Ditemukan 11884 data
Terbanding/Penuntut Umum : Muhardani Budi Septian, SH
16 — 8
Perkara No.449/Pid.Sus/2019/PNKIS tertanggal 05 Agustus 2019 tidak tepat,sebab dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alatalat buktiserta saksi yang diajukan di persidangan:TENTANG KEBERATAN KEBERATANBahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dan keliru dalammembuat pertimbangan ;Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1000/Pid.Sus/2019/PT MDNBahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 14 (empatbelas) alinea ke3 (tiga) menjelaskan :Menimbang
pidanasebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yang teruraipada halaman 14 alinea ke3 sangat tidak relevan, hal ini Majelis Hakim hanyamemandang hukum itu dari sisi Normatifnya saja, sehingga Majelis Hakim dalammengambil putusan tidak memandang dari sebab dan akibatnya ;Bahwa seharusnya Hakim dalam mengambil putusan harus bersifat rasional, artinyaHakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakimtidak Khilaf
tersebut untuk dikonsumsi, dan dihubungkan dengan barang bukti yangditampilkan di persidangan, maka unsurunsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan bukan tanaman, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tidak dapat terpenuhi, sebab padasaat penangkapan Terdakwa tidak ada teransaksi jual beli sabusabu melainkanmenguasai sabusabu dengan tujuan untuk dikonsumsi Terdakwa, oleh karena itudapat dipandang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf
23 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah keliru dan khilaf jika dalampertimbangannya hanya berdasarkan pada pertimbangan hukum dankesimpulan Hakim tingkat pertama sekaligus menguatkannya.Seyogyanya adalah sangat arif dan bijak jika Pengadilan Tinggi Kupangdapat mengambil alih dan mengadili sendiri perkara ini, denganmempertimbangkan kedudukan dan peranan masingmasing saudaraMarheus Diaz sebagai penjual rumah dan Maria Yuliana Boleng DiazViere sebagai penjual tanah yang dilakukan oleh keduanya denganTergugat
jauh berbeda dengan tanah yang batasbatasdan luas tanah dikuasai oleh para Tergugat/Pembanding/PemohonKasasi yakni : seluas 25 X 19 M = 476 M2;Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang tidak cermat dan tidak teliti dalammempertimbangkan mengapa adanya perbedaan batasbatas tanahobjek sengketa serta luasnya sebagaimana yang diuraikan oleh paraPenggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah keliru dan khilaf jika dalampertimbangannya hanya berdasarkan pertimbangan hukum = dankesimpulan
Dikatakan keliru dan khilaf karenakesimpulan Hakim tingkat pertama tentang hal tersebut tidakberdasarkan fakta lapangan yang sebenarnya karena tidak melaluipemeriksaan setempat. Bertolak dari uraian tersebut diatas, dapatdikatakan bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah keliru dan tidakselengktip dalam mempertimbangkan eksepsi para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi karena hanya berdasarkan padapertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama.
138 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hakim Agung Mahkamah Agung telah khilaf dan keliru menerapkan putusanperkara pidana Rudi S. Sutantra untuk menyatakan perbuatan melawanhukum dari Pemohon yang sama sekali tidak terkait dengan perkara a quo,serta membatalkan aktaakta authentik tanpa dasar hukum yang relevan;1.
Olehkarena itu, Hakim Agung Mahkamah Agung keliru dan khilaf apabilaalasan hukum yang menjadi pembatalan Akta Jual Beli Nomor 630/2008di hadapan Notaris Ani Nuryani, S.H., selaku Tergugat V adalah tidakadanya persetujuan dari suami Termohon (sdr. Lie Andri Lukito)sebagaimana dalam pertimbangan Hakim Agung Pasal 36 ayat (1)Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,menyebutkan Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindakatas persetujuan kedua belah pihak.
Hakim Agung Mahkamah Agung telah khilaf dan keliru menerapkan dasarhukum Putusan Pidana Nomor 779/PID/B/2010/PN Bdg;A. Bahwa Putusan Perkara Pidana Nomor 779/PID/B/2010/PN Bdg., tidakdapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menerima permohonankasasi dan membatalkan aktaakta otentik yang keabsahannya tidakterbantahkan;B.
Hakim Agung telah khilaf dan keliru membatalkan Akta Perjanjian KreditNomor 31 Tahun 2008;A. Bahwa Hakim Agung (Judex Juris) telah khilaf dan keliru memutuskanbatal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikatterhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 31 tanggal 30 April 2008 yangdibuat di hadapan Pemohon/Tergugat III;B.
