Ditemukan 4978 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kedaluwarsa kadaluarsa kedaluarsa
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 18-08-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 103-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2016
Tanggal 28 Nopember 2016 — DADANG JULIANTONI, Kopka Mpu NRP 76934.
114 — 77
  • Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluwarsa;d. Apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak nebis in idem. Sedang yang dimaksud jelas adalah penuntut umum harusmampu merumuskan unsurunsur delik yang didakwakan sekaligusmemadukan dengan uraian perbuatan materiel (fakta yang dilakukanTerdakwa). Yang dimaksud lengkap adalah uraian surat dakwaanharus mencakup semua unsur yang ditentukan undangundangsecara lengkap.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 06-10-2011 — Putus : 08-03-2012 — Upload : 09-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 178/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 8 Maret 2012 — PT. Buana Sakti;1.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan,DKK
108 — 49
  • 006, KelurahanPetogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, yang telahmemberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagaiberikut : e Bahwa sertipikat merupakan bukti yang kuat terhadap hak atas tanah, danapabila seseorang telah mempunyai sertipikat yang terbit selama 5(lima) tahun dengan itikad baik serta tidak ada gugatan atau klaim dari pihaklain baik didalam maupun diluar Pengadilan, maka hak yang mempunyaisertipikat tersebut tidak bisa diganggu gugat ; e Bahwa kadaluwarsa
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 14-11-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT MANADO Nomor 105/PDT/2019/PT MND
Tanggal 14 Nopember 2019 — Pembanding/Tergugat I : JEFRI TUMIWA
Terbanding/Penggugat II : FATH FRANKY NGANTUNG
Terbanding/Penggugat III : Ir. ONNY NGANTUNG
Terbanding/Penggugat I : Dr. TEDDY NGANTUNG
Turut Terbanding/Tergugat IV : ELLIA SUMANGKUT
Turut Terbanding/Tergugat II : MEISKE TUMBEL
Turut Terbanding/Tergugat III : YOLANDA ESTER TUMIWA
72 — 38
  • Tumiwa) dengan uraian surat tembusan tersebutbahwa Pemberian Hak Atas Tanah yang di mohonkan oleh Tergugat III(Yolanda Ester Tumiwa) tersebut tidak dapat ditindak lanjuti olen karena (objekyang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut) telah di terbitkan Sertifikat HakMilik Nomor: 74 (260) atas nama Para Penggugat;Bahwa berdasarkan Pasal 584 Kitab UndangUndang Hukum Perdatamenyatakan hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain denganpengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kadaluwarsa
Pengadilan PN STABAT Perdata Tanah
Putus : 08-12-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN STABAT Nomor 7/PDT.G/2015/PN STB
Tanggal 8 Desember 2015 — NGADAP SURBAKTI, Dkk Melawan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Dkk
89 — 62
  • Menangguhkan biaya perkara dalam putusanakhir.Menimbang, bahwa Tergugat Il, Tergugat Ill, dan Tergugat IV jugamengajukan eksepsi mengenai : perubahan gugatan, keabsahan suratkuasa, penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas sebagai penggugat,obyek gugatan kabur, para pihak tidak lengkap dan gugatan kadaluwarsa;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa menurut pasal 162 Rog yang menyatakan bahwaeksepsi Tergugat kecuali mengenai
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-01-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Sby
Tanggal 17 Januari 2019 — BASOKA BRAMANTTYO HARNOWO HADIKUSUMO atau disebut juga BASOKA BRAMANTIYO THERESIA MARIA HARYANINGTYAS atau disebut juga THERESIA MARIA HARYANINGTYAS SITARESMI RM. GANET HARIYAWAN atau disebut juga RADEN MAS GANET HARIJAWAN BAROTO LARAS VS BAYU SASETIYO SIP, M.Si. (Han) atau disebut juga VICENTIUS SATIAWAN BAYU SASETIYO Melawan HARYANTO BUDI SETIAWAN SUTIK NANIEK CHANDRANINGROEM PONGKI PRIAMBODO KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
209 — 54
  • menguasai/menempati tanahsengketa dengan alas hak yang sah, selanjutnya mengenai dalil Tergugat yangmenyatakan bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai/menempati tanahsengketa sudah 40 Tahun, maka Para Penggugat tidak mempunyai hak untukmenuntut kepada Tergugat agar tanah yang dikuasainya dikembalikankepadanya karena kadaluwarsa/lewat waktu, dan menurut Majelis dalil tersebutpatut untuk ditolak, karena Moedjanah dan suaminya Soenarjo serta anakanaknya tinggal di Jl.Semarang No.128/obyek sengketa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-02-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2282 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 5 Februari 2014 — BAGOES SOEPRAYOGO, SE. Dk
118 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bukankah tidak ada kadaluwarsa dalam perkara perdata khususnyaterhadap masalah HutangPiutang ?3. Bukankah apa yang terjadi merupakan resiko terhadap kinerja suatu Bank ?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 15-03-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3551 K/Pdt/2016
Tanggal 15 Maret 2017 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, dk vs. PT SADANG SARI, dk
233 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1967 KUHPerdata, gugatan tersebut harus dinyatakan gugur karena lewatwaktu (daluwarsa);Pasal 835 KUH Perdata selengkapnya menyatakan sebagaiberikut Tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluwarsadengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun";Ketentuan tersebut ditegaskan pula dalam putusan MahkamahAgung Nomor 26 K/Sip/1972 tanggal 19 April 1972 junctoputusan PT Bandung Nomor 66/1971/Perd/PTB tanggal 26 Juni1971, yang menyatakan: "menurut ketentuan yang berlaku didalam BW, suatu gugatan menjadi kadaluwarsa
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 28-08-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MIRNA EKA MARISKA
Terdakwa:
GUNAWAN SUTARDJO
278 — 121
  • Menyatakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untukmenuntut hapus atau gugur karena kadaluwarsa;.6. Memulinkan Hak Terdakwa dalam kedudukan harkat danmartabatnya;7. Menetapkan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini di hentikan.8.
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 12-11-2019 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Kla
Tanggal 21 Juli 2020 — Penggugat:
1.JIATI
2.KARTINI. S
3.WIDYASTUTI
4.INDRO SUSANTO
5.WAHYU GUNTORO
6.HERY SUKOCO
7.RETNO AYU WULANDARI
8.SANTOSO B PRASTOWO
9.DEWI PRASETYO WATI
10.RATIH KUSUMA NINGSIH
11.NOVITA BUNGA PRATIWI
12.MELIA YULIS SETIOWATI
13.SUPRAYITNO
14.SUGIATI
15.SUGIATINAH
16.WALUYO
17.BUDI HARTONO
18.SRI RAHAYU
19.INDAH KARIANI
20.SETIOWATI
Tergugat:
SUPARYONO. A
Turut Tergugat:
1.SUGIARTO.
2.SUYONO PRISWANTO
3.SURATMAN Keluarga SUYATI Alm
4.MULYONO
5.ISWAYUDI
6.WISNU DEDI RAHARJO
7.Kantor Wilayah ATR. BPN Provinsi Lampung
8.Kantor ATR. BPN Kabupaten Lampung Selatan
64 — 17
  • Di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 268PK/Pdt/2011 tanggal 12 Januari 2012 ditegaskan sebagai berikut:*Bahwa di dalam hukum adat atas tanah tidak dikenal adanyalembaga kadaluwarsa akan tanah seperti Vernaring dalamKUHPerdata sebagai dasar untuk memperoleh sesuatu hakatas tanah karena lewatnya waktu tertentu;Halaman 41 dari 78 halaman Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN KlaAd.b.Bahwa yang dikenal dalam Hukum Adat atas tanah adalahlembaga Rechtverwerking (pelepasan hak) atas tanah, yaituorang yang
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2015 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 693/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 10 Agustus 2016 — - DELIANA Br PANJAITAN (PENGGUGAT) - TANJUNG Br. PANJAITAN (TERGUGAT I) - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Cq. Kantor Pertanahan Kota Medan (TERGUGAT II) - Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Cq. Pemerintah Kota Medan Cq, Camat Kecamatan Medan Kota (TERGUGAT III) - Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Cq. Pemerintah Kota Medan Cq. Camat Kecamatan Medan Kota Cq.Kepala Kelurahan Teladan Barat, (TERGUGAT IV) - POLTAK HASUDUNGAN PANJAITAN (TURUT TERGUGAT)
56 — 10
  • Contoh: SK pemutihanpembayaran pajak yang telah kadaluwarsa.4. KTUN Seketika dan KTUN Permanen (Einmaligh en Voortdurendbeschikkingen)KTUN seketika adalah keputusan yang masa berlakunya hanya sekalipakai. Contoh : Surat ijin pertunjukan hiburan, music, olahraga, dsb.KTUN permanen adalah keputusan yang masa berlakunya untuk selamalamanya, kecuali ada perubahan atau peraturan baru.
