PENETAPANNOMOR.765/Pdt.P/2012/PN.Kds.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapansebagai berikut dalam perkara permohonan DHIMAS WAHYU PRABOWAO, Jenis Kelamin Lakilaki, Umur 24tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Alamat Desa HadipoloRt.004 Rw.003 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, dalam hal inidiwakili Kuasanya yangDOM AMA jrnnnen arent n ener ene n eee n enn c ne ne

Bahwa setahu Saksi, nama lengkap Pemohon adalahDHIMAS WAHYU PRABOWO sedangkan usianya sekitar 24tahun. Bahwa benar Saksi tahu, tempat dan tanggal kelahiranPemohon adalah Kudus hari Minggu tanggal 28 Agustuse Bahwa Saksi tahu, Ayah Pemohon bernama RATIJO yangsekarang menghadap dalam Perdidangan ini, sedangkan Ibunya bernama RINIKUSMARYATI.e Bahwa setahu Saksi, Pemohon belumberkeluarga.e Bahwa benar dan Saksi tahu, Pemohon memang belumpunya Akta kelahiran.2.

ANAK PEMOHON DAN PEMOHON II, umur 24tahun, 2. ANAK II PEMOHON!I DAN PEMOHONI!I , umur 12 TAHUN,3. ANAK III PEMOHON!

ANAK PEMOHON DAN PEMOHON II, umur 24tahun, 2. ANAK II PEMOHON!I DAN PEMOHONII , umur 12 TAHUN,3. ANAK II1 PEMOHON!

mengajukan permohonan kepada PengadilanNegeri agar akta kelahiran anak pemohon tersebut dapat diperbaiki dikantor catatan sipil guna kepentingan pendidikan dan masa depan anakPemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilsebagai instansi yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran anak ParaPemohon;Menimbang, bahwa Saksisaksi Para Pemohon yang bernama MadisonBatubara dan Esdinar Panjaitan yang merupakan ayah dan ibu kandungPemohon telah membenarkan bahwa Caroline Cecilia adalah anak kandungPara Pemohon dan Batibara adalah marga dari ayah Pemohon I;Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Par4a Pemohon telah mampumembuktikan dalildlil permohonanya, maka permohonan Para Pemohonberalasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telahdinyatakan dikabulkan sebahagian, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

Bahwa permohonan ini sesuai UndangUndang Republik Indonesia No. 24Tahun 2013 jo. No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanyang mengatur hal pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri setempat.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, saya sebagai pemohon, mohonkepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat / Hakim yang memeriksaPermohonan ini agar menetapkan sebagaimana berikut:1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;2.

permohonannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti berupa surat yang kemudian diberi tanda P1 s/d P5dan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawahsumpah ;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjutmengenai permohonan Pemohon apakah berdasar dan beralasan hukum untukdikabulkan atau tidak, terlebin dahulu) akan dipertimbangkan apakahPermohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri JakartaPusat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 24Tahun

pencatatan perkawinannya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatanpencatatan Perkawinan, dalam Pasal 2 Undangundang No 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24 Tahun 2013 tentang Adminsitrasi Kependudukanmenyebutkan bahwa Setiap penduduk mempunyai hak untukmemperoleh dokumen kependudukan dan pelayanan yangsama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dansebagaimana tujuan dari undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun

diLaipandak pada tanggal 28 Maret 2004 ; ANASTASIA RAMBU ANA DJAWA,anak Perempuan, lahirdi Laipandak pada tanggal 22 Maret 2009;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil PermohonanPara Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiridan karena tujuan dari Permohonan ini sendiri tidak bertentangandengan tujuan kepastian hukum dan keadilan maka PermohonanPara Pemohon ini haruslah dikabulkan;Mengingat, Ketentuan Undangundang No 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang No 24Tahun

Kelahiran Anak pemohon tertulis Rouli Maria Br Nadaek (bukti P3);Menimbang, bahwa oleh karena nama Anak Pemohon dalam buktiP3 tertulis Rouli Maria Br Nadaek agar diganti dengan nama Rouli Maria BrNadeak, maka Pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan sehinggaPemohon dapat mendaftarkan penyesuain nama Anak Pemohon tersebut keKantor Pencatatan Sipil sebagai instansi yang berwenang;Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonanya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baikkarena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungansesusuan. Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikahadalah ayah kandung Pemohon II bernama Mamih dengan maskawinberupa cicin emas 3 gram dengan dihdiri dua orang saksi bernama AkbarHal. 3 dari 7 hal. Pen.

Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baikkarena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungansesusuan. Bahwa pada saat ijab qabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikahadalah ayah ayah kandung Pemohon Il bernama Mamih denganmaskawin berupa cicin emas 3 gram dan dihadiri dua orang saksibernama Akbar dan ........

maka telah dipertoleh fakta hukum bahwaPemohon lahir pada tanggal 5 Desember 1995;Bahwa termyata pada bukti surat P2 data mengenai tanggal, bulan dan tahunterjadi kekeliruan sehhingga berbeda dengan yang data dala bukti surat P1; HalHalaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor :140/Pdt.P/2018/PN.BLKtersebutlah yang hendak dirubah oleh Pemohon agar tidak lagi terjadi perbedaan mengenaidata diri Pemohoon dalam dokumen Kependudukan;;Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

TentangAdministrasi Kependudukan mengatur Data Kependudukan adalah data perseorangandan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Pendudukdan Pencatatan Sipil;Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baruakan terlaksana apabila datadata kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dantelah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini denganjelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24Tahun

menjadikesulitan untuk mengurus keperluan administrasinya di kemudian harisehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon kemudian mengajukanpermohonan kepada Pengadilan Negeri Stabat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

Srpkemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan Pemohon danmenerbitkan Kutipan Akta Perkawinan akan dipertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa Pencatatanperkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagiperkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan perkawinan Warga Negara Asingyang dilakukan di Indonesia atas permintaan

atas, maka petitumke3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan denganmemperbaiki petitum sebagaimana dalam amar penetapan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohondikabulkan maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yangtimbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkandalam amar penetapan ini, oleh karena itu Petitum ke4 adalah beralasanhukum dan patut untuk dikabulkan ;Mengingat ketentuan Pasal 34 jo Pasal 35 UndangUndang Nomor 24Tahun

perempuan akan tetapi dalamAkta Kelahiran Pemohon tertulis Lakilakti;Menimbang, bahwa oleh karena jenis kelamin Pemohon dalam buktiP3 tertulis jenis kelamin Pemohon lakilaki agar diganti dengan perempuan,maka Pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan sehingga Pemohondapat mendaftarkan penyesuain nama Pemohon tersebut ke KantorPencatatan Sipil sebagai instansi yang berwenang;Menimbang, bahwa pasal 52 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

telah diuraikan diatas, ternyata Pemohon telah mampumembuktikan dalildalil permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikandalildlil permohonanya, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdinyatakan dikabulkan, maka segala biayabiaya yang timbul dalampermohonan ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

Bahwa Pemohon dan Pemohon Il sudah dewasa dimanaPemohon berumur 29 Tahun, sedangkan Pemohon II sudah berumur 24Tahun;2. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il telah menjalankanhubungan pacaran sejak tahun 2007 kurang lebih 12 tahun;3. Bahwa pada tahun 2019 hubungan kasih Pemohon danPemohon II telah disampaikan kepada orang tua;Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 59/Padt.P/2019/PN Olm4.

untukmemberikan penetapan terhadap permohonan ini:Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makasegala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslahdianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan isi permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa ia telah berusiadewasa dimana pemohon telah berusia 29 tahun dan pemohon II berusia 24tahun

yang seharusnya lahirpada tanggal 26 April 2001 dan akibat kelalaian Pemohon tersebutterdapat perbedaan Tahun Lahir Pemohon di Ijazah dengan AkteKelahiran Pemohon tersebut, Pemohonmengalami kesulitan untukmengurus segala kepentingan administrasinya pada saat mencari kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnyaakan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

redaksional sebagaimana yang telahdiisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UUNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan makapermohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangandengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

kelahiran tersebut ;e Bahwa benar oleh karena Pemohon berkerja sebagai Bidan denganstatus PNS maka diperlukan kepastian mengenai nama dari PemohonHalaman 4 dari 7 Nomor 90/Pdt.P/2021/PN STBuntuk kepentingan pekerjaan Pemohon seperti mengurus Taspen danKenaikan Pangkat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnyaakan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

telahdiisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal 71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UUNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan makapermohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangandengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Halaman 5 dari 7 Nomor 90/Pdt.P/2021/PN STBMengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

menjadi kesulitanuntuk mengurus keperluan administrasinya di kemudian hari sehinggaberdasarkan hal tersebut Pemohon kemudian mengajukan permohonankepada Pengadilan Negeri Stabat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hematHakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil dalil permohonannyasehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, UU Nomor 24tahun

tulisredaksional sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Pasal 68 dan Pasal71 UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biayaperkara yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;Mengingat ketentuan Pasal 68 dan Pasal 71 UndangUndang Nomor 24Tahun

samadan tidak ada lagi orang lain yang mengaku bernama sebagaimana yangdikehendaki Pemohon dalam permohonannya tersebut ;Menimbang, bahwa perubahan nama dari nama Tionghoa ini dimaksudkanPemohon untuk lebih membaur dengan masyarakat, maka nama Nikmatur Rohmahyang dimohonkan tersebut sangat tepat dan sesuai ;Menimbang, bahwa Pengadilan dengan mendasarkan pada ketentuan pasal52 ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

UndangundangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan ;Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, permohonan Pemohondapat dikabulkan seluruhnya dan oleh karena sifat permohonan ini sepihak /volunteer, maka biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini wajibditanggung sepenuhnya oleh Pemohon ;Mengingat Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 24Tahun

tanggal31 Oktober 2002 atas nama Pemohon Muhamad Ramadon yang dikeluarkan olehDinas Kepen dudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dari yang tertulis nama MuhamadRamadon Lahir di Bekasi tanggal 31 Oktober 2002 digantimenjadi namaM.Ramadhan Firdaus lahir di Bekasi tanggal 31 Oktober 2002;Menimbang, bahwa oleh karena penggantiaan nama Pemohon dikabulkanmaka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) , (3) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 102 huruf b Undang Undang Nomor 24tahun

merubah / menyempurnakan redaksiamarnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 273/Pdt.P/2021/PN.BksMenimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makaPemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;Memperhatikan pasal 53 ayat (1),(2) (3) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 102 huruf b UndangUndang Nomor 24tahun

Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalilPermohonan Pemohon dan Petitum Permohonan pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di DesaPangkatrejo, Rt/Rw 002/006 Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan sesuaidengan bukti P1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosyid Romli danbukti P2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rosyid Romliyang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamonganmaka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UndangUndang Nomor 24Tahun

Catatan Sipil yang bersangkutanmaka Hakim mengabulkan dengan perbaikan redaksional oleh karenadengan sendiri setelan adanya pelaporan perubahan sudah menjadikewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenLamonganun ntuk mencatat perubahan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biayapenetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 24Tahun

Sehingga dalam pencatatan Akta Kelahiran(Bukti P4) termuat kesalahan penulisan tempat kelahiran, namun baru diketahuiterdapat perbedaan data tersebut oleh Pemohon pada saat pengurusan KartuKeluarga;Menimbang, bahwa dalam pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan PeristiwaPenting lainnya dilakukan oleh Pejabat

Undangundang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENETAPKAN :1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;2. Menetapkan sah perubahan tempat lahir Pemohon yang bernama Yusnitayang semula tempat lahir di Temeran berdasarkan Kutipan Akta Kelahirannomor 1403LT250920190053 tertanggal 20 Agustus 1996 menjadi tempatlahir di Tameran;3.