Ditemukan 4899 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : altus autus atus actio abdus antus attus agtus artus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300 K/PID.SUS/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — TERDAKWA I. EMRIZAL, S.T, dan TERDAKWA II. Ir. FIRMAN DALIL, MTP
118 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., LL.M,Ph.D tentang Pengabaian Niat Jahat Dalam Pembuktian PerkaraKorupsi menyatakan bahwa:Hal Penting dalam pemberantasan korupsi yaitu aparat penegak hukumharus menemukan buktibukti yang mengarah pada niat jahat (mens rea)dan perbuatan jahat (actus reus) dari pelaku tindak pidana korupsi.Selain itu perlu dicermati adalah ketika pelaku yang disidik dianggapmemperkaya orang lain atau korporasi.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-05-2018 — Putus : 10-09-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 10 September 2018 — Penuntut Umum:
NUR FARIDA ANGGRAENI, SH
Terdakwa:
Drs.H. MUKHIDIN bin WAHID
87 — 18
  • Jadi Pasal 3 lebin pada actus reus nya; Bahwa ketentuan perundanganundangan yang terkait dan dapat dikenakanterhadap Terdakwa adalah ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tidak Pidana Korupsi; Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU PTPK mengandung unsurunsursebagai berikut:Halaman 77 dari 124 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2018/PN.Smga.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 13-03-2019 — Putus : 31-05-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 247/Pid.B/2019/PN Ptk
Tanggal 31 Mei 2019 — Penuntut Umum:
GANDI WIJAYA SH MH
Terdakwa:
BENNY KURNIAWIJAYA
203 — 67
  • demikian, pengurus merupakan direksi maupun komisaris yangtelah tercantum dalam anggaran dasar sebuah korporasi.Menimbang, bahwa untuk melihat direksi maupun komisaris tersebut dapatdimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana korporasi, makaperlu melihat sejaunh mana keterlibatan direksi atau komisaris dalam tindakpidana yang dilakukan oleh korporasi, dimana hal ini tercermin dalam adanyaHalaman 138 dari 190 Putusan Nomor 247/Pid.B/2019/PN Ptkniat jahat (mens area) dan perbuatan jahat (actus
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 40/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR SMG.
Tanggal 14 Agustus 2013 — Drs. AGUS SANTOSO, MM.
90 — 34
  • Ada limakesesatan, masingmasing, error in persona,error in objecto, aberitio actus, rechtsdwalingdan feitelijkke dwaling.
Pengadilan PN GRESIK Pidana Khusus
Register : 22-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN GRESIK Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gsk
Tanggal 13 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.DYMAS ADJI WIBOWO, S.H., M.H.
2.A.A. NGURAH WIRAJAYA, S.H.
3.FARIS ALMER ROMADHONA, S.H.
4.INDAH RAHMAWATI, S.H.
5.ESTI HARJANTI CANDRARINI, S.H.
Terdakwa:
JOHAN ADITYA KUNCORO
143 — 35
  • import, ketika awal mobil itu masuk ternyatadokumen yang dilaporkan adalah mobil dengan kapasitas 2000 CC,ketika diperiksa oleh regulator yang benar ternyata adalah 1500 CC,apakah perbuatan ini masuk dalam kategori menyerahkan dokumenpalsu, karena sejak awal dia menerima mobil itu 1500 CC tetapidokumen ditulis 2000 CC lalu diserahkan maka delik ini selesai apabiladokumen palsu diserahkan;Bahwa mengenai Mens Rea atau human mind adalah sikap batin jahatyang melatari dilakukannya perbuatan pidana atau actus
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 28-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Ckr
Tanggal 17 Juni 2019 — Penuntut Umum:
ARDIANITA FEBRINIARTY DJAFAR, S.H,M.H
Terdakwa:
ANDA YUSPERI,S.H
255 — 277
  • Kedua, unsur dengan sengaja: Unsur sengaja berkaitandengan unsur kesalahan dalam asas hukum pidana yaitu Geenstraf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea, bahwatidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Apakah orang yangmelakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telahdiancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalammelakukan perbuatannya itu. si pelaku juga mempunyaikesalahan. Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakanbagian dari kesalahan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 28 Juni 2011 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H.
219 — 157 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan No.32/Kptsll/2003 tanggal 5Februari 2003 kemudian telah menyatakan tidak berlaku lagiKeputusan Menteri Kehutanan No.10.1/KptsII/2000, tanggal 6November 2000 dan Keputusan Menteri Kehutanan No.21/KptsIl/2001 tanggal 31 Januari 2001 (yang merupakan dasar dakwaan),sesual dengan kewenangan yang dimilikinya (contrarius actus simillerfot).
