.: 679 atas nama pemegang hak Made Surenaya yangseharusnya tercetak atas nama Made Surenaya dibuat dari PerbuatanMelawan Hukum (onrechmatige daad) maka aktaakta perjanjian dan kuasayang selanjutnya disebut dengan Obyek Sengketa sampai dengan ObyekSengketa IV dan aktaakta perjanjian dan kuasa yang mengikat dua sertipikathak milik yaitu No.

daad);Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka secara terang dan nyata Penggugattelah mengalami kerugian secara Materiil dan Immaterril;29.1.

SHM No.: 798 dan SHM No.: 679atas nama pemegang hak Made Surenaya yang seharusnya tercetak atasnama Made Surenaya, dihadapan Tergugat III adalah merupakan PerbuatanMelawan Hukum (onrechmatige daad);Bahwa oleh karena aktaakta perjanjian dan kuasa yang selanjutnya disebutdengan Obyek Sengketa dan aktaakta perjanjian dan kuasa yang mengikat duasertipikat hak milik yaitu No.

.: 679 atas namapemegang hak Made Surenaya yang seharusnya tercetak atas nama MadeSurenaya dibuat dari Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) makaaktaakta perjanjian dan kuasa yang selanjutnya disebut dengan ObyekSengketa dan aktaakta perjanjian dan kuasa yang mengikat dua sertipikat hakmilik yaitu No.

daaq);Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka secara terang dan nyata Penggugattelah mengalami kerugian secara Materiil dan Immaterril; Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, karena tidak adanyalaporan hasil penjualan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat IIselama kurang lebih 14 (empat belas) tahun sehingga jika dihitung kerugiantersebut sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milliar rupiah); Bahwa kerugian immateriil

Bahwa berdasarkan judul gugatan Penggugat, diketahui dasar Penggugatuntuk mengajukan gugatan a quo adalah Gugatan Perbuatan MelawanHukum (onrechmatige daad) yang dilakukan oleh para Tergugat, dengandemikian apa yang dimaksud oleh Penggugat khususnya terhadap TurutTergugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum olehBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan.4.

Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan, sesuai Pasal 2 ayat 1 PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 (Perma 2/2019) tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan MengadiliPerbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(onrechmatige overheidsdaad), disampaikan: perkara perbuatan melanggarhukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechmatigeoverheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.5.

berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka Majelis Hakimakan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa tentang eksepsi Turut Tergugat yangmenerangkan bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan GugatanPerbuatan Melawan Hukum terhadap KPKNL Bengkulu in casu Turut Tergugat dan mendalilkan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa berdasarkan judul gugatan Penggugat, diketahul dasar Penggugat untukmengajukan gugatan a guo adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige

Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan, sesuai Pasal2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 (Perma 2/2019)tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad), disampaikan: perkaraperbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan(onrechmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usahanegara.

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

• Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat / Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara ;

• Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya,

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi / Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan tindakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige

DALAM REKONVENSI1.Menerima dan mengabulkan gugatan dari Para PenggugatRekonvensi/Tergugat dalam Konvensi seluruhnya;Menyatakan tindakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalamRekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad);Menyatakan akta notaris Masda Nadapdap S.H, M.Kn No. 69tanggal O06 April 2020 tidak sah menurut hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum;Menyatakan akta notaris Masda Nadapdap S.H, M.Kn No. 70tanggal O06 April 2020 tidak sah menurut hukum dan tidakmempunyai

Menyatakan tindakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalamRekonvensi telan melakukan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad);. Menyatakan akta notaris Masda Nadapdap S.H, M.Kn No. 69tanggal 06 April 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum;. Menyatakan akta notaris Masda Nadapdap S.H, M.Kn No. 70tanggal 06 April 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum;. Menyatakan akta notaris Masda Nadapdap S.H, M.Kn No. 71tanggal 06 April 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum;.

menyangkutkeabsahan sertifikat tersebut, yang jelasjelas merupakankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan merupakankewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima, hal ini berdasarkanPasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa TindakanPemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan MelanggarHukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (OnrechmatigeOverheidsdaad) yang dimaksud dengan Sengketa PerbuatanMelanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige

Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnyamengandung Tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan / atau batalTindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat beserta ganti rugi Sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.Bahwa menurut Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah AgungNomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian SengketaTindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili PerbuatanMelanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad

) disebutkan Perkara PerbuatanMelanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan Kewenangan PeradilanTata Usaha Negara.Halaman 24 dari 34 hal.

Bahwa menurut Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa TindakanPemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan MelanggarHukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (OnrechmatigeOverheidsdaad) disebutkan Perkara Perbuatan Melanggar Hukum olehBadan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri harus menyatakan tidakberwenang mengadili.3.

Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuurlibel), gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (onrechmatige ofongegraund) dan mengandung ketidak jelasan (onduidelijk);Eksepsi Tergugat VI:Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2595 K/Pdt/20191. Pengadilan Negeri Watansoppeng tidak berwenang memeriksaperkara a quo (kompetensi absolut);2. Gugatan Penggugat kepada Tergugat IV salah alamat (error inperson); Eksepsi Tergugat VI:3.

Peraturan MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian SengketaTindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukumoleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad);Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum kadaluarsamaka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakanbahwasanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukanoleh Undangundang dan patut secara hukum untuk diterima;

TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan PemerintahanHalaman 6 dari 73 HalamanPutusan Perkara Nomor 30/G/TF/2020/PTUN.BNAdan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) menyebutkan :Poin angka (1) : Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat PejabatPemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan

dan/atautidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;Poin angka (4) : sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau bataltindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatbeserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Poin angka (6) : Penggugat adalah warga masyarakat yang

Birem Bayeun Kabupaten AcehTimur yang menetapkan Penggugat sebagai pemenang dikarenakan memperolehsuara terbanyak, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad), dan akibatperbuatan melanggar hukum tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagiPenggugat seperti ; Penghasilan tetap keuchik selama 8 bulan x 800.000 = Rp. 6.400.000, Tunjangan Keuchik selama 8 bulan x 600.000 = Rp. 4.800.000, Pengahasilan tambahan Keuchik 8 bulan x

Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atauPejabat Pemerintahan (Onrechmatige overheidsdaad), maka Penggugat memilikikepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata UsahaNegara Banda Aceh;ALASAN DAN DASAR GUGATAN (POSITA GUGATAN);Bahwa Penggugat merupakan warga Negara Indonesia/warga Gampong BiremRayeuk Kec.

Bahwa berdasarkan poin 7 (ftujuh) sampai dengan poin 10(sepuluh) tersebut diatas, perbuatan Tergugat I yang dalam hal ini diwakilioleh Tergugat Il dan Tergugat IIl yang telah menandatangani AktaPengalihan Hak atas Piutang Berdasarkan Akad Pembiayaan MusyarakahMutanaqisah dengan Tergugat IV yang diwakili oleh Tergugat V dihadapanTergugat VI sebagaimana dimaksud dalam poin 6 (enam) diatas, adalahperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) karena mengandung cacathukum, maka sudah sewajarnya Pengadilan

menyatakan perbuatanTergugat yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II dan Tergugat Illyang telah menandatangani Akta Pengalihan Hak atas Piutang BerdasarkanAkad Pembiayaan Musyarakah Mutanagisah dengan Tergugat IV yangdiwakili oleh Tergugat V dihadapan Tergugat VI sebagaimana dimaksudHalaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Migdalam poin 6 (enam) diatas, adalah perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad) karena mengandung cacat hukum.12.

Akta Pengalihan Hak atas Piutang Berdasarkan Akad PembiayaanMusyarakah Mutanaqisah Nomor 41 tanggal 27 Januari 2017, dibuatdihadapan Sulasiyah Amini, SH., M.Hum., Notaris di Kota Malang(Tergugat VI);e Akta Pengalihan Hak atas Piutang Berdasarkan Akad PembiayaanMusyarakah Mutanagisah Nomor 42 tanggal 27 Januari 2017, dibuatHalaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Migdihadapan Sulasiyah Amini, SH., M.Hum., Notaris di Kota Malang(Tergugat VI);adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige

Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGATIV dan TERGUGAT V adalah Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalamPasal 1365 KUHPerdata (Onrechmatige overheidsaad)3.

Hukum Oleh Badan Dan/Atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad).

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 Angka 6 Peraturan MahkamahAgung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa TindakanPemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum OlehBadan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad), yangmenyebutkan Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannyadirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

DALAM EKSEPSIGUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)Penggugat dalam gugatannya terhadap perkara Nomor: 68/G/TF/2019/PTUNSRG,tanggal 26 Desember 2019, telah mendalilkan bahwa objek gugatan dalam perkaraini adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Overheidsdaad) OOD, diaturlebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentangPedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan KewenanganMengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 Angka 6 Peraturan MahkamahHalaman 57 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUNSRGAgung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa TindakanPemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum OlehBadan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad), yangmenyebutkan Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannyadirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat yang menutup jalanlingkungan/jalan komplek menuju ke tanah Para Penggugat merupakantindakan melawan hukum (onrechmatige daad);3. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar/merobohkan/membukaakses jalan yang menuju ke tanah Para Penggugat secara sukarela, atausecara paksa dengan bantuan aparat penegak hukum yang berwenang;4.

Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) ;4 Menghukum Tergugat membayar tunai uang sebesar Rp. 257.175.000., (dua ratuslima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat ;5 Menghukum Tergugat membayar bunga 6% per tahun dari nilai yang harus dibayarkepada Penggugat sebesar Rp. 257.175.000., (dua ratus lima puluh tujuh juta seratustujuh puluh lima ribu rupiah) sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan NegeriPonorogo, denda ( dwangsom ) per

Bupati KDHTingkat II Ponorogo periode tahun 2010 2015 Tergugat telah memesan Benner kepadaPenggugat, pada tanggal 21 Mei 2010 dan pada tanggal 22 Mei 2010 Benner sebanyak 6.350senilai Rp. 57.150.000, (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telahdikirim dan diterima Tergugat, namun sampai sekarang Tergugat belum membayar sama sekaliuang Benner walau sudah ditegur secara lesan dan ditagih berulang kali sehingga perbuatanTergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige

DLN Nomor Direksi 001/KP.901/DLN2011 tanggal 28 Februari 2011, tidak memiliki kekuatan hukum;Menyatakan manipulasi masa kerja yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II danTergugat III adalah onrechmatige daad;Menyatakan Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Medan cq. Mediator HubunganIndustrial Nomor 567/1625/DSTKM/2011, Perihal Anjuran tidak memilikikekuatan hukum;Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus/20135.

Dalam Pokok Perkara:1.DeMengabulkan gugatan Penggugat sebagian;Menyatakan manipulasi masa kerja yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II danTergugat III adalah onrechmatige daad;Menyatakan Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Medan cq Mediator HubunganIndustrial Nomor 567/1625/DSTKM/2011, Perihal Anjuran tidak memilikikekuatan hukum mengikat;Menyatakan demi hukum masa kerja Penggugat adalah 25 tahun 2 bulansebagaimana tercantum dalam surat Direksi PT.

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dengan segala akibat hukumnya terhadap tanah dan bangunan yang disewa oleh Penggugat ;3. Menyatakan Surat Perjanjian menggarap tanah milik yang dibuat di bawah tangan tertanggal 20 Mei 2011 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;4.

masingmasing para pihak tersebut sepanjang ada relevansinya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan PetitumPenggugat satu persatu di bawah ini ;Menimbang, bahwa Petitum ke1 (satu) yang memohon agar gugatan Penggugatdikabulkan untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum tersebut akandi pertimbangkan setelah dipertimbangkan PetitumPetitum lainnya ;Menimbang, bahwa Petitum ke2 (dua) agar menyatakan Para Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige

bahwa walaupun batasbatas obyek sengketa telah dibantah olehPara Tergugat dan Turut Tergugat dalam Jawabannya, tetapi para pihak di lapangansepakat bahwa obyek sengketa tersebut adalah benar sebagaimana dimaksud olehPenggugat dalam surat gugatannya dan berdasarkan fakta di lapangan obyek sengketatersebut sudah dipagar ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa Petitum ke2 (dua) agar menyatakan Para Tergugat telahmelakukan perobuatan melawan hukum (onrechmatige

saksisaksisebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Penggugat menempati obyeksengketa tersebut setelah Penggugat membayar kepada Turut Tergugat KOE KENGTIN alias MARTIN sebagai penggarap sebelumnya sebesar Rp. 80.000.000, (delapanpuluh juta rupiah) ;Hal. 46 dari 52 hal.Perkr.No. 612/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diusir dan obyek sengketatelah dipagar beton oleh para Tergugat dan para Tergugat dalam Petitum ke2 (dua)telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige

sehingga totalkerugian materiil dan immateriil yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpens/ kepadapara Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 2.150.000.000, (dua milyar seratuslima puluh juta rupiah rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam Petitumnya para Penggugat Rekonpensi minta agarTergugat Rekonpensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konpensi telahternyata bahwa para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechmatige

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;7.Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad) dengan segala akibat hukumnya terhadap tanah danbangunan yang disewa oleh Penggugat ;.

.> Komanditer : Nyonya Berlian Mariska MarbunMenyatakan perbuatan Tergugat melawan hukum (onrechmatige daad).Menyatakan semua perbuatan Tergugat yang mengatasnamakan CV.Putra Jaya, dalam urusan internal maupun melakukan hubungan hukumdengan pihak ketiga adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatanhukum.Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat : Kerugian CV. Putra Jaya sebesar USD 9.000,00 (sembilan ribu dollarAmerika); Kerugian moriil berupa hilangnya kepercayaan rekanan CV.

Rahmin/H.Muh.Jufri;as Menyatakan bahwa Penguasaan atas obyek sengketa olehTergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad) dan Penghunian Liar (Wildeoccupatie) ;4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa /RUKO dengan apa dan siapa saja yang berada disitu danmenyerahkan kepada Penggugat secara tanpa syarat, bilaperlu. pengosongan dengan bantuan alat alat Negara ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yangtimbul dalam perkara ini sebesar Rp. 206.000 .

Gugatan Pencabutan/Pembebasan Kekuasaan Orang Tua Atas HartsAnaknya ; Perumusan mengenai perbuatan materiil maupun formal dari suatu gugatanharuslah jelas, apakah qualifikasi perbuatan tersebut Onrechmatige Daad ataukah tentangPencabutan dan Pembebasan Kekuasaan Orang Tua Atas Harta, Anaknya yangmengakibatkan Batal Demi Hukum atau Dapat di batalkan ?

Perumusan mengenai perbuatan materiil maupun formal dari suatugugatan haruslah jelas, apakah qualifikasi perbuatan Onrechmatige Daadtersebut telah memenuhi pasal 1365 KUH Perdata ?

tersebut adalahmempunyai substansi / rumusan yang berbeda, sehingga oleh karenarumusan qualifikasi perbuatan tersebut berbeda, maka gugatan tersebuttidak dapat digabung, sekalipun mempunyai hubungan yang sangat eratsekali, sehingga formulasi gugatan Penggugat tidak tepat dan benarmenurut ketentuan Hukum Acara Perdata ;e Bahwa gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.Perumusan mengenai perbuatan materiil maupun formal dari suatu gugatanharuslah jelas, apakah qualifikasi perbuatan Onrechmatige

milk Penggugat sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak GunaBangunan No.495, Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lurmajang,Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur No, 2206/1986tanggal 7 Oktober 1986 yang dipergunakan untuk bedak/toko juga tanpamendapat persetujuanijin dan Penggugat, sehingga dapatdikualifikasikan perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakanperouatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad, dengan demikianberalasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yangmenerima dan memeriksa

perkara a quo berkenan menyatakanTergugat menggunakan/menempati tanah dan bangunan kuranglebih seluas 30 MP yang merupakan sebagian dari tanah danbangunan 269 MP milik Penggugat sebagaimana tersebut dalamSertifikat Hak Guna Bangunan No.495, Kelurahan Tompokersan,Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur,Surat Ukur No. 2208/1966 tanggal 7 Oktober 1986 yangdipergunakan untuk bedak/tokojuga tanpa mendapatpersetujuanfijin dari Penggugat adalah merupakan perbuatanMelawan Hukum (Onrechmatige

pangunan 269 VP milik Penggugat sebagaimana tersebut dalanrSertifikatHak Guna Bangunan Ne.495, Kelurahan Tompokersan, KecamatanLumajang, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur, Surat Ukur No.2206/1986 tanggal * Oktober 1986 yang dipergunakan untukbedaktiokojuga tanpa mendapat persetujvanijin dar Penggugat adalahmeerupakan perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad ;.

,tanggal 23 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat I, Il, Ill, IV dan Turut Tergugat IV;Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad); Menyatakan tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas adalahmilik yang sah dari Penggugat sebagaimana akta hibah Nomor81/XII/1978 tanggal 20 Desember 1978; Menyatakan sah dan berharga semua alat

Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum (onrechmatige of ongegrond),Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Illmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan KabupatenJepara sebagai Tergugat Ill Sertifikat Hak Milik Nomor 662/Telukwetantercatat atas nama Kusmanto berdasarkan pengakuan hak bekas hak YasanC Nomor 12170 Persil DII dan terdapat pula catatan mengenai adanya haktanggungan berdasarkan Akta tanggal 622015 Nomor 72/2015 yang dibuatoleh

diperlihatkan oleh Tergugat, terdapat banyakkejanggalan, antara lain : Redaksi surat diketik dan bukan tulisan tangan, terdapattanda tangan Penggugat tidak sama dengan bentuk yang sebenarnya, terdapat tandatangan hanya (satu) orang saksi, terdapat pada kop surat/kepala surat bertuliskanSurat Jual Beli Terus, dan bukan Surat Jual beli Sementara;Bahwa perbuatan Tergugat yang mempertahankan dan tidak maumengembalikan/menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat, adalahmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige

dahulu sebagai berikut:123Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan hukum tanah objek sengketa adalah milik syah Penggugat;Menyatakan hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidaksyah menurut hukum;Membatalkan Surat Jual Beli Terus yang dibuat oleh Tergugat tanpasepengetahuan Penggugat;Menyatakan hukum perbuatan yang dilakukan oteh Tergugat terhadap tanahobjek sengketa, tanpa memiliki alas hak yang syah untuk menguasai danmengerjakannya adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige

daad) atas sengketa yang timbul dari hubungan dealer(hubungankontraktual) yang sebelumnyaada diantara Tergugat Il danPenggugat, menjadijelasdanterang bahwaPenggugattelahmencampuradukkandasarhukum Gugatannya, antara gugatan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad) dengan gugatan cidera janji (wanprestasi);Hal. 22 dari 204 hal.

Dalam perkara tersebut, PengadilanNegeri Jakarta Pusatmenyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapatditerima(niet ontvankelijkverklaard) karena Penqgugat telahmencampuradukkandasarhukumgugatannya, antaragugatanperbuatanmelawanhukum(onrechmatige daad) dengangugatanciderajanjji(wanprestasi);Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan di atas, maka terbukti GugatanPenggugat telah diajukan secara tidak jelas dan kabur (obscuur).

Bar15.16.17.gugatan perbuatan melawanhukum (onrechmatige daad) dengan gugatancidera janji (wanprestasi);Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan di atas, maka terbukti GugatanPenggugat telah diajukan secara tidak jelas dan kabur (obscuur).

Bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara suatu perbuatancidera janji (wanprestasi) dengan suatu perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad), dipandang dari akibat dilakukannya suatu perbuatancidera janji (wanprestasi) dan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).

Barperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dengan gugatan cidera janji(wanprestasi) ;Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan yang sangatmendasar antara suatu perbuatan cidera janji (wanprestasi) dengan suatuperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad), maka sudah barang tentuakan menyulitkan bagi Majelis Hakim untuk menentukan besarnya ganti rugiyang dapat dikabulkan dalam gugatan Penggugat a quo, karena ganti rugi yangdapat dituntut sebagai akibat wanpretasi berbeda halnya dengan akibatperobuatan