Berdasarkan penjelasan yang telah saya berikansebelumnya dan yang baru saya tulis ini saya memohon dengan hormatkepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa danmenyidangkan perkara ini berkenan memberikan ulasan dan keputusanyang terbaik.CATATAN :11.

Karena baikdalam faktafakta persidangan maupun dalam ulasan majelis hakim dalampertimbangan hukumnya tidak ada membahas seperti apa dan bagaimanacara Para Pembanding/Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidanasebagimana di uraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terlebihlagi Judex Factie dalam hal ini juga tidak mempertimbangan tentangketidakhadiran saksi ahli dan saksi verbalisan di pengadilan untukmemberikan keterangan dipersidangan sehingga tidak dapat membuktikanperan masingmasing Terdakwa

Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada angka(18 s/d 20), maka Tergugat memberikan ulasan hukumsebagai berikut:a. Bahwa Tergugat telah memberikan waktuyang cukup untuk melunasi hutangnya termasuk untukmenjual aset agunanya sendiri, akan tetapi hanya janjijanjibelaka namun tidak pernah ada realisasinya ;b.

banding; Bahwa keberatankeberatan yang tertuang dalam memori banding dariPembanding merupakan keberatankeberatan yang mengadaada dan tidakberdasar hukum, karena memori banding berisi tentang ulasan danmengemukakan halhal yang telah diperiksa, diadili dan diputus dalamperkara aquo;Halaman 14 dari 19 halaman putusan Nomor 269/PDT/2021/PT BDG Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ciamis sesuai register Perkara Nomor5/Pdt.G/2021 /PN.Cms., tanggal 15 April 2021 (perkara aquo), merupakanputusan yang benar, cermat

;Berdasarkan ulasan mengenai pertanggungjawaban pidana apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohonkepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangkayang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar karenatidak ada keterkaitannya, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Riauyang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkanputusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangkaterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidaksah

Selain itu dalam Pasal52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan,yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam

0 Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sah0 Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkanBerdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan

ratus limapuluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai tidak sahnyaPemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap ParaPenggugat dan agar Para Penggugat untuk dikerjakan kembali adalah tidakberalasan hukum dan haruslah ditolak.Bahwa mengenai tuntutan atau petitum dalam gugatan harus jelas dan tegas,yakni mengenai Fundamentum Petendi yakni dalildalil posita konkret tentangadanya hubungan yang merupakan dasar serta ulasan

Selain itu dalam Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahandisebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.dibuat sesuai prosedur; dansubstansi yang sesuai dengan objek Keputusan.Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukanoleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohonsebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yangtidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Probolinggoyang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkanputusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangkaterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidaksah dan dapat

., tanggal 12 Agustus 2021,(perkara aquo), merupakan putusan yang benar, cermat dan tepat,karena Majelis Hakim memutus perkara aquo berdasarkan buktibuktiyang cukup (preponderance of evidence) yang memuat pertimbanganpertimbangan yuridis terhadap faktafakta persidangan sehingga tidakada alasan untuk dibatalkan;Bahwa keberatankeberatan yang tertuang dalam Memori Banding,merupakan keberatankeberatan yang mengadaada dan tidak berdasarhukum, karena Memori Banding memuat tentang ulasan danmengemukakan

Putusan Nomor 546/PDT/2021/PT BDG.Agustus 2021, (perkara aquo), merupakan putusan yang benar, cermatdan tepat, karena Majelis Hakim memutus perkara aquo berdasarkanbuktibukti yang cukup (preponderance of evidence) yang memuatpertimbanganpertimbangan yuridis terhadap faktafakta persidangansehingga tidak ada alasan untuk dibatalkan;Bahwa keberatankeberatan yang tertuang dalam Memori Banding,merupakan keberatankeberatan yang mengadaada dan tidak berdasarhukum, karena Memori Banding berisi tentang ulasan

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalamalas an Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurutketentuan hukum yang berlaku, seyogyanya menurut pasal 56ayat (1) dan ayat(2) Undangundang Nomor 30 tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan;2.

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahkeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang tidak benar,maka Majelis Hakim Yang MuliaPengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa danmengadiliperkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwahalaman 14 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pbmsegala yang berhubungan dengan penetapan tersangkaterhadap Para Pemohon

Selain itu dalam Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahandisebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi: ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dibuat sesuai prosedur; dan; substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan Termohon dengan tidak terpenuhinyaprosedur menurut ketentuan peraturanperundang undangan yangberlakuSehingga apabila sesuai dengan ulasan

PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut:e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidaksah;e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yangbatal atau dapat dibatalkan;Berdasarkan ulasan

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)Bahwa di dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menerangkanatau menjelaskan secara runtut dan sistematis peristiwa hukum dantindakan Tergugat yang dituduh, juga peristiwa hukumnya sangattidak dapat diuraikan secara jelas dan bisa dimengerti oleh pihakpihak yang berperkara karena tidak berkesesuaian antara ulasanyang satu dengan ulasan yang lainnya yang menunjukkan secarapasti Suatu peristiwa dan perbuatan hukum telah terjadi dengandidukung oleh faktafakta hukum

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)Bahwa di dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menerangkanatau menjelaskan secara runtut dan sistematis peristiwa hukum dantindakan Tergugat II yang dituduh, juga peristiwa hukumnya sangattidak dapat diuraikan secara jelas dan bisa dimengerti oleh pihakpihak yang berperkara karena tidak berkesesuaian antara ulasanyang satu dengan ulasan yang lainnya yang menunjukkan secarapasti Suatu peristiwa dan perbuatan hukum telah terjadi dengandidukung oleh faktafakta

Ulasan Hukum Dalam Pokok Perkara (konvensi):1.Anak yang nomor 1 ANAK sudah berumur 22 tahun dan sudah kerjasehingga sudah mempunyai penghasilan sendiri, sedangkan anak yangnomor 2 ANAK II masih kuliah dan tetap diberi nafkah Tergugat setiapminggu diberikan langsung. Penggugat malah menolak diberi nafkahHal. 34 dari 43 Hal. Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2012/PA.Sda.Tergugat karena sudah mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dan sejakdulu mempunyai penghasilan dari warung yang dikelola..

Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang intinya apabila temyata yangmenimbulkan masalah atau yang membuat masalah rumah tanggaadalah Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai,maka gugatan semacam ini harus ditolak;E.2 Ulasan Hukum Dalam Gugatan Balik (Rekonvensi):Hal. 36 dari 43 Hal.

termasuk AlMarhumah Ibu Tergugat1, Il, Il, dan IV tidak pernah mengetahui peristiwa tersebut yang didalilkanoleh Para Penggugat, lalu kemudian dalam gugatan Penggugatmenyebutkan Tergugat VIII dan Tergugat IX serta dianggap tidak JelasKeberadaanya atau Gaib adalah Dalil Gugatan yang Mengadaada dantidak jelas sehingga Dalil Gugatan Para Penggugat lebih mengarah padapenyampaian Informasi Fitnah dan Bohong, Dalil Gugatan salingBertentangan, maka Gugatan Penggugat tidak Memenuhi Syarat Formil.Berdasarkan ulasan

Bahtiar SHsehingga Sudah Jelas dan Terang Bahwa Tanah Sengketa tidak dapatdigolongkan sebagai Tanah Warisan Milik BIROPA Alias PETTA RAMBABin AMMASE.Putusan Nomor 274/Pat.G/2019/PA Sj Halaman 9 dari 48Berdasarkan uraian ulasan Hukum pada eksepsi dan jawaban Tergugat , Il,Ill dan IV. diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang arif danbijaksana berkenan memberikan putusan sebagai berikut :A. DALAM EKSEPSI1. Menerima eksepsi Tergugat I, Il, II dan IV untuk seluruhnya2.

Adapun ulasan Penggugatpembanding pada bagian ini adalah tidak benar. Lagi pula batas tanahyang bukan batas alam sewaktuwaktu dapat berubah sehingga jikaada perbedaan batas sekarang dengan batas tanah dalam perkaraNo. 17/Pdt,G/1996/PN.Pol. adalah wajar saja, sebab jeda waktu daritahun 1996 dengan tahun 2016 adalah sepuluh tahun sehingga secarawajar terjadi beberapa perubahan.

denganTLVI, TLTILl sampai dengan TI.TIlIX, dan TVLIl sampai dengan TVLVI,dan 1 ( satu ) lembar bukti tambahan yang diajukan pada waktu banding serta1 ( satu ) orang saksi yaitu Wahab Kabikai;Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akanmempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Terbanding semulaPenggugat serta bukti bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yangbersengketa;Menimbang bahwa dari bukti bukti yang diajukan oleh Terbandingsemula Penggugat bertanda Bukti P1, P2, dan P3 dengan ulasan

Putusan Nomor 127 K/TUN/2013Bahwa Jika melihat ulasan Materi Penggugat dalam positanya, makamenurut Hemat Tergugat II Intervensi Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar tidak berhak memeriksa perkara tersebut oleh karenamenyangkut kewarisan yang belum dibagi kepada ahli waris lainnya,sehingga seharusnya Pengadilan Umumlah/Pengadilan Negeri Makassaryang berwenang mengadili perkara a quo;2.

memperlihatkannya kepada terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa terdakwatidak tahu menahu perihal paket sabu tersebut dan terdakwa mengakui bukan pemilik sabusabu tersebut;Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknyamenyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan pertama penuntut umum pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undangundang R.Inomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaantersebut dengan ulasan

Selain itu. dalam Pasal 52UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan,yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dibuat sesuai prosedur; dan; substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ;Bahwa sebagaiman telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku;Bahwa untuk itu apabila sesuai dengan ulasan

Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yangbatal atau dapat dibatalkan;Bahwa berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukanoleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka, yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidakbenar, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkara aquo

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan ParaPemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebardalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurutketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sahKeputusan yang tidak memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yangbatal atau dapat dibatalkan.Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Para Pemohon dengan menetapkan Para Pemohonsebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yangtidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkanputusan

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Kepuutusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaiTersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidakbenar, maka Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkanmenurut