Grobogan, yang merupakan bagian tanah dari Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1894/Desa Plosorejo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, atas Nama Pemegang Hak MUJI, adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.3198/Desa Plosorejo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan yang di kuasai oleh Para Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige

Menyatakan pihak Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Tergugat tidakmelakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);3.

Selanjuinya harus dikembalikankepada pemiliknya;.Bahwa oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah suatupelanggaran hukum, yang menimbulkan kerugian (onrechmatige daad)dengan segala akibat hukum daripadanya, maka kewajiban hukum bagiTergugat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimanaPasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;12.Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, maka Para Penggugatmohon kepada Yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim tersebut untukmenyatakan

Nomor 3550 K/Pdt/201510.sebelah Barat adalah perwatasan Misri, sesuai Surat Pelepasan Haktanggal 19 April 2003;Adalah sah dan berharga menurut hukum;Menyatakan seluruh bukti yang diajukan oleh Para Penggugat terhadapobjek sengketa adalah sah dan berhargamenurut hukum ;Menyatakan seluruh bukti yang diajukan oleh Tergugat terhadap objeksengketa adalah tidak sah dan tidak bernilai hukum ;Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad) dengan segala akibat hukum dari padanya

Bahwa di dalam petitum gugatan Para Penggugat halaman....Nomor 6yang berbunyi, Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad) dengan segala akibat hukum daripadanya, menurut hemat kami perbuatan yang dimaksud itu jugamerupakan materi Keputusan Tata Usaha Militer;c. Bahwa posita dan petitum dalam gugatan Para Penggugatdi atas adalahmerupakan Keputusan Tata Usaha Militer;d.

;Bahwa berdasarkan uraianuraian diatas nampaklah secara jelas bahwaTERGUGAT I, Il dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan / tindakan melawanatau melanggar hukum ( onrechmatige daad ), thus ..., oleh karena itu adalah wajardan patut menurut hukum menyatakan TERGUGAT I, II dan TERGUGAT III telahterbukti melakukan perbuatan / tindakan melawan atau melanggar hukum( onrechmatige daad ).

tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) per tahun terhitung sejakgugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga, karenaPARA PENGGUGAT telah terhalang membangun rumah kediamansebagai tempat tinggal PARA PENGGUGAT diatas Tanah Perumahan /Pertanian milik PARA PENGGUGAT ( terperkara sekarang ) yangdikuasai oleh TERGUGAT III dengan jalan menimbuninya dengan tanah. ;9 Menyatakan menurut hukum oleh karena itu TERGUGAT III telah10melakukan tindakan / perbuatan melawan / melanggar hukum( onrechmatige

;Menyatakan menurut hukum bahwa TERGUGAT I telah melakukantindakan / perbuatan melawan / melanggar hukum ( onrechmatige daad ),karena TERGUGAT I tidak mau menyertai PARA PENGGUGAT untukmenggugat TERGUGAT JI yang menimbun lalu menguasai TanahPerumahan / Pertanian terperkara, padahal Tanah Perumahan / Pertanianterperkara berasal dari TERGUGAT III, bahkan TERGUGAT Imempersulit PARA PENGGUGAT untuk dapat menguasai / memilikiTanah Perumahan / Pertanian terperkara tersebut.;1112131415Menyatakan pula menurut

hukum bahwa TERGUGAT II telah melakukantindakan / perbuatan melawan / melanggar hukum ( onrechmatige daad ),karena PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III tidak dapat memiliki /menguasai Tanah Perumahan / Pertanian yang disebut didalam SURATPELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI dengan No : 492 / SPHGR /CSB / VIII / 2001 tertanggal 8 Agustus 2001, padahal tanah itu berasal dariTERGUGAT II dan TERGUGAT II tidak mau menyertai PENGGUGAT IIdan PENGGUGAT III untuk menggugat TERGUGAT IIL;Menghukum TERGUGAT III oleh karena

diperlihatkan oleh Tergugat, terdapat banyakkejanggalan, antara lain : Redaksi surat diketik dan bukan tulisan tangan, terdapattanda tangan Penggugat tidak sama dengan bentuk yang sebenarnya, terdapat tandatangan hanya (satu) orang saksi, terdapat pada kop surat/kepala surat bertuliskanSurat Jual Beli Terus, dan bukan Surat Jual beli Sementara;Bahwa perbuatan Tergugat yang mempertahankan dan tidak maumengembalikan/menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat, adalahmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige

dahulu sebagai berikut:123Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukum tanah objek sengketa adalah milik syah Penggugat;Menyatakan hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidaksyah menurut hukum;Membatalkan Surat Jual Beli Terus yang dibuat oleh Tergugat tanpasepengetahuan Penggugat;Menyatakan hukum perbuatan yang dilakukan oteh Tergugat terhadap tanahobjek sengketa, tanpa memiliki alas hak yang syah untuk menguasai danmengerjakannya adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige

Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat bersalah dan dengan sengajamelakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) yang telahmerugikan Penggugat;3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan/ataumengurus dokumen/surat resmi kepegawaian milik Penggugat, berupa:a. SK Honor Nomor 814.2/01/PH/BKD/2007;b SK CPNS Nomor 813/219CPNSD/BKD2007;C. SK PNS Nomor 821/047PNSD/BKD2008;d Kartu Peserta Taspen atas nama Dony Satria;4.

Putusan Nomor 42 K/TUN/2021Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat AdministrasiPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaac);Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasihanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud

Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yangdiajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa,dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 11Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yangsedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeriharus menyatakan tidak berwenang mengadili.Pasal 12Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atauPejabat Pemerintahan (Onrechmatige

.> Komanditer : Nyonya Berlian Mariska MarbunMenyatakan perbuatan Tergugat melawan hukum (onrechmatige daad).Menyatakan semua perbuatan Tergugat yang mengatasnamakan CV.Putra Jaya, dalam urusan internal maupun melakukan hubungan hukumdengan pihak ketiga adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatanhukum.Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat : Kerugian CV. Putra Jaya sebesar USD 9.000,00 (sembilan ribu dollarAmerika); Kerugian moriil berupa hilangnya kepercayaan rekanan CV.

No. 352PK/Pdt/2010(medical malpractice) atau kelalaian medis (medicalnegligence) terhadap Penggugat, yang menyebabkan Tergugattidak dapat menuntut tanggungjawabnya baik pidana maupunperdata terhadap dokter tersebut adalah suatu' perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad);Bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undang UndangHukum Perdata (KUHPerdata), tiap perobuatan melanggar hukumyang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan oranglain karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut

No. 352PK/Pdt/2010mau memberitahu nama Dokter yang melakukan operasi matasebelah kiri Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yangberakhir dengan kebutaan sehingga Penggugat/TermohonPeninjauan Kembali tidak menuntut Dokter tersebut adalahTindakan Melawan Hukum;Bahwa Pasal 1365 BW yang dijadikan dasar gugatan olehPenggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah perikatanyang lahir dari UndangUndang karena perbuatan seorangyang melanggar hukum (onrechmatige daad).

Bahwa objek sengketa Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) yangtelah membawa kerugian bagi orang lain adalah dimana Tergugat Memagari/Menutup akses jalan yang menghubungkan antara tanah kebun milik Penggugatdengan jalan Desa bernama JI. K.

bersamaan denganperkara aquo, namun dengan membandingkan serta berdasarkan yurisprudensitersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kesalahan dan kekeliruansebagai pihak sebagaimana gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidakdapat diterima ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkaneksepsi Tergugat dan Turut Tergugat pada point 3 tentang Gugatan Kabur (Obsccur)Menimbang, bahwa pada point 3 dalam dalil posita gugatannya Penggugatmendalilkan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige

Jaya Baru Kota Banda Aceh dengan Pagarhidup pohon kudakuda berkawat duri sehingga Penggugat tidak mempunyai aksesjalan untuk keluar dari tanah perkarangan sehingga membawa kerugian bagi oranglain, sementara dalam petitum point 3 gugatan Penggugat menyatakan Tergugattelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) dengan segalaakibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan mengenaikelengkapan persyaratan formil dari pada surat gugatan

Penggugat untuk dapatmemperoleh kesempurnaan dalam proses pemeriksaan perkara aquo yang berujungkepada putusan pengadilan yang memenuhi keadilan yang nyata bagi para pihak ;Menimbang, bahwa oleh karena disatu sisi dalil gugatan Penggugat dalamposita gugatannya menyatakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad)yang telah membawa kerugian bagi orang lain, dimana Tergugat telahmemagari/menutup akses jalan yang menghubungkan antara tanah kebun milikPenggugat dengan jalan Desa bernama Jl.