    Abidin P, SH, Actus Non FacitReum Nisi Mens Sit Rea, Majalah Lembaga Pembinaan HukumNasional No.13 Tahun IV, JuliAgustusSeptember 1971, halaman 1718).
    Bahwa oleh karena perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidanatidak memenuhi delik (actus reus), maka selanjutnya mutatis mutandistidak ada pertanggungjawabkan pidana (mens rea). Terhadap perbuatantersebut karena persyaratan pemidanaan (strafyoridusssetzungen)adalah actus reus ditambah mens rea (vide : Prof. Dr. Mr. HA. ZainalAbidin Farid, SH, Hukum Pidana , Sinar Grafika, 2007, halaman 235).Hal ini sejalan dengan kalimat latin actus non facit reum, nisi mens sitHal. 1702 dari 1737 hal.
    ZainalAbidin Farid, SH, Hukum Pidana 1, Ibid, halaman 209, lihat jugaProf.Moeljatno, SH, AsasAsas Hukum Pidana, Ibid halaman 92) ;Bahwa pendapat van Hamel yang memasukkan teori kesalahandalam teori Conditio Sine Quo Non, mendapat tentangan keras dariMoeljatno sebagai penganut dan pelatak dasar pandangan dualististentang delik yang memisahkan secara tajam antara perbuatanpidana (actus reus) dan pertanggungjawaban pidana (schuldmensrea).
    Moljatno, SH, AsasAsas Hukum Pidana, Gadjah MadaUniversity Press, 1980 : 6566) ;15.Bahwa penerapan ajaran kausalitas untuk menentukan apakah perbuatanyang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalamperkara ini merupakan perbuatan pidana (Strafbaarfeit Actus Reus) atauHal. 1710 dari 1737 hal. Put.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-09-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA. Diwakili oleh PANDU PATRIA SJAHRIR,
Tergugat:
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
486 — 352
  • TanitoHarum terikat kepada konsesi yang disepakati terakhir pada tanggal 12 April2017 (lihat Bukti T11), lagipula keputusan objek sengketa ditetapkan olehTergugat dengan demikian Tergugat berwenang pula membatalkan keputusanobjek sengketa sebagaimana dimaksud oleh asas contractius actus vide Pasal64 ayat (3) jo.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat:
1.PAHALA SIRAIT
2.RAMSION BERUTU
Tergugat:
2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Tergugat:
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA
45 — 23
  • Adapun dalam SuratKeterangan Riwayat Tanah Nomor 73/KDPS/V1/2013 tertanggal 5 Juni 2013 tersebutCamat Ajibata yang secara administratif merupakan pejabat yang berada di atasjabatan Kepala Desa Sibisa, juga turut bertandatangan di dalamnya;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sesuai dengan prinsipContractus Actus maka suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara yangmenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) dengan sendirinya juga (otomatis)badan atau Pejabat yang bersangkutan yang berwenang membatalkannya
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-12-2020 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 222/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
1.Etty Widjaja
2.Damiri H. Sajim
3.Jaya
4.Anyo
5.Erna
Tergugat:
1.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Intervensi:
PT. PROLINE FINANCE INDONESIA.
340 — 189
  • Bahwa berdasarkan Asas Contrarius Actus yang menyatakan badan ataupejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negaradengan sendirinya berwenang untuk membatalkannya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — DADANG SUPRIYATNA
161 — 771 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 206 PK/Pid.Sus/2016Hal ini terjadi apabil partai politik atau pemerintah yangsedang berkuasa pada waktu itu menerima sejumlah danasebagai suatu kontribusi dari hasil yang dibebankan kepadakontrakkontrak pemerintah;Untuk dapat menjabarkan persoalan ini, terlebin dahulu kami mengutipkembali adagium atau asas hukum yang berbunyi actus non facit reum,nisi mens sit rea yang berarti suatu perbuatan belum dapat digunakansebagai dasar untuk menyatakan kesalahan pelakunya, kecualiperbuatan yang dilakukan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 95/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
254 — 318
  • Tapi kita tahubahwa air Wendit itu hanya satu dan itu ada kesalahan bukan Kota Malangtetapi seharusnya Kabupaten Malang kalau demikian cukup dengan meralatsaja dengan menggunakan asas contrarius actus;Bahwa namanya badan hukum perdata itu ada dasarnya dan dasarnya apa.Jadi kalau misalnya dia berbentuk badan hukum maka kita kembali lagiketentuan mengenai badan hukum itu apa, jadi misalnya Perusahaan DaerahAir Minum dan ini badan hukum perdata maka dia melakukan tindakan hukumperdata.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum Penggelapan
Register : 17-11-2017 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 2187/Pid.B/2017/PN Tng
Tanggal 3 Mei 2018 — Drs. ADI KUSUMAH BUDIHARTO
390 — 437
  • ., M.H pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa untuk menentukan suatu peristiwa dapat dikatakan adalah suatuperistiwa pidana apabila memenuhi unsur Perobuatan (Mena Rea) yangmemiliki unsur kesalahan (Actus Reus ).
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2014 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 3 September 2014 — Drs. IDHAM KHOLID, M.E. Bin IBROHIM LAKAF
81 — 25
  • Maka sejalan dengan ketentuanpasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman yang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk senantiasamenggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat, sehingga dari itu dapat dipahami bahwa pembuatUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi adalah menganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinyayang positif, dengan tentu memperhatikan asas actus
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN AMBON Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb
Tanggal 25 April 2016 — RAYNOLD GERRITS HETHARIE ;
90 — 34
  • Hal ini berarti, sebagai Lembaga Negara yang berwenanguntuk menetapkan dan menentukan kerugian negara, berdasarkanasas kontrrius actus, dapat memulinkan keadaaan ketidak tertiliendengan menyatakan bahwa tidak ada kerugian negara lagi, jika telahditindaklanjuti hasil temuan BPK sebagai sanksi administrasi dalambentuk Rekomendasi BPK RI.Bahwa hal ini berarti, Sdr.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 07-12-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM.
Tanggal 7 Desember 2015 —
49 — 12
  • dinyatakantidak mempunyaikekuatan hukum mengikat atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehatihatian,kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilanadalah ukuran yang tidak pasti, sehingga tidak sesuai dengan perlindungan danjaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 d ayat(1) UUD 1945;Menimbang bahwa untuk dapat diketahui adanya unsur ini bisa dilihatapakah ada unsur mens rea(evil mind, niat jahat) dan actus
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat:
1.PAHALA SIRAIT
2.RAMSION BERUTU
Tergugat:
2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Tergugat:
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA
53 — 52
  • Adapun dalam SuratKeterangan Riwayat Tanah Nomor 73/KDPS/V1/2013 tertanggal 5 Juni 2013 tersebutCamat Ajibata yang secara administratif merupakan pejabat yang berada di atasjabatan Kepala Desa Sibisa, juga turut bertandatangan di dalamnya;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sesuai dengan prinsipContractus Actus maka suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara yangmenerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) dengan sendirinya juga (otomatis)badan atau Pejabat yang bersangkutan yang berwenang membatalkannya
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 6/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
PT.SEBUKU BATUBAI COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
327 — 593
  • Pertama bila jangka waktu keputusannya sudah habis.Kedua bila dicabut oleh pembentuknya atau bila dicabut oleh pejabatyang berwenang dengan asas contrarius actus. Ketiga bila dicabutoleh atasan pejabat yang berwenang. Yang keempat bila dibatalkanoleh keputusan pengadilan ;Bahwa ahli menjelaskan didalam pembentukan keputusan maupunpencabutan keputusan di dalam UndangUndang AdministrasiPemerintahan juga sudah diatur mengenai mendengar aspirasimasyarakat.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 23-07-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
YUSSY SRI NURAMELIA, SH
Terdakwa:
H. ARDI Bin H. HASAN
289 — 271
  • Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan memperhatikanketentuan peraturan perundangan yang berlaku (vide pasal 39 jo.Pasal 46ayat (2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangan dalam halstatus barang bukti barang bukti uang sejumlah Rp9.260.000,00(Ssembilanjuta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dimaksud adalah dirampas untuknegara;Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalamdakwaan Alternatif ketiga baik yang berupa perbuatan (actus
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-06-2015 — Putus : 28-08-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 28 Agustus 2015 — YANSYAH BIN GERSON MIHING
55 — 13
  • WIYONO, SH, mengatakan bahwa tujuan (Mens rea) menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu Korporasi adalah merupakan unsur bathin yangmenentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya.Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikansegala keadaan lahir (Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No.813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa