Ditemukan 546 data
Agus Niani, S.H.
Terdakwa:
Galuh Reza Setyawan Timoroni
214 — 62
PUTUSAN Nomor 48K/PM II10/AD/IX/2020MenimbangMenimbangdakwaan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikana dalamtuntutannya, maka Majelis Hakim tidak akan memberikanpendapatnya secara khusus. melainkan sekaligus bagianbagianatau pertimbanagan halhal yang meringankan maupun yangmemberatkan.Bahwa tindak pidana yang di Dakwakan oleh Oditur Militer dalamdakwaan tunggal Majelis akan mengemukakan pendapatnyasebagai berikut :Bahwa didalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusanyang memuat unsurunsur
Pembanding/Tergugat IV : SAHMAN LUANDE
Terbanding/Penggugat I : FINEKE SAHIBONDANG
Terbanding/Penggugat II : JETRINI ESTER SAHIBONDANG
Terbanding/Turut Tergugat : SANGADI KEPALA DESA LALOW SEKARANG DESA PADANG LALOW
Turut Terbanding/Tergugat I : GRISBERT SAHIBONDANG
Turut Terbanding/Tergugat II : NOLDI RUDOLF SAHIBONDANG
47 — 18
Dan yang sangat ironisbahwa saksi SUPARDI BALANDATU pada salinan putusan tertanggal,21 November 2017 ditarik pada kedudukannya sebagai saksiTergugat 3, sehingga dengan demikian pertimbanagan MajelisHakim adalah suatu pertimbangan yang keliru yang disadari padagilirannya sangat merugikan hak Pembanding dalam perkara ini.9.
92 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
P.2;12.Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti juncto Pengadilan NegeriSarolangun pada halaman 47 alinea keempat adalah pertimbanganhukum yang salah, pertimbangan hukum Judex Facti tersebutberbunyi: Menimbang bahwa salah satu syarat sahnya persetujuan adalahsuatu pokok persoalan tertentu dan sebab yang tidak dilarang, jikadihubungkan antara P.2 denga P.4 s/d P.60 tersebut di atas, makapenyerahan lahan + 300 ha (tiga ratus hektar) yang bukan milikPenggugat sudah tidak memenuhi syarat tersebut;Bahwa pertimbanagan
99 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.H,yang dihadirkan oleh Teradu, akan tetapi keterangan ahli dalam persidangana quo tidak dicantumkan dalam pertimbangan pada pertimbangan hukum dalamputusan, sehingga putusan tidak lengkap dan tidak seksama mendeskripsikandan mempertimbangkan alat bukti sehingga putusan in casu mengakibatkandianaaap tidak cukupo pertimbanagan hukumnva dan bertentangan denaan PasalBahwa oleh karena Putusan yang dijatunkan tidak memuat cukuppertimbangan (neit Voldoende gemotiveerd) maka Putusan harus dibatalkan.D
21 — 3
danAdminstrasi Peradilan Agama tentang gugatan harta bersama, maka gugatanpembagian harta bersama sedapat mungkin diajukan setelah terjadi perceraian;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah perceraiansedangkan gugatan harta bersama merupakan assessor akibat terjadinyaperceraian lagi pula jika terjadi perselisihan tentang harta bersama dimanakedua belah pihak tidak ada kesepakatan satu sama lain, hal itu akanmengganggu permasalah yang pokok yakni perceraian tu sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanagan
35 — 12
dikuatkan Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 18 Juni 2013 pada tingkat Kasasi Jo Putusan pada tingkatPeninjauan Kembali di Mahkamah Agung Repulik Indonesia tanggalHalaman 14 dari 36, Putusan Nomor 2/PDT/2018/PT.PLG.11 Agustus 2014 dan apakah tanah tersebut tidak dipertanyakan olehKgs Muhammmad Yusup kakek Para Penggugat hal ini tidak mungkinyang benar bahwa tanah tersebut telah terjual oleh kakek ParaPenggugat kepada sdr Ahmad Nanang dan Ahmad Nanang telahmenjual kepada sdr Hi Hasyim (Vide pertimbanagan
14 — 0
menempati saja tetapi telah merawat dan melakukanrenovasi rumah tersebut dengan uang pribadi Termohon senilai 150.000.000(seratus lima puluh juta rupiah), karena Pemohon tidak pernah memberikannafkah kepada Termohon, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensimeminta kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar menggantiuang biaya renovasi rumah senilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh jutarupiah) yang telah dikeluarkan oleh Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensi.Bahwa berdasarkan dalildalil dan pertimbanagan
LALU SIDIK
Tergugat:
1.LALU DARWAN
2.Kukuh Krisdasworo
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat
117 — 53
Bahwa dengan demikian Jawaban dan Eksepsi ini kami Sampaikan mohonkiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untukdapat memberikan putusan yang seadiladilnya dan menerima semua dalildalil jawaban dan eksepsi kami secara keseluruhan serta menolak danmenyatakn secara hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterimaseluruhnya, atas segala perhatian dan pertimbanagan hukumnya kamiucapkan terima kasih.Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugatmengajukan Replik secara tertulis
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : M.Nasir C.Bin Caho
Terbanding/Terdakwa II : Saddang Bin Puang Serang
Terbanding/Terdakwa III : Abd. Latif Alias Latif Bin Nurdin
Terbanding/Terdakwa IV : Nurdin Bin Sombala
359 — 26
membersihkan kayu yangpatah atau tumbang itu saja, buka memotong pohon kayu lainnya yang berjumlah37 (tiga puluh tujuh) pohon;Menimbang, bahwa putusan Hakim tingkat pertama tersebut telahmempertimbangkan semua faktafakta yang terungkap dipersidangan sesuaidengan alat bukti yang berlaku dalam Kitab Undangundang Hukum Acara Pidanadan juga telah menguraikan halhal yang memberatkan dan meringankan dalam halpenjatuhan pidana, pertimbanganpertimbangan Hakim tingkat pertama tersebutdiambil alin dan dijadikan pertimbanagan
M. SANI ISHAK
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional cq. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Prof. aceh
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL DPD PAN KABUPATEN ACEH UTARA
3.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA DPRK ACEH UTARA
4.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KIP KABUPATEN ACEH UTARA
5.BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA
Turut Tergugat:
GUBERNUR ACEH
226 — 26
Bahwa PutusanPutusan tersebut yang harus diperbaiki danperbaikan itu) dicantumkan sebagai pertimbanagan dalamPutusan Verzet ini serta juga merupakan alasanalasan utamaHalaman 13 dari 35 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 20/Pdt.SusParpol/2018/PN Lskbagi PELAWAN dalam mengajukan perkara perlawanan inisebagai berikut :a. PELAWAN sebagai Kader Partai Amanat Nasional telahterpilin menjadi Anggota DPRK Aceh Utara Daerah Pemilihan Nomor Urut 2 daftar calon hasil Pemilu tahun 2014.
41 — 20
Putusan No.6/Pdt.G/2021/PA.MIlMenimbang, bahwa dalam dalam pertimbanagan gugatan hak asuhanak, telah ditetaokan bahwa anak yang berusia di bawah usia 21 tahun sajayang dapat ditetapbkan pengasuhannya kepada Penggugat, dan dalamjawabannya Tergugat menyampaikan kesanggupan untuk menafkahi anaknyasebesar Rp 1.500.000,00 (satu jta lima ratus ribu rupiah), pernyataan Tergugata quo merupakan fakta di persidangan, sehingga Majelis Hakim beralasanhukum untuk dapat menetapkan sekaligus menghukum Tergugat
Terbanding/Tergugat : BETSY REULINA TARIGAN, SH
Terbanding/Turut Tergugat : MUHAMMAD HASAN GINTING
89 — 78
Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbanagan hukum Judex FactiePengadilan Negeri Medan pada halam 23 alinea ke 3 (tiga), 7 (tujuh) dan 9(sembilan) yaitu : mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 padapasal 19 yaitu setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanahharus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabatyang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri bahwa yang dimaksud denganpejabat berwenang antara lain Notaris/PPAT dan Camat pada setiap Kecamatanyang
1.BERSY PRIMA, SH
2.OCTAVIA ROULI MEGAWATY,SH
Terdakwa:
3.MARSUDI TEGUH SANTOSO Als SUGENG SANTOSO Bin SIJAN EKO SAPOTRO
4.HARIYONO Bin MOHAMMAD NAOEM
145 — 50
PETRONAS Malaysia;Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN BonMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanagan di atas maka paraTerdakwa telah berhasil menggerakkan saksi AHAMAD DAHLAN dan saksi AMIRuntuk menyerahkan sejumlah uang kepada para Terdakwa dengan caramentransfer, dengan demikian unsur ke4 dari pasal di atas telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsurunsur dalamdakwaan kesatu tersebut dalam Pasal 378 KUHP maka terdapatlah cukup buktibukti yang sah menurut
62 — 34
Haling sementara Majelis Hakim sendiridalam pertimbangan tersebut menyatakan secara formil saksi Penggugattersebut dapat diterima.Hal. 11 dari 45 hal.Put No.103/Pdt.G/2017/PTA.Mks.Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo sangatkeliru, dan membuat putusan perkara a quo semakin kabur sehinggaapa yang menjadi pertimbanagan hukumnya tersebut patut dan wajaruntuk dinyatakan cacat hukum, oleh karena itu sah dan berdasar hukumputusan perkara a quo dinyatakan cacat hukum, oleh karena itu
15 — 2
dalam hal iniTergugatRekonpensi/Penggugat asal telah mencabutnya (mengeluarkan) darigugatannya dipersidangan dan Penggugat Rekonpensi telah memberikanpersetujuannya, karenanya Majelis hakim tidak mempertimangkannya lagi;Menimbang bahwa, gugatan Penggugat Rekonpensi angka (3)tentang; :Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkaradalam hal ini Majelis hakim akan mempertimbangkannya sesuai ketentuanPeraturan Perundangundangan yang berlaku dan akan dipertimbangkan lebihlanjut pada waktu pertimbanagan
36 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut,kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mengambil alin semuapertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara a quo,membuat pertimbangan hukum tambahan dengan tanpa menyebutkandasar hukum baik pasal dari undangundang formil maupun hukummateriil, apa maksud pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pontianak,tidak jelas apakah bersifat memadatkan atau menyempuraakan terhadapkekurangan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, tidak adakatakata baik dalam pertimbanagan
Pembanding/Tergugat II : TULAK PASILA
Pembanding/Tergugat III : SO'RANTE alias PONG BERLIN
Pembanding/Tergugat I : ERNA PASILA alias INDO' DEAN
Terbanding/Penggugat : ZETHMIN KAROMA'
63 — 29
Menghukum Para Pemohon Banding untuk menanggung seluruhbiaya yang timbul pada tingkat banding.Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semulaPenggugat Intervensi maka Terbanding semula Penggugat telah mengajukankontra memori banding sebagai berikut :TANGGAPAN ATAS KEBERATAN PERTAMABahwa keberatan pertama yang menanggapi putusan Yudex Pactieyang bersikap tidak adil dan membuat pertimbanagan yang keliruadalah alasan yang tidak benar dan mengadaada saja dengan alasansebagai berikut :Bahwa
56 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 462 K/PID.SUS/2010Bahwa apabila kita amati dan kita cermati isi dari ketentuan Pasal 141tersebut, jelas bukan mengatur masalah pemisahan surat dakwaan (Splitsingatau a split trial) akan tetapi pasal tersebut nyatanyata mengatur tentangmasalah penggabungan surat dakwaan dan oleh karenanya sangatlah tepat danberalasan hukum apabila pertimbangan Majelis Hakim tersebut dinyatakansebagai pertimbanagan yang keliru ;ALASAN KEDUA:Bahwa apabila kita teliti dan kita cermati isi surat dakwaanJaksa/Penuntut
109 — 61
Putusan judex factie Pengadilan Negeri Palembang harus dibatalkankarena disarkan pada pertimbanagan yang kurang lengkap,sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 26 s/d 27 yangmenyatakan :Menimbang, bahwa Terlawan dalam jawabannya telahmengajukan eksepsi tentang perlawanan dari pelawan adalahHal. 31 dari 42 hal.Put.No.13/PDT/201 6/PT.
109 — 22
adalah hak millknya sehingya apanila PutusenNo.18/Pdt.G/1996/PN.BR jo No.42e/POT/1997/PT, UTPDG In.No.Sv2/K/POT/1999 dieksekusi akan merugikan hakhaknvya ataKepentinganye, sehingge sudah tepst den benar menurut hukum acaraperdata upaya Nukum yang diajukan adalah berbentuk Bantahan atauParlawanan dart Pibhak Fetica,Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi point kedua akandiparimbangkan sebagai berikeut:Menimbang, bahwe alas eksepsi point ke2 gars datar pertamea dankedua maiclis bakin memberikan pertimbanagan