabatan Pimpinan :e Sarana Mobilitas

terdapat sisa anggaran yang tidak terealiasidan tidak pula dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 14.611.000,1 Pergerakan masyarakat dalam kerja bakti mingguBerdasarkan DPA SKPD Kelurahan kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran untukkegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 139.920.000, dengan rincian pembiayaan sebagaiberikut untuk: a Honorarium panitia pelaksana sebesar Rp. 24.096.000; b Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 115.824.000, yang terdiri atas :Biaya dokumentasi sebesar Rp. 7.200.000; Belanja sewa mobilitas

Kebersihan dan Lingkungan hidup) diberikan anggaran untukdokumentasi oleh saksi Saudah (bendahara) sebesar Rp. 50.000,untuk mendokumentasikan kegiatan kerja bakti minggu pagi danuntuk setiap kegiatan saksi Naliyadin mencetak 3 lembar fotokegiatan dengan biaya cetak foto ukuran 4R adalah sebesar Rp. 750,per lembar, sehingga anggaran untuk belanja dokumentasi hanyadibayarkan sebesar Rp. 50.000, X 44 kali pelaksanaan = Rp.2.200.000, yang seluruhnya diterima oleh saksiNaliyadin ;c Untuk anggaran sewa mobilitas

terdapat sisa anggaran yang tidak terealiasidan tidak pula dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 14.611.000,ab1 Pergerakan masyarakat dalam kerja bakti mingguBerdasarkan DPA SKPD Kelurahan kayu Putih Tahun Anggaran 2012, anggaran untukkegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 139.920.0000, dengan rincian pembiayaan sebagaiberikut untuk:Honorarium panitia pelaksana sebesar Rp. 24.096.000; Belanja Barang/Jasa sebesar Rp. 115.824.000, yang terdiri atas :Biaya dokumentasi sebesar Rp. 7.200.000, ; Belanja sewa mobilitas

Belanja Sewa Sarana Mobilitas (Sewa kendaraan) sebesar Rp.26.400.000,e. Belanja makan dan minum peserta (makan dan snack) sebesarRp. 46.875.000.f. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 50.000.000.Anggaran tersebut telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp.218.027.000, termasuk anggaran belanja makan minum pesertasebesar Rp. 46.875.000, juga telah dicairkan, dengan rincian sebagai12berikut :a.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas (Sewa kendaraan) sebesar Rp.26.400.000,e) Belanja makan dan minum peserta (makan dan snack) sebesarRp. 46.875.000.,f) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 50.000.000.Anggaran tersebut telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp.218.027.000, termasuk anggaran belanja makan minum peserta28sebesar Rp. 46.875.000, juga telah dicairkan, dengan rincian sebagaiberikut :a.

Belanja alat tulis kantor Rp. 3.000.000,Belanja alat kebersihan dan alat pembersih Rp. 28.000.000,Belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi Ro. 945.000,Belanja cetak dan pengadaan Rp. 3.464.500,Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 26.400.000,Belanja makan minum peserta Rp. 46.875.000,Pee Belanja pemeliharaan saluran air Rp. 50.000.000,8.

Belanja Sewa Mobilitas Darat Rp. 13.200.000,c.

Mukomuko Nomor : 011/PK/2005 tanggal 20 Juli2005;Surat Permohonan agar dapat Memproses Pengadaan Mobilitas Untuk KeperluanPemerintah Kab.

Mukomuko Nomor: 011/PK/2005 tanggal 20 Juli 2005;Surat Permohonan agar dapat Memproses Pengadaan Mobilitas Untuk KeperluanPemerintah Kab. Mukomuko Nomor: 012/PK/2005 tanggal 22 Juli 2005;Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 06/PK/2005 tanggal 8Agustus 2005;Surat Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) Pemda Kab.Mukomuko.

Rp 228.253.154,58 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh tigaribu seratus lima puluh empat koma lima puluh delapan rupiah);Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalamPasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsisebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;Lebih Subsidair :Bahwa ia Terdakwa selaku pemimpin kegiatan pengadaan mobilitas

Mukomuko, Nomor : 011/PK/2005 tanggal 20 Juli 2005;e Surat Permohonan agar dapat Memproses Pengadaan Mobilitas Untuk KeperluanPemerintah Kab.

Februari 2011, untuk kemudian MahkamahAgung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akandisebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;Halhal yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa dapat mengacaukan pengelolaan anggaran;Halhal yang meringankan: e Perbuatan Terdakwa tidak menambah kekayaan pada diri Terdakwa;e Pengadaan kendaraan tersebut membantu/beramanfaat bagi mobilitas

Perubahan UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara dan juga telah diubah dengan UndangUndangNo. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UndangUndang No. 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah sepatutnya ObyekGugatan harus dinyatakan batal atau tidak sah ;9 Bahwa, oleh karena alasan kepentingan yang mendesak yaitu, tanah yang dilekatiObyek Sengketa ada di dalam kawasan/areal halaman Masjid Agung Sunan Ampelyang dalam kesehariannya difungsikan untuk menunjang mobilitas

MUDHAKIR, dibawah sumpahyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa pada hari tanggal lupa sekitar bulan Nopember 2018 kurang lebihpukul 11.00 Wib Saksi SLAMET NURIDIN datang kerumah Saksi untukmerental mobil Daihatsu Xenia warna putin Nomor Polisi G9063OMdengan harga per harian harian sebesar Rp 300.000, (tiga ratus riburupiah) tetapi Saksi menerima sebesar Rp 250.000, (dua ratus lima puluhribu rupiah); Bahwa mobil tersebut sebenarnya dirental oleh SOFUROH (Terdakwa)yang digunakan untuk mobilitas

dan Tergugat meminta Penggugat untuk hadir ke Kantor Tergugatuntuk menerima uang pisah dan penggantian hak;Menimbang, bahwa surat bukti T9 berupa Surat Pengembalian Penggugatke Kantor yang ditandatangani oleh Mandor Perawatan, surat bukti T10 samadengan Surat bukti P4 berupa mutasi Penggugat dari karyawan Pemanen ke unitkerja Serba Serbi, surat bukti T11 berupa Surat Pengembalian Penggugat ke Kantoryang diajukan oleh Mandor Panen tanggal 19 Desember 2011 karena Penggugatsudah tidak bisa mengikuti mobilitas

menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : (satu) Unit MobilSuzuki Carry Minibus DD 1523 OR, denga Nomor Mesin F10AID260466 dan NomorRangka SL410361570, 1 (satu) lembar SIM B IT UMUM dan 1 (satu) UnitSepeda Motor Suzuki Satria 2 TAK DD 4857 SE, dengan Nomor RangkaMH8BF13BL5J831736 dan Nomor Mesin F125ID831755, oleh karena berdasarkanfakta hukum dipersidangan telah diketahui status kepemilikannya dan selain itu sangatdiperlukan sebagai sarana mobilitas

Parman;Bahwa dengan adanya mobilitas penduduk, pertumbuhan ekonomidan pembangunan, maka telah terjadi banyak perubahanperubahanbaik bentuk konfigurasi tanah, maupun saksisaksi batas, sehinggaposita gugatan Penggugat yang masih mengutip batasbatas lamaadalah posita gugatan yang tidak cermat dan kabur karena tidakmenyebutkan saksi batas dahulu dan saksi batas sekarang.

denganmembayar kepada Penggugat pendidikan/sekolah ketiga oranganak Penggugat sejak putusan perkara ini berkekuatan hukumtetap;Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat ininantinya, mohon pula diletakkan sita jaminan terhadap hartahartaTergugat, baik berupa benda bergerak maupun benda tidakbergerak sepanjang memenuhi nilai gugatan ini, yang akanPenggugatsebutkan dan ajukan nantinya di persidangan;Bahwa perkara ini telah diperantarai oleh Mediator HubunganIndustrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas

Banwir mulaibekerja sebagai staf pada Kantor Catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk KabupatenOgan Ilir terhitung sejak 30 Mei 2006, yang jika dihubungkan dengan Daftar hadirPNS Kantor Catatan Sipil Dan Moralitas Penduduk Kabupaten Ogan Ilir terdapatnama dan paraf Sdr. Banwir pada no. Urut 09 ; 2.

