Ditemukan 44595 data
AZHAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR KEMENTERUAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
ZULHAYATI
207 — 50
Penggugat:
AZHAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR KEMENTERUAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
ZULHAYATI
207 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DKKlawanRISTIANE HARDAYUN PUTRI, DKdanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DKK
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor2, Kebayoran Baru, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasakepada Deddy Setiady, S.H, dan kawan kawan, DirekturPenanganan Perkara Tanah dan Ruang KementerianAgraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 8 Februari 2017;2.
Sahat Simamora
Tergugat:
Amran
Turut Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar
3.Notaris/PPAT Dharma Serpin Purba.,S.H
4.Eddy Suarno
117 — 16
Penggugat:
Sahat Simamora
Tergugat:
Amran
Turut Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar
3.Notaris/PPAT Dharma Serpin Purba.,S.H
4.Eddy Suarno
86 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI yang dahulu KEPALA KANTOR AGRARIA KABUPATEN BEKASI
S.H.Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para AdvokatPenasehat Hukumberkantor di "TRIMURTI LAW OFFICE,beralamat di KomplekPerdagangan Beras Cipinang Blok HA 10, Kelurahan Pisangan Lama,Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur,berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 April 1016;Pemohon Kasasi , Para Pemohon Kasasi Il dahulu sebagaiParaTerbanding/Penggugat Intervensi, Para Penggugat;Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 361 K/TUN/2016melawan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI yang dahuluKEPALA KANTOR AGRARIA
penerbitan obyektum litistidak memenuhi syarat data fisik baik penguasaan fisik secara riel/nyatamaupun penguasaan fisik secara administratif dengan membayar PBBatas bidang tanah yang dimaksud dalam obyektum litis, karenanyatindakan Tergugat dalam menerbitkan obyektum litis telah bertentangandengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo.Pasal 18 Peraturan PemerintahHalaman 18 dari 25 Putusan Nomor 361 K/TUN/2016No.10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 Jo.Pasal 3Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria
RAHMAD MARYONO
Tergugat:
MARIA
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
39 — 19
Penggugat:
RAHMAD MARYONO
Tergugat:
MARIA
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIREKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata pada tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara:Rahmad Maryono, bertempat tinggal di Jalan Suci RT 15/RW 03,Kelurahan Siriwini, Kecamatan Nabire, KabupatenNabire, Provinsi Papua, sebagai Penggugat;Lawan:Maria, bertempat tinggal di Kampung Siriwini, Distrik Nabire, KabupatenNabire, sekarang tidak diketahui alamat dankeberadaannya, sebagai Tergugat;Kementerian Agraria
Bahwa karena jual beli tersebut di atas hanya tertuang dalamkuitansi dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) sehingga tidak ada Akta Jual Beli nya, maka Penggugat tidakdapat melakukan sendiri pengurusan balik nama sertifikat tersebut keKantor Turut Tergugat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Kabupaten Nabire);9.
Lukman Akbar Bastiar, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD RIDUANDA als WANDA Bin HASAN MUSTAR Alm
80 — 25
tanah (SHM) Program Nasional Agraria tahun 2014;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan NANIK HARYATI yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada ketua RT. 44 MUHAMMAD RIDUANDA untuk biaya pengurusan pembuatan sertipikat tanah (SHM) Program Nasional Agraria tahun 2014;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan HJ.
telah menyerahkan uang sejumlahRp. 2.000.000,- kepada ketua RT. 44 MUHAMMAD RIDUANDA untuk biaya pengurusan pembuatan sertipikat tanah (SHM) Program Nasional Agraria tahun 2014;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan M.