sehingga Penggugat tidak mempunyai akses jalan untuk keluar dari tanahperkarangan sehingga membawa kerugian bagi orang lain, namun disisi lain dalampetitum gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum (onrechmatige daad) dengan segala akibat hukumnya terhadap hakmilik Penggugat, maka secara yuridis gugatan Penggugat tidak memenuhi syaratformal sebagai Suatu surat gugatan karena antara posita dengan petitum gugatantidak saling mendukung ;Halaman 34 dari 37 Putusan

Bahwa berdasarkan judul gugatan Penggugat, diketahui dasar Penggugatuntuk mengajukan gugatan a quo adalah Gugatan Perbuatan MelawanHukum (onrechmatige daad) yang dilakukan oleh para Tergugat, dengandemikian apa yang dimaksud oleh Penggugat khususnya terhadap TurutTergugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum olehBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan.4.

Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan, sesuai Pasal 2 ayat 1 PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 (Perma 2/2019) tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan MengadiliPerbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(onrechmatige overheidsdaad), disampaikan: perkara perbuatan melanggarhukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechmatigeoverheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.5.

berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka Majelis Hakimakan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa tentang eksepsi Turut Tergugat yangmenerangkan bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan GugatanPerbuatan Melawan Hukum terhadap KPKNL Bengkulu in casu Turut Tergugat dan mendalilkan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa berdasarkan judul gugatan Penggugat, diketahul dasar Penggugat untukmengajukan gugatan a guo adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige

Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan, sesuai Pasal2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 (Perma 2/2019)tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad), disampaikan: perkaraperbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(onrechmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usahanegara.

.- Menyatakan Para Para Penggugat Dalam Rekonpensi/Para Tergugat Dalam Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad).- Menghukum Para Penggugat Dalam Rekonpensi/Para Tergugat Dalam Konpensi untuk menyerahkan tanah obyek sengketa yang terletak di desa Nogosari persil No.92b, Klas S III, seluas 0.490/4.900 m2 dalam keadaan kosong kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi.- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk selebihnya

akan ketentuan HIR maupun pasalpasal dari Peraturan lain yangbersangkutan dalam perkara ini.MENGADILIDALAM KONPENSIDALAM PROVISIe Menolak Provisi Para PenggugatDALAM EKSEPSIe Menolak eksepsi TerggugatDALAM POKOK PERKARAe Menolak Gugatan Para PenggugatDALAM REKONPENSIDALAM POKOK PERKARAe Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Dalam Rekonpensi/Para Tergugat DalamKonpensi untuk sebagian.e Menyatakan Para Para Penggugat Dalam Rekonpensi/Para Tergugat DalamKonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige

(lebih kurang dua ribu lima ratus dua puluhtiga meter persegi) tanpa seijin dari Turut Tergugat Il dalamKonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, jelas adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daaq);Bahwa oleh karena Peta Pendaftaran Nomor 82/1997 tertanggal 24November 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil Badan Pertanahan NasionalProvinsi Sumatera Utara yang merupakan lampiran dari Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 3/Desa Kwala Bingei, tertanggal 13 Juni 2003 yangdikeluarkan oleh Turut Tergugat

(lebihkurang dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) tanpa seijin dariTurut Tergugat Il dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, jelasadalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);Menyatakan dalam hukum Peta Pendaftaran Nomor 82/1997, tertanggal 24November 1997 yang dikeluarkan oleh Kanwil Badan Pertanahan NasionalProvinsi Sumatera Utara yang merupakan lampiran dari Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 3/Desa Kwala Bingei, tertanggal 13 Juni 2003 yangdikeluarkan oleh Turut Tergugat

(lebih kurang dua ribu lima ratusdua puluh tiga meter persegi) tanpa seijin dari Turut Tergugat II dalamKonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, jelas adalah merupakanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daaq);5.

(lebih kurang dua ribu lima ratus dua puluh tigameter persegi) tanpa seijin dari Pemohon Kasasi, jelas adalahmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);b.

GUGATAN PENGGUGATTIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM(ONRECHMATIGE OF ONGEGROND);Bahwa dalil yang diajukan oleh Para PENGGUGAT bahwa TERGUGATtelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sama sekali tidak memilikidasar hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) secara tegas menyatakanbahwa Perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Gugatanpenggugat tidak memilikidasar hukum(onrechmatige ofongegrond):Bahwa dalil yang diajukan oleh Para PENGGUGAT bahwa TERGUGATtelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sama sekali tidak memilikidasar hukum.