Surat Tugas Nomor: 083/CapilOI/2006 A.n Octa Ayyomi yang bertugas secaraSukarela pada Kantor Catatan Sipil dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Ogan Ilrterhitung sejak tanggal 19 Juni 2006 tanggal 19 Juni 2006, yang jika dihubungkandengan Daftar hadir PNS Kantor Catatan Sipil Dan Moralitas PendudukKabupaten Ogan Ilir terdapat nama dan paraf Sdr. Banwir pada no. Urut 18 ; 3.

Dardak, S.Pd NIP: 19720103 201407 1001, Calon Pegawai Negeri Sipil, pada Dinas Pendidikan KabupatenOgan Ilir yang diajukan kepada Ahmad Dardak, S.Pd tanggal 30November 2016, (fotokopi sesuai dengan asli) ; Daftar hadir PNS Kantor Catatan Sipil dan Moralitas PendudukKabupaten Ogan Ilr Bulan Oktober, Nopember dan Desember 2006,(fotokopi dari fotokopi) ; Surat Perintah melaksanakan Tugas Nomor: 821.2/458/IV/2005 yangmenyatakan bahwa Saudara Banwir mulai bekerja sebagai staf padaKantor Catatan Sipil dan Mobilitas

No.2121 K/Pdt/201311.12.sehingga menjadi sangat tidak jelas, entah untuk kepentingan apasebenarnya dahulu Penggugat dicegah ke luar negeri, sementara padawaktu itu jabatan Penggugat, baik sebagai Direktur Utama PTPN Ill(Persero) Medan maupun sebagai Ketua GAPKI periode 2006 sampaidengan 2009 sangat memerlukan mobilitas tinggi ke berbagai Negara;Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2009, dengan Surat Nomor S2067/PW.14/5/2009, perihal: Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan NegaraAtas Pembangunan Pabrik

28 Maret 2007 sampai dengan tanggal 28 Maret 2008, tidakpernah ada kelanjutan penyidikan atas sangkaan tindak pidanakorupsi terhadap Penggugat, tidak ada pemeriksaan baik atas diriPenggugat dan ataupun saksisaksi, sehingga menjadi sangat tidakjelas, entah untuk kepentingan apa sebenarnya dahulu Penggugatdicegah ke luar negeri, sementara pada waktu itu jabatan Penggugat,baik sebagai Direktur Utama PTPN Ill (Persero) Medan maupunsebagai Ketua GAPKI Periode 2006 sampai dengan 2009 sangatmemerlukan mobilitas

Terdakwamengendaral sepeda motor tersebut belum memiliki Sirat Ijin Mengemudi (SIM)dengan kecepatan lebih dari 40 (empat puluh) kilometer per jam, Terdakwa juga tidaksempat lagi membunyikan klakson dan mengerem sepeda motor sehingga bagianban depan sepeda motor kena di bagian kaki dari anak korban;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, terlihat Terdakwa tidak menggunakan akal sehatnya bahwa pada kondisi jalanraya yang sedang ramai dengan anakanak serta aktifitas dan mobilitas

apakahPengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 (KUHAP);Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi PemohonKasasi I/Terdakwa dan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/PenuntutUmum, putusan judex facti/Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki yaitu mengenaipidana yang dijatunkan kepada Terdakwa mengingat besarnya kerugiankeuangan negara dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat besarpengaruhnya terhadap halhal yang berkaitan dengan mobilitas