Nomor 2470 K/Pdt/201221.Penasehat Hukum dan Hak Asasi manusia (APHI) melawan PresidenRl, Kepala Kepolisian Republik ndonesia, Kepala Kepolisian DaerahKalimantan Tengah, Kepala Kepolisian Resort Kotawaringin Timur,Gubernur Kepala Daerah TK Kalimantan Tengah, Bupati KepalaDaerah Tingkat Il Kotawaringin Timur.Putusan Pengadilan Nomor 71/G.TUN/2001/PTUNJKT (kasus kapastransgenik) antara Koalisi Ornop Untuk Keamanan Hayati dan Panganyang terdiri dan iCEL, YLKl, KONPHALINDO, Biotani Indonesia,YLKSS, LPPM

Keuangan Nomor : 66/PMK.02/2013 tentang TataCara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana SubsidiBenih pada Pasal 10 yang menyatakan Produsen Benih bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan dan penggunaandana kegiatan Subsidi Benih.Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1316/HK.130/C/12/2016tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian No:355/HK.130/C/05/2015 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih BinaTanaman Pangan pada BAB II mengenai Sertifiksi Benih BinaTanaman Panganyang

Produsen PanganOlahan di negara asal harus memenuhi persyaratan CPPOB untuk jenis Panganyang didaftarkan;Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanannomor 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan:Ayat (1) Setiap Pangan Olahan yang di produksi di dalam negeri atau yang diimporuntuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Izin Edar.Ayat (2) Izin Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib untuk:a. Pangan fortifikasi;b. Pangan SNI wajib;c.

dari Balai Besar BalaiPOM setempat dengan nilai minimal B untuk sarna produksi dan nilaiminimal C untuk sarana distribusi, Akta Notaris Pendirian Perusahaan; Bahwa jika pangan olahan yang sudah difatarkan dan memiliki ijin edar dibadan POM berarti pangan olahan tersebut sudah mendapatkan legalitasdan bisa dipertanggungjawabkan secara mutu. keamanan dankemanfaatannya; Bahwa jika pangan olahan yang tidak didaftarkan dan tidak memiliki izinedar dari badan POM dapat merugikan konsumen karena produk panganyang

untukmelakukan pengujian paling lama selama 30 (tiga puluh) hari.Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik IndonesiaNomor : 356 / HK.130 / C / 05 / 2015, tanggal 18 Mei 2015 pada BAB IIIPerihal Pembinaan dan Pengawasan peredaran benih bina tanamanpangan bahwa pengawasan dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman(PBT) yang berkedudukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah yangmenyelengggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benihbina tanaman pangan terhadap peredaran benih bina tanaman panganyang

dari 226 Hal Putusan Perkara No: 19 /Pid.SusTPK/2018/PN BglBahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik IndonesiaNomor : 356 / HK.130 / C / 05 / 2015, tanggal 18 Mei 2015 pada BAB IIIPerihal Pembinaan dan Pengawasan peredaran benih bina tanamanpangan bahwa pengawasan dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman(PBT) yang berkedudukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah yangmenyelengggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benihbina tanaman pangan terhadap peredaran benih bina tanaman panganyang

Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik IndonesiaNomor : 356 / HK.130 / C / 05 / 2015, tanggal 18 Mei 2015 pada BAB IIIPerihal Pembinaan dan Pengawasan peredaran benih bina tanamanpangan bahwa pengawasan dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman(PBT) yang berkedudukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah yangmenyelengggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benihbina tanaman pangan terhadap peredaran benih bina tanaman panganyang dilakukan oleh produsen dan pengedar benih bina

Pagu Kab.Kediri atau setidaktidaknya di suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat(2) KUHAP yaitu tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil beradadi Kabupaten Trenggalek dan terdakwa ditahan di Rutan Trenggalek, masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenangHalaman 9 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Trk.memeriksa dan mengadili, yang memproduksi dan memperdagangkan Panganyang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal

Pagu Kab.Kediri atau setidaktidaknya di suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat(2) KUHAP yaitu tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil beradadi Kabupaten Trenggalek dan terdakwa ditahan di Rutan Trenggalek, masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenangHalaman 9 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Trk.memeriksa dan mengadili, yang memproduksi dan memperdagangkan Panganyang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal

Seksi Pertanian dan Palawija padaDinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan Kabupaten BangliSejak tanggal 12 Nopember 2008.e Saksi menerangkan benar bahwa tugas serta tanggungjawab saksisebagai Kepala Seksi Pertanian dan Palawija pada Dinas Pertanian,Perkebunan dan Perhutanan Kabupaten Bangli adalah merencakandan melaksanakan kegiatan program dan peningkatan produksi/budidaya tanaman pangane Saksi menerangkan benar bahwa Program yang digulirkanpemerintah untuk peningkatan produksifitas tanaman panganyang

Bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 yang dimaksud dengan SanitasiPangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Panganyang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, danbenda lain;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa Il.NANSON WINANDRIYO Bin WARDOYO, secara bersamasama denganTerdakwa Il. EKO BUDIYONO Bin SOKARI, Terdakwa III. DARTO Bin DARMOdan Terdakwa IV.

Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana SubsidiHalaman 34 dari 292 Putusan Nomor 70/Pid.SusTPK/2019/PN MdnBenih pada Pasal 10 yang menyatakan Produsen Benth bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan dan penggunaandana kegiatan Subsidi Benih.Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1316/HK.130/C/12/2016tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian No:355/HK.130/C/05/2015 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih BinaTanaman Pangan pada BAB Il mengenai Sertifiksi Benin BinaTanaman Panganyang

Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana SubsidiBenih pada Pasal 10 yang menyatakan Produsen Benih bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan dan penggunaandana kegiatan Subsidi Benih.5) Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1316/HK.130/C/1 2/2016 tentangPerubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian No:Halaman 61 dari 292 Putusan Nomor 70/Pid.SusTPK/2019/PN Mdn355/HK.130/C/05/2015 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih BinaTanaman Pangan pada BAB Il mengenai Sertifiksi Benin BinaTanaman Panganyang

Keuangan Nomor : 66/PMK.02/2013 tentang TataCara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana SubsidiBenih pada Pasal 10 yang menyatakan Produsen Benth bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan dan penggunaandana kegiatan Subsidi Benih.8) Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1316/HK.130/C/12/2016tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian No:355/HK.130/C/05/2015 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih BinaTanaman Pangan pada BAB Il mengenai Sertifiksi Benih BinaTanaman Panganyang

Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada MajelisHakimyangpadapokoknya Oditur Militer berpendapat bahwaTerdakwa telah terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana :KesatuPertama :Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan panganyang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan,yang mengakibatkan kematian orang, sebagaimana diatur dandiancam dengan pidana menurut pasal 140 jo pasal 146 ayat (2) bUndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012DanKedua

Badan Ketahanan Panganyang ditanda tangani di atas materai 6000 oleh Ir. ISHAKBUKHARI, MM, dan ARSYAD ADAMI dengan jumlah penarikanRp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No. CEG408276, Rek. No. 0263.01.000765.30.1., yang ditandatangani olehARSYAD ADAMI dan Ir.

Badan Ketahanan Panganyang ditandatangani di atas materai 6000 oleh Ir. ISHAKBUKHARI, MM, dan ARSYAD ADAMI dengan jumlah penarikanRp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;1 (satu) lembar asli CEG GIRO BRI Cabang Kutacane, No. CEG408276, Rek. No. 0263.01.000765.30.1., yang ditandatangani olehARSYAD ADAMI dan Ir. ISHAK BUKHARI, MM., pada tanggal 23Maret 2010 dengan jumlah penarikan Rp 1.166.000,00 (satu jutaseratus enam puluh enam ribu rupiah) ;Hal. 102 dari 149 hal. Put.

DitjenPemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kemensos RIadalah menyusun rencana kegiatan dan anggaran Direktorat JenderalPemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kemensos RI.Mekanisme penganggaran untuk subsidi pangan (raskin) adalah : Atas dasar Pagu Indikatif yang ditetapkan Dirjen Anggaran KemenkeuRl, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) subsidi pangan mengusulkanrencana anggaran ke Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu RI yangdilengkapi dengan data rincian anggaran dan sasaran subsidi panganyang

Kedelapan :Hak Atas Pangan :e Menurut pasal 25 (1) Deklarasi Universal Hal AsasiManusia (DUHAM) setiap orang berhak atasstandar hidup yang layak untuk kesehatan dankesejahteraan diri dan keluarganya.e Pangan merupakan HAM, sebagaimana panganyang merupakan kebutuhan dasar setiap manusiauntuk menjalankan kelangsungan hidup yang sehatHalaman 13 dari 189, Putusan Nomor 23/PDT/2021/PT.PLG.dan sejahtera.

Bulog Divre Jabar kemudian Kepala Bidang menugaskan petugas untukmengambil DO di Bulog Sub Divre yang ditunjuk sebagaimana pelaksanaanlogistik (laklog) dan dilanjutkan menuju ke lokasi gudang Bulog kemudiandilakukan proses serah terima barang dari gudang ke petugas penyalur dandari petugas penyalur kepada lembaga pengusul sambil dibuatkan beritaacara penyerahan bantuan;Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saksi Yana Daryana sejak tahun 2016yang mana saksi Yana Daryana sering ke Kantor Badan Ketahanan Panganyang

Besaran dampak ini juga bersifat catastrophic jikakita mempertimbangkan kemungkinan teracuninya organismeorganisme diTeluk Jakarta bahkan juga masyarakat Jakarta yang bergantung pada panganyang bersumber dari Teluk Jakarta;Objek sengketa ini juga dilaksanakan dengan proses yang menyederhanakandampak lingkungan dari pelaksanaan objek sengketa. Penyederhanaan inimisalnya telihat dalam Dokumen Andal objek sengketa halaman 40, bagiandampak potensial reklamasi pada tahap konstruksi.

Yuridisman ;Bahwa saratsyarat yang Saksi ketahui dalam memverifikasi administrasipermohonan pencairan dana oleh Kelompok Tani adalah :> Surat permohonan pencairan dana dari Kelompok Tani Daftar perincian permintaan dan penggunaan dana> Photo kondisi awal lokasi kegiatan Rekomendasi dari kepala cabang dinas tanaman panganyang menentukan syaratsyarat tersebut Saksi tidak tahu, hanya syarattersebut sudah tercantum dalam berita acara pemeriksaan dokumen yang diserahkan pada Saksi, kemudian memeriksa

Yuridisman ;Bahwa saratsyarat yang Saksi ketahui dalam memverifikasi administrasipermohonan pencairan dana oleh Kelompok Tani adalah :> Surat permohonan pencairan dana dari Kelompok Tani Daftar perincian permintaan dan penggunaan dana> Photo kondisi awal lokasi kegiatan> Rekomendasi dari kepala cabang dinas tanaman panganyang menentukan syaratsyarat tersebut Saksi tidak tahu, hanya syarattersebut sudah tercantum dalam berita acara pemeriksaan dokumen yang diserahkan pada Saksi, kemudian memeriksa

No. 579 K/Pid.Sus/201738) Berkas kredit atas nama kelompok Sandang Panganyang diketuai oleh Sdr. Ahyar Bin Tajan terdiri dari :1.10.11.12.3 (tiga) lembar Asli Surat Keputusan Kredit Bank BNINo.