Ditemukan 1401 data
71 — 42
Hadjon, SF. Marbun, dll).Dikalangan para sarjana terdapat perbedaan pendapat dalam mendefenisikan istilahketetapan (beschikking), menurut J.B.J.M Ten Berge (Ten Berge, J.B.J.M, 1996,Besturen Door de Overheid, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer: 156) beschikkingdidefinisikan sebagai: Keputusan hukum publik yang bersifat konkret dan individual: keputusan ituberasal dari organ pemerintahan yang didasarkan pada kewenangan hukumpublik.
89 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon (Philipus M. Hadjon, Discretionary Power dan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB), Hal:. 23.) dalam konsep hukumadministrasi secara intrinsik merupakan unsurunsur utama dari "Sturen(bestureri).
Hadjon,membedakan 2 (dua) macam kebebasan pemerintahan (vrij bestuur) yaitubeleidvrijheid (kebebasan kebijaksanaan) dan beoordelijngsvrijheid(kebebasan penilaian);Bahwa kebebasan kebijaksanaan (beleidvrijheid) diuraikan bahwa :Er us beleidsvrijheid (ook wel discretionare bevoegdheid m enge zin) indieneen wettelijke rtgeling een bestuursorgaan een bepaalde bevoegdheidverleent, terwijl het aan het orgaan vrij staat van het gebruik van diebevoegdheid af te zien, ook al zijn de voorwaarden voor rechtmatigeuitoerening
MUHAMMAD HAMZAH ASADULLAH
Tergugat:
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD)
277 — 125
Hadjon, dalam bukunyaPerlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT Bina Ilmu,Surabaya, 1987, him. 19. menyatakan Asas kecermatanmensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatuketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pulasemua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bilafaktafakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat. Kalaupemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihakketiga, itu pun berarti tidak cermat.
197 — 102
Hadjon,dkk : Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia, 2011:155). Didalamnya berisi pedomanpedoman(richtliinen), atau petunjukpetunjuk (regelingen). Makanya harusdipandang sebagai hukum karena mempunyai relevansi hukum.Maksudnya ada keadaan khusus yang dipertimbangkan, in casu,yakni untuk mencegah adanya potensi kerugian negara/daerahyang lebih besar yang ditimbulkan akibat kelalaian dan/ataupembiaran terhadap persoalan tersebut.
44 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon dalam bukunya, Pengantar HukumAdministrasi Indonesia, UGM Press, Yogyakarta, 1994 padahalaman 275 telah menegaskan bahwa: Suatu keputusan harusdapat didukung oleh alasanalasan yang dijadikan dasarnya, yangmeliputi: Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan, dalam artipenyusunannya harus rasional; Ketetapan harus memiliki dasar fakta yang tegas, yakni bahwakelompok fakta yang menjadi titik tolak dari ketetapan harusbenar; Pemberian alasan harus cukup dapat mendukung, artinyaalasanalasan
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon, SH.,menyatakan bahwa isitilah "Wewenang" dikaitkan dengan suatu "hak"dan "tugas" selalu dikaitkan dengan "Kewajiban", dengan demikiansuatu. tugas dikatakan merupakan suatu) keharusan untukdilaksanakan, sedangkan wewenang dapat dilakukan dan dapat jugatidak dilakukan (Prof. Dr.
., Hadjon, SH. tentangWewenang, Majalah Hukum YURIDIKA, Desember 1997) ;Bahwa difinisi batasan wewenang adalah kekuasaan hukum, hakuntuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publikuntuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakankewajiban publik.
Philipus Hadjon, SH., tentang Wewenang, MajalahHukum Yuridika, No. 5, 6 Tahun XII, September Desember1997) ;Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan Ir.Daryono selaku Direktur CV. Bresma jaya telah melaksanakanpekerjaannya sesuai dengan isi di dalam Perjanjian Kontraknya yangdibuat pada tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010 dengan PejabatPembuat Komitment yang mewakili Pemerintah Daerah KabupatenMadiun ;Hal. 87 dari 112 hal. Put.
61 — 20
Hadjon, SH yang menjelaskan asaspraesumptio iustae causa (vermoeden van rechtmatigheid) yang berarti setiap keputusanpemerintah harus dianggap sah sampai ada pembatalan (asas contrario sepanjang belum/tidak dibatalkan, keputusan tersebut tetap sah).
48 — 17
PHILIPUS M HADJON, SH., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa, Keahlian Ahli yaitu pada Bidang Hukum Administrasi ;e Bahwa menurut pendapat ahli, surat keterangan Nomor. 590/41/436.9.14.4/2012tertanggal 04 September 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Jemur WonosariHalaman 29 dari 44 Putusan Nomor:371/Pid.B/2015/PN.SBYSurabaya adalah merupakan produk administrasi Negara, berupa KeputusanTata Usaha Negara ; e Bahwa menurut ahli Keabsahan surat keterangan Nomor.590/41/436.9.14.4
Drs. IMAM MASDUKI
Tergugat:
1.I KETUT BUDHA
2.CV. KINANTI
3.HARLIEN
4.MOCH. ATIM SANTOSO
Turut Tergugat:
SUYATNO
34 — 15
Hadjon, SH. berdasarkan suratkuasa khusus tanggal.30 Maret 2019, sedang Tergugat III dan IV serta TurutTergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut;Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN SDAMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaiandiantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjukSuprayogi
SISWADI
Tergugat:
KEPALA KELURAHAN BABATAN
193 — 77
Hadjon, dkk., dalambukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penerbit Gajan MadaUniversity Press, Yogyakarta, cetakan keempat Tahun 1995 halaman 324,menyebutkan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatanapabila ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikantersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negarayang digugat;Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan persyaratan
62 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon, SH. (Guru Besar Hukum Tata NegaraFakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya) Yangmenerangkan, bahwa : Kriteria Final dalam Pasal 1 angka 3UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkanoleh suatu penetapan tertulis dari Pejabat Tata Usaha Negara,bukan karena tersedianya upaya hukum.
