Ditemukan 1401 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hadjo harjono hadrin hardjono hadjar harjon hadion hadjoh hadjan hadjun hardjon hadron
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-03-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 17-02-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 116/PDT/G/2014/PN.BDG.
Tanggal 23 Juli 2014 — ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA CIMAHI LAWAN GUBERNUR JAWA BARAT
71 — 42
  • Hadjon, SF. Marbun, dll).Dikalangan para sarjana terdapat perbedaan pendapat dalam mendefenisikan istilahketetapan (beschikking), menurut J.B.J.M Ten Berge (Ten Berge, J.B.J.M, 1996,Besturen Door de Overheid, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer: 156) beschikkingdidefinisikan sebagai: Keputusan hukum publik yang bersifat konkret dan individual: keputusan ituberasal dari organ pemerintahan yang didasarkan pada kewenangan hukumpublik.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-09-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 309 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 11 September 2014 — dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph
89 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hadjon (Philipus M. Hadjon, Discretionary Power dan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB), Hal:. 23.) dalam konsep hukumadministrasi secara intrinsik merupakan unsurunsur utama dari "Sturen(bestureri).
    Hadjon,membedakan 2 (dua) macam kebebasan pemerintahan (vrij bestuur) yaitubeleidvrijheid (kebebasan kebijaksanaan) dan beoordelijngsvrijheid(kebebasan penilaian);Bahwa kebebasan kebijaksanaan (beleidvrijheid) diuraikan bahwa :Er us beleidsvrijheid (ook wel discretionare bevoegdheid m enge zin) indieneen wettelijke rtgeling een bestuursorgaan een bepaalde bevoegdheidverleent, terwijl het aan het orgaan vrij staat van het gebruik van diebevoegdheid af te zien, ook al zijn de voorwaarden voor rechtmatigeuitoerening
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 133/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 26 Februari 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD HAMZAH ASADULLAH
Tergugat:
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD)
277 — 125
  • Hadjon, dalam bukunyaPerlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT Bina Ilmu,Surabaya, 1987, him. 19. menyatakan Asas kecermatanmensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatuketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pulasemua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Bilafaktafakta penting kurang diteliti, itu berarti tidak cermat. Kalaupemerintahan secara keliru tidak memperhitungkan kepentingan pihakketiga, itu pun berarti tidak cermat.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Kepegawaian
Register : 04-03-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 7/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 11 Juli 2019 — ANDREAS, S.T., M.T melawan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
197 — 102
  • Hadjon,dkk : Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia, 2011:155). Didalamnya berisi pedomanpedoman(richtliinen), atau petunjukpetunjuk (regelingen). Makanya harusdipandang sebagai hukum karena mempunyai relevansi hukum.Maksudnya ada keadaan khusus yang dipertimbangkan, in casu,yakni untuk mencegah adanya potensi kerugian negara/daerahyang lebih besar yang ditimbulkan akibat kelalaian dan/ataupembiaran terhadap persoalan tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 20-03-2013 — Putus : 21-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 K/TUN/2013
Tanggal 21 Mei 2013 — GUBERNUR BANK INDONESIA VS BAMBANG MULYO ATMODJO, SE;
44 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hadjon dalam bukunya, Pengantar HukumAdministrasi Indonesia, UGM Press, Yogyakarta, 1994 padahalaman 275 telah menegaskan bahwa: Suatu keputusan harusdapat didukung oleh alasanalasan yang dijadikan dasarnya, yangmeliputi: Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan, dalam artipenyusunannya harus rasional; Ketetapan harus memiliki dasar fakta yang tegas, yakni bahwakelompok fakta yang menjadi titik tolak dari ketetapan harusbenar; Pemberian alasan harus cukup dapat mendukung, artinyaalasanalasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 23-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1133 K/PID.SUS/2013
Tanggal 23 Juli 2013 —
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hadjon, SH.,menyatakan bahwa isitilah "Wewenang" dikaitkan dengan suatu "hak"dan "tugas" selalu dikaitkan dengan "Kewajiban", dengan demikiansuatu. tugas dikatakan merupakan suatu) keharusan untukdilaksanakan, sedangkan wewenang dapat dilakukan dan dapat jugatidak dilakukan (Prof. Dr.
    ., Hadjon, SH. tentangWewenang, Majalah Hukum YURIDIKA, Desember 1997) ;Bahwa difinisi batasan wewenang adalah kekuasaan hukum, hakuntuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publikuntuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakankewajiban publik.
