tertera adalah 3November dirubah menjadi 5 November ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya faktafakta hukumtersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil pokokdalam permohonannya;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahpetitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitumpermohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan danberdasarkan hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 24Tahun

sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada registerakta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tersendiri, makaketentuan tentang perubahan nama tersebut, harus diartikan termasukjuga, dalam hal terjadi kekeliruan data identitas penduduk yangbersangkutan, meliputi juga tanggal kelahiran;Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk KabupatenWonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 24Tahun

Bahwa permohonan ini sesuai UndangUndang Republik Indonesia No. 24tahun 2013 Jo. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangmengatur hal pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri setempat.Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, saya sebagai pemohon, mohon kepadaKetua Pengadilan Negeri JAKARTA UTARA cq. Hakim yang memeriksaPermohonan ini agar menetapkan, sebagai berikut:1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon2.

UndangUndang Nomor 24tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan Pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatHal 4 dari 6 hal Penetapan nomor 523/Pdt.P/2020/PN.Jkt.UtrPemohon, tempat tinggal Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan NegeriJakarta Utara, oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenangmemeriksa permohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi MuhamadMuttagim dan Hadian Saputra dikaitkan dengan

Pemohon tersebut hanya untukmenambahkan nama belakang anak Para Pemohon tersebut pada Kutipan AktaKelahiran (vide bukti surat P2), oleh karena itu perubahan nama tersebut tidakmerubah identitas secara keseluruhan anak tersebut, maka permohonan ParaPemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebutdikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undangundang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undangundang No. 24tahun

dari 7 penetapan nomor 73/Pdt.P/2017/PN Gin.diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, dan dibuatkan catatan pinggir padaregister akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan,maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon,yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;Mengingat Undangundang No. 23 tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang No. 24tahun

alamat anak pemohontersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkattidak lagi berhak mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum adapenetapan dari Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

menjadikesulitan untuk mengurus keperluan administrasinya di kemudian harisehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon kemudian mengajukanpermohonan kepada Pengadilan Negeri Stabat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

Srpkemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan Pemohon danmenerbitkan Kutipan Akta Perkawinan akan dipertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa Pencatatanperkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagiperkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan perkawinan Warga Negara Asingyang dilakukan di Indonesia atas permintaan

atas, maka petitumke3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan denganmemperbaiki petitum sebagaimana dalam amar penetapan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohondikabulkan maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yangtimbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkandalam amar penetapan ini, oleh karena itu Petitum ke4 adalah beralasanhukum dan patut untuk dikabulkan ;Mengingat ketentuan Pasal 34 jo Pasal 35 UndangUndang Nomor 24Tahun

perempuan akan tetapi dalamAkta Kelahiran Pemohon tertulis Lakilakti;Menimbang, bahwa oleh karena jenis kelamin Pemohon dalam buktiP3 tertulis jenis kelamin Pemohon lakilaki agar diganti dengan perempuan,maka Pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan sehingga Pemohondapat mendaftarkan penyesuain nama Pemohon tersebut ke KantorPencatatan Sipil sebagai instansi yang berwenang;Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonanya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

Bahwa Pemohon dan Pemohon Il sudah dewasa dimanaPemohon berumur 29 Tahun, sedangkan Pemohon II sudah berumur 24Tahun;2. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il telah menjalankanhubungan pacaran sejak tahun 2007 kurang lebih 12 tahun;3. Bahwa pada tahun 2019 hubungan kasih Pemohon danPemohon II telah disampaikan kepada orang tua;Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 59/Padt.P/2019/PN Olm4.

