) huruf a karenatidak merespon Surat Peminjaman Nomor S.PB11/WPJ.09/KP.1002/2002 tanggal 07082002 sesuai jangkawaktu yang diminta dalam Surat Peminjaman, sehingga mengingatjangka waktu pemeriksaan sesuai dalam SEDirjen Nomor SE04/Pj.8/2001 tanggal 11 Juli 2001 dan berdasarkan Pasal 12 Kep.Dirijen Pajak Nomor KEP772/Pj/2001 tanggal 26 November 2001maka perhitungan peredaran usaha WP selama bulan Januarisampai dengan Juli 2002 dilakukan secara jebatan;Perhitungan Jebatan tersebut dilakukan dengan mengalikan

Bahwa terkait dalil Gugatan nomor 23 (dua puluh tiga) hingga 28 (dua puluhdelapan) Tergugat IV menyatakan keberatan dan menolak dalil tersebut.Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 155/PDT/2018/PT YYKTergugat IV tidak menguasai obyek sengketa serta tidak memiliki hak dankewenangan apapun untuk mengalikan kepemilikan Obyek Sengketa dalamperkara a quo sehingga tidak tepat jika semua pihak khususnya Tergugat IVyang tidak mengetahui dianggap bersalah.

Barat bertuliskan nama :Yoseph Klau dengan tidak mencantumkan berapa luasan tanahsedangkan pada bukti Surat T.4.3 luasan tanah :+ 400 M2dengan batas tanah bagianTimur dengan Gregorius Johanes Umadato/Terbanding dan Bagian Barat dengan Yoseph Klau; dan pada BuktiSurat T.4.4. pun demikian penrekayasaan yang dilakukan.Bahwa oleh karena tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh masingmasing baik Terbanding III, IV/selaku Mantan Lurah Tulamalae danSaksisaksinya yang merugikan Pembanding dengan sepihak mengalikan

Saksi FENNY; Bahwa yang menyuruh Saksi melakukan pemotongan tersebutadalah Terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa uang tersebutadalah biaya jasa atau tanda terimakasih dari Saksi FENNY yangsebelumnya sudah disepakati antara Saksi FENNY dengan Terdakwa;Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Ckr Bahwa setiap kali Saksi melakukan penyetoran tunai keRekening Milik Sdri FENNY, Saksi membawa semua uangnya ke Bankterlebin dahulu, dan di Bank baru Saksi hitung pengurangannya,dengan cara mengalikan

dikembalikan kepadaBadan Pertanahan Kabupaten Alor ;Halaman 33 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pat.G/2016/PN.KIbBahwa saksi pernah mendengar bahwa akan dibangun kantor Lurah Kaboladi atas tanah sengketa tersebut tetapi kantor Lurah tersebut tidak jadidibangun ;Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga tidak jadi dibangun kantor LurahKabola di situ ;Bahwa Bapak Amos Hanalaa tidak pernah mengalihnkan hak atas tanahtersebut kepada Kelurahan Kabola ;Bahwa setahu saksi Permenas Mouwlaka yang mengalikan

Mertasari Jaya ; Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakimtersebut di atas karena dalam pertimbangan Putusan tersebutMajelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian negaraterhadap pembangunan Bale Gong dan Penyengker Pura, karenatidak mempertimbangkan fakta di persidangan yakni keteranganahli yang diajukan oleh Penuntut Umum terdapat selisih dimanalaporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh terdakwadengan hasil penghitungan fisik yang dilakukan ahli yangmenggunakan metode mengalikan

Oleh karenanya, secarahukum jika para ahli waris hendak mengalikan Harta Peninggalan inikepada Tergugat 1 (yang dalam hal ini berstatus badan hukum Yayasan),harus dilakukan dengan cara memperoleh persetujuan dari seluruh ahliwaris sebagai pemilik sah atas Warisan;Pelanggaran terhadap hal itu jelas akan memberikan hak kepada ahliwaris yang dilanggar haknya untuk menuntut pihakpihak yangmenguasai warisan, yang dalam hal ini ruang untuk itu dijamin olehketentuan Pasal 834 KUHPerdata.

menentukan faktor limbah, berapa limbahyang dihasilkan dari penebangan tersebut, bagaimana mau dikalikan faktoreksploitasi kalau penebangan itu dilakukan tidak sesuai dengan normanormayang berlaku atau bisa kita katakan dilakukan diluar blok yang sudah ditetapkandalam RKT;Bahwa faktor pengaman Itu adalah kebijakan dari Kepala Dinas Kehutanan,seharusnya berdasarkan laporan dari Survei ratarata potensi setempat cukupdan LHC pun cukup, didalam pengenaan denda tidak diwajibkan dan tidakkewajiban untuk mengalikan

dengan faktor pengaman dan faktor ekploitasi;Bahwa berdasarkan hasil BAP tim monef bahwa telah ditemukan pelanggaranyaitu melakukan penebangan diluar RKT blok yang telah ditentukan dalamaturan dikenakan denda 15 kali PSDH dasar pengenaan itu adalah potensiSurvei ratarata daerah setempat atau LHC yang berasal dari pihakPT.INHUTANI II dari hasil itu Karena sudah didapat jenis pelanggarannya makakita tinggal mengalikan tarifnya berapa dan harga patokannya berapa;Bahwa yang terlibat dalam penghitungan

Jaksa PenuntutUmum.1.Kesalahan dalam perhitungan dengan mengalikan satuan M3 (meterKubik) dengan M (meter) tanpa terlebih dulu menyamakan satuannya;. Kesalahan dalam menentukan harga satuan sirtu yang sesuai denganpenawaran pemborong sebesar Rp119.550,00 (seratus sembilanbelas ribu lima ratus lima puluh rupiah)/m? (per meter kubik)sementara menurut perhitungan yang mendasari pertimbangan JudexFacti dan Sdr.

Perhitungan yang dilakukan oleh ahli hanya sebatas nilai NJOP yangdiberikan oleh penyidik tanpa adanya harga pembanding lainnya, secarahukum NJOP bukanlah harga transaksi jual beli akan tetapi sebagaimanapenjelasan dalam UndangUndang Nomor: 20 tahun 2000 Perubahandari UndangUndang Nomor : 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan HakTanah dan Bangunan (BPHTB), lebih tegas lagi disebutkan NJOP bukansebagai nilai harga Transaksi,akan tetapi NJOP adalah Nilai Pajak Bumidan Bangunan dengan cara mengalikan

Usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya dalam bangunan yangdampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan;Bahwa, dalam aturan tersebut dijelaskan juga dasar pengenaan / retribusiyang teutang dihitung dengan mengalikan tingkat penggunaan jasadikalikan tarif dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumenlain yang dipersamanan berupa karcis, kupon dan kartu langganan.sedangkan, terkait dengan pengurusan izin usaha, maka PemerintahDaerah Kabupaten Pringsewu melalui Peraturan Daerah KabupatenPringsewu

No. 11/Pid.Sus/TPK/2017/PT TJK Bahwa, dalam aturan tersebut dijelaskan juga dasar pengenaan / retribusi yangteutang dihitung dengan mengalikan tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif dandipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamananberupa karcis, kupon dan kartu langgan. sedangkan, terkait dengan pengurusan izin usaha, maka Pemerintah DaerahKabupaten Pringsewu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 20Tahun 2011 Tentang Pelayanan Perizinan Usaha dan Pendaftaran Usaha

melakukan audit dapat mengambil kesimpulan akibat dariketidak sesuaian antara Realisasi fisik dengan Kontrak Kegiatan PembangunanPeningkatan Puskesmas Sebangau dalam pekerjaan Semenisasi HalamanPuskesmas mengakibatkan adanya Kerugian kekurangan itemitem pekerjaantersebut maka terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 104.372.139,47(Seratus empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilanrupiah empat puluh tujuh sen)bahwa jumlah kerugian Negara tersebut saksi temukan dengan mengalikan

Kemajuan Pekerjaan volume pekerjaan yang dibuat danditandatangani oleh Terdakwa volume pekerjaan telah mencapai 100% ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SIRAJUDIN,SE BIN H.MARALIselaku saksi Ahli dari BPKP Propinsi Kalimantan Tengah bahwa saksi tidak melakukan cekFisik kelapangan atas Proyek Pembangunan Peningkatan Puskesmas Sebangau Kuala(Semenisasi Halaman Puskesmas) Tahun 2011 sesuai kesepakatan dengan Polres Pulang Pisaumetode pemeriksaan berdasarkan metode penghitungan dengan cara mengalikan

Selain itu, dalamHalaman 53 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Sospetitumnya Penggugat mengalikan keuntungannya dalam 222 bulan, namundalam persidangan Penggugat tidak dapat menjelaskan dan membuktikan dasarpenghitungan keuntungan tersebut;Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpatokan pada asas kepatutan,menaksir pendapatan dan keuntungan yang diperoleh oleh Penggugat sebesarRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya pada tahun2002, yang dihitung dengan

lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badanlainnya.Bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, JKP, ataumengekspor BKP wajiod melaporkan usahanya untuk dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib memungut, menyetor, danmelaporkan PPN dan PPnBM yang terutang (Pasal 3A ayat (1) UUPPN).Bahwa PPN dipungut secara bertahap pada setiap mata rantai jalurproduksi dan distribusi dan tarif PPN adalah 10% sedangkan untukekspor BKP adalah 0% (Pasal 7 UU PPN).Bahwa PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan

Jadi Pemohon selama menikah dengan saya 29 tahun, tinggalsaja mengalikan per bulannya 5 juta ( Lima juta ). Juga nafkah untukanak mulai bayi sampai sekarang sudah kelas 2 SMA. PemohonharuSs memenuhi kewajibannya yang sebagai seorang Ayah angkatdengan mencukupi keperluan pendidikan, sandang, dan pangan. Halitu pun juga dilakukan oleh Termohon sendiri yang memenuhinya. Jaditidaklah relevan Pemohon melakukan tuntutan sekiranya itu dilakukansangat tidak gentleman.8.

Bahwa menurut Saksi pada saat akan mengalikan kredit 1 (Satu)unit mobil Toyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol 1960COI tidak mengatakan kepada pihak BCA Finance.12. Bahwa Saksi tidak mengetahui keterlibatan Terdakwa pada saattransaksi jual beli 1 (Satu) unit mobil Toyota Type Alphard tahun 2016warna Hitam Nopol 1960 COI dan Saksi juga tidak mengetahuibersama siapa dan kepada siapa Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobilToyota Type Alphard tahun 2016 warna Hitam Nopol 1960 COltersebut.13.

,MT) sedangkan Tim ahlidari Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Bengkulu berpendapat (opini) hanya mengalikan dengan hargasatuan sebesar Rp211.218,96 (dua ratus sebelas ribu dua ratusdelapan belas rupiah dan sembilan puluh enam sen); Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan Primair danSubsidair telah mencampuradukan berbagai bentuk kerugiankeuangan Negara terhadap Terpidana SAMIDI, S.T., MM.

ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah)maupun kerugian immateriil yaitu nama baik Penggugat bersamasuami Penggugat dan keluarga besarnya telah tercemar yangberakibat usaha dagang yang dimiliki Penggugat tidak berjalan lagiserta terganggunya kenyamanan atas jiwa Penggugat sebagaidampak dari ancaman dan teror yang dilakukan para Tergugatterhadap Penggugat yang jika dihitung dengan nilai uang dapatHalaman 10 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238/Pdt.G/2020/PN Mdndiperhitungkan dengan cara mengalikan

sehinggaUndangundang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengaturbahwa perbuatan atau tindakan tersebut adalah kejahatan berat yang harusdikenai sanksi yang berat juga ;Namun demikian pada prakteknya perbuatan atau tindakan yang disebutkandalam Pasal 39 ayat (1) hampir selalu menimbulkan kerugian pada pendapatannegara ;Bahwa cara menghitung jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk PPNsesuai dengan Pasal 8A UU PPN dapat dijelaskan beberapa hal :PPN yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan

Impor Barang Kena Pajak ; Bahwacara menghitung jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk PPNdalam SPT Masa PPN adalah : Sesuai dengan Pasal 8A UU PPN dijelaskan beberapa hal : PPN yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan sebagaimandimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputiHarga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilailain ;Sesuai dengan Pasal 9 UU PPN dijelaskan beberapa hal: Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluarandalam

,M.T.) sedangkan Tim ahlidari Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) perwakilan provinsiBengkulu berpendapat (opini) hanya mengalikan dengan harga satuansebesar Rp211.218,96 (dua ratus sebelas ribu dua ratus delapan belasrupiah dan sembilan puluh enam sen) ;Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan Primair danSubsidair telah mencampuradukan berbagai bentuk kerugian keuangannegara terhadap Terpidana H. ERWIN PAMAN, S.T., M.M.