Ditemukan 5020 data
HARYONO
Tergugat:
BUPATI DOMPU
48 — 31
OBYEK GUGATAN:= 222222022 n nnn nnnnn neeBahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah KeputusanTata Usaha Negara (KTUN) berupa: Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/058/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/241/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaopkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaHaryono, AMKL. 2 22 nen nnn nnn nnn cnn nnn en cnn nn nen nn neenncnnenenscnneenesBahwa objek sengketa yang
TEODORUS TUNTI, A.Md
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
287 — 426
Surat Gubernur NTT Nomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3Desember 2018, perihal : penyampaian data pegawai negeri sipilyang belum diberhentikan karena melakukan tindak pidanakejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya denganjabatan, dengan substansi : a.
Jerry E.A Papendang, S.H.
Terdakwa:
1.JULI PURNAMA
2.DAFID ELIN TARUK
3.AHMAD
57 — 19
Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menganiaya Saksi4merupakan tindakan arogansi seorang militer terhadap rakyat sipilyang seharusnya melindungi apalagi Para Terdakwa merupakaninsan intelegen yang bertugas seharihari berbaur denganmasyarakat.2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi4 sehinggaharus menjalani perawatan kesehatan akibat penganiayaan yangdilakukan Para Terdakwa.3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baiksatuan Terdakwa dan nama baik TNI AD dimata masyarakat.4.
675 — 522 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajibdidaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut ke Catatan Sipilyang menerbitkan Akta Catatan Sipil paling lambat 30 hari sejakditerimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri; Dengan pertimbangan tersebut diatas, jelas dan tegas MajelisHakim Banding telah melampaui kewenangannya sekaligusmerendahkan harkat dan martabat Jabatan Hakim yaitu: menyatakanPenetapan Pengadilan bisa dilakukan oleh bukan Hakim danmenyatakan melanggar penetapan pengadilan bukan
Musa Lesilawang, SH
Tergugat:
Bupati Buru selatan
176 — 69
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, serta Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018 tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
19 — 6
Bahwa sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang harusdipenuhi apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akanmelakukan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri SipilPNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990;3.
76 — 29
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan:(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertigauntuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untukbekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anakanaknya.Tergugat per bulannya selalu mengirimkan seluruh penghasilannya(gaji) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kepala SubbidangPenanganan Permasalahnan Hukum BPPBJ Provinsi
80 — 27
+= 22222222 nnn nnn nnn nnn nn on 2 == "Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipiladalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengansebaikbaiknya" ; "Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkankeputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karenamelakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka Pegawai Negeri Sipilyang
GAMAL TAVIP
Tergugat:
Plt. Gubernur Aceh
273 — 147
Gubernur Aceh tidakdibenarkan memberhentikan seseorang sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terkena hukuman selama 2 (dua) tahun ataupun lebih dan perbuatantersebut tidak direncanakan. Dengan demikian Surat Keputusan (ObjekSengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan denganketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;15.
ROBBY M. NUR, S.Pi
Tergugat:
WALIKOTA PEKANBARU
103 — 36
III/b), maka TimPemberhentian dengan Tidak Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan diLingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Berita AcaraNomor : TIMPTDH/2023.H/2018 tanggal17 Desember 2018 yangisinya menyebutkan ROBBY M.
RIDUAN ZAHRI, S.Sos
Tergugat:
BUPATI BANGKA BARAT
150 — 211
(fotokopi sesuai denganfotokopi);:Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,tanggal 13 September
PAKHRUDDIN, SE, M.Si
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
218 — 232
pihakyang menyebabkan Tergugat untuk menerbitkan Obyek Sengketakepada Penggugat, maka dengan demikian seharusnya PenggugatHalaman 27 Putusan Nomor : 60/G/2019/PTUN.SMD.menarik Kepala BKN sebagai pihak dalam perkara a quo.Bahwa mengingat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri No.182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi No. 15 tahun 2018 dan Kepala BadanKepegawaian Negara No. 153 KEP/2018 tertanggal 13 September2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
WAN MUHAMMAD RIZKI
Tergugat:
Walikota Medan
71 — 46
Bahwa, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telahmenerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018yang pada pokoknya tentang penegakan hukum bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini diabaikan oleh pihak perencanaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, pihak Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Jembrana tidak melakukan observasi terinci tentangkeadaan morfologis sungai Ijo Gading, padahal ini sangat membahayakankarena berimplikasi pada ketidaktepatan perhitungan desain bangunan sipilyang akan dibangun yaitu dinding penahan tanah/senderan.
DRS. GREGORIUS GADI
Tergugat:
BUPATI ENDE
72 — 32
1Oktober 2018 dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 17November 2018 melalui Staf Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende yangbernama ABDUL GANI dan Penggugat mendaftarkan perkara aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 18 Januari2019, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini masihdalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimanadiatur dalam Pasal 55 Undangundang Nomor : 5 Tahun 1986 ; Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Jamaluddin, S. IP
Tergugat:
BUPATI BUOL
153 — 60
Pengaduan Masyarakatmerupakan Jabatan Pelaksana;Halaman 45 dari 54 Putusan No. 31/G/2018/PTUN.PLMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 3ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 292 huruf b Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terkandungmakna bahwa yang berwenang untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipilyang
Pembanding/Penggugat II : SAROJINI
Pembanding/Penggugat III : RUDY LEO
Pembanding/Penggugat IV : HARTATY AR GINTING S
Pembanding/Penggugat V : LIAN TO
Pembanding/Penggugat VI : SRI WITIYA
Pembanding/Penggugat VII : HUNNIJATI
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Kota Medan
Terbanding/Tergugat II : Direksi PD Pasar Kota Medan
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Negara Kota Medan
39 — 23
., Kesemuanya Para Pegawai Negeri Sipilyang bertugas pada bagian hukum Kantor Dinas Lingkungan Kota Medanserta kepada para Advokat, yaitu: 1. Daldiri, SH., MH 2. Citra RamadhanSH., MH., berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 180/1844 tanggal 27Februari 2019, bertindak baik secara bersamasama maupun sendirisendiri., selanjutnya disebut TERBANDING semula sebagai TERGUGAT I:DIREKSI PD PASAR KOTA MEDAN, diwakili oleh Drs.
Raja Imbalo Lubis
Tergugat:
Bupati Batubara
202 — 127
Walaupun padasaat di vonis dan menjalani hukuman, UndangUndang No 5 tahun2014 belum ada, begitu juga dengan aturan pelaksananya belumada atau belum terbit sampai Penggugat bebas ditahun 2014.Kemudian PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang masih berlaku dan berdasar PP 53 tahun 2010 PenggugatHalaman 27 Putusan Perkara No.187 / G/ 2019 / PTUNMDN41.sudah pernah dihukum disiplin berat yaitu pada tahun 2013diberhentikan dari jabatan Kepala Kesbang Linmas KabupatenBatubara sehingga
SAWIRMAN, SE, MM
Tergugat:
BUPATI PADANG PARIAMAN
164 — 283
) ;Berita Acara Sidang Majelis Pertimbangan PegawaiPemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 807/004/MPP2018 tanggal 18 Mei 2018 ( fotokopi sesualdengan asli ) ;Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan putusanpengadilan yang berkekuatan hukum
124 — 46
yang menjadi dasar penguasaan tanahtanah kaplingpecahan tanah SHM No. 277 tersebut oleh para Anggota KoperasiPengayoman yang telah mebeli tanah kapling tersebut seperti yang telahdiuraikan diatas, (Formal Juridis) dan buktibukti nyata penguasaan tanahsengketa oleh para Anggota Koperasi Pengayoman sebagaimana telahdiuraikan diatas (Fakta Juridis) maka seharusnyalah lokasi tanahtanahkapling tersebut diletakkan Conservatoir Beshlag.Pada saat ini dan/atau sampai dengan saat ini, para Pegawai Negeri Sipilyang