;Berdasarkan ulasan mengenai pertanggungjawaban pidana apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohonkepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangkayang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar karenatidak ada keterkaitannya, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Riauyang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkanputusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangkaterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidaksah

Selain itu dalam Pasal52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan,yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam

0 Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sah0 Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkanBerdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan

No.618 PK/Pdt/2012hubungan bisnis Penggugat II dengan Adam Air pulih kembali, sudah tentu denganputusnya hubungan bisnis dimaksud, telah mengakibatkan distorsi terhadap reputasidan nama baik perusahaan PT Famika Tours di mata pelaku bisnis penerbangan,khususnya perusahaan penerbangan Adam Air, pengguna jasa penerbangan, mitrabisnis dan masyarakat pada umumnya, apalagi peristiwa hukum tersebut telahtersebar ke publik melalui ulasan berita Surat Kabar Harian Pedoman Rakyat tanggal1 Oktober 2007 halaman

,untuk menghadap dan pada saat itu dihadapan Kasubag TataUsaha, Kasi Pemberitaan, Kasubsi Berita Ulasan dan Dokumentasi(Brauldok) dan Kaur Sumber Daya Manusia dibacakan beritaeksekusi yang isinya pada pokoknya adalah :a) Penggugat sudah tidak lagi menerima gaji dan semuatunjangan per 1 Maret 2018;b) Penggugat harus mengembalikan gaji yang sudah diterimapada bulan Maret 2018;Bahwa Penggugat sama sekali tidak pernah mendapatkanpemberitahuan hasil dari upaya banding administrasi kepadaTergugat Badan

Bahwa Saksi bekerja di Kantor RRI Surakarta dengan jabatan sebagai KepalaSub Sie Berita, Ulasan dan Dokumentasi di RRI Surakartas sejak tahun 1992dan merupakan atasan dari Penggugat; Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta terkait dengan pemberhentian sebagai PNS, karenamelakukan tindakan a susila; Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat masuk kerja di Pemberitaan RRISurakarta pada tahun 2011 dengan pangkat Penata Muda Tingkat ,Golongan/Ruang III/b;

Pemerintahan.Selain itu dalam Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnyasebuah Keputusan, yakni meliputi : Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; Dibuat sesuai prosedur; dan Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon uraikan diatas, bahwaPenetapan tersangka Para Pemohon dilakukan dengan tidakterpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;9) Bahwa sehingga apabila sesuai dengan ulasan

Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkan.10) Berdasarkan ulasan

Bahwa dalil gugatan Intervensi angka dan angka 2 adalah tidak tepatdan tidak berdasar hokum oleh karena sakalipun Penggugat Intervensimembelinya dari Tergugat Intervensi Kelompok II angka 6 dan angka1 dan dilakukan dihadapan PPAT, namun peralihan hak dimaksudmengandung cacat yuridis formal maupun materiil, sehingga sangatpatut untuk dibatalkan;Alasan dan Ulasan Hukumnya e Bahwa Penggugat Intervensi tidak dapat disebut sebagai Pembeliberitikad baik yang harus dilindungi oleh undangundang, olehkarena

Bahwa dalil gugatan Intervensi angka 3 adalah dalil yang tidakberdasar menurut hukum dan karenanya sangat layak untukdisampaikan;Alasan dan Ulasan Hukumnyae Bahwa sebagaimana kami kemukakan pada angka 1 di atas,Penggugat Intervensi bukanlah Pembeli yang beritikad baik, sehinggasekalipun dalil gugatan menyatakan bahwa PPAT telah dilakukanpenelitian, namun demikian dapat dipastikan bahwapenelitiandimaksud hanyalah penelitian formalitas belaka yakni sekedarmeminta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

ratus limapuluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai tidak sahnyaPemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap ParaPenggugat dan agar Para Penggugat untuk dikerjakan kembali adalah tidakberalasan hukum dan haruslah ditolak.Bahwa mengenai tuntutan atau petitum dalam gugatan harus jelas dan tegas,yakni mengenai Fundamentum Petendi yakni dalildalil posita konkret tentangadanya hubungan yang merupakan dasar serta ulasan

Putusan Nomor 999 K/Pdt/2012jadi sangat membutuhkan peran K3, namun faktanya program K3 tidakberperan sama sekali;d) Dari beberapa ulasan tersebut di atas menurut Penggugat, bahwa pihakTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Bahwa menurut keterangan saksi Moch.Habibi 28 tahun, pekerjaan Polri,alamat Jalan Pahlawan Nomor 857 RT.02 RW.06 Kelurahan Kedungombo,Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;la mendengarkan, melihat dan menolong korban saat peristiwa terjadi, yaitusaat korban jatuh di dalam

bahwa dugaan penghinaan yang sayalakukan terjadi disaat Saya melakukan aksi unjuk rasa untuk kepentinganumum yang rata rata awam hukum oleh karena ity saya memohonpertimbangan yang mulia untuk meringankan saya dari tuntutan ini ;e Atas nama pribadi saya memohon maaf kepada beliau Ketua PengadilanNegeri Marisa karena sebagai manusia biasa, saya bisa saja khilaf dan keliruserta kata kata saya mungkin walau tanpa sengaja telah melukai hati beliauKetua Pengadilan Negeri Marisa :Berdasarkan berbagai ulasan

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)Bahwa di dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menerangkanatau menjelaskan secara runtut dan sistematis peristiwa hukum dantindakan Tergugat yang dituduh, juga peristiwa hukumnya sangattidak dapat diuraikan secara jelas dan bisa dimengerti oleh pihakpihak yang berperkara karena tidak berkesesuaian antara ulasanyang satu dengan ulasan yang lainnya yang menunjukkan secarapasti Suatu peristiwa dan perbuatan hukum telah terjadi dengandidukung oleh faktafakta hukum

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)Bahwa di dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menerangkanatau menjelaskan secara runtut dan sistematis peristiwa hukum dantindakan Tergugat II yang dituduh, juga peristiwa hukumnya sangattidak dapat diuraikan secara jelas dan bisa dimengerti oleh pihakpihak yang berperkara karena tidak berkesesuaian antara ulasanyang satu dengan ulasan yang lainnya yang menunjukkan secarapasti Suatu peristiwa dan perbuatan hukum telah terjadi dengandidukung oleh faktafakta

Selain itu dalam Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahandisebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.dibuat sesuai prosedur; dansubstansi yang sesuai dengan objek Keputusan.Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukanoleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohonsebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yangtidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Probolinggoyang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkanputusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangkaterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidaksah dan dapat

., tanggal 12 Agustus 2021,(perkara aquo), merupakan putusan yang benar, cermat dan tepat,karena Majelis Hakim memutus perkara aquo berdasarkan buktibuktiyang cukup (preponderance of evidence) yang memuat pertimbanganpertimbangan yuridis terhadap faktafakta persidangan sehingga tidakada alasan untuk dibatalkan;Bahwa keberatankeberatan yang tertuang dalam Memori Banding,merupakan keberatankeberatan yang mengadaada dan tidak berdasarhukum, karena Memori Banding memuat tentang ulasan danmengemukakan

Putusan Nomor 546/PDT/2021/PT BDG.Agustus 2021, (perkara aquo), merupakan putusan yang benar, cermatdan tepat, karena Majelis Hakim memutus perkara aquo berdasarkanbuktibukti yang cukup (preponderance of evidence) yang memuatpertimbanganpertimbangan yuridis terhadap faktafakta persidangansehingga tidak ada alasan untuk dibatalkan;Bahwa keberatankeberatan yang tertuang dalam Memori Banding,merupakan keberatankeberatan yang mengadaada dan tidak berdasarhukum, karena Memori Banding berisi tentang ulasan

Selain itu dalam Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahandisebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi: ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dibuat sesuai prosedur; dan; substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan Termohon dengan tidak terpenuhinyaprosedur menurut ketentuan peraturanperundang undangan yangberlakuSehingga apabila sesuai dengan ulasan

PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut:e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidaksah;e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yangbatal atau dapat dibatalkan;Berdasarkan ulasan

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalamalas an Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurutketentuan hukum yang berlaku, seyogyanya menurut pasal 56ayat (1) dan ayat(2) Undangundang Nomor 30 tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan;2.

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahkeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar,maka Majelis Hakim Yang MuliaPengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa danmengadiliperkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwahalaman 14 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pbmsegala yang berhubungan dengan penetapan tersangkaterhadap Para Pemohon

Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan,yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa PenetapanTersangka Pemohon dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) padatanggal 21 Agustus 2018 dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaiTersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidakbenar, maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim PengadilanNegeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkarapermohonan Praperadilan aquo ini kiranya demi tegaknya hukum dankeadilan berkenan dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogianya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut: Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohonkepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yangdilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakimPengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara A Quodapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan denganpenetapan Tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakanKeputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan

Bahwa dari dasar hukum tersebut diatas dan fakta rill yang terjadidapat diberikan ulasan sebagai berikut : Bahwa sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1993 setatusTergugat terhadap tanah dan rumah obyek sengketa adalah selakuBEZITER , yaitu orang yang menguasai barang milik orang lain akantetapi mendapat ijin/persetujuan (Sesuai pasal 529 KUHPerdata) ; Bahwa sejak tahun 1993 dengan diterimnya uang pembelian dariTergugat oleh Penggugat, maka Jual Beli antara Penggugat selakupenjual dengan Tergugat

Petitum GugatanSyarat formulasi gugatan yang lain adalah petitum gugatan.Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil,harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokoktuntutan pengugatan, berupa deskripi yang jelas menyebit satupersatu dalam akhir gugatan tentang halhal apa saja yangmenjadi pokok tuntutan yang harus dinyatakan dan dibebankankepada Tergugat;Bahwa berdasarkan ulasan diatas gugatan Penggugat padatanggal 8 Juni 2020 telah sesuai hukum acara yang berlaku danmemenuhi

Bahwa, pertimbangan Hakim tingkat banding tersebut adalah merupakanpertimbangan yang kurang lengkap (Onvoeldoende Gemotivierd), karena tanpasuatu alasan dan ulasan langsung menganggap pertimbangan hakimtingkatpertama sudah tepat dan benar dan langsung diambil alin sebagai pertimbangansendiri tanoa memberi alasan mengapa pertimbangan hakim tingkat pertamatersebut dianggap sebagai sudah tetap dan benar.4.

Selain itu dalam Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahandisebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi: ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dibuat sesuai prosedur; dan; substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan Termohon dengan tidak terpenuhinyaprosedur menurut ketentuan peraturanperundang undangan yangberlakuSehingga apabila sesuai dengan ulasan

PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut:e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidaksah;e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yangbatal atau dapat dibatalkan;Berdasarkan ulasan

Sampai dengan TVI.VI, dan1 ( satu ) lembar bukti tambahan yang diajukan pada waktu banding serta 1( satu ) orang saksi yaitu Wahab Kabikai;Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akanmempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Terbanding semulaPenggugat serta bukti bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yangbersengketa;Menimbang bahwa dari bukti bukti yang diajukan oleh Terbandingsemula Penggugat bertanda Bukti P1, P2, dan P3 dengan ulasan sebagaiberikut: P1 adalah tentang Surat Penjualan