Ditemukan 542 data
161 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Refinancing merupakan praktek perbankan yang sangat lazimdilakukan oleh bankbank nasional maupun bankbank di luar negeri(Common Banking Practice).Dalam hukum perdata, knususnya hukum perjanjian, pengambil alinanpiutang (kredit) tersebut dikenal sebagai subrogasi. Pengambil alihanpiutang (tagihan) ini dikenal dan dibenarkan oleh Pasal 1400 KUHPerdata;1.4. Bank Indonesia tidak mengatur tentang kriteria asal usul kualitas kreditdebitur (PT. ATM dan PT.
Dalam hukum perdata,khususnya hukum perjanjian, pengambilalinan piutang (kredit)tersebut dikenal sebagai subrogasi. Pengambilalihan piutang(tagihan) ini dikenal dan dibenarkan oleh Pasal 1400 s.d Pasal1403 KUHPerdata.Beberapa definisi refinancing dari berbagai sumber menunjukkanjuga bahwa refinancing berbeda dengan kredit investasi sebagaiberikut: (i) refinancing is the process of paying off an existing loanby taking a new loan and using the same property as security.
Terbanding/Terdakwa : Adrian Herbowo
270 — 127
Pembahasan tindak lanjut kewajiban MPP pada hari rabu 19 november 2014 di menara kadin jam 11.44;
- Surat Keterangan 19/II-Not/2013 yang bertandatangan Ruli Iskandar Notaris dan PPAT tanggal 13 Februari 2013;
- Purchase Order dari PT Mega Persada Prima to Celer Resources Limited tanggal 20 Februari 2013;
- Surat Verifikasi kontrak No.047/1056/DA/DP/2012/AU dari Bendaharawan Khusus Bialugri kepada PT ASEI (Persero) sebagai persyaratan penggadaan TNI;
- Laporan Survey Subrogasi
Indonesia (Persero) agendaPembahasan tindak lanjut kewajiban MPP pada hari rabu 19 november 2014 di menara kadin jam 11.44;280) Surat Keterangan 19/IINot/2013 yang bertandatangan Ruli IskandarNotaris dan PPAT tanggal 13 Februari 2013;281) Purchase Order dari PT Mega Persada Prima to Celer ResourcesLimited tanggal 20 Februari 2013;282) Surat Verifikasi kontrak No.047/1056/DA/DP/2012/AU dari Bendaharawan Khusus Bialugri kepada PT ASEI (Persero) sebagai persyaratan penggadaan TNI;283) Laporan Survey Subrogasi
kewajiban MPP pada hari rabu 19 november 2014 di menara kadin jam 11.44;Hal 103 dari 116 hal Putusan No.9/Pid.SusTpk/2021/PT DKI280) Surat Keterangan 19/IINot/2013 yang bertandatangan Ruli IskandarNotaris dan PPAT tanggal 13 Februari 2013;281) Purchase Order dari PT Mega Persada Prima to Celer ResourcesLimited tanggal 20 Februari 2013;282) Surat Verifikasi kontrak No.047/1056/DA/DP/2012/AU dari Bendaharawan Khusus Bialugri kepada PT ASEI (Persero) sebagai persyaratan penggadaan TNI;283) Laporan Survey Subrogasi
78 — 47
mungkin membuat suatu Akta Jual Beli apabilaharganya dibawah NJOP ; Bahwa jual beli menurut BW rumusannya berbeda dengan Jual beli tanahsebab jual beli tanah berlaku hukum adat adalah Penyerahan barang untukselamalamanya sedang dalam BW mengatakan jual beli salah satu pihakakan membeli ; Bahwa Perjanjian Proforma adalah perjanjian Purapura artinyasesungguhnya tidak ada perjanjian, perjanjian purapura adalah melanggarhukum; Bahwa pengalihan hutang bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu Cessiedan Subrogasi
PT. ASURANSI ASEI INDONESIA
Tergugat:
PT. DHARMA PERDANA MUDA
399 — 224
Bersedia untuk memenuhi panggilan atau dikunjungi oleh PENJAMIN(PENGGUGAT) dan memberikan data yang berkaitan dengan jaminansehubungan dengan pengawasan Jaminan penyelesaian pencairanpenjaminan/ganti rugi, dan penyelesaian hak subrogasi PENJAMIN(PENGGUGAT) :f. Dalam hal terjadi perselisihan, mengenai isi surat/dokumen ini dansegala akibatnya maka PT.
