Ditemukan 44595 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani;
Pengadilan PN NABIRE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-02-2023 — Putus : 20-03-2023 — Upload : 21-03-2023
Putusan PN NABIRE Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nab
Tanggal 20 Maret 2023 — Penggugat:
Netty
Tergugat:
DAVID MULIANTO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
64 — 9
  • Penggugat:
    Netty
    Tergugat:
    DAVID MULIANTO
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 13-12-2021 — Putus : 02-06-2022 — Upload : 25-07-2022
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 62/G/2021/PTUN.PBR
Tanggal 2 Juni 2022 — Penggugat:
AZHAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR KEMENTERUAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
ZULHAYATI
207 — 50
  • Penggugat:
    AZHAR
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR KEMENTERUAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR
    Intervensi:
    ZULHAYATI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-01-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3591 K/Pdt/2018
Tanggal 29 Januari 2019 — KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DKK lawan RISTIANE HARDAYUN PUTRI, DK dan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
207 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DKKlawanRISTIANE HARDAYUN PUTRI, DKdanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor2, Kebayoran Baru, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasakepada Deddy Setiady, S.H, dan kawan kawan, DirekturPenanganan Perkara Tanah dan Ruang KementerianAgraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 8 Februari 2017;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 361 K/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI yang dahulu KEPALA KANTOR AGRARIA KABUPATEN BEKASI
86 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI yang dahulu KEPALA KANTOR AGRARIA KABUPATEN BEKASI
    S.H.Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para AdvokatPenasehat Hukumberkantor di "TRIMURTI LAW OFFICE,beralamat di KomplekPerdagangan Beras Cipinang Blok HA 10, Kelurahan Pisangan Lama,Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur,berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 April 1016;Pemohon Kasasi , Para Pemohon Kasasi Il dahulu sebagaiParaTerbanding/Penggugat Intervensi, Para Penggugat;Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 361 K/TUN/2016melawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI yang dahuluKEPALA KANTOR AGRARIA
    penerbitan obyektum litistidak memenuhi syarat data fisik baik penguasaan fisik secara riel/nyatamaupun penguasaan fisik secara administratif dengan membayar PBBatas bidang tanah yang dimaksud dalam obyektum litis, karenanyatindakan Tergugat dalam menerbitkan obyektum litis telah bertentangandengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo.Pasal 18 Peraturan PemerintahHalaman 18 dari 25 Putusan Nomor 361 K/TUN/2016No.10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 Jo.Pasal 3Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 23-03-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nab
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
RAHMAD MARYONO
Tergugat:
MARIA
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
39 — 19
  • Penggugat:
    RAHMAD MARYONO
    Tergugat:
    MARIA
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
    KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata pada tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara:Rahmad Maryono, bertempat tinggal di Jalan Suci RT 15/RW 03,Kelurahan Siriwini, Kecamatan Nabire, KabupatenNabire, Provinsi Papua, sebagai Penggugat;Lawan:Maria, bertempat tinggal di Kampung Siriwini, Distrik Nabire, KabupatenNabire, sekarang tidak diketahui alamat dankeberadaannya, sebagai Tergugat;Kementerian Agraria
    Bahwa karena jual beli tersebut di atas hanya tertuang dalamkuitansi dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) sehingga tidak ada Akta Jual Beli nya, maka Penggugat tidakdapat melakukan sendiri pengurusan balik nama sertifikat tersebut keKantor Turut Tergugat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Kabupaten Nabire);9.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 18-08-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bjm
Tanggal 21 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
Lukman Akbar Bastiar, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD RIDUANDA als WANDA Bin HASAN MUSTAR Alm
80 — 25
  • tanah (SHM) Program Nasional Agraria tahun 2014;
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan NANIK HARYATI yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada ketua RT. 44 MUHAMMAD RIDUANDA untuk biaya pengurusan pembuatan sertipikat tanah (SHM) Program Nasional Agraria tahun 2014;
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan HJ.
    telah menyerahkan uang sejumlahRp. 2.000.000,- kepada ketua RT. 44 MUHAMMAD RIDUANDA untuk biaya pengurusan pembuatan sertipikat tanah (SHM) Program Nasional Agraria tahun 2014;
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan M.