Hakim Agung telah khilaf dan keliru menyatakan Pemohon melakukanperbuatan melawan hukum tanpa dasar hukum yang tegas dan jelas;A. Bahwa Judex Juris telah khilaf dan keliru dalam memutus perkaramenyatakan Pemohon telah melakukan perbuatan melawan hukumtanpa adanya dasar hukum dan pertimbangan yang tegas dan jelas;B.
Terbanding/Penuntut Umum : Muhardani Budi Septian, SH
54 — 17
bersama saksi Rudi dan Narkotik shabuditemukan di kantong celana Terdakwa, dan bukan sedng mengkonsumsiatau menghisap Narkotika shabu sebagaimana dalam Pembelaan Terdakwaatau Penasihat Hukum Terdakwa, maka menurut hemat Majelis terhadappembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak perludipertimbangkan lebih lanjut, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkandalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambilputusan tidak relepan dan khilaf
Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam SEMA tersebut;Bahwa selain dari pada itu tidak dilakukannya pemeriksaan urin dan tidakdidakwakannya ketentuan Pasal 127 ayat (1) tidak boleh merugikankepentingan hukum dan HAM Terdakwa, sebab ini merupakan kelalaian dariPenegak Hukum yang memeriksa perkara aquo ;Bahwa seharusnya Hakim dalam mengambil putusan harus bersifat rasional,artinya Hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehinggaMajelis Hakim tidak Khilaf
Dengan demikian maka terlihat jelas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalammengambil putusantelah khilaf dan keliru,sebab Majelis Hakim PengadilanNegeri Kisaran mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkanhukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai denganketentuan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta fakta yangterungkap di persidangan baik itu tentang keterangan saksi, keteranganterdakwa dan barang bukti;Berdasarkan alasanalasan sebagaimana yang telah
Terbanding/Tergugat : PT. Graha Cipta Guna
97 — 52
Seandainya yang bersangkutan taktersesat/keliru, pasti tak muncul keinginan/ kehendak untuk menutupperjanjian yang bersangkutan dan karenannya tidak ada pernyataankehendak seperti itu.Bahwa Kesepakatan Bersama tanggal 8 Desember 2016 telahmengandung cacat kesepakatan/cacat kehendak karena saatpenandatanganan PENGGUGAT telah khilaf terkait luas dan posisiobyek sengketa yaitu. kehendaknya telah terpengaruh ataudipengaruhi oleh keadaan yang tidak benar.
Bahwa Kesepakatan Bersama tanggal 8 Desember 2016 telahmengandung cacat kesepakatan/cacat kehendak karena saatpenandatanganan Penggugat telah khilaf terkait luas dan posisiobyek sengketa yaitu kehendaknya telah terpengaruh ataudipengaruhi oleh keadaan yang tidak benar.
No.530PK/Pdt/2011, jangka waktu dan luasan tersebut bukanlahmerupakan hasil dari kesepakatan pihak Penggugat (semulaTermohon Eksekusi) dan Tergugat (Semula Pemohon Eksekusi),dengan demikian dalil bahwa Penggugat telah khilaf terhadapluasan obyek sengketa menunjukan kekhilafan yang dimaksudadalah karena adanya ukuran/luasan yang berbeda dari luasanhasil ukur secara subyektif dan sepihak yang dliakukan olehPenggugat, dengan demikian Penggugat menyatakan bahwaPutusan Nomor: 14/Pen.Pdt.Eks/2010/PN.Pwt
Apakah Kesepakatan Bersama yang disepakati Para Pihak, yangtelah melalui berbagai perdebatan dan negosiasi yang alot sertamemakan waktu yang lama dan panjang dilakukan oleh Para Pihaksejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016, dengan begitu sajadianggap dan/atau menghasilkan Khilaf (Dwaling)?
Apakah ukuran subyektif yang dilakukan Penggugat terhadapobyek dapat dianggap dan/atau menghasilkan Khilaf (Dwaling) ?
50 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2802 K/Pdt/2016menerapkan hukum yang seharusnya diturut;Bahwa, sehingga apa yang telah dijadikan pertimbangan hakim tinggi sehinggamembatalkan putusan pengadilan negeri tanggal 19 November 2015 nomor:73/ Pdt.G/ 2015/ PN.Jmr adalah merupakan kesalahan dalam penerapanhukum yang seharusnya diturut;1.Bahwa Hakim Tinggi tidak teliti dan khilaf dalam menerapkan hukum yangseharusnya dilakukanBahwa, mengenai pertimbangan hakim tinggi yang melemahkanpertimbangan hukum hakim tingkat pertama dengan hanya
dimana kekuatan alat buktisaksi yang utama dengan demikian Hakim tinggi telah ceroboh dan lalaidalam menerapkan hukum acara peradilan yang harus diturut;Bahwa, selain memposisikan keterangan saksi Tergugat/ Termohon Kasasimelebihi nilai pembuktian surat yang utama, disisi lain Hakim Tinggi dalampertimbangannya dengan mengabulkan Petitum gugatan rekonvensiTergugat/ Termohon Kasasi adalah tidak tepat khususnya petitumrekonvensi ke 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, dan 14 sehingga Hakim Tinggi tidakteliti dan khilaf
dari fakta hukum objek sengketa menjadi hartabersama sejak perkawinan Sumiyati dengan Sugiyo sehingga secara hukumSugiyo lah satusatunya Pewaris dan selaku ahli Waris dari Sumiyati yangberhak sepenuhnya atas objek sengketa sebab objek sengketa menjadihak milik penuh pada tahun 1991 dalam perkawinan Sumyiati dan Sugiyo(vide: bukti P.1, 2, 3, 4, dan 5) sehingga dengan demikian petitumrekonvensi a quo seharusnya tidak dapat dikabulkan dan dalam hal iniJudex Facti Hakim Tinggi telah tidak teliti dan khilaf
istri Tergugat , II, Ill, dan IV) tidaklahcukup hanya berpindah tangan sertifikat objek sengketa kepada sipemegang tanpa adanya pemberian secara sah melalui akta otentiksebagaimana hukum yang berlaku dan hilangnya sertifikat atas objeksengketa fakta hukumnya telah dilaporkan Sugiyo sebagaimana Penggugat/Pemohon Kasasi ajukan (vide: bukti P.17), sehingga dengan demikianpetitum rekonvensi ke 6 a quo seharusnya tidak dapat dikabulkan dan dalamhal ini Judex Facti Hakim Tinggi telah tidak teliti dan khilaf
Facti Hakim TinggiBahwa, petitum ini dikabulkan oleh Judex Facti Hakim Tinggi denganpertimbangan a contrario dengan pertimbangan Hakim tingkat Pertamasehingga pertimbangan Hakim Tinggi hanya memakai pertimbangan hukumdari alat bukti yang penuh dengan rekayasa hukum dari Para Tergugat/Termohon kasasi serta penerapan hukum yang keliru sehingga dengandemikian petitum rekonvensi ke8, 10, 11 dan 14 a quo seharusnya tidakdapat dikabulkan dan dalam hal ini Judex Facti Hakim Tinggi telah tidak telitidan khilaf
61 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasan kekhilafan Hakim :Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis HakimMahkamah Agung telah khilaf menerapkan hukum yangberlaku secara baik dan benar, sebagaimana akan diuraikan berikut dengan alasan alasannya seperti yang dibawah iniBahwa putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung No 190K/Pdt.Sus/2009, tanggal 17 Februari 2010 telah terjadikekhilafan dalam menerapkan hukum, sebagaimana yangterdapat dalam Pertimbangan Hukum, yaitu sebagai berikuta.
Pada balaman 17 putusan Majelis Hakim Mahkamah AgungNo 190 K/ Pdt.Sus/2009, angka buruf a menyatakan "Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi melalui suratnyatertanggal 2 Juli 2007 telah melakukan PHK (PemutusanHubungan Kerja) terhadap Penggugat/Termohon ' Kasasidengan alasan Penggugat telah melanggar ketentuanPasal 59 ayat (5) poin 1 PKB (Perjanjian KerjaBersama) ;Alasan Keberatan Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah khilaf dalammenerapkan hukumnya.
Pada balaman 17Angka buruf b putusan Majelis Hakim Mahkamah AgungNo. 190 K/ Pdt.Sus/2009 menyatakan "Bahwa berdasarkanpetitum Penggugat dapat diketahui kedua belah pihakpada pokoknya samasama telah menginginkan hubungankerja di putus;Keberatan ;Bahwa majelis Hakim Mahkamah Agung telah khilaf dalammenilai hasi putusan Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri PekanbaruNo. 09/G/2008/PHI.PBR, tanggal 21 Agustus 2008.Karena dalam gugatan Penggugat/sekarang PeninjauanKembali pada
Pada halaman 17Angka buruf c putusan Majelis Hakim Mahkamah AgungNo. 190 K/Pdt.Sus/2009, menyataan : "Denganmemperhatikan ketentuan Pasal 155 ayat (3) UU No. 13Tahun 2003 hubungan kerja antara Penggugat danTergugat harus dinyatakan putus terhitung sejakputusan Judex Facti diucapkan yakni tanggal 21 Agustus2008 ;Alasan KeberatanBahwa majelis Hakim Mahkamah Agung telah khilaf dalammenerapkan alasan hukumnya, karena bunyi Pasal 155ayat (8) UU No. 13 Tahun 2003 yang sesungguhnya, hanyamengatur tentang
No. 08PK/Pdt.Sus/2011100.895.250,Alasan KeberatanBahwa amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 190K/Pdt.sus/2009, telah khilaf dalam memberikanpertimbangan hukumnya.
47 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan melanggar serta salah dalam menerapkanhukum dengan telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan faktahukum yang terjadi dalam persidangan yang dikemukakan oleh ParaTergugat/Pemohon Peninjauan Kembali yaitu telah khilaf dan keliru dalamHal. 17 dari 31 Hal.
Putusan Nomor 644 PK/Padt/2013Keberatan dan Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali:Bahwa Majelis Hakim pada Peradilan Tingkat Banding dan pada tingkatKasasi jelas telah sangat nyata sekali kekhilafan dan kekeliruannya dalammempertimbangkan bukti P.1, P.2 dan P.2 A tersebut di atas, dan bahkanbukan hanya keliru dan khilaf tapi jelas telah melanggar hukum AcaraPerdata dan Hukum Perdata serta bertentangan dengan YurisprudensiMahkamah Agung, dan/atau tidak menerapkan hukum pembuktian secaratepat, benar
Demikian juga sebagaimana telah diputus olehMahkamah Agung dalam Putusan MARI Nomor 3609 K/Pdt/1985Tanggal 9 Desember 1997;Bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan yang PemohonPeninjauan Kembali ajukan diatas terbukti bahwa Judex Facti dan JudexJuris telah khilaf dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktiandengan mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembalidalam putusan a quo, berdasarkan bukti P.2 ini;. Bukti P.2 A, surat keterangan H.
Putusan Nomor 644 PK/Padt/2013Judex Facti dan Judex Juris makin nyata terlinat bahwa Majelis Hakimyang menyidangkan perkara ini pada peradilan tingkat banding dantingkat kasasi telah khilaf dan telah melakukan kekeliruan yang nyatadalam perkara ini;Bahwa bukti ini juga tidak menyebutkan dimana tempat/letaknya rumahdan tanah tersebut berada, batasbatas dari rumah dan tanah tersebutserta berapa luasnya, sehingga bukti P.2 A ini juga tidak dapatmembuktikan secara pasti bahwa Para Penggugat/Termohon
Bukti Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya untuk alat bukti yang diajukanTergugat/Pemohon Peninjauan Kembali dipersidangan berupa surat buktiyang diberi tanda T.1 sampai dengan T.7, dan saksi baik Judex Factimaupun Judex Juris lebih khilaf dan sangat keliru sekali serta beratsebelah dan tidak adil dengan menyatakan sebagaimana dibawah ini:Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan, apakah benar objekperkara dibeli oleh Zubir dan Rusli dari Oei Tiong Beng, Oei Kim
22 — 4
WARISAH, lahir di Banyumas, tgl. lahir 09 05 1976, Jenis Kelamin Perempuan,Bertempat tinggal di Desa Gruujugan RT.001 RW.005, Kecamatan Kemranjen,Kabupaten Banyumas, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.e Bahwa saksi kenal sudah lama dengan Pemohon karena saksi dan Pemohonbertetangga ;e Bahwa Pemohon mengajukan penetapan Akta Terlambat untuk anaknya yangbernama RAGIL SAPUTRO karena Pemohon khilaf dan karena kurangnyainformasi serta kesibukannya tentang pembuatan akta kelahiran tersebut ;e
TRI RUSYATIMAH, lahir di Banyumas, tgl. lahir 02021974, Jenis Kelamin Lakilaki, Tempat tinggal Desa Grujugan RT.002 RW.001, Kecamatan Kemranjen,Kabupaten Banyumas, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer.e Bahwa saksi kenal sudah lama dengan Pemohon karena saksi dan Pemohonbertetangga ;e Bahwa Pemohon mengajukan penetapan Akta Terlambat untuk anaknya yangbernama RAGIL SAPUTRO karena Pemohon khilaf dan karena kurangnyainformasi serta kesibukannya tentang pembuatan akta kelahiran tersebut ;e Bahwa
7 — 3
Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohonmulai goyah yang terjadi sekitar bulan Januari tahun 2016 karena seringterjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohoncemburu karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta denganperempuan lain, beruangkali Pemohon minta maaf akan tetapi Termohonsulit untuk memaafkan, bahkan Termohon malah minta untuk diceraikan;5.
;Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohondan Termohon sejak Januari 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon cemburu karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalincinta dengan perempuan lain, beruangkali Pemohon minta maaf akan tetapiTermohon sulit untuk memaafkan, bahkan Termohon malah minta untukdiceraikan, dan sebagai akibatnya terjadi pisah tempat tinggal dan selama itumereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.
22 — 14
Rp.120.000, (seratus dua puluh ribu rupiah);Bahwa benar akibat pukulan tersebut saksi Sarida Binti Said mengalami memar danberdarah di kepala dan lebab dipipi serta sempat dirawat di Puskesmas Betung;Bahwa benar sekarang lukanya sudah membaik, dan saksi korban sudah bisa bekerjaseperti biasanya;e Benar benar palu (BB) dibenarkan oleh terdakwa dan korban yang digunakan terdakwauntuk memukul saksi Sarida Binti Said;e Bahwa benar terdakwa mengaku salah dan menyesal karena saat itu terdakwa emosidan Khilaf
uang Rp.120.000, (seratus dua puluh ribu rupiah);Bahwa benar akibat pukulan tersebut saksi Sarida Binti Said mengalami memar danberdarah di kepala dan lebab dipipi serta sempat dirawat di Puskesmas Betung;Bahwa benar sekarang lukanya sudah membaik, dan saksi korban sudah bisa bekerjaseperti biasanya;Benar benar palu (BB) dibenarkan oleh terdakwa dan korban yang digunakan terdakwauntuk memukul saksi Sarida Binti Said;Bahwa benar terdakwa mengaku salah dan menyesal karena saat itu terdakwa emosidan Khilaf
Rina Mochtar, S.H.
Terdakwa:
Hj. Ramdana S.Pd Alias Dg Tarring
31 — 7
namun pada saat itu terdakwa tidak diruangan terdakwa yang ada hanyaguru honor yaitu Mustainah kemudian terdakwa kembali keruangan terdakwadan sudah ada wali kelas dua, namanya bu Irma yang menceritakan kepadaterdakwa bahwa anak kedua ini yaitu anak korban dan rajab telah berkelahisetelah itu bu Irma kembali keruang kelasnya dan terdakwa berada didalamruangan tersebut bersama Mustainah pada saat itu kedua anak tersebutberkelahi lagi dan terdakwa mengatakan mau diapa kedua anak ini kKemudianterdakwa khilaf
kepala anakbernama dan kepalanya berdarah; Bahwa terdakwa memukul anak korban sebanyak satu kali denganmenggunakan sepatu; Bahwa kepala anak korban mengalami luka dan berdarah; Bahwa setelah terdakwa memukul anak korban, kKemudian anak korbandibawa kepuskesmas oleh satpol:; Bahwa terdakwa yang mengantar anak korba kepuskesmas karenaterdakwa takut dan panik; Bahwa baru kali ini terdakwa melakukan pemukulan kepada murid yangada disekolah terdakwa; Bahwa terdakwa melakukan pemukulan karena terdakwa khilaf
berkelahi sehingga membuat kepala sekolah jengkel dan khilafakhirnya memukuli kepala anak korban Arzi dengan sol sepatunya dankepalanya berdarah; Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut; Bahwa setelah terdakwa memukul anak korban, terdakwa kemudianmembuka baju anak korban dan selanjutnya menelpon polisi dan babinsa; Bahwa tujuan terdakwa menelpon polisi dan babinsa agar dapatmengarahkan dan memberi petunjuk atas apa yang telah dilakukan olehterdakwa karena terdakwa sudah ketakutan dan merasa khilaf
49 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram tersebutadalah keliru dan khilaf atau tidak benar Karena dalampertimbangannya hanya mengambil alin pertimbangan dariPengadilan Negeri Sumbawa Besar sementara bila mengacukepada redaksi gugatan Penggugat Pembanding (PemohonKasasi) bila dibacakan secara teliti, Kemudian diterapbkan hukumacaranya dan Praktik peradilan yang baik, maka akan sangat jelassubtansi dari gugatan penggugat yaitu menuntut bagian dari tanahPenggugat yang dikuasai oleh para Tergugat
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besaryang sangat kontradiktif dengan fakta yang sebenarnya dimanapada pembuktian Penggugat memberikan penilaian terhadap SPPTdinyatakan tidak kuat, sementara pada pembuktian Para Tergugatdinyatakan SPPT adalah bukti yang dibenarkan, sehingga daripenilaian terhadap bukti yang demikian membuat keputusanPengadilan Negeri Sumbawa Besar menjadi keliru dan khilaf, danlebin jelas Penggugat uraikan bahwa Dalam Putusan PengadilanAgama Sumbawa Besar yang dikuatkan
tidak terobukti dan bahkan bertahan tidak mau keluar daritanah milik Penggugat dan pada saat melakukan PemeriksaanSetempat (PS) sangat jelas terlinat banwa kedua obyek gugatanadalah merupakan bagian dari tanah Penggugat yang luasnya 39Are dan juga dijelaskan oleh saksi yang diajukan oleh Penggugatsehingga semuanya akan menjadi bersesuaian, akan tetapiPenggugat menjadi heran kembali karena Keputusan PengadilanNegeri Sumbawa Besar terhadap fakta yang demikian, sehinggakeputusan yang diberikan menjadi khilaf
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 138 PK/PDT/2009Bahwa dengan demikian terbukti Hakim telah khilaf untuk menyatakanbahwa Tergugat Il dan Tergugat Ill juga telah melakukan perbuatanwanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum ;c. Disamping itu Hakim juga Khilaf untuk mempertimbangkan jumlahtuntutan sehingga tanpa suatu pertimbangan yang cermat dan telitimengabulkan begitu saja jumlah tuntutan Penggugat, ternyata bahwatuntutan tersebut terdapat duplikasi penghitungan ;d.
Bahwa Hakim telah khilaf dan keliru pula dalam menafsirkan tentanghukum pembuktian yang berkaitan dengan beban pembuktian. Dalampertimbangan hukumnya Hakim lebin banyak membebankan pembuktiankepada Tergugat padahal sesuai dengan ketentuan UU barang siapayang mendalilkan maka dialah yang berkewajiban untuk membuktikan,disini seharusnya Hakim mewajibkan kepada Penggugat untukmembuktikan dalildalilnya dan tidak membebankan kepada Tergugat ;2.
14 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
terhadap diri Terdakwa.Bahwa Hakim Mahkamah Agung telah keliru dalam pertimbangannya yangmenyatakan alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena JudexFacti Pengadilan Tinggi salah dalam menerapkan hukum yaitu telah melampauibatas wewenangnya yang diberikan UndangUndang, karena pertimbangantersebut hanya didasarkan pada normatifnya saja (lama pemidanaan) tanpamempertimbangkan faktafakta yang terungkap di persidangan, dimana dalamperkara ini penuh dengan rekayasa;Bahwa Hakim juga keliru dan khilaf
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkanNarkotika Golongan I telah terpenuhi;Sementara yang terbukti di depan persidangan Terdakwa tidak pernahmenawarkan shabushabu kepada saksi Abdul Kadir justru Terdakwa disuruhmembeli shabushabu oleh Abdul Kadir (Anggota Polisi) dengan ancamanbilamana Terdakwa tidak mau maka Terdakwa akan dicari untuk dibunuh oleh H.Rusli yang pernah dijebloskan ke penjara pada saat Terdakwa menjadi InformanPolisi, sehingga dalam hal ini Hakim Mahkamah Agung telah khilaf
untuk didengarkan keterangannya di persidangan karena menurutpenyidik keduanya masih DPO, sehingga mengenai kejadian jualbeli dan darisiapa sebenarnya asal/pemilik shabushabu tersebut, tidak dapat diungkap denganjelas dan tidak pula dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram,(pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram hal 11) hal inimembuktikan bahwa Terdakwa bukanlah aktor intelektual atas terjadinyaperistiwa dalam perkara a quo, sehingga nyatanyata Hakim Mahkamah Agungtelah khilaf
47 — 16
Mks), adalah merupakan PERTIMBANGAN dan atau PENILAIAN yang KELIRUdan KHILAF menurut hukum.Bahwa adapun bukti (Bukti T.I s/d T.V1 s/d 22) yang dijadikan dasar pertimbangan danatau penilaian yudex yuris dan yudex factie dalam memberikan pertimbangan dan ataupenilaian seperti itu, secara hukum tidak dapat dibenarkan, oleh karena buktisebagaimana dimaksud tidak pernah ada alias hanya diadaadakan dan tidak pernahditunjukkan dan disampaikan kepada Yupiter Widodo (Pemohon PK semula Penggugat),termasuk
tidak disebutkan oleh Muhammad Jundi (Termohon PK semula Tergugat I)didalam somasinya (vide : bukti T.I s/d T.V 28 dan 29).Bahwa berdasar atas FAKTA HUKUM tersebut maka pertimbangan yudex yuris danyudex factie sebagaimana dimaksud, secara hukum adalah merupakan pertimbangan danatau penilaian yang KELIRU dan KHILAF MENURUT HUKUM.Selanjutnya mengenai kesepakatan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalampengikatan jual beli atas tanah perkara tersebut (vide : bukti P1), dimana MuhammadJundi Dkk.
Pertimbangan dan atau penilaian yudex yurisdan yudex factie yang seperti itu secara hukum adalah merupakan pertimbangan dan ataupenilaian yang KELIRU dan KHILAF MENURUT HUKUM.KEBERATAN KEEMPATBahwa Yudex Yuris dan Yudex Factie TELAH MELAKUKAN SUATUKEKHILAFAN ATAU SUATU KEKELIRUAN yang nyata dalam memutus perkaraini.Alasan hukumnya, dapat dijelaskan sebagai berikut ;Bahwa berdasar atas FAKTA HUKUM sebagaimana yang telah diuraikan di atas makasecara hukum Tindakan yang dilakukan Muhammad Jundi Dkk.
32 — 6
Sukarami Palembang; Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat menggadaikan motor, namunkarena motor tersebut ada pada kekuasaan Terdakwa, lalu Terdakwamenjadi khilaf dan menggadaikannya kepada orang lain; Bahwa uangnya Terdakwa gunakan untuk mabuk dan bersenangsenang diEks Lokalisasi Teratai Putin Kampung Baru Kec.
DAVID pergi menggunakan motor tersebut setelahsepeda motor merk Honda scopy warna putih berada dalam kekuasaan terdakwatimbul niat / khilaf untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi (korban) Eng Hinalias Aceng Bin Topo lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 bersama sdr.DAVID menemui saksi Hendryzal alias Hendri alias Een Bin Ujang Buyung didaerah Eks Lokalisasi Teratai Putin Kampung Baru Kec.
Palembang lalumenggadaikan sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih kepada saksiHendryzal alias Hnedi alias Een Bin Ujang Buyung seharga Rp.1.000.000, (satujuta rupiah);Menimbang, bahwa pengertian unsur keempat dihubungkan dengan faktafakta hukum diatas, maka disimpulkan bahwa benar tarnyata barang yang adadikekuasaan terdakwa bukan diperoleh karena kejahatan melainkan karenameminjam dari saksi korban Eng Hin alias Aceng Bin Topo, karena barangtersebut ada pada kekuasaan terdakwa maka timbul niat / khilaf
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata:Bahwa, Majelis Hakim Judex Facti dan Judex Juris telah khilaf dan kelirudalam pertimbangannya dengan menyatakan bahwa perkara a quo nebis inidem dengan Perkara Nomor 245/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap;1.Bahwa kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata terhadap pertimbanganMajelis Hakim Judex Juris tersebut diatas terdapat pada halaman 19 alinea 1sampai dengan 4 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 241 K/Pdt/
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI)Nomor 647 K/Sip/1973 yang berbunyi:Ada atau tidaknya asas ne bis in idem dalam suatu putusan, tidakditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan obyeksengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yangtelah mempunyai hukum tetap;Bahwa, berdasarkan halhal tersebut diatas terbukti bahwa Majelis HakimJudex Facti dan Judex Juris telah khilaf dan keliru dengan menyatakan perkaraa quo nebis in idem dengan
Bahwa, Majelis Hakim Judex Juris telah khilaf dan keliru dalampertimbangan hukumnya karena Majelis Hakim Judex Juris telah tidakmempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon PK/dahuluPenggugat di dalam persidangan yang dapat menentukan kedudukan hukumdari Pemohon PK/dahulu Penggugat dalam perkara a quo, sehinggamengakibatkan kesimpulan yang salah dan keliru dalam putusannya;Bahwa, ketidakcermatan Majelis Hakim Judex Juris dan Judex Facti dalammemperhatikan, meneliti dan mempertimbangkan