363 — 136
Dalam hukum asuransi terdapat 6 (enam) prinsiphukum yang diantaranya adalah utmost good faith/ itikad baik,insurable interest/ kepentingan yang dipertanggungkan, indemnity/ganti rugi, subrogasi dan kontribusi. Terkait dengan perkara a quo,Termohon Keberatan melanggar prinsip hukum asuransi tentanginsurable interest/ kepentingan yang dipertanggungkan.MENGAPA PEMOHON KEBERATAN KATAKAN DEMIKIAN ???
1043 — 563 — Berkekuatan Hukum Tetap
tentu saja jawabannya adalah terikat;c) Subrogasi, baik demi undangundang atau karena perjanjian, apakah pihakketiga yang menggantikan kedudukan kreditur tidak terikat denganPerjanjian Arbitrase yang telah dibuat sebelumnya oleh kreditur lama dengandebitur? tentu saja jawabannya adalah terikat;d) Hibah, apakah pihak penerima hibah tidak terikat dengan PerjanjianArbitrase yang telah dibuat sebelumnya oleh pemberi hibah dengan pihaklain atas asset yang dihibahkan?
SUMANDI WIDJAJA
Tergugat:
1.P.T. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
2.P.T. MURNI ALDANA MANAJEMEN
137 — 34
Vide Bukti TII1)telah diatur sebagai berikut:BERLAKUNYA PERJANJIAN KREDIT DAN PENGALIHAN HAKDebitur telah menyetujui dan oleh karena itu dengan inimemberi kuasa kepada Bank untuk sewaktuwaktu menjual,mengalihkan, menjaminkan atau) dengan cara apapunmemindahkan piutang/tagihantagihan Bank kepada Debiturberdasarkan Perjanjian Kredit kepada kantor cabang lain didalam dan luar negeri, subsidairy company dari Bank, BankIndonesia atau kepada pihak ketiga lainnya dengan siapa Bankakan membuat Perjanjian subrogasi
175 — 188
Bukti P17 : Buku yang ditulis Penggugat bersama Bpk.Suharnoko yang berjudul Doktrin Subrogasi, Novasi, dan CessieDalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Nieuw NederlandBurgerliik Wetboek, Code Civil Perancis, dan Common Law;18.
Terbanding/Terdakwa : NENDEN SRI RAHAYU, SH binti AGUS MUHIDIN
106 — 56
ANDRIAN WELHEM beserta 2 (dua)lembar fotokopi Berita Acara Klaim.2 (dua) lembar fotokopi surat permohonan klaim pembiayaan KUR an.ERNA MELYANTI.1 (Satu) lembar fotokopi keputusan klaim atas nama ERNA MELYANTIdan DAVID ANDRIAN WELHEM beserta 1(satu) lembar lampirannya.1 (Satu) lembar fotokopi keputusan klaim atas nama BRUCE HANADIbeserta 1 (satu) lembar lampirannya.1 (Satu) lembar fotokopi konfirmasi pelunasan subrigasiatas atas namaBRUCE HANADI dan ERNA MELYANTI.1 (satu) lembar bukti pembayaran subrogasi
Terbanding/Terdakwa : Danu Prihantara Nurrachman, M.Bc
446 — 485
Rapat PT ASEI Reasuransi Indonesia (Persero) agendaPembahasan tindak lanjut kewajiban MPP pada hari rabu 19november 2014 di menara kadin jam 11.44;Surat Keterangan 19/IINot/2013 yang bertandatangan RuliIskandar Notaris dan PPAT tanggal 13 Februari 2013;Purchase Order dari PT Mega Persada Prima to Celer ResourcesLimited tanggal 20 Februari 2013;Surat Verifikasi kontrak No.047/1056/DA/DP/2012/AU dariBendaharawan Khusus Bialugri kepada PT ASEI (Persero) sebagaipersyaratan penggadaan TNI;Laporan Survey Subrogasi
166 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
Varuna Tirta Prakasya (E.M.K.L) sebagai Tergugat Il, yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap dan selama ini dijadikan sebagaijurisprudensi untuk hakimhakim selanjutnya didalam memutus perkara;Di dalam kasus tersebut adalah mengenai gugatan permintaan ganti rugi atashak subrogasi atas penggantian klaim asuransi pengangkutan yang telahdibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat diakibatkan adanyapermasalahan Bill of Lading.