Rahmin/H.Muh.Jufri;as Menyatakan bahwa Penguasaan atas obyek sengketa olehTergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad) dan Penghunian Liar (Wildeoccupatie) ;4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa /RUKO dengan apa dan siapa saja yang berada disitu danmenyerahkan kepada Penggugat secara tanpa syarat, bilaperlu. pengosongan dengan bantuan alat alat Negara ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yangtimbul dalam perkara ini sebesar Rp. 206.000 .

EKSEPSI GUGATAN KABUR (Obscuur Libel) dan tidak sesuaidengankaidah dan norma hukum acara perdata Perobuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) dalam konteks perdatadiatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata atauBurgerlijk Wetboek ("BW"), dalam buku Ill BW, pada bagian Tentangperikatanperikatan yang dilahirkan demi Undang Undang, yangberbunyi : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti

Menyatakan penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut tanpa alas hak yang sah menurut hukum, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ;-------------------3.

dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang ;Bahwa yang dipermasalahkan dalam gugatan ini ialah bahwa perbuatan yangdilakukan oleh Para Tergugat tersebut, yaitu tidak bersedia mengembalikanTanah Sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai orang yang berhak secarasah menurut hukum, yakni Hak Milik Sah Penggugat dan Para Tergugat tetapmenguasai, mengerjakan dan menduduki secara liar tanah sengketa tersebuttanpa alas hak yang sah menurut hukum adalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrechmatige

dengan ketentuan manakala paraTergugat melanggar perintah ini wajib membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada Penggugat yang harus dibayarsekaligus dan seketika ;dalam ...DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;2 Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat yaitu telahmenguasai, menduduki, mengerjakan serta menggarap tanah sengketa tersebuttanpa alas hak yang sah menurut hukum adalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrechmatige

Menyatakan penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugattersebut tanpa alas hak yang sah menurut hukum, adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad) ;20Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat adalah orang yang berhaksecara hukum atas tanah sengketa dan sebagai pemilik sah tanahsengketa;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakanoleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lumajang terhadap tanah sengketasebagaimana dimohonkan diatas ;Menyatakan

dalam perkara ini ;46Mengingat dan memperhatikan ketentuanketentuan dalam HIR, KUHPerdatadan peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;mengadiliMENGADILI:DALAM PROVISL:Menolak permohonan provisional Penggugat ;DALAM EKSEPSI :Menolak eksepsi para Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;2 Menyatakan penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugattersebut tanpa alas hak yang sah menurut hukum, adalah merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige

Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian SengketaTindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukumoleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad);Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum kadaluarsamaka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakanbahwasanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukanoleh Undangundang dan patut secara hukum untuk diterima;

TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan PemerintahanHalaman 6 dari 73 HalamanPutusan Perkara Nomor 30/G/TF/2020/PTUN.BNAdan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) menyebutkan :Poin angka (1) : Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat PejabatPemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan

dan/atautidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;Poin angka (4) : sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau bataltindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatbeserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Poin angka (6) : Penggugat adalah warga masyarakat yang

Birem Bayeun Kabupaten AcehTimur yang menetapkan Penggugat sebagai pemenang dikarenakan memperolehsuara terbanyak, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad), dan akibatperbuatan melanggar hukum tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagiPenggugat seperti ; Penghasilan tetap keuchik selama 8 bulan x 800.000 = Rp. 6.400.000, Tunjangan Keuchik selama 8 bulan x 600.000 = Rp. 4.800.000, Pengahasilan tambahan Keuchik 8 bulan x

Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad), maka Penggugat memilikikepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata UsahaNegara Banda Aceh;ALASAN DAN DASAR GUGATAN (POSITA GUGATAN);Bahwa Penggugat merupakan warga Negara Indonesia/warga Gampong BiremRayeuk Kec.

Nomor 1449 K/Pdt/2019.Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya: Gugatan Penggugat tidak jelas dankabur (obscuur libel); Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (exceptie onrechmatige ofonregrond); Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatana quo terhadap Tergugat (eksepsi diskualifikasi gemis aanhoedanigheia);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusattelan memberikan Putusan Nomor 243/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst