KotaBalikpapan periode 2004 sampai 2009 selaku Sekretaris.e Bahwa saksi sebelum ada masalah Surat Keterangan Pengganti STTBatas nama JUMIATI, sudah menjadi anggota Badan Kehormatan.29Bahwa masalah yang berkaitan dengan Surat Keterangan PenggantiSTTB atas nama JUMIATI merupakan tugas dari BadanKehormatan.Bahwa Surat Keterangan Pengganti STTB atas nama JUMIATI adamasalah karena diduga palsu.Bahwa Badan Kehormatan memperoleh Surat Keterangan PenggantiSTTB atas nama JUMIATI dari LSM yang menyampaikan keDewan

yang merupakan kewenangan BPN;Bahwa ahli mengetahui masalah renvoi, bisa saja terjadi dan dilakukandua kali;Bahwa ahli menerangkan notaris mengetahui batasbatas tanah dalamsuatu akta dapat dilihat dalam suatu warkah sebagaimana Pasal 1Pendaftaran Tanah;Bahwa ahli menerangkan renvoi terjadi apabila terjadi kesalahan danmemerlukan renvoi maka harus ada paraf dari para pihak;Bahwa ahli menerangkan renvoi dapat dilakukan ketika pembuatan aktanamun jika jauh dari ketika pembuatan akta maka harus dibawa kedewan

Blitar ada, sedangkan di Dewan ada/tidak, saksitidak tahu ;Bahwa setelah uang saksi serahkan, uang tersebut mengalir keDewan dan saksi tahu hal tersebut dari Siti Sulastri ;Bahwa sepengetahuan saksi, dana Sekretariat Pemkab.

yang merupakan kewenangan BPN;Bahwa ahli mengetahui masalah renvoi, bisa saja terjadi dan dilakukandua kali;Bahwa ahli menerangkan notaris mengetahui batasbatas tanah dalamsuatu akta dapat dilihat dalam suatu warkah sebagaimana Pasal 1Pendaftaran Tanah;Bahwa ahli menerangkan renvoi terjadi apabila terjadi kesalahan danmemerlukan renvoi maka harus ada paraf dari para pihak;Bahwa ahli menerangkan renvoi dapat dilakukan ketika pembuatan aktanamun jika jauh dari ketika pembuatan akta maka harus dibawa kedewan

Dan mengenalimasalah masyarakat adat Dondo ini belum pernah dilaporkan keDewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara; Bahwa jika ada sengketa antara perusahaan dengan masyarakatadat, maka peradilan adat setempat berwenang untuk menanganiperkara tersebut; Bahwa tanah adat yang dimiliki secara kolektif dapat diberikankepada masyarakat adat yang bermukim di tempat itu;Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN PalBahwa terhadap tanah adat boleh diterbitkan SKPT untukmasyarakat adat namun terlebih

Eksepsi Tergugat IIle Gugatan Penggugat prematur, karena seharusnyatindakan Tergugat mengakhiri penanganan' perkaradengan Penggugat diperiksa dulu oleh Majeliskehormatan kode etik =;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Tergugat11 membuktikan dengan bukti bukti T.Il 1, T.ll 2, T.ll 3,T.Il 4, T.Il 20, T.ll 19, sedangkan Penggugat mengajukanbukti P77 ( Putusan Sela ) ;Menimbang, bahwa dalam undangundang advokatmaupun kode etik advokat, tidak ada keharusan mengadu keDewan kehormatan selanjutnya ke

dan DPC, PAC yangberhak untuk memilih, termasuk menentukan keafsahan /sah Muscab dihadiriDPD, DPP; Bahwa yang saksi tahu ada konflik karena soal PAC saja;Bahwa saksi tidak tahu Pak Sumantri sudah di pecat (bukti P18); Bahwa memungkinkan Muscab bisa diambil alih dan itu sebelumnya sudahditunda karena Koesjanto pernah dipanggil beberapa kali tidak datangmenurut OKK;Bahwa Sdr.Sumantri tidak bisa dipecat, karena pemecatan harus dari DPD;Bahwa permasalahan DPC Kab Kediri tidak atau belum pernah dibawa keDewan

Kapuas Maju Jaya)di Kabupaten Pasak Talawang, namun saksi tidak hadir pada saatpenandatanganan kesepakatan damai tersebut;Bahwa setahu saksi kesepakatan damai tersebut belum dilaksanakanoleh Penggugat dan hal ini diketahui saksi berdasarkan surat laporan darikeluarga ahli waris Tamanggung Utun tertanggal 10 Agustus 2013 keDewan Adat Dayak Kabupaten Kapuas;Bahwa setelah itu Dewan Adat Dayak Kabupaten Kapuas denganPewaris Tamanggung Utun yang diwakili oleh Tergugat mengadakanrapat/mediasi sebanyak

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri DalamNegeri cq Direktorat Jendral Agraria Nomor85/dJA/1984 tanggal 2 April 1984;Dan termasuk Para Penggugat telah mengadukan pengambilalihan tanahtanah garapan milik rakyat oleh TergugatI (PT Perkebunan Nusantara II (Persero) tersebut keDewan Perwakilan Rakyat Indonesia, untuk itu DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk PanitiaKhusus Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia UntukMengadakan Penyelidikan Terhadap Masalah PertanahanSecara Nasional, (Pansus DPRRI

Kapuas dan langsung Terdakwa berbicaradengan Saksi UNTUNG yaitu pak ada pesan pak kadis PU kita ada beban keDewan dan tolong pak Untung dan temanteman yaitu pak SUGI dan pakBARDO pinjami kami dana sebesar Rp. 2.200.000.000, (dua milyar dua ratusjuta rupiah) dan paling lambat sebelum hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014sudah siap dan pak UNTUNG kena beban sebesar Rp. 625.000.000, (enamratus dua puluh lima juta rupiah), dan Saksi UNTUNG menjawab ya pak kamiusahakan dan akan kami laporkan keatas saya

Bahwa TERGUGAT adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat yang berwenang untuk menyampaikan hasil Putusan Mahkamah Partai keDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum(KPU) terkait dengan proses pergantian antar waktu anggota DewanPerwakilan Rakyat untuk fraksi Partai DemokratHalaman 2 dari 104 Putusan Gugatan Nomorsesuail Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai DemokratTahun 2015 Bukti P2;Pasal 22 ayat (7) Anggaran Dasar Partai Demokrat vide Bukti P2 tersebut

Terdakwamerupakan Konsultan dari Dirjen Pajak kalau tidak dia yang mengurustidak akan keluar dana tersebut;Bahwa sebelum saksi menanda tangani surat tersebut, surat itu sudahdiparaf oleh Asisiten IIT dan Kabag.Keuangan serta sudah ditanda tanganioleh Terdakwa ;Bahwa adapu tindak lanjut dari perjanjian tersebut, kirakira 6 bulankemudian datang berkas meminta pencairan dana dari Kabag Keuangankarena sudah disetujui DPRD Simalungun, kemudian setelah saksimembuka berkasnya saksi melihat ada Permohonan Wakil Bupati keDewan

ini kami curiga dengan dana talangan, kami kawal terussampai tujuan rilis tidak untuk pecemaran nama baik karena tidakspesifik menyebut CV Citra Adi Perdana kita melihat secara utuh pihakyang terkait disitu;Bahwa awalnya LSM Amara LALU kita bikin ormas itu supaya lebihkeren dipakai LSM Harun Masiku dan kita kaget Bintoro ditangkap dankita tetap kawal terus, ini kita menghadap ke Dewan, Kejaksaan, Polresini persoalan hukum dan moral;Bahwa yang saksi lihat ini Kasus dugaan korupsi, kita menghadap kedewan

sama dilaporkan oleh NotarisNaimah, S.H. kepada Yayasanyayasan yang lain, penyesuaian dibuat,tidak melakukan laporan ke Dirjen AHU Kemenkumham, berbeda dengannotarisnotaris di Solotigo, Semarang dan Jakarta sebagai PembinaYayasan yang lainnya melaksanakan tugas sampai dengan melaporkanke Dirjen AHU Kemenkumham;Bahwa Saksi menerangkan kecewa dengan Notaris Naimah, SH. dengantidak dilaksanakan melaporkan penyesuaian Anggaran Dasar ke DirjenAHU Kemenkumham dan terpaksa melaporkan Notaris Naimah, S.H. keDewan

dan Wakil Ketua Dewan Pers Tahun 2006 2009;2 Bukti bertanda TT.II2: Salinan dan Petikan Keputusan Presiders Nomor: 7/M tahun 2007, Nomor: R.275/Setkab/DA/2/2007, tanggal 13 Februari 2007;3 Bukti bertanda TTH3: Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SKDP/t1 1/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik;4 Bukti bertanda TT.II4: Surat Keputusan Dewan Pers No. 05/SKDP/III/2006 Tentan'g Penguatan Peran DewanPers.5 Bukti bertanda TT.II5: Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/PeraturanDP/I/2008, Tentang Prosedur Pengaduan KeDewan

Melodiboleh saja mengajukan pinjamandaerah atas nama Pernda Aceh Utarakarena sudah ada persetujuan Bupati.Disamping itu jabatan Drs, Melodiadalah Kabag Ekonomi dan InvestasiSetdakab Aceh Utara sehinggamenurut saksi masih relevan denganmaksud pengajuan pinjamantersebutyaitu untuk membiayai pembangunan diAceh Utara;e Bahwa untuk perpanjanganperpanjangan jangka waktu kredt untukpinjaman daerah tidak sampai keDewan komisaris termasuk untukpinjaman daerah Aceh Utara, karea itumenjadi wewenang Direksi;

Melodiboleh saja mengajukan pinjamandaerah atas nama Pernda Aceh Utarakarena sudah ada persetujuan Bupati.Disamping itu jabatan Drs, Melodiadalah Kabag Ekonomi dan InvestasiSetdakab Aceh Utara sehinggamenurut saksi masih relevan denganmaksud pengajuan pinjamantersebutyaitu untuk membiayai pembangunan diAceh Utara;e Bahwa untuk perpanjanganperpanjangan jangka waktu kredt untukpinjaman daerah tidak sampai keDewan komisaris termasuk untukpinjaman daerah Aceh Utara, karea itumenjadi wewenang Direksi;

Melodiboleh saja mengajukan pinjamandaerah atas nama Pernda Aceh Utarakarena sudah ada persetujuan Bupati.Disamping itu jabatan Drs, Melodiadalah Kabag Ekonomi dan InvestasiSetdakab Aceh Utara sehinggamenurut saksi masih relevan denganmaksud pengajuan pinjamantersebutyaitu untuk membiayai pembangunan diAceh Utara;e Bahwa untuk perpanjanganperpanjangan jangka waktu kredt untukpinjaman daerah tidak sampai keDewan komisaris termasuk untukpinjaman daerah Aceh Utara, karea itumenjadi wewenang Direksi;

Dana bantuan untuk Tahun 2005 sebesar Rp. 4.000.000.000,00(empat milyar rupiah) sudah diterima seluruhnya oleh Panitia Pendirian /Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungopura Pontianak,baik secara administrasi maupun fisik uangnya.Bahwa untuk dana bantuan ke Dewan Pembina Fakultas KedokteranUniversitas Tanjungoura Pontianak Tahun 2006 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), secara administrasi dana bantuansebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) telah diserahkan keDewan

TOMMY RIA maka untuk membiayai pelaksanaankegiatan tersebut dipergunakanlah dana bantuan yang dialokasikan keDewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan Pontianak.Bahwa terhadap dana bantuan ke Dewan Pembina Fakultas KedokteranUntan Pontianak yang dipergunakan tersebut, dibuatkanlah kwitansi buktipeminjaman ke pihak Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UntanPontianak.Bahwa pada intinya bahwa terhadap dana bantuan ke Dewan PembinaFakultas Kedokteran Untan Pontianak TA. 2006, penyerahannya hanyasecara administrasi

WUL tertanggal 7Oktober 2014 ,yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKuala Kapuas, telah dicocokkan dan sesuai dengan Photo Kopinya, sertadibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda PP.V.72 ;73.Fotokopi Surat Artikel Berita Koran Tabengan Spirit Kalteng tertanggal 7Oktober 2014 dengan Judul Warga 3 Desa Serahkan Surat Penolakan keDewan, ( Warga Desa Sei Pitung, Desa Sakatamiang, Desa Pantaimenyerahkan surat penolakan PT.WUL ke DPRD Kapuas ) ,yang telahdilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan