PT INDO PRIMA NUSANTARA VS KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN DELI SERDANG

RUMAPEA, SH., Pegawai PengawasKetenagakerjaan ; Masingmasing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS,berkantor pada Kantor Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Deli Serdang, Jalan KaryaUtama No.

Bahwa, pada tanggal 6 Oktober 2014, petugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasimelakukan pemeriksaan di PT. INDO PRIMA NUSANTARA berdasarkan SuratPerintah Tugas (SPT) No.Print.560/3448/DTKTR/2014, tertanggal 30 September 2014,Tentang Pemeriksaan Peraturan di Bidang Ketenagakerjaan atas pekerja yang di putusPKWT oleh pihak Manajemen PT. INDO PRIMA NUSANTARA, dari hasilpemeriksaan petugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menemukan hal sebagaiberikut : Bahwasannya, pihak pimpinan Perusahaan PT.

INDO PRIMA NUSANTARAmempekerjakan tenaga kerja sebanyak 20 (dua puluh) orang dibagian produksi ; Bahwasanya, pihak Pimpinan Perusahaan mempekerjakan pekerja sebanyak 20 (duapuluh) orang terlebih dahulu telah mempekerjakan selama 21 (dua puluh satu) hariatau lebih sampai dengan 3 (tiga) bulan atau lebih berturutturut atau lebih sebelummelakukan Perjanjian Kerja PKWT terhadap pekerja tersebut ; Bahwasanya dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kab.

Dan selanjutnya pihak DPC SBSI 1992 menyampaikan surat mohon Pemeriksaan danPenyidikan dengan No.Surat 114.Eks.X.2014, tertanggal 23 Oktober 2014 (FC SuratTerlampir), dan untuk menyikapi dan menindaklanjuti permohonan pemeriksaantersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT)No : 560/3868/DTKTR/2014, tanggal 5 November 2014, yang mana saat itu petugasHalaman 17 Putusan Perkara No. 03/G/2015/PTUN.MDN18dari Dinas Tenaga Kerja hanya menemukan saudari Mery sebagai

Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenDeli Serdang Nomor : 560/3627/DKTKS/2014, tanggal 15 Oktober 2014,selanjutnya diberi tanda........... eee Bukti P4 ;5. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenDeli Serdang (tidak ada nomor surat, tidak ada tanggal surat) selanjutnyaiberi tanda woe... cece cceccccceseeeeeeceeees Bukti P5 ;6.

PENGGUGAT: GADA RAHMATULLAH
TERGUGAT: TIM TEHNIK PUGAR 2012
TENAGA PENDAMPING PUGAR 2012

Dengan memasukkan Tenaga Pendamping PUGAR Tahun 2012 KabupatenSampang sebagai Tergugat II, padahal obyek gugatan pada pokoknya adalahkarena penggugat tidak dimasukkan sebagai penerima program PUGARtahun 2012 adalah telah salah dalam menentukan kedudukan hukumTergugat II. Karena Tergugat II tidak mempunyai kewenangan dalammenentukan KUGAR atau BUNG KUGAR yang berhak menerima BLMPUGAR.

Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan PeternakanKabupaten Sampang Selaku Kuasa Pengguna AnggaranNo.523/175/434.114/ 2012 tentang Tenaga Pendamping ProgramPengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulaupulau Kecil KegiatanPelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Pekerjaan PemberdayaanUsaha Garam Rakyat (PUGAR) Tahun Anggaran 2012, kemudian diberitanda T.1,24;5.

Sampangmenjadi Tergugat I, dan Tenaga Pendamping PUGAR PUGAR 2012 Kab.Sampang dijadikan Tergugat IT;Menimbang, bahwa dalam putusan terdahulu (Putusan Sela No. 18/Pdt.G/2012/PN.Spg), Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan PeternakanKab.

Putusan No. 01/Pdt.G/2013/PN.SpgAnggaran No.523/175//434.114/2012 tentang Tenaga Pendamping ProgramPengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulaupulau Kecil Kegiatan PelayananUsaha dan Pemberdayaan Masyarakat Pekerjaan PUGAR Tahun Anggaran 2012),surat tersebut pada pokoknya menetapkan Tenaga Pendamping PUGAR, yaitu:Slamet Riyadi, S.Sos., Tamsul, SE., Ach. Faridy, A.Md, dan M.

Tenaga Pendamping dan TimTeknis melakukan identifikasi,seleksi, dan verifikasi terhadapcalon lokasi sasaran dan calonpenerima BLM PUGAR;b. Berita Acara hasil identifikasi,seleksi, dan verifikasi calonlokasi dan calon penerima BLMPUGAR oleh Tim Teknis danmengusulkan calon lokasi dancalon penerima BLM PUGARkepada Dinas Kabupaten/Kota;c.

TOGAP MARPAUNG, PGD
Terbanding/Tergugat : KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

TOGAP MARPAUNG, PGD, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi,Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Indonesia,bertempat tinggal di JI.

Siliwangi Raya, Blok A, No.203,Chandra Baru, RT.007, RW.017, Kelurahan Jati Rahayu,Kecamatan Pondok Melati, Bekasi 17414, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT/PEMBANDING; MELAWANKEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA;Berkedudukan di bapeten, Jalan Gajanh Mada No.8, JakartaPusat, memberi kuasa kepada:1. Indra Gunawan, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum, KerjaSama dan Komunikasi Publik;2. Mira Wahyu Nugraheni R P, S.H., M.Hum., Plh.

Ritananda Nuraniati, S.H., Staf Sub Bagian AdministrasiHukum;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir RepublikIndonesia, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No.8, JakartaPusat, berdasarkan Surat Khusus Nomor: 2288/HK 0103/K/X1/2019, tanggal 21 Nopember 2019, selanjutnya disebutsebagai TERGUGATI/TERBANDING; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telahIIEITISE GE: ~~ nn nnn nn nnn nnn nnn mn crnnnnnn nn nnnnnmanm nn nanan manana1

Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksaan adalah SuratKeputusan Kepala Badan Pengawas' Tenaga Nuklir Nomor:Hal.3 dari 8 hal.Put.No.157 /B/2020/PT.TUN.JKT.1307/K/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018 tentang Pemberian KenaikanPangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PegawaiNegeri Sip!

yang mencapai Batas Usia Pensiun dalam perkara yangsedang berjalan sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukumtetap.Pokok perkara1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor:1307/K/VII/2018, tanggal 11 Juli 2018 Tentang Pemberian KenaikanPangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun PegawaiNegeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun;Mewajibkan Tergugat

MARDEL ANUGERAH INTERNASIONAL
Tergugat:
1.Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat ASOSIASI PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA APJATI
2.Ketua DPO Dewan Pengurus Pusat ASOSIASI PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA

., DK VS KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO;

Putusan Nomor 183 K/TUN/2016KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJAKABUPATEN SIDOARJO, tempat kedudukan di JalanRaya Jati Nomor 4 Sidoarjo;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.10.11.12.ARIF MAKIN, S.H., jabatan Sekretaris Dinas Sosial danTenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;HERI SOESANTO, S.H., M.H., jabatan Kepala BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;DJOKO SADJONO, S.E., S.H., M.H., jabatan KabidHubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja padaDinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoajo

ANWAR KHOIFIN, S.H., M.M., jabatan Kasi.Pengupahan dan Persyaratan Kerja pada Dinas Sosialdan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;GATOT PRIYO UTOMO, S.E., M.M., jabatan Kasi.Hubungan Industrial pada Dinas Sosial dan TenagaKerja Kabupaten Sidoarjo;HASAN MANGALLE, S.H., S.T., jabatan Kasi.

., jabatan PengawasKetenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga KerjaKabupaten Sidoarjo;MACHWAL ANAM, S.H., jabatan Staf pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;WAHYU EKO PRASETYO, S.H., jabatan Staf padaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;M. IDHAM ADIWWAYA, S.H., jabatan Staf pada BagianHukum Sekretarian Daerah Kabupaten Sidoarjo;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo, berdasarkan SuratHalaman 2 dari 21 halaman.