Nasional Agraria tahun 2014;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan DARSANA yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlahRp. 1.500.000,- kepada ketua RT. 44 MUHAMMAD RIDUANDA untuk biaya pengurusan pembuatan sertipikat tanah (SHM) Program Nasional Agraria tahun 2014;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ARMAN yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlahRp. 1.500.000,- kepada ketua RT. 44 MUHAMMAD RIDUANDA untuk biaya pengurusan pembuatan sertipikat tanah (SHM) Program Nasional Agraria
telah menyerahkan uang sejumlahRp. 2.800.000,- kepada ketua RT. 44 MUHAMMAD RIDUANDA untuk biaya pengurusan pembuatan sertipikat tanah (SHM) Program Nasional Agraria tahun 2014;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan MAHRAM yang menyatakan telah menyerahkan uang sejumlahRp. 2.000.000,- kepada ketua RT. 44 MUHAMMAD RIDUANDA untuk biaya pengurusan pembuatan sertipikat tanah (SHM) Program Nasional Agraria tahun 2014;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan H.
pembuatan sertipikat tanah (SHM) Program Nasional Agraria tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT.
SUTOMO
Tergugat:
MARTU
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
67 — 20
Penggugat:
SUTOMO
Tergugat:
MARTU
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
RAHMAD MARYONO
Tergugat:
HAMBALI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
81 — 38
Penggugat:
RAHMAD MARYONO
Tergugat:
HAMBALI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIREBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:Rahmad Maryono, bertempat tinggal di Jalan Suci RT 15/ RW 03,Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire,Provinsi Papua, sebagai Penggugat ;Lawan:Hambali, dahulu bertempat tinggal di Kampung Sriwini, Distrik Nabire,Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui alamatdan keberadaannya, sebagai Tergugat;Kementerian Agraria
Bahwa karena jual beli tersebut diatas hanya tertuang dalam kuitansi,dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)sehingga tidak ada Akta Jual Belinya, maka Penggugat tidak dapatmelakukan sendiri pengurusan balik nama sertipikat tersebut ke KantorTurut Tergugat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Kabupaten Nabire ;9.
DANUN WIYOTO
Tergugat:
SUMARI
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali
111 — 52
Penggugat:
DANUN WIYOTO
Tergugat:
SUMARI
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali
SIDIK SINEN
Tergugat:
ADAM MARADJABESI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional Kab.Nabire
45 — 6
Penggugat:
SIDIK SINEN
Tergugat:
ADAM MARADJABESI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional Kab.Nabire
43 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUHARTOYO, dkk VS MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA dahulu dan sekarang KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DK
OBJEK GUGATAN;SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAHULUDAN SEKARANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA, NO. 94/HGU/BPN/97 tanggal 06 Agustus1997, diterbitkan untuk atas nama PT. Socfin Indonesia (PT. Socfindo)berkedudukan di Jalan Kol.
;Mewajibkan Tergugat Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasionan RI dahulu dan sekarang Kepala BadanPertanahan Republik Indonesia untuk Mencabut Surat Keputusan No.94/HGU/BPN/97 tanggal 06 Agustus 1997 atas nama PT. SocfinIndonesia (PT.
Bahwa objek gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannyaadalah : Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalIndonesia No. 94/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997, diterbitkanatas nama PT. Socfin Indonesia (untuk selanjutnya disebut SK No.94): dan; Surat Keputusan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.2 tanggal 8 April 1998 Desa Tanjung Meriah yang diterbitkan olehKepala Kantor Pertanahan Serdang Bedagai atas nama PT.
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (dahulu MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional) No.94/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997 tentang PemberianPerpanjangan Hak Guna Usaha atas Tanah terletak di KabupatenDeli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang memberikan kepadaPT.
Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala BadanPertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan Pasal 24 dan Pasal 25;Hal. 42 dari 45 hal. Put.
