Ditemukan 526 data
JAYA S,SH
Terdakwa:
USMAN SYAHID ALIAS CAK US ALIAS PAK US
213 — 449
Menyatakan Terdakwa USMAN SYAHID Als CAK US Als PAK US tidakterbukti sedara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Jo Pasla 7UndangUndang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang No. 1 tahun 2002 tentangPemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndang ;2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdkwatidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;3. Membebaskan Terdakwa dari Ssegala dakwaan ;4.
ELISABETH MEDEA
Tergugat:
1.ALFINUS KIAKING
2.RENI WUNGOUW
3.NOVELIA FRIESASMITA KIAKING
4.FEBRIANTO B. KIAKING GANAP
5.SRIANI I. P. KIAKING GANAP
6.BENYAMIN SAHABAT
Turut Tergugat:
KEPALA AGRARIA TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BITUNG
52 — 34
Berdasarkan buktikepemilikan SHM No, 755/Kelurahan Madidir Ure, maka puncakpembuktian hak milik atas objek sengketa telah dipenuhi oleh Tergugat ,sehingga menurut pasal 19 ayat (2) c UU No. 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria menyebutkan pemberian suratsurat bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.Selanjutnya dipertegas melalui pasla 32 ayat (1) PP No. 24 tentangpendaftaran tanah, yakni Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yangberlaku sebagai alat pembuktian
INDAH HARINI
Termohon:
DIRRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
351 — 226
kejahatan ;Bahwa transfer adalah pembayaran suatu hasil transaksi kepada yangmembayarkan kepada yang menerima tidak secara langsung melaluiBank (maestro) ;Bahwa penerima transfer dana kalau dipindanakan berarti melanggarPasal 87 UndangUndang tentang Transfer Dana dengan pidanapenjara 5 (lima) tahun, hal tersebut harus memenuhi unsur dengansengaja apabila tidak disengaja tidak dipenuhi penyelenggara penerimabisa dipidanakan karena kriminalisasi, Sedangkan penerims akhirdipidana sesuai ketentuan Pasla
45 — 10
Mks ;1 rangkap fotocopy surat putusan P.TunMks Nomor 63 /G.Tun/2015/P.Tun.Mks;1 rangkap fotocopy legalisir buku tanah SHM nomor 14 / Datja/ 1971 atasnama AGANI ;1 rangkap fotocopy legalisir SHM no. 23247/paccerakkang / 2003 atas namaANDRE DOMINGGUS PASLA ;1 rangkap fotocopy legalisir SHM nomor 23248 / paccerakkang / 2003 atasnama ARNI THEOFILIS PASILA ;1 lembar fotocopy surat kuasa khusus tertanggal 21 September 2015 ;1 rangkap fotocopy legalisir buku tanah SHM no. 13/Datja/1971 atas namaABD.
113 — 68
MONIKA RITAALS RITA Anak IYOT bersalah melakukan tindak pidana Turut sertamelakukan perbuatan menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja diluar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) bitir a UU RI Nomor. 39 Tahun 2004tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar NegeriJo Pasla 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kedua PrimairPenuntut Umum;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa .
73 — 19
Mks ;341 rangkap fotocopy surat putusan P.TunMks Nomor 63 = /G.Tun/2015/P.Tun.Mks;1 rangkap fotocopy legalisir buku tanah SHM nomor 14 / Datja/ 1971 atasnama AGANI ;1 rangkap fotocopy legalisir SHM no. 23247/paccerakkang / 2003 atas namaANDRE DOMINGGUS PASLA ;1 rangkap fotocopy legalisir SHM nomor 23248 / paccerakkang / 2003 atasnama ARNI THEOFILIS PASILA ;1 lembar fotocopy surat kuasa khusus tertanggal 21 September 2015 ;1 rangkap fotocopy legalisir buku tanah SHM no. 13/Datja/1971 atas namaABD.
93 — 24
Istianah telah melaporkan peristiwa yang dialaminya ke PolsekSayung.naoaae Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 369ayat (1) KUHP jo pasla 55 ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKETIGA:Bahwa Terdakwa SUWARDI bin (Alm) ZAENI bersama dengan saksiSumarsono, SH.MH, saksi Eko Pamuji Raharjo, saksi Jaty Heri (masingmasingdalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira jam 17.00WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 bertempat di pinggir jalanraya SemarangDemak
85 — 83
Seluma TA2011 tersebut dan untuk kelancaran Proses Kegiatan Pembangunan Jalan Penetrasitersebut HENDRI PASLA, ST Selaku Asisten PPTK, SWANDI, AMd selakuPengawas I (satu) dan MANARMAN selaku Pengawas II (dua), bertugas danbertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan dan melaporkan kemajuan / perkembangan pekerjaan dilapangan kepadaterdakwa IRSON JUNAIDI, ST selaku PPTK atas Pekerjaan Penetrasi Jalan TalangRamiTalang BeringinPenyabungan yang dilaksanakan oleh
SARTIKA KARYA tersebut berkaitandengan mekanisme pencairan dana proyek, yang mana terdakwa IRSON JUNAIDI,ST dan HENDRI PASLA, ST serta SWANDI dan MANARMAN akan menyetujuinyadengan menandatangani DokumenDokumen (Berita Acara Hasil PemeriksaanPekerjaan, Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan, Monthly Certificate/sertifikatbulan/sertifikat kemajuan pekerjaan) sebagai syarat pencairan dana proyek kepadaHERI YANTO (DPO) selaku Kontraktor Pelaksana, yang dokumendokumen tersebutantara lain disetujuinya berdasarkan
Seluma TA2011 tersebut dan untuk kelancaran Proses Kegiatan Pembangunan Jalan Penetrasitersebut HENDRI PASLA, ST Selaku Asisten PPTK, SWANDI, AMd selakuPengawas I (satu) dan MANARMAN selaku Pengawas II (dua), bertugas danbertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik dilapangan dan melaporkan kemajuan/ perkembangan pekerjaan dilapangan kepadaterdakwa IRSON JUNAIDI, ST selaku PPTK atas Pekerjaan Penetrasi Jalan TalangRamiTalang BeringinPenyabungan yang dilaksanakan oleh
25.DONI EFRIADI
26.YUSRIAL
27.IRFAN PASLA
28.DRS. ISKANDAR YUSUF
29.WARNIATI
30.MASRIL
31.MUHAMAD SOBARI
32.SUJAâÂÂI
33.ELMA YANTI
34.KELANA JAYA
Tergugat:
PT. Javana Arta Perkasa
Turut Tergugat:
1.PT. Sinarsari Nythiasa
2.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemkot Bekas
117 — 180
AMAR
25.DONI EFRIADI
26.YUSRIAL
27.IRFAN PASLA
28.DRS. ISKANDAR YUSUF
29.WARNIATI
30.MASRIL
31.MUHAMAD SOBARI
32.SUJAI
33.ELMA YANTI
34.KELANA JAYA
Tergugat:
PT. Javana Arta Perkasa
Turut Tergugat:
1.PT. Sinarsari Nythiasa
2.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemkot Bekas
108 — 55
Lazimnya, dalam praktekpenggantian kerugian dihitung dengan uang , atau disetarakan dengan uangHalaman 47 dari 55 Putusan nomor 62/Pat.G/2017/PN.Gindisamping adanya tuntutan penggantian benda atau barangbarang yangdianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanyaperbuatan melawan hukum pelaku;Menimbang, bahwa jika mencermati perumusan ketentuan pasla 1365KUHPerdata, secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantiankerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum
474 — 131
PARA PENGGUGAT secara patut;2Ketentuan untuk mendapatkan 2 kali Pasal 156 ayat (2), 1 kali Pasal 156 ayat (3), dan Penggantian Hakhanya untuk Pasal Pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2), Pasal 164 ayat (3), Pasal 166,Pasal 169 ayat (1), Pasal 166, Pasal 167, dan TIDAK UNTUK KETENTUAN PASAL 168 ayat (1) yangmenjadi dasar TERGUGAT UNTUK MENDISKUALIFISIR PARA PENGGUGAT MENGUNDURKAN DIRISECARA MURNI vide Pasal 168 ayat (1);3Ketentuan untuk mendapatkan 2 kali Pasal 156 ayat (2), 1 kali Pasla
167 — 68
ObjekSengketa masih melekat pada Penggugat dalam jabatan tersebut,sehingga dipandang telah memenuhi kriteria atau ketentuan pada frasalowongan jabatan;Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 249 ayat (2) PP 11/2017, jugamenentukan :PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembalisebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatanBahwa menurut hemat Penggugat, Penggugat yang diaktifkan kembalibekerja dalam Jabatan Pengadminitrasian Umum, merupakan bentuktersedianya lowongan jabatan dan memenuhi ketentuan Pasla
Yahdi Basma, S.H.,
Termohon:
Polda Sulawesi Tengah
105 — 31
adalah unsur dengansengaja dan tanpa hak dari tindak pidana pasal 27 ayat (3)UndangUndang No. 19 tahun 2016 tentang perubahanatas UndangUndang No. 11 tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik unsur dengan sengaja bermaknaHalaman 28 dari 50 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Pal5)bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui dilakukannyasuatu perbuatan yang dilarang oleh UndangUndangNo. 19tahun 2016 tentang Perubahan atas UndangUndang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronikdalam pasla
62 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa mengenai persyaratan formal surat permohonan pembatalanketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasla 36 ayat (1)huruf d UU KUP secara jelas dan tegas telah diatur dalam Pasal 5ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor21/PMK.03/2008 yang mengatur bahwa :Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhipersyaratan sebagai berikut:a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak atau suratketetapan pajak
90 — 27
Bahwaa......4.Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan di dalam Pasla 56, pasal 57, pasal60 dan pasal 61 Undangundang Republik Indonesai Nomor tahun 1974tentang perkawinan Penggugat buekanlah isteri sah dari Sho Beng Tie aliasSoo Ming Zye, sebab berdasarkan pasalpasal terebut secara tegasdisimpulkan bahwa Penggugat (bukan WNI) dan Sho Beng Tie alias SooMing Zye (WNI) sebelum melangsungkan perkawinan harus terlebihdahulu mendapatkan surat keterangan telah memenuhi syaratsyaratperkawinan dari pejabat yang
Yohanes Susila
Tergugat:
1.Bank Perkreditan Rakyat Sekar
2.FANNY OKTAVIA
3.NURUL HIKMAH CHANDRA DEWI
4.LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
131 — 55
deposito senilalRp.600.000.000,00 dari 20 april 2019 sampai 20 april 2020, yangdiperpanjang secara otomatis;Bahwa dasar penelitiannya adalah berdasar Undang undang yangberlaku dan ada 3 kriteria: tercatat, nasabah yang tidak mendapatkeuntungan tidak wajar, nasabah yang membuat bank tidak sehat,dan nasabah ini atau Penggugat masuk di kategori nasabah yangmendapat keutungan tidak wajar;Bahwa cash back tersebut adalah kesepakatan dari bank danPenggugat;Bahwa berdasar pada undang undang pasal 19 ayat 2 Jo pasla
104 — 9
AAM ANIMAH (Tergugat II) yang sebelumnya melaluiproses pendaftaran tanah yang meliputi pengukuran objek tanah oleh BPN KotaCirebon,pembukuan tanah,peralihan hak tanah,dan diumumkannya selama 6 bulanuntuk menentukan kepastian hukumnya, sebagaimana yang diatur dlam pasla 1 PPNo. 11 tahun 2010 dan setelah melalui proses tersebut dinyatakan tidak ada sengketa.Untuk SHM No. 1654 atas nama dr. DJADJAT MOELKAN (Tergugat IID)pembelianya adalah dari H.
154 — 82
dengan pasal 109 UU Cipta Kerja adalahdalam hal perijinan sedangkan kaitan hukum pidana dengan pasal 109 UUCipta kerja adalah pada aspek kerusakan lingkungannya;Bahwa UU Cipta Kerja dibuat untuk mengakomodir semangat investasi ataudunia usaha;Bahwaijin bangunan adalah ranahnya hukum administrasi, ijin dapat diajukansebelum dan sesudah pambangunan, sebagai contoh IMB (ijin mendirikanbangunan) rumah, dapat dilakukan sebelum dan sesudah pembangunan;Bahwa adanya keterkaitan hukum administrasi dengan pasla
78 — 27
EXOTIC PARADISE ternyatamenurut pihak pekerja telah ditutup secara permanen sejak tanggal 18April 2018, maka dengan demikian aktifitas di perusahaan sudah tidakada lagi akibat penutupan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKIJakarta.Bahwa dengan demikian atas tutupnya perusahaan tersebut dengantidak adanya aktifitas lagi di perusahaan, maka tuntutan oleh pihakpekerja tentang hak uang pesangon sebesar 2 (dua) kali pasla 156 ayat(2) undangundang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaanMediator
787 — 503
penetapan suatu bangunan sebagai cagar budaya bisa adausulan masyarakat, bisa dari pemilik sendiri atau ahli waris lalu dikaji kalau itutingkat kabupaten maka itu SK Bupati, kalau cagar budaya tingkat propinsimaka sk Gubernur dan sampai tingkat pusat;Bahwa dalam tahap pengkajian benda tersebut dapat dikatakan sebagaicagar budaya sehingga peralihannya harus tunduk kepada Pasal 17;Bahwa obyek sengketa ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugatmerupakah tindakan faktual sebagaimana dimaksud Pasla