Ditemukan 4876 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fian fita fit fat fia fuat faat fiet
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-03-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185/B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA
79 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perundangundangan harus diberlakukantanpa diskriminasi;Berdasarkan uraian pada angka (2), PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa terhadapTermohon Peninjauan Kembali seharusnya Pasal 13ayat (2) UU KUP, Pasal 1 huruf 0, Pasal 4, Pasal 11,Pasal 13 UU PPN 1984 dan Pasal 5 ayat (1)Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK1117/KMK.04/1988 diberlakukan tanpa diskriminatif;Oleh karena itu seberapa pun pahitnya demi adanyakepastian hukum maka hukum harus ditegakkansecara imparsial, apa adanya tanpa = adapenyimbangan (fiat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
63 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perundangundangan harus diberlakukantanpa diskriminasi;Berdasarkan uraian pada angka (2), PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa terhadapTermohon Peninjauan Kembali seharusnya Pasal 13ayat (2) UU KUP, Pasal 1 huruf 0, Pasal 4, Pasal 11,Pasal 13 UU PPN 1984 dan Pasal 5 ayat (1)Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK1117/KMK.04/1988 diberlakukan tanpa diskriminatif;Oleh karena itu seberapa pun pahitnya demi adanyakepastian hukum maka hukum harus ditegakkansecara imparsial, apa adanya tanpa adapenyimbangan (fiat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
66 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa peraturan perundangundangan harusdiberlakukan tanpa diskriminasi;Bahwa berdasarkan uraian pada angka (2),Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwaterhadap Termohon Peninjauan Kembaliseharusnya Pasal 13 ayat (2) UU KUP, Pasal 1huruf 0, Pasal 4, Pasal 11, Pasal 18 UU PPN 1984dan Pasal 5 ayat (1) KMK1117 diberlakukantanpa diskriminatif.Bahwa oleh karena itu seberapa pun pahitnyademi adanya kepastian hukum maka hukum harusditegakkan secara imparsial, apa adanya tanpaada penyimbangan (fiat justitia
Pengadilan PA WATES Perdata Agama Perceraian
Register : 14-07-2014 — Putus : 02-04-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PA WATES Nomor 382/Pdt.G/2014/PA.Wt
Tanggal 2 April 2015 — PEMOHON - TERMOHON
57 — 8
  • Akan tetapi sehubungan perkara ini sudahberjalan maka kami mohonkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yangmulia untuk meneliti dan pada giliranya dapatnya menerima eksepsi Termohonguna tercapainya kepastian hukum dan keadilan (Fiat justitia et pereatmundus).8. Bahwa menurut Termohon , eksepsi merupakan hal yang prinsipiil sepanjangberhubungan dengan title permohonan, identitas yang penting bagi sebuahproses beracara di persidangan yang mulia ini.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Februari 2017 — - Drs. M. YAHYA (TERDAKWA)
100 — 21
  • Bank Sumut No.401/DIR/DPPPC/SK/2007 Tentang Wewenang Fiat Bayar DanPengesahan / Penandatanganan Warkat Oleh Pejabat OperasionalHalaman 25.Putusan Pengadilan TipikorNomor : 93/Pid.SusTPK/2016/PN.Madn.10)11)12)13)14)PT. Bank Sumut, tanggal 21 Nopember 2007, yang ditanda tanganioleh Gus lrawan dan Sutar.1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.
    Bank Sumut No.401/DIR/DPPPC/SK/2007 Tentang Wewenang Fiat Bayar DanHalaman 2149.Putusan Pengadilan TipikorNomor : 93/Pid.SusTPK/2016/PN.Madn.10)11)12)13)14)Pengesahan / Penandatanganan Warkat Oleh Pejabat Operasional PT.Bank Sumut, tanggal 21 Nopember 2007, yang ditanda tangani oleh Guslrawan dan Sutar.1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.
    Bank Sumut No.401/DIR/DPPPC/SK/2007 Tentang Wewenang Fiat Bayar DanPengesahan / Penandatanganan Warkat Oleh Pejabat Operasional PT.Bank Sumut, tanggal 21 Nopember 2007, yang ditanda tangani oleh Guslrawan dan Sutar.Halaman 328.Putusan Pengadilan TipikorNomor : 93/Pid.SusTPK/2016/PN.Madn.8)10)11)12)13)14)15)1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.
    Bank Sumut No.401/DIR/DPPPC/SK/2007 Tentang Wewenang Fiat Bayar DanPengesahan / Penandatanganan Warkat Oleh Pejabat Operasional PT.Bank Sumut, tanggal 21 Nopember 2007, yang ditanda tangani olehGus lIrawan dan Sutar.1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 10-05-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 638 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 10 Mei 2012 —
53 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jika uang yang diterimateller melebihi dari kKewenangannya maka teller diwajibkanuntuk meminta persetujuan (fiat) dari jabatan di atasnya(Supervisor);5. Dari 3 slip setoran yang diisi oleh nasabah, lembar pertamadiserahkan kepada customer service untuk input data, lembarkedua diserahkan kepada nasabah dan lembar ketigadigunakan sebagai bukti pembukuan oleh teller;6.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Tanah
Register : 26-02-2013 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 84/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 2 Juli 2014 — YOSEP HENDRAWAN,Cs >< Negara Republik Indonesia, qq Pemerintah Republik Indonesia, qq Kementerian Agama Republik Indonesia,Cs
107 — 30
  • Tl 31Fotocopy sesuai dengan asli Surat dari Pengadilan Negeri PurwakartaNomor: W11.U7.HT.02.02.724/07 Tanggal 29 Oktober 2007 ditujukankepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, isi:Permohonan Fiat Eksekusi.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-07-2011 — Putus : 23-11-2011 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 23 Nopember 2011 — DHEVI ROHMAH, S.Sos binti Maman Sutardi; NOVITA MULYASARI DEWI, SIP binti H. Irawan
56 — 19
  • oleh 5 atau 6 orangdan ini dimungkinkan karena terbatasnya SDM dan yang berhak mengontroladalah Pimpinan;bahwa itu tergantung otorisasi sendiri, tergantung Pimpinan, apabila sistim diBank tersebut terbuka maka siapapun bisa mendelete padahal seharusnyapassword dan usher ID itu rahasia dan seharusnya dalam 3 (tiga) bulan passworddan user ID harus diganti dan artinya itu tidak benar;bahwa ketentuannya siapa yang ambil uang harus diminta identitasnya berupaKTP atau identitas lain, kemudian harus ada fiat
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-02-2011 — Putus : 31-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 147/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM
Tanggal 31 Oktober 2012 — - PARA AHLI WARIS ALMARHUM KOSIM KOSASIH ( KHOUW BOEN KIE) : LAKSAWATI LINDAJAYA, cs LAWAN - PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DKI JAKARTA, (TERGUGAT I) - 2. PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Cq SEKRETARIS KOTA JAKARTA TIMUR selaku KETUA PANITIA PENGADAAN TANAH (P2T) UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (TERGUGAT II) - PRAYITNO, (TERGUGAT III) - HARYONO (TERGUGAT IV) - AHLI WARIS RIDWAN ENDON ( MARDJUKI Cs ), TERGUGAT V - JEFRI FOO, (TERGUGAT VI) - NY SUYATMI ISTRI ALM. SUKIJONO (TERGUGAT VII) - Drs. SUJARWO( TERGUGAT VIII) - WINARTO, (TERGUGAT IX) - TONGCIT, (TERGUGAT X)) - 11. AKHTIMAN, (TERGUGAT XI
127 — 53
  • Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini.SUBSIDAIRApabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadiladilnya (ex Aequo Et Bono)Fiat justicia Ruat Coelum (sekalipun Langit Runtuh Hukum Tetapditegakkan)Putusan Perkara Perdata No. 147/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim Hal. 53 dari 96Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat XImengajukan Jawaban tertanggal 13 Juli 2011 yang berbunyi sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah tanah +
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-12-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 664/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat I : Ahmad Zarkasih Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat II : H. Maskur Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat III : Hj. Soliha Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat IV : Al Jufri Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat V : Ahmad Juanda Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Pembanding/Penggugat VI : Siti Nurhabibah Diwakili Oleh : PONDANG SARAGIH, SH
Terbanding/Tergugat I : P.T. Buana Media Nusantara
Terbanding/Tergugat II : P.T. Mutiara Auction
Terbanding/Tergugat III : Ahli Waris Alm Nissan
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pejabat Lelang Kelas II F.X. Tri Sumaryanto SH., MH., Wilayah Jabatan Bekasi, Karawang, Purwakarta dan Subang
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat IV : Dinas Tata Kota Kabupaten Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat V : Kecamatan Taruma Jaya
Terbanding/Turut Tergugat VI : Desa Pahlawan Setia
Terbanding/Turut Tergugat VII : Bank Tabungan Negara BTN Pusat
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi
130 — 149
  • dibubuhkan irahirah katakata 'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA", pada Sertifikat Hak Tanggungan maka memberikan kekuataneksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudahmempunyal kekuatan hukum tetap sehingga pihak TURUT TERGUGAT VIImemiliki kewenangan untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri atau dikenal sebagai Parate Eksekusi yang artinyabahwa datam proses eksekusi penjualan obyek Hak Tanggungan, tanpaharus didahului denganadanya Penetapan Eksekusi (Fiat
Pengadilan PA TANJUNG Perdata Agama
Register : 01-03-2019 — Putus : 30-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PA TANJUNG Nomor 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg
Tanggal 30 Agustus 2019 — Penggugat:
Nelly Astuti, ST binti Suprapto
Tergugat:
Sugeng Harianto bin Sakirun
106 — 19
  • Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;SUBSIDAIR :Mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex AequoEt Bono)Fiat Justitia Ruat Coelum (Sekalipun Langit runtuh hukum tetap ditegakan); Putusan nomor 134/Pdt.G/2019/PA.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 07-11-2012 — Upload : 20-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 73/Pdt.G/Arb/2012/PN.Smda
Tanggal 7 Nopember 2012 — WALIKOTA SAMARINDA melawan - PT. NUANSACIPTA REALTINDO - GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR - BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)
299 — 116
  • Arbitrase tak dapat dieksekusi apabila putusan arbitraseitu bertentangan dengan ketertiban umum dan melanggar pasal 4 danpasal 5 UU no 30 tahun 1999;Bahwa dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukandi pengadilan , bila putusan arbitrase melanggar ketertiban unum makaputusan arbitrase tersebut non eksakutabel dan kalau perjanjianarbitrase melanggar ketertiban umum maka majelis hakim tidak diberikewenangan untuk membedah substansi perjanjian yang batal demihukum tetapi bisa memberikan fiat
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-12-2014 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN GIANYAR Nomor 154./PDT.G/2014/PN GIN
Tanggal 22 Oktober 2015 — I Made Rundu (penggugat) Ni Made Suci Dkk (Para tergugat)
138 — 74
  • Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dan Penggugat karenadikhawatirkan adanya fiat dan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, danTergugat IV mengalihkan Tanah Sengketa kepada pihak lain dan yangakan mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi pada diri Penggugat,maka dengan ini Penggugat mohon untuk diletakan sita Jaminan(Conservation Beslag) atas Tanah Sengketa ;.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 323/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 15 Agustus 2018 — SUPARNO lawan SAIFUDI ZUHRI dkk
27 — 12
  • Bank Tabungan PensiunanNasional, Tok. dengan SUPARNO, diketahui bahwa Penggugatdengan persetujuan isterinya yang bernama HENI TRI LESTARImelakukan perubahan atas perjanjian kredit Nomor 0001223SPK71330611 tanggal 21 Juni2011 dan Perubahan terhadap PerjanjianKredit Nomor 6001516ADDPK71330312 tanggal 14 Maret 2012,telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat Ill sebesar Rp.235.000.000, (duaratus tiga puluhlima juta rupiah) dengan bunga12.00 % fiat per tahun dengan jangka waktu 48 (empat puluhdelapan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
66 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perundangundangan harus diberlakukantanpa diskriminasiBerdasarkan uraian pada angka (2), PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa terhadapTermohon Peninjauan Kembali seharusnya Pasal 13ayat (2) UU KUP, Pasal 1 huruf 0, Pasal 4, Pasal 11,Pasal 13 UU PPN 1984 dan Pasal 5 ayat (1)Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMkK1117/KMK.04/1988 diberlakukan tanpa diskriminatif;Oleh karena itu seberapa pun pahitnya demi adanyakepastian hukum maka hukum harus ditegakkansecara imparsial, apa adanya tanpa adapenyimbangan (fiat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perundangundangan harus diberlakukantanpa diskriminasi;Berdasarkan uraian pada angka (2), PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa terhadapTermohon Peninjauan Kembali seharusnya Pasal 13ayat (2) UU KUP, Pasal 1 huruf 0, Pasal 4, Pasal 11,Pasal 13 UU PPN 1984 dan Pasal 5 ayat (1)Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK1117/KMK.04/1988 diberlakukan tanpa diskriminatif;Oleh karena itu seberapa pun pahitnya demi adanyakepastian hukum maka hukum harus ditegakkansecara imparsial, apa adanya tanpa adapenyimbangan (fiat