Sariman
Tergugat:
Sriaminatun
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Grobogan
68 — 17
Penggugat:
Sariman
Tergugat:
Sriaminatun
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Grobogan
1.Cut Badriah
2.Cut Asmiati AG
3.Keumalawati
4.Asmadi
5.Mas Intan
6.Syahril
7.Aldi Feriyal Farid
Tergugat:
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh
171 — 97
Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) Tindakan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat tidak melakukan penanganan kasus yang diadukan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Kedua);
- Menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat tidak melakukan penanganan kasus yang diadukan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Objek Sengketa Kedua);
- Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Mengklasifikasikan Pengaduan Sengketa dan Konflik yang disampaikan Para Penggugat sebagai Kasus Berat sehingga Tergugat melakukan penanganan kasus yang diadukan oleh Para Penggugat dengan melalui seluruh tahapan penanganan sengketa dan konflik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang
45 — 36
Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM
451 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG RI., II. BUPATI KUTAI TIMUR., III. PT. TELEN;
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja,Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. DEDDY SETIADY, S.H., jabatan Direktur PenangananPerkara Tanah dan Ruang;2. HADIAT SONDARA D, S.H., M.H., jabatan Kepala SubDirektorat Penanganan Perkara Tanah dan RuangWilayah ;3. JUANDA HERMAWAN, S.H., jabatan Kepala SeksiPenanganan Perkara Perdata Wilayah ;4. M.
Adryan florenthyno
Tergugat:
Kantor Agraria dan Pertahanan Kota Bandung
Intervensi:
1.YOYOH SUPRIYATI
2.TEDDY OKTAFIAN
122 — 75
Penggugat:
Adryan florenthyno
Tergugat:
Kantor Agraria dan Pertahanan Kota Bandung
Intervensi:
1.YOYOH SUPRIYATI
2.TEDDY OKTAFIAN
Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
587 — 505
Diwakili oleh RICKY HOLIL. dkk
Tergugat:
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokatyang berkantor di Jose Rizal & Partners, Jalan Letda Natsir,Cibubur Country Blok CLCR 21, Cikeas, Kabupaten Bogor;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Lawan:MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL, ~~ berkedudukan~ di JalanSisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33/SkuHK.03.02/IX/2019 tanggal 16 September 2019, memberikankuasa kepada:1.
Bugi Riyantoro, S.H., Analis PerkaraTanah dan Ruang;Kesemuanya memilin alamat dan berkedudukan = diKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru,Jakarta Selatan;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor159/PENDIS/2019/PTUN.JKT., tanggal 02 Agustus 2019, tentangLolos Dismissal; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Keputusan Tergugat tersebut merupakanpenetapan tertulis diterbitkan oleh Menteri Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional sebagai Badan/Pejabat TataUsaha Negara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 9UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, yang bersifat:Konkrit : Keputusan Tergugat tersebut bersifat nyata, tidakabstrak dan ditujukan kepada Penggugat;Individual : Bahwa Keputusan Tergugat nyata ditujukan
Bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek gugatanadalah Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional tanggal 22 April 2019 Nomor1/PTTHGB/KEMATR/BPN/IV/2019 tentang Penetapan TanahTerlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Nomor17/Tegal Ratu atas nama PT. Taman Harapan Indah terletak diDesa Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, ProvinsiBanten;b.
JKT.pokoknya telah memberikan pendapat di bawah janji sebagai berikut:Bahwa penjelasan UndangUndang PokokPokok Agraria Pasal27 menyebutkan bahwa tanah terlantar adalah tanah yang dengansengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya, kemudiandaripada penggunaan haknya. Jadi ada unsur sengaja dan tidakdigunakan sesuai dengan keadaan fungsi Sertipikat tersebut;Bahwa dalam UndangUndang PokokPokok Agraria Pasal 15dijelaskan tanah wajib dipelinara dan dijaga kesuburannya untuktanah pertanian.
HERRY CHANDRA
Tergugat:
AGUNG SANTOSO
Turut Tergugat:
Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sidoarjo
45 — 23
Penggugat:
HERRY CHANDRA
Tergugat:
AGUNG SANTOSO
Turut Tergugat:
Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sidoarjo
38 — 22
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA (dahulu KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA), 2. PT. MESKOM AGRO SARIMAS
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIKINDONESIA (dahulu KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA), berkedudukan di JalanSisingamagaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta, untukselanjutnya disebut sebagai ..................::060 TERGUGAT ;2.PT. MESKOM AGRO SARIMAS, diwakili oleh Ir.
RIRIH AYUNINGSIH
Tergugat:
SUPANGAT
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
112 — 6
Penggugat:
RIRIH AYUNINGSIH
Tergugat:
SUPANGAT
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire