Ditemukan 5012 data
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL Diwakili Oleh : H. FIRDAUS AJIS, SH., MH
121 — 58
bertentangan dengan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa sifat melawan secara formil adalah legalitas,dimana dalam hukum pidana dikenal dengan tiada suatu perbuatan yangdapat dipidana, kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan (pasal 1 ayat(1) KUHP;Menimbang, bahwa dalil perbuatan Melawan Hukum yang menjadidasar dalam Dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwaperbuatan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
45 — 17
Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu;34.Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkatcalon Penata Muda (Ill/a);35.Daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Pebruari 2000 atas nama Drh.
38 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
batas kewenangannya dan tidak memeriksa dan mengadili perkara a quomenurut hukum acara;6 Bahwa Judex Facti tingkat banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinyadan sekaligus melampaui batas kewenangan dalam memeriksa dan mengadiliperkara a quo; hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:e Bahwa Judex Facti tingkat banding dalam pertimbangan hukum putusannyapada halaman 75 baris ke8 dari atas menyatakan: Menimbang, bahwaberdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipilyang
127 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 94 K/TUN/2017Kedudukan Tergugat Il dalam membuat Laporan Hasil PenghitunganKerugian Keuangan Negara (LHKPPN) adalah dalam profesi sebagaiAuditor Independen Negara dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipilyang secara profesi bertanggungjawab langsung atas isi Laporan HasilPenghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN), dan bukandipertanggungjawabkan kepada Tergugat selaku atasan Tergugat Il diBadan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP);Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan
280 — 102
tahun 1993 tentangProsedur, Standar Kelaikan Udara, Bahan Bakar Terbuang, Gas Buang,Kebisingan Dan Marka Pesawat Udara (KM 90/1993) tertanggal 27 Desember1993 yang memuat Civil Aviation Safety Regulations (Regulasi KeselamatanPenerbangan Sipil, CASR) part 33: Airworthiness Standards: Aircraft Engines(standar kelaikudaraan untuk mesin pesawat terbang) yang merupakanregulasi penerbangan yang berlaku pada saat terjadinya kecelakaan Pesawat.CASR merupakan paket peraturan perundangundangan penerbangan sipilyang
85 — 50
Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit dengan PangkatPraka cukup senior dikelasnya dan telah berdinas selama lebihkurang sepuluh tahun, sedangkan Saksi4 adalah seorang sipilyang dikenal Terdakwa dengan baik, maka sepatutnya Terdakwaharus mampu melakukan penolakan terhadap apa yang dipesanoleh Saksi4 terlebin lagi narkoba adalah barang terlarang dandilarang oleh Undangundang apabila tanpa izin yang berwenangdan saat itu Terdakwa tidak ada ijin yang berwenang untukmenjual maupun membeli serta mengkonsumsi
77 — 27
danperundangundangan di bidang ketenagakerjaan;(2) Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian daneseloniosasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.Menimbang, bahwa sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 2005 ini, maka terkait dengan izin perkawinan dan perceraian bagikaryawan BUMN, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 huruf(c) Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
92 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pegawai Negeri : Para Tersangka adalah Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara RepublikIndonesia yang telah memenuhi syaratsyarat yang telahditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahitugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negaralainnya, dan gaji berdasarkan suatu perundangundangan yangberlaku (vide UndangUndang No. 43 Tahun 1999 tentangPokokPokok Kepegawaian).2.
69 — 32
Jamaldin;Terdakwa XI Prada Miko Karimansa; Terdakwa XII PradaRicky Candra Ardiantara ; Terdakwa XIII Prada RuntutSiga Wirasa; Terdakwa XIV Prada Samuel Malaha ;Terdakwa XVI Prada Toto Prayitno ; Terdakwa XVSuparjo Rustam ; Terdakwa XVII Prada Wahyudi ;Terdakwa XIX Prada Jemmi Indra Wijaya ; Terdakwa XXPrada Yusak Erwin Firdausi; Terdakwa XXI Prada Wayan Suardika Ratmadi ; Terdakwa XXII Prada JunaiHaijar ; Terdakwa XXIII Prada Gunawan Budi Santoso69.dan Terdakwa XXIV Pratu Hamid dan 3 (tiga) orang sipilyang
246 — 110
Pada tanggal 25 April 2018 saksi menyerahkan uangtunaisebesar Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah) kepada NURULAINI selaku Bidan Puskesmas Tarogong untuk diserahkan kepadaterdakwa RUDY RUDIANTO, SE selaku Pegawai Negeri Sipilyang bertempat di Kantor Puskesmas tarogong tanpa dibuatkantanda bukti penyerahannya.Halaman 29 dari 110 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/TPK / 201 8/PN.Bdg3.
SAJIMIN, SH., MH
Terdakwa:
Fahrudi Firdaus Als. Fahru Bin H. Aliansyah
134 — 42
MengenaiSyarat Kualifikasi, Syarat Administrasi dan Syarat Teknis saya jelaskan sebagaiberikut :1)Syarat Kualifikasi : Memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi Bidang Sipilyang masih berlaku, Sertifikat Badan Usaha yang masih berlakuuntuk kualifikasi usaha kecil, Memiliki NPWP dan memenuhikewajiban pajak dengan menunjukkan /upload Surat PemberitahuanPajak Tahunan (SPT), Memiliki pengalaman paling kurang 1pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Memiliki suratdukungan bank dan Memenuhi Sisa Kemampuan
51 — 19
Andi Ginanjar turun dari mobil dan Sertu FirmanFachrudin naik dan duduk bersama Saksi dibelakang,sedangkan Sertu) Mulyana Ginanjar naik ke mobil danduduk didepan bersama Pratu Iqbal sebagai pengemudi,sekira pukul 08.15 WIB anggota langsung berangkatlewat Kiban Yonif 112/DJ menuju Seulimum dan setelahsampai di Seulimum (tempat yang dituju untuk memakamkanPrada Andri Apriyadi) sekira pukul 10.00 WIB = Saksimelihat sudah ada 2 (dua) orang sipil menunggu,selanjutnya TewrdakwaIl bersama 2 (dua) orang sipilyang
SAJIMIN, SH., MH
Terdakwa:
RHAMA JUNI SAPUTRA Als RHAMA Bin JAIRIN ZAIN
153 — 38
MengenaiSyarat Kualifikasi, Syarat Administrasi dan Syarat Teknis saya jelaskan sebagaiberikut :1) Syarat Kualifikasi : Memiliki in Usaha Jasa Konstruksi Bidang Sipilyang masih berlaku, Sertifikat Badan Usaha yang masih berlakuuntuk kualifikasi usaha kecil, Memiliki NPWP dan memenuhikewajiban pajak dengan menunjukkan /upload Surat PemberitahuanPajak Tahunan (SPT), Memiliki pengalaman paling kurang 1pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Memiliki suratdukungan bank dan Memenuhi Sisa Kemampuan
45 — 6
diklasifikasikan sebagai Pelaku (dader) adalah mereka yangmelakukan sendiri suatu tindak pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lainmelakukan suatu tindak pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersamasama) melakukan tindak pidana (mede plegen) dan mereka yang dengan sengajamenganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan tindak pidana(uitloking ) ;Menimbang, bahwa dalam melakukan tindakannya ternyata Terdakwa DENISUPRIYATNA BIN MEMED dalam kedudukannya selaku Pegawai Negeri Sipilyang
SARAH ,E BUKORSYOM, S.H.
Terdakwa:
NIKEN NURHALIA RAMADHANTI
148 — 76
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan, Terdakwa Niken Nurhalida Ramadhanti, selaku seorang PegawaiNegeri Sipilyang ditempatkan pada Kantor BPN ( Badan Pertanahan Nasional )Kota Sorong berdasarkan SK CPNSNomor : 89 / KEP 100. 3. 21 / Ill / 2014tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dari Pelamar Umum BadanPertanahan
160 — 54
Pengadilan Negeri Kelas A Serang adalahsebagai berikut:1Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kelas A Serang tidak konsisten dalam menyusunputusannya dan tidak secara menyeluruh mempertimbangkan faktayang terungkap dalam persidangan dan juga hal yang memberatkanterdakwa : "Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintahdalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga perbuatan Terdakwatelah mencederai kepercayaan Masyarakat terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
56 — 8
., selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk, dan dalam pelaksanaanpengadaan meubelair untuk perpustakaan SD di seluruh Kabupaten Nganjuk di tunjuksebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor :188/06/K/441.013/2011 tanggal 3 Januari 2011, sehingga Terdakwa mempunyai tugas dantanggung jawab yang melekat dalam kedudukan dan kewenangannya;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama daridakwaan Primer tidaklah
71 — 16
Saleh Djindang, Pengantar Administrasi Negara Indonesia,Cetakan IX, Jakarta Ichtiar Baru, 1990, halaman 144) adalah suatu lingkungantetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umumatau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi namaNegara;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi, Ahli danTerdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalampersidangan terungkap bahwa Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang mempunyai
52 — 20
sesampainya ditoko perlengkapan milik Pratu Wiyono Saksi bertemudengan Pratu Wiyono, Pratu Irfan, Pratu Dinawan, dan Pratu Bambang, dan PratuApriyanto, setelah itu Saksi, Pratu Wiyono, Pratu Irfan, Pratu Dinawan, Pratu Bambang,dan Pratu Apriyanto pergi ke karouke Happy Puppy.3 Bahwa pada saat di Happy Puppy Pratu Irfan pamit keluar sebentar dan menujuke warung milik Praka Sodikun, selang beberapa menit kemudian datang PrakaSodikun, Pratu Galih, Pratu Pelis, Sertu Eriska, Serma Nurul, dan rombongan orang sipilyang
87 — 15
Cholil Mansyur, MBA selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat sebagai Koordinator / Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Lahat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati LahatNomor : 536/KEP/BPBD/2010 tanggal 27 Desember 2010, yang mana berkasperkaranya masingmasing dibuat terpisah namun tindak pidananya bersangkut pautsatu dengan yang lain, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf bKUHAP perkaranya diajukan dalam satu dakwaan, pada bulan Februari 2011 sampaidengan