BAMBANG NURDYANTORO, SH
Terdakwa:
ABDUL HALIM NAUE Alias ANJAS
131 — 28
., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi bekerja dan menjabat sebagai staf klaim dan subrogasi diJaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo);Bahwa saksi sebagai staf klaim dan subrogasi di Jamkrindo bertugasmenganalisa dan memproses klaim yang masuk;Bahwa saksi mengetahui mengenai pekerjaan abrasi pantai desa BiluhuTengah karena adanya pengajuan klaim jaminan pelaksanaan tanggal 10Nopember 2017 dan jaminan uang muka tanggal 10 Nopember 2017 yangditerima oleh Jamkrindo tanggal
Surat kepala unit klaim dan subrogasi perum jaminan kredit Indonesiacabang Gorontalo nomor 2061/C.26/XII/2017 tanggal 18 Desember2017 tentang kelengkapan berkas klaim jaminan pelaksanaan CV. TriKarya Dharma;25. Surat kuasa pengguna anggaran nomor 610/SDA/719/2017 tanggal10 Nopember 2017 tentang denda keterlambatan pekerjaan.26. Bukti penyetoran jaminan pelaksanaan dari perum Jamkrindo.27.
89 — 23
., sesuai dengan Pasal 16ayat (1) UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakanbahwa jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karenacessie, subrogasi, pewarisan, atau sebabsebab lain, Hak Tanggungantersebut dapat beralih karena hukum kepada kreditor yang baru ;9.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU No.4 Tahun 1996mengenai Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa beralihnya HakTanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 71 (satu) wajib didaftarkanoleh Kreditur yang
96 — 30
mengatur cassie hanya diatur dalamKUHPerdata, cassie dimungkinkan apabila banknya mengalami likuiditas pasal1316 KUHPerdata;Bahwa pengalihan kepada lembaga perorangan itu tidak boleh karena tidak bisadiawasi oleh OJK:Bahwa ahli menerangkan tentang ketentuan pasal 16 UU hak tangqungan, didalam perbankan tidak ada istilah hutang itu diwariskan, jadi apabila debiturmeninggal tidak ada istilah hutang itu diwariskan kepada ahli waris yang adadalam bundel wans itu ada mengambil aset dan kewajiban masalah subrogasi
122 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Subrogasi pada saat itu berkisar Rp. 29 MiliarSaksi kenal dengan Pak Agus Saputra karena ybs adalahpengacara saksi pada waktu melaporkan Agus Sentosa terkaitpenipuan.Tahu Agus Sentosa saat ini ada di penjara atas laporan pidanasaksiSaksi menyatakan sebelum melaporkan Agus Sentosa, AgusSentosa tidak pernah complain bahwa uang pembelian sahamsaksi belum diterima.Saksi menyatakan sebelum melaporkan Agus Sentosa saksi tidakbisa menghubungi beliau karena HP nya mati terus.