    Nasional Agraria tahun 2014;
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan DARSANA yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlahRp. 1.500.000,- kepada ketua RT. 44 MUHAMMAD RIDUANDA untuk biaya pengurusan pembuatan sertipikat tanah (SHM) Program Nasional Agraria tahun 2014;
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan ARMAN yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlahRp. 1.500.000,- kepada ketua RT. 44 MUHAMMAD RIDUANDA untuk biaya pengurusan pembuatan sertipikat tanah (SHM) Program Nasional Agraria
    telah menyerahkan uang sejumlahRp. 2.800.000,- kepada ketua RT. 44 MUHAMMAD RIDUANDA untuk biaya pengurusan pembuatan sertipikat tanah (SHM) Program Nasional Agraria tahun 2014;
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan MAHRAM yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlahRp. 2.000.000,- kepada ketua RT. 44 MUHAMMAD RIDUANDA untuk biaya pengurusan pembuatan sertipikat tanah (SHM) Program Nasional Agraria tahun 2014;
  • 1 (satu) lembar surat pernyataan H.
    pembuatan sertipikat tanah (SHM) Program Nasional Agraria tahun 2014;
  • 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 21-06-2022 — Putus : 05-12-2022 — Upload : 27-12-2022
Putusan PN SAMARINDA Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smr
Tanggal 5 Desember 2022 — Penggugat:
SUTOMO
Tergugat:
MARTU
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
67 — 20
  • Penggugat:
    SUTOMO
    Tergugat:
    MARTU
    Turut Tergugat:
    Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 23-03-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Nab
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
RAHMAD MARYONO
Tergugat:
HAMBALI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
81 — 38
  • Penggugat:
    RAHMAD MARYONO
    Tergugat:
    HAMBALI
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
    BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:Rahmad Maryono, bertempat tinggal di Jalan Suci RT 15/ RW 03,Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire,Provinsi Papua, sebagai Penggugat ;Lawan:Hambali, dahulu bertempat tinggal di Kampung Sriwini, Distrik Nabire,Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui alamatdan keberadaannya, sebagai Tergugat;Kementerian Agraria
    Bahwa karena jual beli tersebut diatas hanya tertuang dalam kuitansi,dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)sehingga tidak ada Akta Jual Belinya, maka Penggugat tidak dapatmelakukan sendiri pengurusan balik nama sertipikat tersebut ke KantorTurut Tergugat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Kabupaten Nabire ;9.
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-07-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PN BOYOLALI Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Byl
Tanggal 18 Februari 2021 — Penggugat:
DANUN WIYOTO
Tergugat:
SUMARI
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali
111 — 52
  • Penggugat:
    DANUN WIYOTO
    Tergugat:
    SUMARI
    Turut Tergugat:
    Kantor Agraria dan tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 04-01-2023 — Putus : 27-01-2023 — Upload : 01-02-2023
Putusan PN NABIRE Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Nab
Tanggal 27 Januari 2023 — Penggugat:
SIDIK SINEN
Tergugat:
ADAM MARADJABESI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional Kab.Nabire
45 — 6
  • Penggugat:
    SIDIK SINEN
    Tergugat:
    ADAM MARADJABESI
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional Kab.Nabire
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 07-03-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 K/TUN/2012
Tanggal 7 Maret 2012 — SUHARTOYO, dkk VS MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA dahulu dan sekarang KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DK
43 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUHARTOYO, dkk VS MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA dahulu dan sekarang KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DK
    OBJEK GUGATAN;SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAHULUDAN SEKARANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA, NO. 94/HGU/BPN/97 tanggal 06 Agustus1997, diterbitkan untuk atas nama PT. Socfin Indonesia (PT. Socfindo)berkedudukan di Jalan Kol.
    ;Mewajibkan Tergugat Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasionan RI dahulu dan sekarang Kepala BadanPertanahan Republik Indonesia untuk Mencabut Surat Keputusan No.94/HGU/BPN/97 tanggal 06 Agustus 1997 atas nama PT. SocfinIndonesia (PT.
    Bahwa objek gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannyaadalah : Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalIndonesia No. 94/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997, diterbitkanatas nama PT. Socfin Indonesia (untuk selanjutnya disebut SK No.94): dan; Surat Keputusan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.2 tanggal 8 April 1998 Desa Tanjung Meriah yang diterbitkan olehKepala Kantor Pertanahan Serdang Bedagai atas nama PT.
    Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (dahulu MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional) No.94/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997 tentang PemberianPerpanjangan Hak Guna Usaha atas Tanah terletak di KabupatenDeli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang memberikan kepadaPT.
    Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BadanPertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan Pasal 24 dan Pasal 25;Hal. 42 dari 45 hal. Put.
Pengadilan PN PURWODADI Perdata
Register : 07-06-2022 — Putus : 25-08-2022 — Upload : 30-08-2022
Putusan PN PURWODADI Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Pwd
Tanggal 25 Agustus 2022 — Penggugat:
Sariman
Tergugat:
Sriaminatun
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Grobogan
68 — 17
  • Penggugat:
    Sariman
    Tergugat:
    Sriaminatun
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Grobogan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 20-09-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484 K/TUN/LH/2017
Tanggal 26 Oktober 2017 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG RI., II. BUPATI KUTAI TIMUR., III. PT. TELEN;
451 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG RI., II. BUPATI KUTAI TIMUR., III. PT. TELEN;
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja,Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. DEDDY SETIADY, S.H., jabatan Direktur PenangananPerkara Tanah dan Ruang;2. HADIAT SONDARA D, S.H., M.H., jabatan Kepala SubDirektorat Penanganan Perkara Tanah dan RuangWilayah ;3. JUANDA HERMAWAN, S.H., jabatan Kepala SeksiPenanganan Perkara Perdata Wilayah ;4. M.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 11-09-2023 — Putus : 29-01-2024 — Upload : 29-01-2024
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 99/G/2023/PTUN.BDG
Tanggal 29 Januari 2024 — Penggugat:
Adryan florenthyno
Tergugat:
Kantor Agraria dan Pertahanan Kota Bandung
Intervensi:
1.YOYOH SUPRIYATI
2.TEDDY OKTAFIAN
122 — 75
  • Penggugat:
    Adryan florenthyno
    Tergugat:
    Kantor Agraria dan Pertahanan Kota Bandung
    Intervensi:
    1.YOYOH SUPRIYATI
    2.TEDDY OKTAFIAN
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-08-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 159/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 21 Januari 2020 — Diwakili oleh RICKY HOLIL. dkk
Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
587 — 505
  • Diwakili oleh RICKY HOLIL. dkk
    Tergugat:
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
    ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokatyang berkantor di Jose Rizal & Partners, Jalan Letda Natsir,Cibubur Country Blok CLCR 21, Cikeas, Kabupaten Bogor;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Lawan:MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL, ~~ berkedudukan~ di JalanSisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SkuHK.03.02/IX/2019 tanggal 16 September 2019, memberikankuasa kepada:1.
    Bugi Riyantoro, S.H., Analis PerkaraTanah dan Ruang;Kesemuanya memilin alamat dan berkedudukan = diKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor159/PENDIS/2019/PTUN.JKT., tanggal 02 Agustus 2019, tentangLolos Dismissal; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
    Keputusan Tergugat tersebut merupakanpenetapan tertulis diterbitkan oleh Menteri Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional sebagai Badan/Pejabat TataUsaha Negara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 9UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat:Konkrit : Keputusan Tergugat tersebut bersifat nyata, tidakabstrak dan ditujukan kepada Penggugat;Individual : Bahwa Keputusan Tergugat nyata ditujukan
    Bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek gugatanadalah Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional tanggal 22 April 2019 Nomor1/PTTHGB/KEMATR/BPN/IV/2019 tentang Penetapan TanahTerlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor17/Tegal Ratu atas nama PT. Taman Harapan Indah terletak diDesa Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, ProvinsiBanten;b.
    JKT.pokoknya telah memberikan pendapat di bawah janji sebagai berikut:Bahwa penjelasan UndangUndang PokokPokok Agraria Pasal27 menyebutkan bahwa tanah terlantar adalah tanah yang dengansengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya, kemudiandaripada penggunaan haknya. Jadi ada unsur sengaja dan tidakdigunakan sesuai dengan keadaan fungsi Sertipikat tersebut;Bahwa dalam UndangUndang PokokPokok Agraria Pasal 15dijelaskan tanah wajib dipelinara dan dijaga kesuburannya untuktanah pertanian.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 23-08-2022 — Putus : 17-11-2022 — Upload : 05-12-2022
Putusan PN SIDOARJO Nomor 234/Pdt.G/2022/PN Sda
Tanggal 17 Nopember 2022 — Penggugat:
HERRY CHANDRA
Tergugat:
AGUNG SANTOSO
Turut Tergugat:
Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sidoarjo
45 — 23
  • Penggugat:
    HERRY CHANDRA
    Tergugat:
    AGUNG SANTOSO
    Turut Tergugat:
    Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sidoarjo
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 01-06-2015 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 124/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 4 Agustus 2015 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA (dahulu KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA), 2. PT. MESKOM AGRO SARIMAS
38 — 22
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA (dahulu KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA), 2. PT. MESKOM AGRO SARIMAS
    MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIKINDONESIA (dahulu KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA), berkedudukan di JalanSisingamagaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta, untukselanjutnya disebut sebagai ..................::060 TERGUGAT ;2.PT. MESKOM AGRO SARIMAS, diwakili oleh Ir.
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 25-05-2023 — Putus : 21-06-2023 — Upload : 21-06-2023
Putusan PT PADANG Nomor 131/PDT/2023/PT PDG
Tanggal 21 Juni 2023 — Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM
45 — 36
  • Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 17-06-2022 — Putus : 20-07-2022 — Upload : 25-07-2022
Putusan PN NABIRE Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Nab
Tanggal 20 Juli 2022 — Penggugat:
RIRIH AYUNINGSIH
Tergugat:
SUPANGAT
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
112 — 6
  • Penggugat:
    RIRIH AYUNINGSIH
    Tergugat:
    SUPANGAT
    Turut Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 15-09-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 218/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 27 April 2017 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. LAGUNA ALAM ABADI, DKK
97 — 88
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. LAGUNA ALAM ABADI, DKK
    Pasal 3 ayat (1)dan (8) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, maka sudahsepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menerima Gugatan yangdiajukan oleh Penggugat.Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat PermohonanPembatalan SK No. 550/2012 dan SK No. 551/2012 kepadaBapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia (Tergugat), dengan No.
    Putusan Nomor: 218/G/2016/PTUN.JKTtelah dicocokan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan buktiyang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :1.2.Bukti P 1Bukti P 2Tanda Terima (Transmittal Advice) dariBapak Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan PertanahanNasional RI atas surat Penggugatdengan Ref.
    Laguna AlamAbadi dengan Marsda TNI Anggoro, dkk(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2016 Tentang PenyelesaianHalaman 123 dari 183 halaman.
    Putusan Nomor: 218/G/2016/PTUN.JKT(Penggugat) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia;Bahwa objek sengketa (berupa permohonan Penggugat) diajukan ketikaperkara sedang dalam tahap pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung,dan sesuai Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 dan Nomor 11 Tahun2016 termasuk dalam klasifikasi perkara tanah, karena penyelesaiannyatelah masuk ranah peradilan;Bahwa sesuai
    Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 dan Nomor 11 Tahun2016 tersebut, maka Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiatidak berwenang untuk menjawab permohonan pembatalan dariPemohon (dalam hal ini PT.