Objek tanah yang dioperkan haknya yaitu ex Girik C.363 ,Persil 24a, S.III tanpakejelasan atas namanya ;Menimbang bahwa Pasal 19 PP.NO. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanahmenyebutkan bahwa setiap perjanjian yang bermasud memindahkan hak atas tanah,memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjamkanuang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu aktayang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (PPAT) ;Menimbang bahwa

Objek tanah yang dioperkan haknya yaitu ex Girik C.363 ,Persil 24a, S.III tanpakejelasan atas namanya ;Menimbang bahwa berhubung sesuai fakta bukti P 7 di atas telah dketahuibahwa : pengoperan hak hanya dilakukan di bahwa tangan, pengoperan hak tidakdiberitahukan kepada Desa, pengoperan hak tidak di dasarkan suaru Surat Kuasayang sah, pengoperan hak tidak di dukung oleh perjanjian seperti yang di dalilkan ,objek pengoperan hak tidak jelas atas namanya, maka dengan demikian Majelisberpendapat surat

sepatutnya apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan NegeriPati agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yangmendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dimaksudkepada Penggugat (Sudarmini ) DALAM KEADAAN BAIK DAN KOSONG.Bahwa untuk menjamin tanah obyek sengketa milk Penggugat yang saat inidikuasai oleh Tergugat II sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.480 luas 390 m* yang terletak di Desa Karaban Kecamatan Gabus KabupatenPati tidak dialihkan atau dioperkan

Bahwa benar suami Turut Tergugat / Turut Tergugat Intervensi semasamasih hidup telah membuat Pengoperan Hak sebagian dari tanah milikTurut Tergugat / Turut Tergugat Intervensi kepada Penggugat / TergugatIntervensi I dengan ukuran 45 x 40 m = 1800 m2 sesuai dengan Akta20Pengoperan Hak No.72 tanggal 23 Januari 2004 yang dibuat dihadapanNotaris Thamrin Azwari, SH di Palembang, sedangkan sisa dari tanahseluas 1800 m2 yang dioperkan kepada Penggugat / Tergugat Intervesi Idari seluas tanah 3400 m2 adalah

Denis De Eerste Nationale Industriele Sha Reholding Companyadalah pemegang hipotik atas tanah Eigendom Verponding No. 8219seluas 3.966 m2, S.U. 383/1941 yang dimiliki oleh NJONJA MARGARETCECILE HANSEN dan bukan pemilik tanah, jadi hak yang dioperkan olehN.V.

Selain itu sebagaimana yang disebutkan diatasbahwa sejak awal hak yang dioperkan oleh N.V. Denis De EstreNationale Indusriele Sha Reholding Company kepada LOUISBORCKHMANN kemudian kepada WILLY BRINKMAN itu bukanlahkepemilikan tanah Eigendom Verponding No. 8219 melainkan hakhakpenagihan sebagai pemegang hipotik terhadap NJONJA MARGARETCECILE HANSEN selaku pemilik dari tanah Eigendom Verponding No.8219 seluas 3.966 m2, S.U. 383/1941. Oleh karena itu jelas dailPenggugat d.k.

Ukur Nomor 2223/1984 berikut bangunan yang berdiri di atas tanahtersebut yang terletak di Propinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu (dahulu Kotamadya Palu),Kecamatan Palu Selatan (dahulu Palu Timur), Kelurahan Tatura yang tertulis danterdaftar atas nama URBAIN BASO (vide bukti surat bertanda P.4 yang tidak dapatdiperlihatkan aslinya di muka persidangan) sebagaimana yang menjadi amanat pemberikuasa in casu Haji ARBAIN BASOWA SABAKING atau URBAIN BASO kepadapenerima kuasa in casu Tergugat I untuk dijual/ dioperkan

Surat Pernyataan Jual Beli yang bermaterai cukup tanggal 31 Mel1990 yang diketahui oleh Lurah Kebon Sirih dibawah NomorHal 43 Putusan No.485/P DT/2020/PT.DKI03/1.755.02/1990 dan Camat Menteng tanggal 12 Oktober 1990Nomor 823/1.755.00, bahwa telah dioperkan hak/dijual sebuahbangunan rumah tinggal (dengan surat IMB tanggal 3 Februari 1962Nomor 373/I.B tertulis atas nama Sdr.

Barat : Jalan Asakinah Buntu.2) Bahwa tanah tersebut di atas masih dikuasai oleh Ahli Warisdan belum pernah dioperkan/jual belikan kepada pihak lain,tidak pernah digadaikan, ataupun dijadikan suatu jaminanhutangpiutang kepada Bank atau siapapun juga, bebas darisitaan maupun beban beban lain dan tanah tersebut tidak dalamsengketa/disengketakan;d.

Barat : Jalan Asakinah Buntu.2) Bahwa tanah tersebut di atas masih dikuasai oleh Ahli Warisdan belum pernah dioperkan/jual belikan kepada pihak lain,tidak pernah digadaikan, ataupun dijadikan suatu jaminanhutangpiutang kepada Bank atau siapapun juga, bebas darisitaan maupun beban beban lain dan tanah tersebut tidak dalamsengketa/disengketakan;d.