Bahwa Tergugat selaku Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja(Dinsosnaker) Kabupaten Sidoarjo sebagai Instansi Pemerintah yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dalam memberikan tandaHalaman 3 dari 21 halaman.

PencatatanSerikat Pekerja/Serikat Buruh yang bernama Serikat Pekerja AsahimasSidoarjo (SPAS) telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku yaitu UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Rl Nomor Kep.16/Men/2001 tentang Tata Cara PencatatanSerikat Pekerja/Serikat Buruh, sehingga sudah tepat dan benar agargugatan para Penggugat untuk dinyatakan ditolak;Halaman 14 dari 21 halaman.

;KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.;

Penggugat/PembandingMelawan:KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTAADMINISTRASI JAKARTA UTARA, berkedudukan di JalanPlumpang Semper No. 41 Jakarta Utara. Berdasarkan Suratkuasa .tanggal 26 November 2014 memberikan Kuasa kepada1. Haryono,SH., Kepala Seksi Pengawasan KetenagakerjaanSuku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Utara;2. Sintong Soper,SH., Pengawas Ketenagakerjaan Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Utara; Selanjutnya disebut sebagai pihak ....

., MH. dk VS KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO

Selanjutnya disebut sebagai : PARA PEN AT / PARA PEMBANDING ; M ELAWANKEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO,Tempat Kedudukan di Jalan Raya Jati No. 4Sidoarjo. Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus1.4.oD.ARIF MAKIN, SH. Jabatan : Sekretaris DinasSosial dan Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo.. HERI SOESANTO, SH., MH. JabatanKepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupatenSid Oar O.nn nano nnn nnn nnn nnn nnn nnn. DJOKO SADJONO, SE., SH., MH.

Jabatan :Kabid Hubungan Industrial dan KesejahteraanPekerja pada Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKabupatenSIC OAO, =o mn nnn nnn mnARIES SAPUTRO, SH. JabatanKasubagBantuan Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Sidoarjo.M. ANWAR KHOIFIN, SH., MH. Jabatan :Kasi Pengupahan dan Persyaratan Kerja padaDinas Sosial dan Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo.GATOT PRIYO UTOMO, SE., MM. Jabatan :Kasi Hubungan Industrial pada Dinas SosialHal. 3 Putusan 188/B/2015/PTTUN.SBYdan Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo.7.

Jabatan :Kasi Norma Keselamatan dan KesehatanKerja pada Dinas Sosial Tenaga KerjaKabupatenSIC OAL O sesso ese neneees8. UCOK SUNYOTO, S.Sos., MM. Jabatan :Mediator Hubungan Industrial pada DinasSosial dan Tenaga Kerja KabupatenSidoarjo.9. TRI WIDODO, SH., ST. Jabatan: PengawasKetenagakerjaan pada Dinas Sosial TenagaKerja KabupatenSidoarjo.10.MACHWAL ANAM, SH. Jabatan : Staf padaBagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenSIC OAL O sesso ese neneees11.WAHYU EKO PRASETYO, SH.

GOROM KENCANA vs KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA dan 1. SUGIANTO. dkk.

BAHANA CIPTA INTERNUSA VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;

AKCAYA PARIWARA vs YACOB HASAN, Pekerjaan Buruh Bulanan sebagai Tenaga Kerja Satuan Keamanan

AKCAYA PARIWARA, berkedudukkan di JalanAdisucipto Km.10.1, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya,Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :M.Tamsil Sjoekoer, SH.MH,Samsil, SH,Para Advokat dari Kantor M.TAMSIL SJOEKOER & REKAN,berkantor di Jalan Nurali Nomor 3 Pontianak, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 17 Desember 2011,Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;melawan:YACOB HASAN, Pekerjaan Buruh Bulanan sebagai Tenaga KerjaSatuan Keamanan, beralamat di Jalan Adisucipto, Gg.

No. 607 K/Pdt.Sus/2012Bahwa Penggugat sudah mengadakan bipartit, namun Tergugat tidak bersediamemberikan kompensasi sesuai undangundang yang berlaku ;Bahwa berdasarkan uraian diatas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KabupatenKubu Raya telah menerbitkan surat No.500/1348/SosnakertranC perihal : ANJURANtanggal 20 September 2011 ;Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Anjuran tersebut, Penggugat tidakdapat menerima karena merugikan Penggugat, maka Penggugat mengajukan Gugatan inike Pengadilan Hubungan

Penggugat:
PUK SPKEP LAUTAN OTSUKA CHEMICAL
Tergugat:
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON

Rayaalamat Kantor Dinas Tenaga KerjaBojonegara Km. 2 KelurahanKedaleman, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon baik bersamasama maupun sendirisendiri berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 560/117/Sekrt tertanggal 9 Maret 2021;Pengadilan Tata Usaha Negara Serang :Halaman 2 dari 61.

Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.SRGSurat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon tentang TandaBukti Pencatatan Nomor: 560/979/HubinJSK, tanggal 27 November 2020,tentang Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, atas nama SerikatKaryawan Lautan Otsuka Chemical (SEKAR LOC), alamat Jin.

Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegontentang Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 560/979/HubinJSK, tanggal 27November 2020, tentang Pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh,atas nama Serikat Karyawan Lautan Otsuka Chemical (SEKAR LOC),alamat JIn.

Akan menjadi melanggarhukum apabila Tergugat menerbitkan pencatatan tersebut melebihi 21(dua puluh satu) hari sebagaimana batas waktu yang telah diaturdalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor :KEP.16/MEN/2001.e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi RI Nomor : KEP.16/MEN/2001, tidak ada kewajibanTergugat untuk memberikan sosialisasi dan klarifikasi kepadaPenggugat terkait dengan proses pencatatan tersebut.

Putusan Nomor 6/G/2021/PTUN.SRG8.9.10.11.12.13.Bukti T 8Bukti T 9Bukti T 10Bukti T 11Bukti T 12Bukti T 13Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor : Kep.16/MEN/2001 tentangTata Cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruhterkhusus Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 (fotokopi darifotokopi);Surat dari Serikat Karyawan Lautan Otsuka Chemical(SEKAR LOC) kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja KotaCilegon tanggal 25 ##Nopember 2020 #Nomor01/SEKARLOC/X1I/2020 perihal Pemberitahuan

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA PALEMBANG, dk

KepalaDinas Tenaga Kerja Kota Palembang, dalam hal ini memberikuasa kepada H. Shinta Raharja, S.H., S.E., dan kawankawan, Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah KotaPalembang, berkantor di Jalan Merdeka Nomor 1 Palembang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2015;PD. PASAR PALEMBANG JAYA, berkedudukan di JalanK.H. Ahmad Dahlan Lantai II, Pasar Bukit Kecil Nomor 64 APalembang, diwakili oleh Dr. Ir. H.

Nomor 571 K/Pdt/201630.31.32.33.suratnya adalah Tergugat tidak dapat menindaklanjuti permohonanmediasi dari Penggugat;Bahwa alasan yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menolakPermohonan Mediasi yang diajukan oleh Penggugat adalah denganberdasarkan Surat Jenderal Pembinaan WHubungan Industrial danPengawasan Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan TransmigrasiRI Nomor B.451/D.PHIW/VII/2002 tanggal 8 Juli 2002 pada poin 2 (dua)yang intinya apabila imbalan tersebut pembayarannya dari pengusaha kepekerja

Kerugian Materill:a.Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang Undang No 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 2/7 ayat (1)Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaanakibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut, yaitu:a) Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2)Undang Undang Nomor 13 tahun 2003;b) Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;c) Uang Penggantian Hak yang seharusnya

yang menyimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum atau Onrechtmatige Daad secara pribadi dari Tergugat , padahaldiketahui Tergugat juga melekat pada dirinya jabatannya sebagai KepalaDinas Tenaga Kerja Kota Palembang yang seharusnya OnrechtmatigeOverheid Daad, bukan Onrechtmatige Daad;Gugatan Penggugat Kurang Pihak;Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak hal ini dapat dilinat dalam suratgugatan pada point 1 sampai point 8 yang menyebutkan telah mendapatsurat tugas atau kontrak sebagai

Nomor 571 K/Pdt/2016Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.

MITRA SENTOSA ABADI VS KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;

Bahwa Nota Pemeriksaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Utara No. 8565/1.838 Tanggal 25 September2014, jelas sudah bersifat Konkrit, Individual dan Final denganpenjelasan sebagai berikut:Konkrit:= Bahwa Nota Pemeriksaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Utara No. 8565/1.838 Tanggal 25 September2014, bersifat Konkrit karena yang disebutkan tersebut tidak abstrak,tetapi berujud dan nyatanyata secara tegas berisi:Menyebut Penggugat (PT

Nota Pemeriksaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara No. 8565/1.838 Tanggal 25 September2014 tersebut ditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negaradalam hal ini Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Utara;Individual := Bahwa Nota Pemeriksaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Utara No. 8565/1.838 Tanggal 25September 2014, bersifat Individual karena tidak ditujukan kepadaHalaman 3 dari 14 halaman

Bahwa, Nota Pemeriksaan Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara No. 8565/1.838Tanggal 25 September 2014 ditujukan kepada Penggugat (KepadaYth. Phnpinan Perusahaan PT. Mitra Sentosa Abadi, Jalan RayaEnggano No.09 Ruko Enggano Megah di Jakarta Utara) ;2. Bahwa, dalam pertimbangan angka (1) Nota Pemeriksaan SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi JakartaUtara No. 8565/1.838 Tanggal 25 September 2014 jelasmenyatakan "Saudara pimpinan perusahaan PT.

Srikandi Inti Lestaritelah melalui pelaporan perijinan ketenagakerjaan sesuai denganketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor 19 Tahun 2012 tentang Syaratsyarat Penyerahan sebagianPelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dan telah menunjukkanproses aiur kerja tenaga penunjang kepada Suku Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota administrasi Jakarta Utara ;Bahwa atas pelaporan jenis pekerjaan penunjang tersebut Tergugat telahmenerbitkan Surat No. 5138/1.835 Tanggal

Srikandi Inti Lestari tersebut sedang diperselisinkandi tingkat Mediator dan telah dikeluarkan Surat Anjuran Mediator SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara,Nomor : 7728/1.831 Tanggal 28 Agustus 2014 dan belum mempunyaiputusan hukum tetap ;Bahwa akan tetapi dalam menjalankan tugasnya Tergugat tidakmemperhatikan faktafakta hukum tersebut dan telah menerbitkan NotaPemeriksaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara No. 8565/1.838 Tanggal

GOOYANG SW, diwakili oleh ZAINUDDINMELAWAN :KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH KOTA SERANG

oleh seorang atau lebih mediator yang netral (UURI Nomor 2 Tahun 2004 pasal 1 ayat (11) , dan tidak ada kaitan denganPenetapan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Serang karena merupakan tugas pokok dan fungsi BidangPembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan atau pengawasketanagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang sesuaidengan:A.

Meminta keterangan baik lisan maupun tertulis kepada pengusahaatau pengurus,dan atau tenaga kerja atau serikatburuh/serikattenaga kerja tanpa dihadiri oleh pihak ketiga;oO. Menjaga,membantu dan merintahkan pengusaha atau pengurusdan atau tenaga kerja agar mentaati peraturan perundangundangan Ketenagakerjaan;a. Menyelidiki keadaan ketenagkerjaan yang belum jelas dan atau tidakdiatur dalam peraturan perundangundangan;e.

Kerja dan Transmigrasi Kota Serang denganmengudang kedua belah pihak yang bersengketa untuk musyawarahdan kedua belah pihak meminta perhitungan dari dinas Tenaga kerjadan Transmigrasi Kota Serang.

WalantakaKota Serang tertanggal 06 Juni2016 (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);Surat Kepala Bidang Pembinaan dan PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaSerang Nomor : 560/933/DTKT/XIV2015 Perihal : PanggilanDinas tertanggal 28 Desember 2015 (Fotocopy sesuai denganAslinya);Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaSerang Nomor : 560/10/DTKT/VV2016 perihal : PanggilanDinas Il tertanggal 11 Januari 2016 (Fotocopy sesuai denganAslinya);Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja

Bukti T9 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :560/ 216/DTKT/II/2016 tertanggal 18 Maret 2016 perihalundangan. (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);10.Bukti T10 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :560/269/ DITKT/II/2016 tertanggal 30 Maret 2016 perihalundangan. (Fotocopy sesuai dengan Aslinya);11.Bukti T11. : Pertemuan PT. Gooyang SW dengan SPN tertanggal 04 April2016.

.;KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.;

No. 57/B/2014 PT.TUN.JKTdan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Januari 2014, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT/PEMBANDING ;MELAWANKEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTAADMINISTRASI JAKARTA UTARA, berkedudukan di JalanPlumpang Semper No. 41 Jakarta Utara, diwakili oleh Kuasanya Drs.HARIMAN SIHOMBING, Kewarganegaraan Indonesia, PegawaiSuku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi JakartaUtara, beralamat di Jalan Plumpang Semper No. 41 Jakarta Utara,berdasarkan Surat Kuasa

PT PABRIK ES SIANTAR DAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK SUMATERA UTARA ; MARNIX SAHATA HUTABARAT

PenggugatPT PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI TergugatKEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia cq. Dirjen pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja,2.PT. Geoprolog Intiwijaya, DKK

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIREPUBLIK INDONESIA CQ. DIRJEN PEMBINAANHUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINANHalaman 1 dari 5 Halaman. Penetapan Nomor : 56/G/2012/PTUNJKTSOSIAL TENAGA KERJA. Berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav.51, Jakarta Selatan (12950).untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGATI;II. PT. GEOPROLOG INTIWIJAYA. Berkedudukan diGedung Graha Elnusa Lt.11, Jalan TB.Simatupang Kav1B, Jakarta Selatan Cq. PT.

PT INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (Persero) suatu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Pemerintah Kabupaten Pasuruan Cq Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan TransmigrasiIr. Bambang Hariyanto, MM, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan TransmigrasiSumarji, ST. Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi

copy Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan JaminanSosial Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

ISN. khususnya di unit Patal Grati sekarang berproduksinya hanya bergantungpada Pemberi Order (Work Order/WO) selaku pihak ketiga/makloon;Bahwa Tenaga kerja selain tunduk pada aturan umum yakni aturan tenaga kerja nasionaljuga tunduk pada Peraturan Kerja Bersama (PKB. );Bahwa PT. ISN. mengikuti upah minimum yang ditetapkan Gubernur termasuk di unit PatalGrati;Bahwa PT.

Kerja (Disnaker) Kabupaten Pasuruan, Dinas Tenaga Kerja(Disnaker) di daerah lain tidak keberatan dengan cara pembayaran seperti yang dilakukan diunit Patal Grati;Bahwa PT.

ISN mulai tahun 2002 rugi, sedang di unit PatalGrati pada tahun 2005 s.d. 2009 rugi+ Rp.13 milyard, hal tersebut disebabkan mesin sudahtua sehingga tidak efisien;ZoBahwa ongkos tenaga kerja adalah 40 % dari seluruh ongkos produksi;Bahwa pada Tahun 2005 seluruh pekerja di unit Patal Grati berjumlah + 530 orang, dengansistem kerja padat karya dan status pekerjanya sebagian adalah sebagai tenaga kerja tetap,sedangkan sebagian tenaga kerja kontrak;Bahwa Tahun 2005 s.d. 2009 pekerja tetap dibayar sesuai

Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : 094/3244/424.053/2009 tertanggal 10Nopember 2009 dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi KabupatenPasuruan, selanjutnya diberi tanda bukti T6;7.

TOGAP MARPAUNG, PGD
Terbanding/Tergugat : Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir BAPETEN