Ditemukan 4988 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 29-02-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 24-12-2019
Putusan PA BIMA Nomor 311/Pdt.G/2016/PA.Bm
Tanggal 19 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 19
  • Rustam )pada tanggal 4 Desember 2015 agar hidup rukun kembali dalam membinarumah tangganya namun tetap tidak berhasil;Bahwa oleh karena Pemohonberstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang tunduk pada PP No.10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah danditambah dengan PP Nomor 45 tahun 1990, maka Majelis Hakim telahmemberi kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk mengurus Suratizin dari pemerintah Kabupaten Bima, namun sampai batas waktu yang telahdiberikan ternyata surat izin dimaksud belum diperoleh
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 07-10-2014 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 06-11-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 5287/Pdt.G/2014/PA.Jr
Tanggal 19 Mei 2015 — PEMOHON DAN TERMOHON
30 — 0
  • Firmah Allah dalam AlQuran surat AlBaqarah ayat 241 Jo.Pasal 158 dan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah Penggugat Rekonpensitersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan dengan telahmenyerahkan bukti P4, P5, P6 danP7 dan bukti tersebut yang menerangkanbahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai pinjaman di Koperasi Simpan PinjamSMAN 2 Tanggul sehingga gajinya menurut bukti P6 tinggal Rp. 1.943.100,dan walaupun demikian Tergugat Rekonpensi adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Register : 22-09-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Gpr
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat:
1.MARLIYANTO
2.TADJI
3.WINI ASIH
4.ASTUTIK
5.BUDIONO
Tergugat:
5.Ir. EDY YUWONO, M.T
6.Ir. H. M. Insaf Budi Wibowo
7.Samsul Huda
8.CHOIRUL HUDA
9.MEILINA DEWI MUHLISHOH
10.DEWI MARIATUS SA’ADAH
11.SYAIFUDIN ZUHRI
12.MARIATUL KIPTIYAH
Turut Tergugat:
12.PAULUS BINGADIPUTRA, S.H
13.HABIB, S.H, M.Hum
14.TJATUR RIDJAJANI, S.H, M.Kn.
16.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEDIRI
333 — 83
  • AktaIkatan Jual Beli No. 02 tertanggal 06 Maret 2003 dan Akta Kuasa SubtitusiNo. 03 tertanggal 06 Maret 2003 yang dilakukan oleh Tergugat II kKemudiandi pindah tangankan kepada Tergugat III dihadapan Turut Tergugat III selakuNotaris yang ditunjuk untuk mengeluarkan Pernyataan Pelepasan Hak atasAkta Notaris Nomor : 058, tertanggal 13 November 2018 untuk dikuasai olehPemerintah Kabupaten Kediri selaku Penerima yang memiliki/menguasaiobjek perkara A Quo yang diwakilkan oleh seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 09-07-2013 — Upload : 30-10-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1053/Pdt.P/2013/PN.Sda.
Tanggal 9 Juli 2013 — DITA PRIMA KARTIKASARI
26 — 2
  • ADITYA NAGESWARARAOMANDAVILLI di Rumah Sakit Budi Mulia Surabayapada tanggal 6 Oktober 1982 jam 21.20 Wib ;Bahwa tentang kelahiran anak pemohon karena kesibukan sertakealpaan, hingga kini belum pernah Pemohon laporkan ke KantorCatatan Sipil yang bersangkutan ;Bahwa Pemohon baik pada saat sekarang maupun disaat mendatangsangat membutuhkan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon tersebut ;Bahwa oleh karena keterlambatan Pemohon dalam hal melaporkantentang kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipilyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-10-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 244/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 27 Maret 2019 — ADY PURWANTO, dkk. ; MENTERI DALAM NEGERI RI ; MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI ; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
128 — 83
  • hukum dan penjelasan yang disampaikan dalamgugatan ini, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkarain litis, sebelum pemeriksaan pokok perkara berkenan terlebih dahulumenunda pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KepalaBadan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No.153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
    (fotokopi dari fotokopi) ;Surat Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : K.2630/V.3262/99 tanggal 20November 2012 perihal Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhi hukuman pidana. (fotokopi darifotokopi) ;Siaran Pers Human BKN Nomor023/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 14 September2018 mengenai BKNKemendagriKemenPANRB Sepakati Kominten PercepatPemberhentian 2.357 PNS Tipikor.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-04-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN PALU Nomor 27/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.Pal
Tanggal 15 Oktober 2014 — ABDUL HARIS YUNUS KONI, S.Pd., M.Si
78 — 5
  • SMAN 2Ampibabo, SMAN Mepanga atau setidaktidaknya di tempattempat lain yang termasukdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah, melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengancara sebagai berikut :Bahwa terdakwa ABDUL HARIS KONI adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
    termasukdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah, melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengancara sebagai berikut :Bahwa terdakwa ABDUL HARIS KONI adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 62/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
NANING WAHDANIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
95 — 61
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 16-09-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PTUN PADANG Nomor 4/P/FP/2020/PTUN.PDG
Tanggal 14 Oktober 2020 — Pemohon:
1.Drs. OSMAN HUSEIN
2.YUSRIZAL SYOFSA,S.Pd.
3.MARLIS, S.Pd.,
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
300 — 171
  • ., diangkat berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera BaratNomor UP.605/1/PDK1979 tanggal 31 Juli 1979 sebagai CalonPegawai Negeri Sipil (bukti P7a terlampir) dan Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Barat Nomor PDK11/A/1981 tanggal 8 Januari 1981 sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditempatkan di SD Inpres Panganak Kodya Bukittinggi(bukti P7b terlampin);bahwa setelah lebih dari 20 (dua puluh) tahun menjalankantugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tempatnya
Pengadilan PN SINGKAWANG Perdata Khusus
Register : 10-04-2014 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 14/PDT.BPSK/2014/PN.SKW
Tanggal 30 April 2014 — PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT LAWAN URAY MITA BUDIKUMAR
214 — 65
  • Termohon Keberatan (dahulu Penggugat) adalah Pegawai Negeri Sipilyang telah beberapa kali mengajukan pinjaman dan/atau kredit padaPemohon Keberatan (dahulu Tergugat) dan/atau telah beberapa kalimendapatkan fasilitas pinjaman dan/atau kredit dari Pemohon Keberatan(dahulu Tergugat), dimana sebelum masa jangka waktu pinjaman/kreditdimaksud berakhir atau selesai, Termohon Keberatan mengambil kreditkembali dengan menutup dan/atau melunasi kredit lama, yang mana untukmenutup/melunasi kredit yang lama dimaksud
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 06-03-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 22/PDT/2020/PT JMB
Tanggal 8 April 2020 — Pembanding/Penggugat : IR. ZARINO ZAMZAMI Bin ZAMZAMI AROEF
Terbanding/Tergugat I : YUDITH LIMARDI
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Batanghari
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi
Terbanding/Turut Tergugat I : ISMET TAUFIK, SH. MH
Terbanding/Turut Tergugat II : PT BANK UOB INDONESIA
64 — 52
  • Putusan NO.22/PDT/2020/PT JMB4.7.4.8.Bahwa keterangan saksi Amrin Taib mengenai tidak ada warga sipilyang memiliki tanah di sekitar lokasi tanah objek perkara telahbertentangan dengan keterangan saksi Amrin Taib sendiri di dalampersidangan yakni keterangan mengenai kepemilikan tanah saksiAmrin Taib di lokasi objek sengketa yang berasal dari SKHT menjadiSHM. Akan tetapi, ketika Kuasa Hukum Terbanding !
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Khusus KDRT
Register : 14-08-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019
Tanggal 4 September 2019 — Oditur Militer : Mayor Chk Y. Gutubela, S.H Terdakwa: Letda Inf Kosmas Afridon Lumban Batu.
236 — 121
  • Harahap mengatakan, Tidakbisa karena isterimu sudah tidak mengakui, buktikurang kuat dan laporan pencabutannya sudahdibuat, kau lapor sana ke Polres terhadap sipilyang telah diakui isterimu", tetapi setelah ituTerdakwa tidak melapor ke Polres.Bahwa kemudian Terdakwa menunggu Saksi1keluar dari ruang Dansatlak Idik Denpom 1/3,setelah pencabutan laporan selesai dibuat danditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnyaTerdakwa pulang bersama Saksi1, sesampainyadi rumah Saksi1 berkata, Nanti Papa dilaporkanmereka
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 27-09-2012 — Putus : 04-03-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 170/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 4 Maret 2013 — Dr. lr. Julius Pontoh, MSc;1.Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia,2.Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, S.H.,M.H
107 — 60
  • Pegawai Negeri Sipil atau yangberkaitan dengan Tergugat (asal) tidak mengeluarkan keputusan danmenjadikan dasar pengetahuan Penggugat bahwa Tergugat (asal) tidakmengeluarkan keputusan berkaitan dengan pelanggaran disiplin pegawaiHalaman 49 dari 100 halaman, Putusan Nomor 170/G/2012/PTUNJKT5050negeri sipil dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.Dengan demikian, objek sengketa dalam perkara in casu, bukan merupakankeputusan Tergugat tidak menjatuhkan hukuman disiplin pegawai negeri sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 59/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
DEDI PURWANTO
Tergugat:
BUPATI DOMPU
51 — 28
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 56/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
Suharni
Tergugat:
BUPATI DOMPU
108 — 47
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 30-03-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 28/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
Basyir, M.Pd.B.I.