71 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon dkk dalambukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia(Introduction to the Indonesian Administrative Law):Halaman 28 dari 40 halaman. Putusan Nomor 344/B/PK/PJK/201 72008, pada halaman 152154 disebutkan, bahwa SuratEdaran merupakan salah satu bentuk peraturankebijaksanaan (beleidsregel, policy rule) dan bukanperaturan perundangundangan.
52 — 44
Philpus M Hadjon, dkk, dalam bukunya Pengantar HukumAdministrasi Indonesia, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakankeempat Tahun 1995 halaman 324, menyebutkan Penggugat mempunyai kepentinganuntuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal (sebab akibat) antara KeputusanTata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentinganyang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata UsahaNegara yang digugat; Menimbang, bahwa disamping
101 — 36
Perlindungan represif, menurut Hadjon, adalah upaya untukmendapatkan perlindungan hukum yang dilakukan melalui badan peradilan.Bahwa perlindungan hukum kepada pembeli lelang yang beritikad baikyang mengikuti lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu yangsecara tegas diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menegaskanbahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yangberlaku, tidak dapat dibatalkan.
SIEK AGUS SANTOSO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
1.Tang Lee Giok
2.Kartika Dewi Sugiarto
3.Budi Santoso
340 — 159
Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunyaPengantar Hukum Administrasi Indonesia Penerbit Gajah MadaUniversity Press, Yogyakarta, cetakan keempat tahun 1995 halaman 324,menyebutkan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukangugatan apabila ada hubungan kausal (sebab akibat) antara KeputusanTata Usaha yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinyakepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnyaKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat;Halaman 35 dari 43 halaman Putusan
Terbanding/Terdakwa : RIZKI HIKMAWAN
276 — 626
Hadjon, SH. Disampaikan Dalam:Colloquium Membedah UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015,Garden Palace Surabaya. d. 1 (Satu) bundel copy Kesimpulan Termohon Dalam PerkaraTUN Reg. Nomor: 25/G/2015/PTUN.MDN Pada PengadilanTata Usaha Negara Medan Antara Drs.
SUSANTI, SH
Terdakwa:
ALIMUDDIN Als ACO Bin KAMARUDDIN Alm
144 — 43
Hadjon, dkk pada pokoknyaberpendapat sanksi administratif adalah sanksi diterapkan oleh pejabat tata usahanegara kepada pelanggarnya tanpa harus melalui prosedur peradilan dan sanksidiberikan dalam bentuk reparatoir (mengembalikan ke kondisi semula), punitif(hukuman berupa denda) dan regresif. Perbedaan antara sanksi administratif dansanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri.
79 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon, Sri Soemantri Martosumitro, SjahranBasran, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki dalam buku berjudulPengantar Hukum Administrasi Indonesia halaman 272);Dalam melaksanakan Surat Keputusan Menteri No. KP 348 Tahun 2003tanggal 24 Desember 2003 Tentang Ijin Penyelenggaraan Jaringan TetapLokal Berbasis Pocket Switched. Tergugat telah memberikan janjijanjidan harapanharapan bahkan menjamin kepada Penggugat, adapunjanjijanji tesebut jelas terlinat dalam Lampiran Keputusan MenteriPerhubungan No.
1.Pt. Chandrabhakti Jasatama
2.Pt. Suryandra Nusa Bhakti
3.Pt. Mecosuprin Grafia
4.Pipit Kurnia Wibisana
5.Tolly Patrice Putih
6.Pt. Subendwipa Jaya
Tergugat:
Pt. Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
306 — 168
Hadjon dalamBukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia:Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatuorgan pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya denganperaturan perundangundangan, dengan tanggung jawab dan tanggunggugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakanwewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegangdengan asas contraries actus.
Hadjon di atas maka kewenanganNegara dalam merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan(regelendaad) dan melakukan pengawasan (toezichthoundendaad) terkaitHak Pengelolaan tersebut telah beralin seutunnya kepada Badan UsahaMilik Negara (BUMN) sebagai delegataris. Demikian juga apabila dikaitkandengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Cilincing dan Sertifikat HakPengelolaan Nomor : 2/Cilincing tersebut Negara telah memberikankewenangan delegasi kepada Tergugat (PT.
135 — 64
Hadjon dkk dalam Pengantar Hukum AdministrasiNegara cetakan ke10 (2008), Asas Suatu wewenang tidak boleh digunakanuntuk tujuan lain selain untuk tujuan ia diberikan.