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 04-10-2018 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 194/Pdt.G/2018/PN Gin
Tanggal 12 Juni 2019 — Penggugat:
1.I Dewa Ketut Oka Merta
2.Dewa Nyoman Ngurah Swastika
Tergugat:
1.Dewa Nyoman Oka
2.Dewa Nyoman Putra
Turut Tergugat:
1.I Nyoman Didis
2.Supadi
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar
84 — 56
  • Yurisprudensi Perkara tanggal 19 April 1972 No. 26 K / Sip /1972,yang memuat kaidah hukum : Menurut ketentuan yang berlaku dalam BWsuatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu 30 tahun (Ps 835 BW).(MA 19 April 1972 No. 26K/Sip/1972).Bahwa dengan memperhatikan fakta fakta yang dihubungkan dengan ketentuanyuridis dan yurisprudensi serta doktrin Prof.
Pengadilan PN BAUBAU Perdata Tanah
Register : 18-01-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN BAUBAU Nomor 04/Pdt.G/2017/PN.Bau
Tanggal 19 Juli 2017 — PENGGUGAT - LA ORI APA - LA ENE - LA ABA AME - LA UDI AHI - WA INDO APA - LA ADI ALS LA API - WA YMBO - WA KARI - WA API - WA DOKO TERGUGAT - MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA Cq. KEPALA BANDARA BETOAMBARI - BUPATI KAB. BUTON - WALIKOTA BAUBAU - KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU
124 — 46
  • Tergugat Il dapat menjelaskan dalam pasalpasal KUHPerdata di bawah ini sebagai berikut;Pasal 1946 KUHPerdata; Kadaluwarsa ialah suatu sarana hukum untukmemperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatanHalaman 28 dari 100 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Baudengan lewatnya waktu tertentu. dan dengan terpenuhinya syaratsyarat yangditentukan dalam undangundangPasal 1963 KUHPerdata; Seseorang yang dengan itikad baik memperolehsuatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 07-12-2017 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 113/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Tanggal 7 Desember 2017 — * Perdata HAERITA, Cs X ENCEP M YUNUS BIN B NINGRAT
45 — 33
  • Karena itu jika gugatan Penggugattersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 835 dan Pasal1967 KUH Perdata serta Pasal 24 ayat ( 2 ) PeraturanPemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,harus dinyatakan gugur karena lewat waktu (daluwarsa).Pasal 835 KUH Perdata menyatakan sebagai beikut:"Tiap tuntutan gugur karena kadaluwarsa dengan tenggangwaktu selama tiga puluh tahunPasal 1967 KUH Perdata menyatakan:"Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupunvang bersifat perorangan,
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum Penghinaan
Putus : 02-09-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 110/Pid.B/2015/PN.Mks
Tanggal 2 September 2015 — - SOEDIRJO ALIMAN Alias JENG TANG Bin LIM EN TEK VS. - JPU
101 — 24
  • Bahwa akte yang dibuat setelah kadaluwarsa apakah bisa memakaiPasal 266 ayat (2) dalam hal ini tetap berpegang kalau hendakmendakwa orang terlebih dahulu harus ada putusan pengadilan dansiapa orangnya yang menyuruh.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 01-02-2016 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 16 Maret 2016 — BUDI KUNTORO, beralamat di Jl. Mayor Salim Batubara No. 58-60 Kupang Teba, Bandar Lampung, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Ranto Simanjuntak, SH.MH., Jupryanto Purba, SH., dan Elizabeth Ritonga, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Ranto P. Simanjuntak & Partners, berkantor di Citylofts Sudirman Building Lantai 11, Suite 1109, Lobby Lift 2, Jl.K.H. Mas Mansyur No.121, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 157/RP/&P/SKK/I/2016 tanggal 27 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
263 — 438
  • Bahwa Mengenai kadaluwarsa, untuk menghitung suatu perkaraPenggelapan sesuai Pasal 372 KUHP adalah sejak kapan halangan dariorang tersebut untuk menguasai saham tersebut terjadi, apabila sampaidengan saat ini masih terhalangi maka unsur kadaluwarsanya dihitungsampai dengan penguasaan atas saham tersebut.PUTUSAN Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel Halaman 852. DR. Dian Adriawan Daeng Tawang, SH.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT
Register : 20-01-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Psb
Tanggal 3 Desember 2015 —
42 — 16
  • No.Reg. 02/Pdt.G/2015/PN.Pasaman Barat.Halaman 52 dari 93 halamanatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelykverklaard).EXCEPTIO TEMPORIS : GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUARSAATAU LEWAT WAKTU (VERJARING).Bahwa sertipikat yang menjadi objek pemara a quo telah diterbitkanpada tahun 1974, sehingga gugatan terhadap kepemilikan atas objekperkara telah daluarsa berdasarkan Pasal 1967 Semua tuntutan hukum,baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapuskarena kadaluwarsa
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-01-2019 — Upload : 24-02-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 80/PDT/2018/PT PTK
Tanggal 29 Januari 2019 — MUHAMMAD ABDURRAHMAN, dkk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT; Melawan: PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA c.q. PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER XII TANJUNG PURA c.q. KOMANDAN BRIGADE INFANTERI 19 KHATULISTIWA SINGKAWANG,selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT
51 — 273
  • Surat gugatan Para Penggugat sudah kadaluarsa.Bahwa gugatan Para Penggugat sudah kadaluwarsa, hal ini dikarenakan jikadidasarkan pada gugatan Para Penggugat yang menyatakan menguasaiobjek sengketa sejak tahun 1927 sedangkan gugatan dibuat pada tahun2017 dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) tahun.Sedangkan Tergugat sudah menguasai atau memiliki objek sengketa sejaktahun 1950 dan digugat pada tahun 2017 dengan demikian tenggang waktuHal 68 dari 130 Hal putusan Nomor 80/PDT/2018/PT PTK67
Pengadilan PN BATULICIN Perdata
Register : 30-05-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 23-08-2020
Putusan PN BATULICIN Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Bln
Tanggal 29 Januari 2019 — Penggugat:
1.HJ. ARYATINI Alias TINI Binti H. KOESASI
2.ERZANIE FAHMI Bin ABDURRACHMAN
3.IKHSANA FAJERIN Bin ABDURRACHMAN
Tergugat:
1.NURLAILA
2.TAUFIKURRAKHMAN
3.BAYU SAPUTRA
4.M. FARKHAN
5.RENDANG ADI
6.YANDI KAMITONO
7.SARI RAHMAWATI
Turut Tergugat:
1.KEPALA DESA MAKMUR MULIA
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANAH BUMBU
117 — 47
  • Bahwa tanggapan terhadap dalil Para Penggugat Dalam Konpensi / ParaTergugat Dalam Rekonpensi pada halaman 7 (tujuh) point 8 dan 9mengenai teguran oleh Para Penggugat Dalam Konpensi / Para TergugatDalam Rekonpensi adalah tidak mempunyai dasar hukum karena barutahun 2017 teguran itu dilakukan, maka berdasarkan hal tersebut di atasPara Penggugat Dalam Konpensi / Para Tergugat Dalam Rekonpensi tidakmemiliki hak atas tanah obyek sengketa karena KADALUWARSA, olehkarena AHMAD SUPIANSURI (Alm) dan SITI MASRATU
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-04-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 104/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
WARDONO ASNIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA
Intervensi:
PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO)
847 — 668
  • GUGATAN PENGGUGAT KADALUWARSA:1.1.1.2.1.3.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimanatelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 danUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwaGugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilanpuluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT diPengadilan Tata
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 22-07-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 25/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 16 Nopember 2016 — - H. USMAN melawan - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG - PT. ANGKASA PURA II (Persero)
101 — 30
  • Guna Bagunan (HGB) No. 35/ Karang Sari atasnama PT Angkasa Pura ll (Persero) dan Sertipikat Hak Guna Bagunan(HGB) No. 1/ Karang Anyar atas nama PT Angkasa Pura Il (Persero)karena Penggugat telah mengetahui adanya Objek Sengketa atauKeputusan Pejabat TUN (KEPTUN) dalam Perkara Perdata Nomor68/PDT.G/2001/PN.TNG dimana Penggugat adalah sebagai PIHAKPENGGUGAT NOMOR URUT 34 dalam perkara perdata dimaksud;Bahwa tenggang waktu Penggugat untuk mengajukan gugatanterhadap KEPTUN atau Objek Sengketa telah kadaluwarsa