Tergugat:
Gubernur Jawa Tengah
428 — 243
  • Hal ini tergugat juga telah melanggarpasal 28 ayat 3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesianomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi: PNS yang diperiksa berhak mendapat fotokopi berita acar pemeriksaan sebagaimana dimaksud padaayat (1), dari pasal ini Tergugat melanggat, karena tidakmemberi fotocopy berita acara pemeriksaan sebelummemutuskan dan membuat surat keputusan ;Bahwa tergugat telan melanggar Peraturan PemerintahRepublik Indonesia nomor 53 Tahun 2010 tentang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 53/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
Siti Hajar
Tergugat:
BUPATI DOMPU
109 — 58
  • menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kKemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-05-2016 — Putus : 10-06-2016 — Upload : 16-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 40/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 10 Juni 2016 — JOKO PRIONO, ST.
201 — 98
  • Sipilyang terdiri dari kualitas aspal, tanah dan beton, Bandar udara,melakukan pengujian kekuatan atau daya dukung fasilitas sisi udara(Runway, Taxiway, dan Appron), kekesatan Runway, dan kerataanrunway, melakukan pengujian kualitas air, kualitas tanah, kualitas udaradan kebisingan di bandar udara; Bahwa pada tahun 2013, CV.
    Sipilyang terdiri dari kualitas aspal, tanah dan beton, Bandar udara,melakukan pengujian kekuatan atau daya dukung fasilitas sisi udara(Runway, Taxiway, dan Appron), kekesatan Runway, dan kerataanrunway, melakukan pengujian kualitas air, kualitas tanah, kualitas udara dan kebisingan di bandar udara; Bahwa pada tahun 2013, CV.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-09-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 53/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 15 Januari 2020 — Penggugat:
H. HAIRUNI, SH, MM.
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
226 — 128
  • K 2630/V 555/99tertanggal 17 April 2018, perihal Koordinasi Bersama TerkaitPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.4) Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 182/6597/SJ,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNo. 15 tahun 2018 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 153KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangTelah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-06-2014 — Putus : 11-11-2014 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 11 Nopember 2014 — Drs. A. CHOLIL MANSYUR., MBA
108 — 17
  • Cholil Mansyur, MBA selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat sebagai Koordinator / Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Lahat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati LahatNomor : 536/KEP/BPBD/2010 tanggal 27 Desember 2010, baik bertindak sendirisendiri maupun bersamasama dengan saksi Abu Yazid Bustomi, SE, MM Bin Cik Dungselaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dalam Kegiatan Rehabilitasit dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pembuatan
    Cholil Mansyur, MBA selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat sebagai Koordinator / Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Lahat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati LahatNomor : 536/KEP/BPBD/2010 tanggal 27 Desember 2010, baik bertindak sendirisendiri maupun bersamasama dengan saksi Abu Yazid Bustomi, SE, MM Bin CikDung selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dalam Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana PembuatanTembok
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum
Register : 14-12-2020 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 761/Pid.B/2020/PN Smg
Tanggal 8 Juni 2021 — Penuntut Umum:
LUQMAN EDY,SH
Terdakwa:
1.IGO ADRI HERNANDI Bin RENDRO ADI WIDIGDO
2.MUKHAMMAD AKHRU MUFLIKHUN Bin ZUMRI
140 — 53
  • Perkumpulan HuMa : HuMa merupakan organisasi masyarakat sipilyang beranggotakan akademisi dan praktisi hukum yang fokus pada isupembaharuan hukum pada bidang sumber daya alam dengan nilai nilai hakasasi manusia, keadilan sosial, keberagaman budaya, kelestarian ekosistem,penghormatan terhadap kemampuan rakyat dan kolektivitas.4.