Nomor 1701 K/Pid/2015menyatakan tidak pernah ditunjukkan bukti putusan atas laporanEdy Leo kepada Agus Sentosa oleh penyidik POLDA BaliSaksi menyatakan pembayran tersebut untuk pembelian sahamRp3.072.650.000Saksi menyatakan Agus Sentosa tidak pernah complain kepadasaksi apakah uang pembayaran saham saksi sudah diterima atautidak.Saksi menjelaskan mengenai subrogasi, saksi menyatakan tidaktahu apakah Agus Sentosa tahu atau tidak tapi yang jelas karenaAgus sentosa sudah tidak sanggup membayarnya.Saya
MEDIARTO PRAWIRO
Tergugat:
1.RANDY PARSAORAN PANGGABEAN
2.PT DUTA REALTINDO JAYA
160 — 80
rug;Hal. 34 Putusan No : 777/Pdt.G/2017/PN.TngBahwa dalam cessie wajib dilakukan pemberitahuan dan undangundanghanya menyatakan pemberitahuan resmi jadi jika orangnya tidak diketahuitempat tinggalnya maka berdasarkan Pasal 390 HIR pemberitahuan dapatdilakukan dengan pengumuman;Bahwa kewajiban hanya sebesar piutangnya saja dapat dilihat dalamsumber hukum berupa doktrin tetapi ahli lupa nama penulisnya, yangdikatakan bahhwa pemegang piutang baru hanya sejumlah piutangnya sajaberbeda halnya dalam subrogasi
Pembanding/Tergugat II : Getruida Penlaana Djawa
Terbanding/Penggugat : Rachel Juliana Ludji, S.Pd.
Turut Terbanding/Tergugat III : FEBRINA CLARESTA TJUNG
137 — 50
2beralasan hukum dan patut dinyatakan dikabulkan ;Menimbang, bahwa Cessie merupakan cara pengalihan piutang atas namadengan cara membuat akta otentik/dibawah tangan kepada pihak lain,dimana perikatan lama tidak hapus, hanya beralin kepada pihak ketiga.Menimbang, bahwa Proses Pengalihan Piutang (cessie) berdasarkanketentuan Pasal 613 KUHPerdata.Menimbang, bahwa Penggantian Debitur tidak masuk dalam cessie tapitermasuk dalam bentuk novasi, yakni novasi subjektif pasif atau yangdisebut juga dengan subrogasi
Terbanding/Penggugat : Ir.H.T Saiful Bahri, selaku Direktur PT. TAMITANA
Turut Terbanding/Tergugat II : Pimpinan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh
108 — 41
Tamitana, karenahal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016 Perum Jamkrindo Cabang BandaAceh (Tergugat Il) dengan surat nomor : 0185/P/C.22/I/2016 telahmelakukan penagihan Subrogasi atau pengembalian kerugian kepadaPerum Jamkrindo Cabang Banda Aceh sebesar Rp. 4.270.803.737,(empat milyar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratustiga puluh tujuh rupiah) terhitung sejak dibayarkan klaim tersebut olehPerum Jamkrindo Cabang Banda Aceh
173 — 56
;Bahwa dalam hal Kreditor melakukan kesalahan dalam penghitunganjumlah hutang,maka hutang yang dijamin adalah hutang pada saatditanda tanganinya perjanjian Kredit dan hutang yang akan adakarena berdasarkan pengalaman dalam hal mengeksekusi, HakTanggungan, pihak Bank (kreditor )selalu menambahkan biayabunga,denda,dan biaya lainnya;Bahwa persyaratan Cessie berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata,menurut pandangan saksi yang menyebabkan beralinnya Hak Tagihantara lain Cessie, Merger, dan hal lain seperti subrogasi
661 — 375
PEMOHON tidak memiliki hak, kapasitas dan kedudukan hukum untukmengajukan Permohonan a quo karena Subrogasi yang dilakukannyatidak sah, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, oleh karena itu Subrogasi tidak pernah ada;. Kurangnya pihak dalam Perkara karena semestinya PEMOHONmelibatkan juga Investor sebagai pihak dalam Perkara a quo, bahkanInvestorlah yang sesungguhnya memiliki hak, kapasitas dan kedudukanhukum dalam Perkara a quo;.