untukmemberikan penetapan terhadap permohonan ini:Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makasegala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslahdianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan isi permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa ia telah berusiadewasa dimana pemohon telah berusia 29 tahun dan pemohon II berusia 24tahun

yang seharusnya lahirpada tanggal 26 April 2001 dan akibat kelalaian Pemohon tersebutterdapat perbedaan Tahun Lahir Pemohon di Ijazah dengan AkteKelahiran Pemohon tersebut, Pemohonmengalami kesulitan untukmengurus segala kepentingan administrasinya pada saat mencari kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnyaakan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

redaksional sebagaimana yang telahdiisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UUNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan makapermohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangandengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

kelahiran tersebut ;e Bahwa benar oleh karena Pemohon berkerja sebagai Bidan denganstatus PNS maka diperlukan kepastian mengenai nama dari PemohonHalaman 4 dari 7 Nomor 90/Pdt.P/2021/PN STBuntuk kepentingan pekerjaan Pemohon seperti mengurus Taspen danKenaikan Pangkat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnyaakan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

telahdiisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UUNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan makapermohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangandengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Halaman 5 dari 7 Nomor 90/Pdt.P/2021/PN STBMengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

menjadi kesulitanuntuk mengurus keperluan administrasinya di kemudian hari sehinggaberdasarkan hal tersebut Pemohon kemudian mengajukan permohonankepada Pengadilan Negeri Stabat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

samadan tidak ada lagi orang lain yang mengaku bernama sebagaimana yangdikehendaki Pemohon dalam permohonannya tersebut ;Menimbang, bahwa perubahan nama dari nama Tionghoa ini dimaksudkanPemohon untuk lebih membaur dengan masyarakat, maka nama Nikmatur Rohmahyang dimohonkan tersebut sangat tepat dan sesuai ;Menimbang, bahwa Pengadilan dengan mendasarkan pada ketentuan pasal52 ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

UndangundangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan ;Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, permohonan Pemohondapat dikabulkan seluruhnya dan oleh karena sifat permohonan ini sepihak /volunteer, maka biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini wajibditanggung sepenuhnya oleh Pemohon ;Mengingat Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

tanggal31 Oktober 2002 atas nama Pemohon Muhamad Ramadon yang dikeluarkan olehDinas Kepen dudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dari yang tertulis nama MuhamadRamadon Lahir di Bekasi tanggal 31 Oktober 2002 digantimenjadi namaM.Ramadhan Firdaus lahir di Bekasi tanggal 31 Oktober 2002;Menimbang, bahwa oleh karena penggantiaan nama Pemohon dikabulkanmaka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) , (3) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 102 huruf b Undang Undang Nomor 24tahun

merubah / menyempurnakan redaksiamarnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 273/Pdt.P/2021/PN.BksMenimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makaPemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;Memperhatikan pasal 53 ayat (1),(2) (3) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 102 huruf b UndangUndang Nomor 24tahun

Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalilPermohonan Pemohon dan Petitum Permohonan pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di DesaPangkatrejo, Rt/Rw 002/006 Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan sesuaidengan bukti P1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosyid Romli danbukti P2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rosyid Romliyang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamonganmaka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UndangUndang Nomor 24Tahun

Catatan Sipil yang bersangkutanmaka Hakim mengabulkan dengan perbaikan redaksional oleh karenadengan sendiri setelan adanya pelaporan perubahan sudah menjadikewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenLamonganun ntuk mencatat perubahan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biayapenetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 24Tahun

Sehingga dalam pencatatan Akta Kelahiran(Bukti P4) termuat kesalahan penulisan tempat kelahiran, namun baru diketahuiterdapat perbedaan data tersebut oleh Pemohon pada saat pengurusan KartuKeluarga;Menimbang, bahwa dalam pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan PeristiwaPenting lainnya dilakukan oleh Pejabat

Undangundang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENETAPKAN :1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;2. Menetapkan sah perubahan tempat lahir Pemohon yang bernama Yusnitayang semula tempat lahir di Temeran berdasarkan Kutipan Akta Kelahirannomor 1403LT250920190053 tertanggal 20 Agustus 1996 menjadi tempatlahir di Tameran;3.

terhadap permohonan tersebut Pengadilan NegeriBalikpapan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukanoleh Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanapakah Pemohon dapat membuktikan dalildalil permohonannya itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanHalaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 300/Padt.P/2020/PN Bppsebagaimana dirubah menjadi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24tahun

merupakan gelarkebangsawanan sehingga beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku maupun adat istiadat dankepatutan, sehingga petitum nomor 2 Permohonan Pemohon patut untukdikabulkan ;Menimbang, bahwa guna kepentingan tertibnya administrasikependudukan, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) UndangUndangRepublik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,sebagaimana telah diubah oleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

WASID lahir di Sampang tanggal 06 Juni 1979;Menimbang, bahwa perbaikan nama dan tempat tanggal lahirsebagaimana tersebut diatas adalah sesuai dengan pasal 11 dan pasal 12BW /Kitab Undangundang Hukum Perdata dan pasal 52 ayat (1) Jo pasal59 Undangundang RI No.23 tahun 2006 yang telah dirubah UU RI No.24tahun 2013, Tentang Administrasi Kependudukan ;Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohontersebut beralasan untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan inidibebankan

WASID lahir di Sampang tanggal 06 Juni 1979;Menimbang, bahwa perbaikan nama dan tempat tanggal lahirsebagaimana tersebut diatas adalah sesuai dengan pasal 11 dan pasal 12BW /Kitab Undangundang Hukum Perdata dan pasal 52 ayat (1) Jo pasal9 Undangundang RI No.23 tahun 2006 yang telah dirubah UU RI No.24tahun 2013, Tentang Administrasi Kependudukan ;Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohontersebut beralasan untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan inidibebankan

di dalam kepentingan pendidikankemudian hari sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon selakuorang tua anak Pemohon kemudian mengajukan permohonan kepadaPengadilan Negeri Stabat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungPemohonIlyang bernama Daeng Sampe; Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan Pemohon II adalah La Ausa dan Udin; Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon danPemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai; Bahwa saksi mendengar Pemohon mengucapkan ijab qabulpada pernikahan Pemohon dan Pemohon II; Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalamusia 24 tahun sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 24tahun

Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalamusia 24 tahun sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 24tahun; Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak memilikihubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubunganyang dapat menjadi penghalang/larangan menikah; Bahwa pada saat menikah, Pemohon dan Pemohon Ilberagama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang; Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan menggugatpernikahan Pemohon dan Pemohon II;: Bahwa selama perkawinan

tersebut, yangmasingmasing bernama La Ausa bin La Pite dan Udin bin Halim yangketerangannya dapat disimpulkan sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 11 Juli2012 telah dilaksanakan perkawinan antaraPemohon Idengan Pemohon II di Kelurahan Labalawa, KecamatanBetoamabari, Kota Baubau, dengan wali nikah ayah kandungPemohon IIbernama Daeng Sampe, saksinikahnya adalah La Ausa dan Udin denganmas kawinnya berupaseperangkat alat shalat, dibayar tunai; Bahwa saat perkawinan, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun

.: 201/Padt.P/2017/PA.TngMenimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannyatertanggal 16 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Tangerang dengan Nomor: 201/Pdt.P/2017/PA.Tng, tanggal 16Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 08 Desember 2014, Para Pemohon melangsungkanpernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan AgamaKecamatan Cibodas;Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon jejaka dalam usia 24tahun dan Pemohon

Penetapan No.: 201/Padt.P/2017/PA.Tngsebagai kakak kandung Pemohon di hadapan sidang saksi tersebutmemberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dilangsungkan diwilayah KUA Kecamatan Cibodas pada tanggal 08 Desember 2014,bahkan saksi menghadiri pernikahan tersebut; Bahwa pada saat nikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun dan Pemohon II berstatus Janda Cerai dalam usia 27 tahun; Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II

Janaah Kp.CibodasBesar RT. 004 RW. 001 Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, KotaTangerang, mengaku kenal dengan Para Pemohon karena hubungansebagai kakak kandung Pemohon II di hadapan sidang saksi tersebutmemberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dilangsungkan diwilayah KUA Kecamatan Cibodas pada tanggal 08 Desember 2014,bahkan saksi menghadiri pernikahan tersebut; Bahwa pada saat nikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun