Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 09-11-2009 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 2382/Pid.B/2009/PN.SBY
Tanggal 9 Nopember 2009 —
48 — 6
  • ., selaku Pengawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor =:813.2/1369/042/1989 tanggal 21 Maret 1989 dan berdasarkan SK WalikotaSurabaya Nomor : 813.215855/436.6.8/2008 tanggal 18 Desember 2008sebagai Kasub. Bag. TU UPTDPKB (Unit Pelaksana Teknis DaerahPengujian Kendaraan Bermotor) Wiyung, pada Dishub Kota Surabaya, yangmelakukan atau turut serta melakukan dengan : MAS BAMBANG SUPRIHADI, SH. MSi selaku Mantan Kadis Perhubungan KotaSurabaya ;e Drs.
    Bahwa berkaitan dengan pencantuman ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke 1KUH Pidana, sebagaimana pada halaman 1 baris ke 23 s/d 28 dari atasdakwaan Kesatu Primairdan pada halaman 9 baris ke 5 s/ d 10 dari atas dakwaan Subsidair,disebutkan :Bahwa Terdakwa BUDI HARTONO, SH., MM., selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor =:813/1369/042/1989 tanggal 21 Maret 1989 dan berdasarkan SK WalikotaSurabaya Nomor : 813.2/ 5855/ 436.6.8/ 2008 tanggal 18 Desember 2008sebagai Kasub
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Kepegawaian
Register : 31-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 5/G/2019/PTUN.TPI
Tanggal 17 September 2019 — NOPIAN ROPITA, S.Sos. Melawan GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
204 — 89
  • Kominfo, Persandian dan Statistik pada Biro AdministrasiPerekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang menurutketentuan tersebut di atas dikategorikan bagian dari Jabatan Administrasi (JA),sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai kewenangan dari segimateriil; Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objeksengketa a quo dari segi wilayah, dapat diketahui dengan isu hukum: apakah objeksengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 12-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 24/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
Djarot Budhi Krishnawan, S.H.
Tergugat:
Bupati Tegal
222 — 141
  • (fotocopy sesuai dengan aslinya);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatantertanggal 13 September
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Agama Perceraian
Register : 13-12-2017 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 204/Pdt.G/2017/PN Lbp
Tanggal 23 Juli 2018 — RUDY, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Aluminium Raya No. 7 A, Lk XVII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALI LEONARDI N, SH, SE, MBA, MH, PRAMUDYA EKA W. TARIGAN, SH, EDDY MARTINO PL, SH., SE., MH., BUDI DARMANSYAH SIMANUNGKALIT, S.H., JAMES H. FRANSICUS, S.H., JANSTONNY PURBA, S.H., masing-masing Advokat berkantor di Kantor Advokat “ALI LEONARDI N, S.H., S.E., MBA., M.H. & ASSOCIATES, Advocate – Legal Consultant – Attorney – Solicitor, berkantor di Jln. Prof. H.M. Yamin, S.H. No. 41-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 255/HKM.00/XII/2017, tanggal 13 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; Lawan CHRISTHINE GANDA, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : dahulu beralamat di Jl. Aluminium Raya No. 7 A Lk XVII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli Kota Medan, dan sekarang beralamat di Komplek Cemara Hijau Blok I No. 9 Kec. Percut Sei Tuan, Kab Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
360 — 21
  • putusanpengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiappenduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut keKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwaperceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilantentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagaikonsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 17-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 25/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 17 Desember 2018 — - Kamaruddin M. Lasuru, S.Sos VS Bupati Buol
130 — 72
  • PID.B/2009/PN.Buol tanggal 20Oktober 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (vide bukti tertanda T1=P1,P6=T10);Menimbang, bahwa selain itu, jika dicermati obyek sengketa a quo tenyataTergugat telah menerapkan 2 (dua) ketentuan hukum Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMIL I 05 PONTIANAK Pidana Militer
Register : 10-07-2019 — Putus : 27-09-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 33-K/PM.I-05/AD/VII/2019
Tanggal 27 September 2019 — Oditur:
Hanggonotomo
Terdakwa:
Carkono
55 — 38
  • Bahwa benar keesokan harinya pada hari Kamistanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwaberangkat ke kantor namun setelah di kantor kuranglebih 2 (dua) jam tidak ada personel yang datangsehingga Terdakwa berangkat ke rumah Saksi4mengingat Saksi2 sedang berada di rumah Saksi4memperbaiki handphone, sesampainya di rumah Saksi4 langsung masuk melalui pintu belakang ternyataSaksi2 sudah berada di dapur rumah Saksi4 sedangmemperbaiki handphone bersama seorang warga sipilyang tidak Terdakwa kenal
Pengadilan PTUN PALU TUN
Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 24/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 17 Desember 2018 —
157 — 77
  • Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan(tanpa asili);: Surat a.n. Pimpinan Deputi Bidang Pencegahan KomisiPemberantasan Korupsi Republik Indonesia No.
Pengadilan PA PANGKAL PINANG Perdata Agama
Register : 28-08-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 18-01-2018
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 0349/Pdt.G/2017/PA.Pkp
Tanggal 16 Januari 2018 — Pemohon:
Muhammad Rosdham Ali, S.Pt Bin A.M. Sahuri Dham .Alm
Termohon:
Sri Rezeki, SP Binti M. Yusuf Anang
28 — 21
  • nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz dan begitujuga dalam pasal 80 Kompilasi hukum islam yang mewajibkan ayahmemberikan nafkah kepada anakanaknya;Menimbang bahwa mengenai nafkah anak, maka Penggugat telahmengajukan tuntutan nafkah anak sebanyak Rp 6.050.000,/obulan untuk keduaanaknya namun Tergugat menyatakan tidak sanggup dengan mengajukan buktidaftar gaji dari Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;Menimbang bahwa karena Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 13-02-2017 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 13 Februari 2017 — MUHAMMAD SHOLEH melawan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Dkk
328 — 115
  • Dan jadilah Lanudal Djuanda melayani penerbangan sipilyang pengelolaannya sejak 7 Desember 1981 dilakukan oleh DirektoratJenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan RI. Pada 1Januari1985, pengelolaan bandara komersial ini dialinkan kepada PerumAngkasaPura berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun1984. Seiring waktu berjalan, frekwensi penerbangan sipil disana punHal.7 Putusan No. 208 /Pdt.G/2016/PN.Sbybertambah.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PTUN AMBON Nomor 7/G/2021/PTUN.ABN
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
Musa Lesilawang, SH
Tergugat:
Bupati Buru selatan
199 — 85
  • Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, serta Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018 tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3466 K/PDT/2016
Tanggal 21 Maret 2017 — JENNY VS SIGIT SISWANTO, SH., dkk. NOTARIS KOTA DEPOK;
763 — 581 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajibdidaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut ke Catatan Sipilyang menerbitkan Akta Catatan Sipil paling lambat 30 hari sejakditerimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri; Dengan pertimbangan tersebut diatas, jelas dan tegas MajelisHakim Banding telah melampaui kewenangannya sekaligusmerendahkan harkat dan martabat Jabatan Hakim yaitu: menyatakanPenetapan Pengadilan bisa dilakukan oleh bukan Hakim danmenyatakan melanggar penetapan pengadilan bukan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-03-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 131/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 30 April 2020 — Pembanding/Penggugat I : PRAWIRA ADIANTO
Pembanding/Penggugat II : SAROJINI
Pembanding/Penggugat III : RUDY LEO
Pembanding/Penggugat IV : HARTATY AR GINTING S
Pembanding/Penggugat V : LIAN TO
Pembanding/Penggugat VI : SRI WITIYA
Pembanding/Penggugat VII : HUNNIJATI
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Kota Medan
Terbanding/Tergugat II : Direksi PD Pasar Kota Medan
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Negara Kota Medan
56 — 47
  • ., Kesemuanya Para Pegawai Negeri Sipilyang bertugas pada bagian hukum Kantor Dinas Lingkungan Kota Medanserta kepada para Advokat, yaitu: 1. Daldiri, SH., MH 2. Citra RamadhanSH., MH., berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 180/1844 tanggal 27Februari 2019, bertindak baik secara bersamasama maupun sendirisendiri., selanjutnya disebut TERBANDING semula sebagai TERGUGAT I:DIREKSI PD PASAR KOTA MEDAN, diwakili oleh Drs.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 31/G/2018/PTUN.PL
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat:
Jamaluddin, S. IP
Tergugat:
BUPATI BUOL
171 — 72
  • Pengaduan Masyarakatmerupakan Jabatan Pelaksana;Halaman 45 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PLMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 3ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 292 huruf b Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terkandungmakna bahwa yang berwenang untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 20-08-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 35/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
YUSDI NOORHASNI,S.SOS.,M.A
Tergugat:
BUPATI KOTABARU
194 — 88
  • Maryono NIP19660101 198804 1004, Dkk (3 orang) tertanggal 4 Juli2018Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorK 2630/V 555/99 Perihal Koordinasi Bersama TerkaitPengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian tertanggal17 April 2018Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan ReformasiBirokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama
Register : 13-10-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 07-01-2021
Putusan PA BANJARBARU Nomor 476/Pdt.G/2020/PA.Bjb
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
94 — 40
  • Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yangtelah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 119/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 12 Juni 2017 — NASARUDDIN vs BUPATI DOMPU
72 — 45
  • OBJEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/038/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/143/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaopbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaNasaruddin.Halaman 5LL DASAR HUKUM OBJEK GUGATANBahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-12-2011 — Upload : 20-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1585 K/Pid.Sus /2011
Tanggal 15 Desember 2011 — BEMPRIT HUTAPEA ;
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Monang Sitorus, SH.MBA dengan caracaraperbuatan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa Bemprit Hutapea adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat Sumatera Utara nomor : 821.11/4891.D/88 tanggal 31 Desember 1988,kemudian berdasarkan surat keputusan Bupati Toba Samosir nomor : 53tahun 2006 tanggal 24 Maret 2006, Terdakwa BEMPRIT HUTAPEA diangkatsebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Toba Samosir mempunyaitugas dan tanggung jawab antara lain
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Militer
Register : 28-07-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 62-K/PM.III-17/AD/VII/2017
Tanggal 28 September 2017 — Oditur:
Jerry E.A Papendang, S.H.
Terdakwa:
1.JULI PURNAMA
2.DAFID ELIN TARUK
3.AHMAD
64 — 38
  • Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menganiaya Saksi4merupakan tindakan arogansi seorang militer terhadap rakyat sipilyang seharusnya melindungi apalagi Para Terdakwa merupakaninsan intelegen yang bertugas seharihari berbaur denganmasyarakat.2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi4 sehinggaharus menjalani perawatan kesehatan akibat penganiayaan yangdilakukan Para Terdakwa.3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baiksatuan Terdakwa dan nama baik TNI AD dimata masyarakat.4.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 21/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
HARYONO
Tergugat:
BUPATI DOMPU
56 — 45
  • OBYEK GUGATAN:= 222222022 n nnn nnnnn neeBahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah KeputusanTata Usaha Negara (KTUN) berupa: Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/058/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/241/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaopkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaHaryono, AMKL. 2 22 nen nnn nnn nnn cnn nnn en cnn nn nen nn neenncnnenenscnneenesBahwa objek sengketa yang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 41/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
TEODORUS TUNTI, A.Md
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
325 — 439
  • Surat Gubernur NTT Nomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3Desember 2018, perihal : penyampaian data pegawai negeri sipilyang belum diberhentikan karena melakukan tindak pidanakejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya denganjabatan, dengan substansi : a.