Jonggat Kabupaten Lombok Tengah adalahHalaman 61 dari 77 halaman Putusan Nomor :0284/Pdt.G/2012/PA.PRA.harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi namunkarena sekarang Tergugat Rekonvensi telah mengalihkan kepada pihak ketigaberdasarkan persetujuan dari isteri Tergugat Rekonvensi yang bernama ISTRITERGUGAT, maka menurut Tergugat Rekonvensi bahwa sebidang tanahbeserta rumah tersebut tidak bisa dijadikan sebagai harta bersama ;Menimbang, bahwa jika tanah dan rumah yang telah dioperkan

dengan Instansi terkaitdengan hasilbahwa buktibukti yang Tergugat Rekonvensi pergunakansebagai dasar untuk menguasai, mengurug dan memagar tanahobyek sengketa tersebut, kesemuanya tidak sah menuruthukum, belakangan Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwayang menjadidasar Tergugat Rekonvensi menguasai, memagar danmengurug tanah obyek sengketa adalah karena tanah obyeksengketa merupakan Tanah Negara yang sejak tahun 1958digarap oleh TALIB, dilanjutnya oleh anaknya, nama SUAIB dansejak tahun 1997 telah dioperkan

Sedangkan TanahGarap milik RAISAH Binti RAISIN dkk seluas 2.150 M2 telah dioperkan Haknyakepada sebuah Perusahaan NV. Djalan Baru & Co tertanggal 21Pebruari1962didaftarkan di Agraria Jakarta Barat dan mendapatkan Hak Pakai berdasarkan SKMendagri No.SK.5/HP/1968 tanggal 6Pebruari1968 tertulis atas nama H.A.NAWAWI qq. NV. Djalan Baru & Co ;e Bahwa dalam surat permohonan H.A.

Dan bukan berasal dari TanahGarap milik INING Bin DJAHAR seluas 624 M2 yang telah dioperkan/Oper Hakkepada MAHIDIN ZAHRI (Orang tua Tergugat I);Sehingga Sertifikat HGB No.4487/Jelambar atas nama PT. JAMSOSTEK (Perssero)dengan luas 2.239 M2 mengandung cacad hukum ;e Bahwa tanah milik NV. Djalan Baru & Co, berdasarkan SK Mendagri No. SK.5/HP/1968 luasnya 2.150 M2. Tanah seluas 2.150 M2 tersebut kini diakui sebagaiHalaman 69 dari 108 hal.

Naalih Bin Sanip dan saat ini menjadi hakPara Penggugat selaku ahli warisnya dan tidak pernah dijual atau dioperkan dalambentuk apapun kepada pihak lain serta jelas hubungan hukum hanyalah denganTergugat yang saat ini telah menguasai Tanah Objek Sengketa tanpa memberikanganti rugi kepada Para Penggugat selaku Pemiliknya yang sah, jadi sudah sangattepat jika gugatan hanya diajukan langsung kepada Tergugat.Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun tanggapanyang diberikan oleh

Sujak membayar tanah sengketasehingga dapat dibuktikan tanah sengketa seluas + 1.877 M2 yang merupakan bagian tanahseluas + 3.3.40 M2 milik Sukirman Bin Nawar telah dioperkan haknya kepada H. Sujak danPengoperan Hak tersebut telah dilakukan dihadapan Camat Kertapati sebagai pejabat yangberwenang untuk itu sehingga pengoperan hak tersebut adalah sah menurut hukum maka tanahsengketa tersebut menjadi milikH. Sujak, yang kemudian diterbitkan sertifikat Hak Milik (SHM)No.631 atas nama H.

Akta Pernyataan Bersama No. 150 tanggal 26 Mei2005 adalah bukan Akta Jual Beli Jika menyangkut PPAT maka itu adalah jual beli, tetapi jika Akta Notariil yang saksi buat itu. bukan Akta Jual Beli; Bahwa saksi tidak membuat Perikatan Jual Beli dan Kuasa karena permintaanpara pihak; Bahwa Konsep Akte Jual Beli tidak bisa dijadikan alat bukti; Bahwa proses RACHMAN SULAIMAN membuat Akta No. 150, 151 dan 155,PARA TERDAKWA menguasakan kepada RACHMAN SULAIMAN untukmengurusi kemudian oleh RACHMAN SULAIMAN dioperkan

bertemu dengan saksiRACHMAN SULAIMAN menanyakan perihal permasalahan rumah yang di JalanKembang Jepun Nomor 117; Bahwa ketika ayah dari TERDAKWA IV meninggal dunia, ibu PARATERDAKWA yaitu TERDAKWA I mendatangi TJAN EDI GUNAWAN untukmenanyakan perihal rumah yang berada di Jalan Kembang Jepun 117 Surabayayang mana ketika itu TJAN EDI GUNAWAN selaku pihak Penyewa mengatakanbahwa "saya tidak beli pun tidak tidak apaapa, karena saya punya SuratPerjanjian yang isinya bisa disewakan turun temurun bisa dioperkan

gugatan Penggugat asal / Tergugat RekonvensiHamzahDaeng Muntu salah objeknya.Bahwa berdasarkan bukti Surat pengoperan hak atas tanah negara yangdilakukan antara Tergugat Rekonvensi / Penggugat asal bahwa tanahgarapannya yang pernah di lakukan pengoperan hak kepada Hj.Najmiah Muin, tanahnya terletak disebelah barat dari tanah objeksengketa sekarang ini, dimana tanah tersebut sekarang telahdikuasaisecara melawan hukum oleh Pihak CPI.Bahwa akibat tanah yang berasal dan Tergugat rekonvensi tersebutyang dioperkan

Negara dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat asal ( HAMZAHDG MUNTU, gugatan perkara perdata mana, oleh Pengadilan NegeriMakassar telah melakukan Sita Jaminan atas tanah tersebutdenganBerita Acara Sita Jaminan Nomor 196 / Pdt.G / 2015 / PN.Mkstanggal16 Desember 2015.Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 196 /Pdt.G / 2015, maka sangat jelas tanah yang diklaim.oleh TergugatRekonvensi tersebut bukanlan tanah yang menjadi objek sengketadalam perkara a quo, bahwa tanah yang sudah dioperkan

55.000 m2 yang tertetak diketurahan panambungan, kecamatan Mariso Kota Makassar;Pihak Kedua (Penggugat Intervensi) mengakui adanya hak atas kepemilikanPihak Pertama (Tergugat Intervensi 1);Pihak Kedua (Penggugat Intervensi) Mengakui adalah penjaga tanah yangditunjuk oleh Pihak Pertama (Tergugat Intervensi 1) untuk menjaga tanah;Pihak Pertama (Tergugat tntervensi 1) akan memberikan biaya kepada PihakKedua (Penggugat intervensi) atas jasanya selama menjagatanahtersebutsetelah tanah tersebutdialinkan/dioperkan

Badarmengenai bangunan di atas objek sengketa karena dengan bangunan itu Dr.Badar mengambil sebagian tanah milik penggugat yang juga masuk tanahyang dioperkan orang tua kepada tergugat yang kesemuanya bersertifikathak milik atas nama tergugat I.2. Replik penggugat mengenai objek sengketa 2 adalah dalil yang tidakberdasar, karena yang membeli objek sengketa adalah tergugat Il, dannantinya akan diajukan bukti atasnya.3.

ABUBAKAR yang telah dioperkan haknya kepada TURUT TERGUGAT IVdan sekarang adalah Milik PENGGUGAT serta berbatasan langsung dengan Pipa Gas Pertamina, oleh karena itu PENGGUGAT memohonKepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara A guo untuk mengadakanPS (Pemeriksaan Setempat);12.Bahwa, sebagai akibat Perobuatan Melawan Hukum secara nyata yangtelah dilakukan oleh TERGUGAT dan TERGUGAT Il dengan tanpaZin menguasai dan Memasang Pagar serta mendirikan Bangunan diatassebidang tanah milik PENGGUGAT seluas

PONADI) dioperkan kepada Penggugatdengan cara membayar ganti rugi tanah garapan sebesar Rp. 225.000.000,(dua ratus dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana Surat Perjanjian GantiRugi Tanah Garapan tanggal 28 Juni 2014 dan sejak saat itu pula objeksengketa digarap dan dikuasai oleh Penggugat hingga tahun 2018 tanpaada permasalahan atau hambatan apapun, namun oleh karena Penggugatharus pergi ke Jakarta cukup lama untuk suatu kepentingan, sehingga objeksengketa tidak ada yang mengurus;Halaman 3 dari

Nomor 2030 K/Pdt/2016.8.2.8.1.2.Para persero atau pemegang saham atau sero tidakbertanggung jawab lebih daripada jumlah penuh sahamsaham itu;Pasal 42 KUHD:Dalam akta ditentukan cara bagaimana serosero atausahamsaham atas nama dioperkan; hal itu dapatdilakukan dengan pemberitahuan suatu pernyataankepada para pengurus dari persero bersangkutan danpihak penerima pengoperan, atau dengan pernyataanseperti itu yang dimuat dalam bukubuku perseroan itudan ditandatangani oleh atau atas nama kedua belahpihak

instansi terkait).Pasal 2 ayat (1) : Hak Prioritas untuk memohon sesuatu hakatas tanah dari Negara dan bangunan yang diserahkan denganAkta ini terhitung mulai hari dan tanggal ini berpindah dalampegangan dan penguasaan Pihak Kedua (TERLAWAN 1) dandengan demikian segala sesuatu yang terjadi diatasnyaterhitung mulai hari dan tanggal ini menjadi hak dan tanggunganPihak Kedua (TERLAWAN 1), mulai hari dan tanggal ini pulaPihak Pertama tidak dapat memakai dan mempergunakan apayang telah dipindahkan dan dioperkan