    Philipus Hadjon, SH., tentang Wewenang, MajalahHukum Yuridika, No. 5, 6 Tahun XII, September Desember1997) ;Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan Ir.Daryono selaku Direktur CV. Bresma jaya telah melaksanakanpekerjaannya sesuai dengan isi di dalam Perjanjian Kontraknya yangdibuat pada tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010 dengan PejabatPembuat Komitment yang mewakili Pemerintah Daerah KabupatenMadiun ;Hal. 87 dari 112 hal. Put.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 17-06-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 7 Oktober 2014 — 1.M. Nur Khabsyin, 2.Djamiun, dkk;MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
61 — 20
  • Hadjon, SH yang menjelaskan asaspraesumptio iustae causa (vermoeden van rechtmatigheid) yang berarti setiap keputusanpemerintah harus dianggap sah sampai ada pembatalan (asas contrario sepanjang belum/tidak dibatalkan, keputusan tersebut tetap sah).
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 26-08-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 371/Pid.B/2015/PN.SBY
Tanggal 26 Agustus 2015 — DRA. DIAH ERNAWATI. MM Binti H. SOEDARSO
48 — 17
  • PHILIPUS M HADJON, SH., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa, Keahlian Ahli yaitu pada Bidang Hukum Administrasi ;e Bahwa menurut pendapat ahli, surat keterangan Nomor. 590/41/436.9.14.4/2012tertanggal 04 September 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Jemur WonosariHalaman 29 dari 44 Putusan Nomor:371/Pid.B/2015/PN.SBYSurabaya adalah merupakan produk administrasi Negara, berupa KeputusanTata Usaha Negara ; e Bahwa menurut ahli Keabsahan surat keterangan Nomor.590/41/436.9.14.4
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 10-01-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 15/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 30 Juli 2019 — Penggugat:
Drs. IMAM MASDUKI
Tergugat:
1.I KETUT BUDHA
2.CV. KINANTI
3.HARLIEN
4.MOCH. ATIM SANTOSO
Turut Tergugat:
SUYATNO
34 — 15
  • Hadjon, SH. berdasarkan suratkuasa khusus tanggal.30 Maret 2019, sedang Tergugat III dan IV serta TurutTergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut;Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN SDAMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaiandiantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjukSuprayogi
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 20-07-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 122/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 6 Januari 2021 — Penggugat:
SISWADI
Tergugat:
KEPALA KELURAHAN BABATAN
193 — 77
  • Hadjon, dkk., dalambukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penerbit Gajan MadaUniversity Press, Yogyakarta, cetakan keempat Tahun 1995 halaman 324,menyebutkan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatanapabila ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikantersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negarayang digugat;Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan persyaratan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 21-07-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 PK/TUN/2011
Tanggal 21 Juli 2011 — PT. MULTI FABRINDO GEMILANG, diwakili oleh ZULKIFLI NURDIN, SE., MM., vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
62 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hadjon, SH. (Guru Besar Hukum Tata NegaraFakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya) Yangmenerangkan, bahwa : Kriteria Final dalam Pasal 1 angka 3UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkanoleh suatu penetapan tertulis dari Pejabat Tata Usaha Negara,bukan karena tersedianya upaya hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 09-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SURYA CITRA MEDIA, TBK;
71 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hadjon dkk dalambukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia(Introduction to the Indonesian Administrative Law):Halaman 28 dari 40 halaman. Putusan Nomor 344/B/PK/PJK/201 72008, pada halaman 152154 disebutkan, bahwa SuratEdaran merupakan salah satu bentuk peraturankebijaksanaan (beleidsregel, policy rule) dan bukanperaturan perundangundangan.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 13-10-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 09-03-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 53/G/2014/PTUN-PLG
Tanggal 8 Januari 2015 — FAJAR IBNU SAJARI vs BUPATI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
52 — 44
  • Philpus M Hadjon, dkk, dalam bukunya Pengantar HukumAdministrasi Indonesia, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakankeempat Tahun 1995 halaman 324, menyebutkan Penggugat mempunyai kepentinganuntuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal (sebab akibat) antara KeputusanTata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentinganyang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata UsahaNegara yang digugat; Menimbang, bahwa disamping
Pengadilan PN NEGARA Perdata
Register : 12-01-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PN NEGARA Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Nga
Tanggal 30 Maret 2021 — - I WAYAN ARDIANA ( Penggugat ) - Hajah Rukmiati ( Tergugat I ) - Setiyadi SH ( Tergugat II )
101 — 36
  • Perlindungan represif, menurut Hadjon, adalah upaya untukmendapatkan perlindungan hukum yang dilakukan melalui badan peradilan.Bahwa perlindungan hukum kepada pembeli lelang yang beritikad baikyang mengikuti lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu yangsecara tegas diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menegaskanbahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yangberlaku, tidak dapat dibatalkan.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 03-06-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 52/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 22 September 2021 — Penggugat:
SIEK AGUS SANTOSO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
1.Tang Lee Giok
2.Kartika Dewi Sugiarto
3.Budi Santoso
340 — 159
  • Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunyaPengantar Hukum Administrasi Indonesia Penerbit Gajah MadaUniversity Press, Yogyakarta, cetakan keempat tahun 1995 halaman 324,menyebutkan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukangugatan apabila ada hubungan kausal (sebab akibat) antara KeputusanTata Usaha yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinyakepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnyaKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat;Halaman 35 dari 43 halaman Putusan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 15-01-2019 — Putus : 01-02-2019 — Upload : 02-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 6/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 1 Februari 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : ELLY SUPAINI
Terbanding/Terdakwa : RIZKI HIKMAWAN
276 — 626
  • Hadjon, SH. Disampaikan Dalam:Colloquium Membedah UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 5 Juni 2015,Garden Palace Surabaya. d. 1 (Satu) bundel copy Kesimpulan Termohon Dalam PerkaraTUN Reg. Nomor: 25/G/2015/PTUN.MDN Pada PengadilanTata Usaha Negara Medan Antara Drs.
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Khusus
Register : 24-02-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Pli
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
SUSANTI, SH
Terdakwa:
ALIMUDDIN Als ACO Bin KAMARUDDIN Alm
144 — 43
  • Hadjon, dkk pada pokoknyaberpendapat sanksi administratif adalah sanksi diterapkan oleh pejabat tata usahanegara kepada pelanggarnya tanpa harus melalui prosedur peradilan dan sanksidiberikan dalam bentuk reparatoir (mengembalikan ke kondisi semula), punitif(hukuman berupa denda) dan regresif. Perbedaan antara sanksi administratif dansanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-08-2010 — Upload : 01-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 K/TUN/2010
Tanggal 26 Agustus 2010 — MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA VS PT. CORBEC COMMUNICATION
79 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hadjon, Sri Soemantri Martosumitro, SjahranBasran, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki dalam buku berjudulPengantar Hukum Administrasi Indonesia halaman 272);Dalam melaksanakan Surat Keputusan Menteri No. KP 348 Tahun 2003tanggal 24 Desember 2003 Tentang Ijin Penyelenggaraan Jaringan TetapLokal Berbasis Pocket Switched. Tergugat telah memberikan janjijanjidan harapanharapan bahkan menjamin kepada Penggugat, adapunjanjijanji tesebut jelas terlinat dalam Lampiran Keputusan MenteriPerhubungan No.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2020 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 11-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 201/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
1.Pt. Chandrabhakti Jasatama
2.Pt. Suryandra Nusa Bhakti
3.Pt. Mecosuprin Grafia
4.Pipit Kurnia Wibisana
5.Tolly Patrice Putih
6.Pt. Subendwipa Jaya
Tergugat:
Pt. Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
306 — 168
  • Hadjon dalamBukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia:Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatuorgan pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya denganperaturan perundangundangan, dengan tanggung jawab dan tanggunggugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakanwewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegangdengan asas contraries actus.
    Hadjon di atas maka kewenanganNegara dalam merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan(regelendaad) dan melakukan pengawasan (toezichthoundendaad) terkaitHak Pengelolaan tersebut telah beralin seutunnya kepada Badan UsahaMilik Negara (BUMN) sebagai delegataris. Demikian juga apabila dikaitkandengan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Cilincing dan Sertifikat HakPengelolaan Nomor : 2/Cilincing tersebut Negara telah memberikankewenangan delegasi kepada Tergugat (PT.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 04-04-2014 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 04-11-2015
Putusan PTUN JAMBI Nomor 13/G/2014/PTUN.JBI.
Tanggal 25 September 2014 — SUPARIYAH vs. BUPATI BUNGO
135 — 64
  • Hadjon dkk dalam Pengantar Hukum AdministrasiNegara cetakan ke10 (2008), Asas Suatu wewenang tidak boleh digunakanuntuk tujuan lain selain untuk tujuan ia diberikan.