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 12-11-2018 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 463/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 9 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
167 — 172
  • mempunyaikekuatan eksekutorial, yaitu grosse akta pengakuan hutang dan grosse sitaHim 16 dari 86 hlm Putusan No. 463/Pdt.G/2019/PN.Bdghipotik, sehingga karena itu menurut Pasal ini sebuah jaminan tidak sah jikamelalui kuasa menjual, kecuali Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan/SKMHT sebagai dasar pembuatan Akta Pemberian HakTanggungan/APHT, untuk agar kreditur memperoleh Sertifikat HakTanggungan/SHT, dimana jika terjadi wanprestasi penjualan hanya dapatdilakukan melalui pelelangan umum yang harus mendapat fiat
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 27-08-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 20/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 14 September 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : PANJI WIJANARKO, SH
Terbanding/Terdakwa : ASEP SUKANDAR Bin ANDANG
138 — 92
  • Sekiranya tidak berlebihan apa bila dipersidangan yangterhomat ini, sebagai salah satu aparat penegak hukum yang selalu menjunjungtinggi keadilan fiat justitia ruat coelum (tegakkan keadilan meskipun langit akanruntuh) kami menyampaikan sebuah motto yang harus kita junjung bersama: LebihBaik Membebaskan Seribu Orang Yang Bersalah Dari Pada Menghukum SeorangYang Tidak Bersalah Kami menyampaikan halhal yang dapat menjadipertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, yaitu :Halaman 80 dari 102
Pengadilan PN Sei Rampah Perdata
Register : 11-11-2019 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Srh
Tanggal 14 Juli 2020 — Penggugat:
1.PAINEM
2.MUHAMMAD SYAHPUTRA
3.RAHMANIAR
Tergugat:
1.SUHERI
2.MISWANTO
3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai
4.PT Bank Sumut Kantor Cabang Tebing Tinggi
5.PT Bank BRI Kantor Cabang Tebing Tinggi
6.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
7.LENDRA ARYANTO
8.BADAN PERTAHANAN NASIONAL SERDANG BEDAGAI
9.PT. BANK SUMUT CABANG TEBING TINGGI
10.PT. BANK BRI CABANG TEBING TINGGI
Turut Tergugat:
1.PPAT HOTMAWATY, SH.
2.PPAT YUNASRIL, SH, M.KN
3.DRS. RAMADHAN, SH
72 — 43
  • Bahwa hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendirimerupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yangdipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan, sehingga dalam hal apabiladebitor cidera janji, Siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga lelangeksekusi dapat dilaksanakan tanpa melalui fiat eksekusi Pengadilan Negeri;6.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Februari 2017 — - M. JEFRI SITINDAON, ST.MM (TERDAKWA)
129 — 32
  • Bank Sumut No.401/DIR/DPPPC/SK/2007 Tentang Wewenang Fiat Bayar DanHalaman 25Putusan Pengadilan TipikorNomor : 94/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn.10)11)12)13)14)Pengesahan / Penandatanganan Warkat Oleh Pejabat Operasional PT.Bank Sumut, tanggal 21 Nopember 2007, yang ditanda tangani olehGus lIrawan dan Sutar;1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.
    Bank Sumut No.401/DIR/DPPPC/SK/2007 Tentang Wewenang Fiat Bayar DanPengesahan / Penandatanganan Warkat Oleh Pejabat Operasional PT.Bank Sumut, tanggal 21 Nopember 2007, yang ditanda tangani oleh Guslrawan dan Sutar.1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.
    Bank Sumut No.401/DIR/DPPPC/SK/2007 Tentang Wewenang Fiat Bayar DanPengesahan / Penandatanganan Warkat Oleh Pejabat Operasional PT.Bank Sumut, tanggal 21 Nopember 2007, yang ditanda tangani oleh Guslrawan dan Sutar.8) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.
    Bank Sumut No.401/DIR/DPPPC/SK/2007 Tentang Wewenang Fiat Bayar DanPengesahan / Penandatanganan Warkat Oleh Pejabat OperasionalPT. Bank Sumut, tanggal 21 Nopember 2007, yang ditanda tanganioleh Gus lrawan dan Sutar.1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.