Ditemukan 480 data
443 — 304
Sel5.9,5.10.penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsiyang diangkat dan diberhentikan oleh KomisiPemberantasan Korupsi, maka tertutup peluang bagiKPK untuk Pengangkat penyelidik sendiri yangdikenal dengan penyelidik independent sebab jikapembuat UndangUndang bermaksud memberikankewenangan kepada KPK untuk mengangkatpenyelidik sendiri dari orangorang yang sebelumnyabelum berstatus sebagai Penyelidik, maka rumusanPasal 43 ayat (1) UndangUndang No. 30 Tahun2002 tersebut setidaktidaknya menyebutkan
66 — 24
itu. ada 2 anggaran yaitu untukpengadaan Software dan Pengadaan Hardware, pada saat dilakukanlelang apakah 2 pengadaan itu diadikan satu atau bagaimana, saksilupa dengan proses Lelang ;Bahwa benar, saksi ketahui dari laporan tentang barangbarang bahwabarangbarang itu sekarang sudah bisa dimamfaatkan dan sudahterpakai ;Bahwa, Panitia Pengadaan EMIS dan Panitia Penerima Barangserta PPK yang mengangkatnya adalah KPA ;Bahwa saksi membenarkan 3 (tiga) macam SK yang diperlihatkandipersidangan yaitu SK Pengangkat
544 — 288
., yang antara lain ditegaskan dalam pertimbanganhukumnya pada putusan a quo halaman 255, yangmenyatakan: Menimbang, bahwa oleh karena rumusanPasal 43 Ayat (1) UndangUndang No.30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebutmenegaskan bahwa penyelidik adalah penyelidik padaKomisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dandiberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, makatertutup peluang bagi KPK untuk Pengangkat penyelidiksendiri yang dikenal dengan penyelidik independent
61 — 14
proyek itu ada 2 anggaran yaitu untukpengadaan Software dan Pengadaan Hardware, pada saatdilakukan lelang apakah 2 pengadaan itu dijadikan satu ataubagaimana, saksi lupa dengan proses Lelang;Bahwa benar, saksi ketahui dari laporan tentang barangbarangbahwa barangbarang itu sekarang sudah bisa dimamfaatkan dansudah terpakai;Bahwa, Panitia Pengadaan EMIS dan Panitia Penerima Barangserta PPK yang mengangkatnya adalah KPA;Bahwa saksi membenarkan 3 (tiga) macam SK yang diperlihatkandipersidangan yaitu SK Pengangkat
1048 — 2007
Subur Rumah Miduk dan tugas Saksi adalah menyewakan alatberat berupa excavator yang berfungsi sebagai alat pengangkat kayu dari lokasihutan ke dalam truk Bahwa Saksi membenarkan foto alatalat berat berupa excavator Volvo EC210Byang ditunjukkan di dalam foto barang bukti di persidangan; Bahwa Saksi mengetahui kegiatan PT.
- Tentang : Kitab Undang-undang Hukum Dagang
Tiada seorang pun dapat dipaksa untukmemperlihatkan pembukuannya kecuali untuk mereka yang mempunyai kepentinganlangsung sebagai ahli waris, sebagai pihak yang berkepentingan dalam suatu persekutuan,sebagai persero, sebagai pengangkat Pimpinan perusahaan atau pengelola dan akhirnyadalam hal kepailitan. (KUHPerd.573, 1082; KUHD 35, 67.)Pasal 13Dihapus dg. $.1927146.BAB IIIBEBERAPA JENIS PERSEROANBagian 1Ketentuanketentuan UmumPasal 14Dihapus dg. $.1938276.Pasal 15(s.d.u. dg. $.1938276.)
BUDI PRIHALDA, SH
Terdakwa:
SYAFLINDA
191 — 40
adanya Surat Keputusan pembentukantim 9 dalam kegiatan pengadaan tanah tersebut karena saksi menerbitkan;Bahwa Juklak secara resmi dari saksi tidak yang ada hanya pengarahanyang diberikan kepada panitia 9 dari saksi;Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan petunjuk teknis secara resmi untukpanitia pengadaan tanah;Bahwa pemberian ganti rugi di berikan kepada kelompok bukanperorangan;Bahwa semua panitia pengadaan tanah ada menerima honor berdasarkansurat Keputusan KPA;Bahwa yang menerbitkan Surat Keputusan pengangkat
78 — 72
benar tenaga mesin Wechai lebih besar dibanding dengan tenagamesin Yuchai, yaitu Wechai 180HP sedangkan Yuchai 170HP, namunkualifikasi mesin yang di persyaratkan dalam kontrak adalah tenagasebesar 170HP dengan spesifikasi seperti spesifikasi mesin Yuchai;Bahwa benar sekitar tanggal 13 Desember, Saksi Dahlan meminta SaksiYayat Hidayat, Saksi Yana Suryana dan Saksi Yanto untuk memeriksakapal yang telah dikerjakan oleh Saksi Dahlan di teluk di Labuan, namunoleh karena mereka bertiga belum mendapat SK pengangkat
43 — 79
Inhil, akan tetapi saksi lupa nomor SK dan tanggalnya, kemudiandasar hukum pengangkatan Hendri sebagai PPTK adalah Keputusan Kepala DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 820/DishutounUP/203 tanggal 18 April 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanan TeknisKegiatan (PPTK), selanjutnya dasar hukum pengangkat staf teknis dan stafadministrasi adalah Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Indragiri Hilir Nomor : 820/DishutbunUP/203 tanggal 18 April 2008Halaman
BUDI PRIHALDA, SH
Terdakwa:
H.ADRIAN ASRIL Bin ASRIL
658 — 204
Pdg Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan petunjuk teknis secara resmiuntuk panitia pengadaan tanah; Bahwa pemberian ganti rugi di berikan kepada kelompok bukanperorangan;Bahwa semua panitia pengadaan tanah ada menerima honorberdasarkan surat Keputusan KPA; Bahwa yang menerbitkan Surat Keputusan pengangkat PPK ada saksisebagai KPA dasarnya adalah PP No.36 tahun 2005 serta berpedomankepada dokumen dari IAIN Bandung yang telah selesai pengadaantanahnya; Bahwa pihak BPN ada di libatkan dalam panitia yaitu
83 — 49
P.1670/PST/82 Tgl, 1 Nop.1982 tentang Pengangkat Sdr. SAMIN sebagai Pegawaipangkat Pengatur Tehnik II ;1 lembar Fc Petikan Skep Pim. PT. PLN Prokitring JBN Nmr012. K/451/PPI KITRING JBN / 2004 igl. 16 Peb. 2004 tentangKenaikan gaji berkala ;1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT. PLN PROKITRING JBNProring Jateng dan DIY Nomor : 0765 SPPD/084/PRORINGJATENG DAN DIY /81082004 8 ditanda tanganiSUHARDJONO,ST,diberikan kepada SAMIN. HS ;1 (satu) lembar Fc SPPD dari PT.
SAIFUDDIN, SH.,MH
Terdakwa:
1.T. MAHYUDDIN
2.NAZARUDDIN, A.Md
102 — 111
- 1 (Satu) Eksempalar Asli Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tenaga Kontrak Pada Bidang Adminitrasi Dan Tenaga Kontrak Pada Bidang Lainnya Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016 Beserta Lampiran
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir petikan putusan bupati daerah tingkat II aceh utara nomor : Peg.821.12/SK/27/1998 pada tanggal 31 maret 1998 perihal pengangkat menjadi pegawai
142 — 56
SIDIK WENITUA dudukdalam anggota Sekretaris ULP;Bahwa Setahu terdakwa hanya di laksanakan Seleksi Administrasi pada KelompokKerja pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemeritah Kabupaten Alor Tahun2012 yang mana hanya seleksi mengenai sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasayang dimiliki oleh masingmasing Pegawai Negeri Sipil sedangkan untuk Pengurusdiluar Pokja tidak dilakukan Seleksi;Bahwa Memang benar, pada saat dilakukan seleksi pengangkat Anggota ULP Kab.
PITRIA ERWINA, SH
Terdakwa:
HENDRA SATRIAWAN,SE,MM.
137 — 94
adanya Surat Keputusan pembentukantim 9 dalam kegiatan pengadaan tanah tersebut karena saksimenerbitkan;Bahwa Juklak secara resmi dari saksi tidak yang ada hanya pengarahanyang diberikan kepada panitia 9 dari saksi;Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan petunjuk teknis secara resmi untukpanitia pengadaan tanah;Bahwapemberian ganti rugi di berikan kepada kelompok bukanperorangan;Bahwa semua panitia pengadaan tanah ada menerima honor berdasarkansurat Keputusan KPA;Bahwayang menerbitkan Surat Keputusan pengangkat
113 — 520
Komandan Regu (danru) sub BidangOperasional SAR (Search an Rescue) adalahsebagai tim penyelamatdan evakuasi);Bahwa Jumlah honor yang saksi terima adalah sebesar Rp. 550.000,(lima ratus lima puluh ribu) per tiga bulan dan yang memberikan adalahTerdakwa Ahmad Dumiyati;Halaman 214 dari 381 Putusan Nomor: 125/Pid.Sus.TPK/2018/PN.BdgBahwa sebagai relawan di BPBD Kota Bekasi tahun 2016 karena namasaksi ada dalam daftar piket relawan di lapangan pondok gede Permai(tenda /POSKO pengungsian) dan untuk dasar pengangkat
70 — 24
SubBidang Operasional SAR (Search an Rescue) adalahsebagai timpenyelamat dan evakuasi);Halaman 251 dari 428 halaman, Putusan Tipikor Nomor 01/Pid.SusTPK/2019/PN.BdgBahwa benar jumlah honor yang saksi terima adalah sebesar Rp.550.000, (lima ratus lima puluh ribu) per tiga bulan dan yangmemberikan adalah saksi Anmad Dumiyati;Bahwa benar sebagai relawan di BPBD Kota Bekasi tahun 2016karena nama saksi ada dalam daftar piket relawan di lapanganpondok gede Permai (tenda /POSKO pengungsian) dan untukdasar pengangkat
SAHRIR, S.H.
Terdakwa:
LA AJI, S.Pd. Alias AJI Bin LA NDIHO
124 — 74
: 424/018/2017 Terhitung Tanggal 02 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (Guru Honorer) pada SMA Negeri 1 Kabawo, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Muna Nomor 176 Tahun 2008 Tertanggal 21 Mei 2008 Tentang Penetapan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Muna Nomor 447 Tahun 2009 Tertanggal 01 Desember 2009 Tentang Pengangkat
SAHRIR, S.H.
Terdakwa:
BAMBANG HARTONO, S.Pd.,M.Pd. Alias BAMBANG Bin LA ENGKANI
147 — 81
: 424/018/2017 Terhitung Tanggal 02 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (Guru Honorer) pada SMA Negeri 1 Kabawo, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Muna Nomor 176 Tahun 2008 Tertanggal 21 Mei 2008 Tentang Penetapan Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Muna Nomor 447 Tahun 2009 Tertanggal 01 Desember 2009 Tentang Pengangkat
Terbanding/Terdakwa : KASTO
237 — 174
- 3 (tiga) lembar Keputusan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor: 2125/UN64/KPT/2018 tanggal 05 Nopember 2018 tentang Perubahan atas pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Pejabat pengadaan Barang/Jasa Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun Anggaran 2018;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor: 1302/UN64/KPT/2017 tanggal 05 Juni 2017 tentang pengangkat
Terbanding/Penuntut Umum : IRWAN ADI CAHYADI, SH
412 — 56
47. 3 (tiga) lembar Keputusan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor: 2125/UN64/KPT/2018 tanggal 05 Nopember 2018 tentang Perubahan atas pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Pejabat pengadaan Barang/Jasa Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun Anggaran 2018;
48. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Nomor: 1302/UN64/KPT/2017 tanggal 05 Juni 2017 tentang pengangkat