tidak merinci dalam hal mana Judex Facti tidakmemberikan pertimbangan yang sesuai dengan kekuasaan serta alat buktiyang diajukan, tidak dapat dibenarkan;e Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 903 K/Sip/1972, tanggal 10 Oktober 1974, yang menyatakan sebagai berikut:Putusan Kasasi dan Pengadilan Tinggi yang tidak mempertimbangkanalatalat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harusdibatalkan;Berdasarkan halhal tersebut diatas terbukti bahwa Majelis Hakim JudexJuris telah khilaf
61 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Juris telah khilaf dan keliru serta tidak memperhatikandan tidak mempertimbangkan apa yang dimohonkan Pemohon dansudah seharusnya Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung JunctoPutusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanJuncto Putusan majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambitingkat pertama haruslah dibatalkan karena cacat hukum sebabputusan a quo para Majelis Hakim tersebut telah salah menerapkanhukum, kesalahan mana adalah sangat fatal sekali yang tidakHalaman 11
Putusan Nomor 159 PK/TUN/2016mempertimbangkan gugatan penggugat sehingga tidak ada alasan lagiuntuk tetap mempertahankan eksistensi Putusan tersebut, karenaputusannya tidak dilandasi dengan dasar hukum;Bahwa Judex Juris telah khilaf dan keliru serta tidak memperhatikandan tidak mempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh ParaPenggugat/Pembanding maupun Pemohon Kasasi, bukti yang diajukandengan jelas bahwa di dalam surat keputusan yang menjadi objeksengketa berlaku terhitung dari tanggal 19 November
para Tergugat/Terbanding, Termohon Kasasi sekarangTermohon Peninjauan Kembali sangat mengadangada dengandiciptakan terlambatnya pemberitahuan putusan pidana korupsi yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga prosespenerbitan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor128/KEP.GUB/BKD2014 tanggal 12 Februari 2014 yang menjadi objeksengketa tersebut diproses dengan ketidakhatihatian danketidakbenaran, dengan demikian putusan tersebut cacat hukum danharus dibatalkan;Bahwa Judex Juris telah khilaf
Untuk itukeputusan tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan;Bahwa Judex Juris telah khilaf dan keliru dimana dalam perkara pidanadinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi, namunapabila dikaji lebih jauh dalam pertimbangan keputusan tersebutsangat jelas apa yang mendorong Penggugat melakukan perbuatantersebut adalah adanya perintah atasan yaitu Sekda Propinsi Jambiyang sudah menjadi sistem yang sudah ada sebelum Pemohondipekerjakan disana sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana TehnisKegiatan
13 — 2
yang dijawab oleh tersangka , saya khilaf karenaspontan , kemudian saksi korban langsung menghubungi orangtua saksi korbanmelalui handphone untuk menjemput saksi korban dan anaknya.
lalu dijawab oleh terdakwa saya khilaf karena spontan; Bahwa akibat pemukulan terdakwa, saksi korban mengalami luka memar dansakit di bagian lengan sebelah kiri susah untuk digerakkan dan sakit pada telingasebelah kiri; Bahwa saksi sering dipukuli oleh terdakwa (suami saksi), hampir setiapseminggu bisa sampai 3 (tiga) kali; Bahwa saksi sudah tidak ada niat menjadi isteri terdakwa dan sudah tidak maulagi hidup bersama dengan terdakwa (Ssuami saksi) karena saksi terlalu seringdisakiti; Bahwa terdakwa
Deli Serdang denganmenggunakan tangannya yang sudah dikepal mengenai ke bagian kepala danbahu berkalikali; Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, saksi bertemu dengan terdakwa danmenanyakan kenapa kau pukuli lagi si Maya lalu dijawab terdakwa maafwak, aku khilaf dan tidak akan kuulangi lagi wak, selanjutnya terdakwa dibawake PolsekPagar Merbau oleh sdr.