Ditemukan 5030 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : devegas delegas delefati
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 15-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 194/PID/2019/PT MKS
Tanggal 20 Mei 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO Diwakili Oleh : EFLIN ROTUA SINAGA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NANA RIANA, SH. MH.
176 — 157
  • Mks dan kepada PenasihatHukum Terdakwa melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,sebagaimana surat Ketua Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 6 Maret 2019Nomor W22.U1/1179/HK.O1/III/2019 kepada Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan tersebut, serta kepada Terdakwa sebagaimana Akta PemberitahuanBanding untuk Terdakwa Nomor 1377/ Pid.B/./2018/PN.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 16-05-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna
Tanggal 25 April 2017 — KAFRAWI D Bin DEWI;
65 — 32
  • beli adalah pada saatPPJB;e Bahwa proses terjadi PPJB pada saat mulainya perjanjian sedangkan proseshak milik sejak ditandatangani Akta Jual Beli, dan pada saat proses PPJB seandaisudah ditetapkan lokasi tanah oleh Bupati dimasyarakat tetap terjadi jual belli tanahkarena tidak ada sosialisasi oleh Camat tentang penetapan lokasi tanah oleh Bupatimaka dianggap belum ada penetapan lokasi tanah oleh Bupati dan penjual tanahdianggap beritikat baik;e Bahwa konsep pendelegasian wewenang adalah berupa delegasi
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-08-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 22 Desember 2014 — YULINAZRA,SP.MT
68 — 15
  • diadakanpenyisipan sebanyak yang mati.Bahwa Saksi tidak tahu soalnya Saksi tidak melihat untuk menyisip tersebut.Bahwa yang melakukan penyisipan adalah rekanan.Bahwa setelah disisip ada yang hidup dan ada juga yang mati.Bahwa nilai kerugian Negara dengan kejadian ini kirakira Rp88.000.000,00.Bahwa Saksi tahu setelah informasi dari Kejaksaan.Bahwa setiap DIPA anggarannya Rp193.000,000,00 (seratus Sembilan puluhtiga juta rupiah).Bahwa setelah disurvey memang ada pemecahan.Bahwa yang memisahkan ada delegasi
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PN PONTIANAK Nomor 15/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk.
Tanggal 9 Oktober 2014 — A BARING TANDTO, STP
134 — 25
  • Delegasi dan 3. Mandat.Atribusi: Artinya Pemberian SuatuKewenangan Yang Baru Yang Sebelumnya Kewenangan Itu Tidak Ada.Kewenangan Ini Diberikan Bersamaan Dengan Dibentuk Lembaga AtauBadan Tersebut.Delegasi, Adalah Pelimpahan Kewenangan Dari SuatuBadan Atau Organ Kepada Badan Atau Organ Lainya Dengan Suatu179Peraturan Perundangan. Mandat: Mengandung Arti Tidak AdanyaPemberian Kewenangan Baru Dan Tidak Ada Pula PelimpahanKewenangan.
Restatement Grosse Akta
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta
4819 — 4447
  • Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
  • Penjelasan Menurut Klasifikasi PeraturanUntuk mempermudah verifikasi terhadap masingmasing peraturan, ke31 peraturanyang berhasil ditemukan, awalnya dibagi ke dalam enam klasifikasi, yaitu terkait(1) eksekusi, (2) hak tanggungan, (3) hipotek, (4) kapal, (5) notaris, dan (6) tanah.Beberapa peraturan diidentifikasi memiliki keterkaitan dengan peraturan lain, baiksebagai peraturan delegasi, aturan khusus, maupun bentuk kaitan secara substansilainnya.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-01-2016 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 23 Maret 2016 — Pidana Korupsi - IRENIUS ADII - SETIADY JUSUF
94 — 34
  • Terdakwa agar Deiyai ada listrik;Bahwa Terdakwa orang yang nasionalis NKRI, karena bisa dilihat dari rumahterdakwa diruangan ada lambang burung garuda dan bendera merah putih;Bahwa Terdakwa itu orang yang telah, pekerja keras dan orang yang jujur;Bahwa Terdakwa pada tahun 2008 mendapat penghargaan dari GubernurPapua Barnabas Suebu, saat sebagai Kepala Bagian Keuangan yaitupenghargaan Pengelolaan APBD Terbaik;Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa ditunjuk oleh Gubernur Papua BarnabasSuebu untuk menjadi Delegasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 04-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376/B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 —
153 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • benarbenar terjadi.Buktibukti bahwa jasa tersebut telah diterima dan penjelasan mengenalmanfaat dari jasa yang diterima oleh pemohon Peninjauan Kembalitelah diserahkan sebelumnya di dalam proses banding.I.1.2.3.30 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkanprinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arms length principle) jikasuatu jasa benarbenar telah diserahkan dan dapat memberikanmanfaat ekonomis kepada penerimanya, walaupun tidak terdapatperjanjian pemberian jasa, atau berupa delegasi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-07-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
DRS.AHMAD FUAD LUBIS,M.SI
158 — 54
  • Dimana kewenangan ada tigayaitu atributif, delegasi dan mandate. Bahwa pejabat pengelola keuangan Negara menurut UU keuangan Negara adalah mengacu pada hukum administrasi Negara. Saat ini pendekatan hukum administrasi adalah rezim hukum otonomidaerah. Menurut MK, pemahaman kerugian keuangan Negara adalah harusberdasarkan kerugian yang nyata dan pasti. Bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara bersifat administrative.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 13-09-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 2 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ANDI GUNAWAN
Terdakwa:
DARMAWI, S.Pi. Bin ABDUL SYUKUR
315 — 214
  • Oleh karena itu perusahaan tambang wajidb membuat rencanakinerja dan anggaran biaya (RKAB) yang disetujui oleh Gubernur atau kepaladinas ESDM Propinsi atas delegasi kewenangan oleh Gubernur;Dalam aturan dana community development ada aturan lex spesialis yangkaitannya dengan adanya undangundang pertambangan yang ditindaklanjutidalam Peraturan Menteri ESDM, oleh karena itu perusahaan tambang tidakberkewajiban untuk memberikan kepada pemerintah terkait dengan danacomdev.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk
Tanggal 18 Nopember 2014 — dr. SARJOKO, M.Kes
111 — 27
  • oleh PBF, tidak harus hari itu juga diantar, bila sudah ada perjanjijan;Bahwa yang bertanggung jawab tentang peredaran obat adalah apoteker;Bahwa dalam lingkup Rumah Sakit, yang bertanggung jawab tentangperedaran obat adalah kepala instalasi farmasi; Bahwa tidak ada hubungan antara obat di Rumah Sakit dengan Direktur ; Halaman 131 dari 195 Putusan Nomor : 16/Pid.SusTPK/2014/PN Yyk.persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa bagian farmasi yang biasanya memesan obat kepada PBF namunkalau ada delegasi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-07-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
DRS. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE
160 — 41
  • Dimana kewenangan ada tigayaitu atributif, delegasi dan mandate.Bahwa pejabat pengelola keuangan Negara menurut UU keuangan Negara adalah mengacu pada hukum administrasi Negara.Bahwa saat ini pendekatan hukum administrasi adalah rezim hukumotonomi daerah.Bahwa menurut MK, pemahaman kerugian keuangan Negara adalahharus berdasarkan kerugian yang nyata dan pasti.Bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara bersifat administrative.Bahwa yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 7 Maret 2012 — Ir.Drs. H.DIDIN SAHIDIN NJ. MSP
91 — 13
  • Karawang.Kwitansi pembayaran Koran Fokus.Kwitansi pembayaran Koran Cakrawala.Kwitansi pembayaran Koran Kontras.Kwitansi pembayaran Koran Rekora.Kwitansi pembayaran Koran Jurnal Purwakarta.Kwitansi pembayaran Majalah Sunda Midang.Kwitansi pembayaran Koran Madina.Kwitansi pembayaran publikasi pada Warta Expos.Kwitansi pembayaran partisipasi pada Primkop.Kwitansi pembayaran Media Spur.Kwitansi pembayaran Berita Lensa Purwakarta.Kwitansi pembayaran Harian Jurnal Nasional.Kwitansi pembayaran Berita Media Delegasi
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-05-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN YYK
Tanggal 22 September 2016 — Mardiyanta, SP.d Bin Supiyo
117 — 24
  • Bahwa apakah Kaur diperbolehkan mengeluarkan uang, menurut ahli, padadasarnya haruslah sepengetahuan Kepala Desa, namun, diperbolehkanikut pengeluarkan asal mendapatkan delegasi yang tertulis dari KepalaDesa, tanpa perintah tertulis akan sulit untuk mempertanggungjawabkan pembuktiannya.Bahwa unsur dari pemerintahan desa adalah Kepala Desa dan BPD. Bahwa unsur dari pemerintah desa, unsurnya adalah Sekretaris danpemerintahan desa.
    Bahwa kalau pendelegasian yang dilakukan oleh Kepala Desa sifatnya lisan,tidak tertulis, ahli berpoendapat, apabila ada kesalahan dibelakang hari, makayang bertanggung jawab adalah pemberi delegasi yaitu Kepala Desa. Bahwa tupoksi Pemerintahan Desa berkaitan dengan PRONA, tupoksiPemerintah Desa adalah membantu mengatur biaya yang diperoleh daripusat dan mempunyai kewajiban melaporkan kepada si pemberi proyek.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 15-03-2018
Putusan PN MATARAM Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr
Tanggal 10 Oktober 2017 — . Pidana - MAROLLAH,SH (Penuntut Umum). - Drs. H. RUSYDI, M.Si. ( Terdakwa )
87 — 40
  • Badandan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untukmengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan(Pasal 1 angka 5 UU No. 30 Tahun 2014);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalahmenunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seorang PegawaiNegeri dalam satuan organisasi negara ataupun orang perseoranganyang bukan Pegawai negeri yang mempunyai tugas dan tanggugjawab dalam korporasi;Menimbang, bahwa Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2016 — Putus : 20-01-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 114/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 20 Januari 2017 — Pidana Korupsi - ARIS HADIANTO
122 — 39
  • .:114/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PS TBahwa sumber kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara ada 3 (tiga)yaitu kKewenangan attribusi bersumber langsung dari UUD maupun UU,kewenangan delegasi dan kewenangan mandat;Bahwa apabila ada seseorang pejabat yang diangkat dilingkungan BUMN,pejabat tersebut mendapat kewenangan berdasarkan mandat sehinggasepanjang pihak yang memberi kewenangan tadi apakah Direkturnya yangmemberikan kewenangan berdasarkan peraturan perusahaan maka disinibisa dikatakan pejabat tersebut
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 25-01-2018 — Putus : 06-07-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 10-K/PMT-II/AD/I/2018
Tanggal 6 Juli 2018 — I Wayan Aditya, S.IP., Kolonel Czi
400 — 1014
  • Terdakwa pada waktu diberitugas/delegasi oleh Saksi35 untuk melanjutkanpembangunan Rumdis Setara Tower tidak adausul atau saran kepada Pangdam IV/Dip dantugas tersebut diterima, sehingga Saksi35berpendapat Terdakwa sanggup menyelesaikansampai tuntas pembangunan Rumdis SetaraTower di wilayah Kodam IV/Dip dengan baik.10.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-10-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN MANADO Nomor 45/PID.SUS/TPK/2015/PN Mnd
Tanggal 3 Maret 2016 — - TERDAKWA DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd. MSi
80 — 18
  • Penyalahgunaan wewenang dalam Pengelolaan keuangan daerahwewenang ada dua macam yaitu wewenang terikat dan wewenang bebas.Bahwa parameter adanya penyalahgunaan wewenang pada wewenang terikatadalah peraturan perundangudangan sedangkan parameter penyalahgunaanwewenang pada wewenang bebas adalah Asasasas Umum Pemerintahanyang baik.Apabila undangundang tidak mengatur materi secara komprehensifmaka undangundang dapat mengatur materi yang pokok saja selanjutnya dariyang pokok ditindaklanjuti dengan cara delegasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Oktober 2018 — DR. DASRIL ANWAR, MS
193 — 52
  • Hari Doyo Sugianto8 Meja Kotak 1,700,000 (BAP)vi AKOMODASIPenginapan Panitia dan Delegasi Hole!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-11-2012 — Upload : 22-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1649 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 Nopember 2012 — IR. ANUNG NUGROHO;
214 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dari segl sumber/asalkewenangan bisa sebagai kewenanganatributif, delegasi ataukah mandate.17.Bahwa ditinjau dari sumber kewenanganjelaslah bagi Bupati Kutim mengalihkanhak untuk membeli saham PT. KPC yangada pada Pemkab Kutim adalahwewenang atributif yang melekat padajabatan Bupati.
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 12-07-2016 — Putus : 09-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 26 K/PM.III-14/AD/VII/2016
Tanggal 9 Desember 2016 — SERMA M. YAMIN, S.H., M.H.
255 — 255
  • Kehadiran saksi 2 Abidin diKanminvetcad IX/15 Bima pada Pebruari tahun 2001 adalahmembawa Piagam Petikan Skep Gelar Veteran yang terbit padatahun 1991(Skep/830/VV1991, Tanggal 10061991) yangsebelumnya diurus oleh Macab LVRI Kabupaten Bima, dimanaPiagam tersebut telah ditempeli pas foto, telah di cap dan di tandatangani oleh Kababinminvetcaddam X/Udayana Koloel Art SimonP.S. selaku pejabat penerima delegasi./ Dengan .......Dengan demikian unsur dengan maksud untuk memakai ataumenyuruh orang lain memakai