Ditemukan 519 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tatik tantik tusiek tahik tasik titiek tutiek tatek tatie
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 756 K/PID.SUS/2014
Tanggal 17 Desember 2014 — Drs. RADIYASTO
84 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tatiek SriDjatmiati, S.H.,M.S., selaku Ahli Hukum Administrasi di muka sidangdalam perkara Suwarna Abdul Fatah menerangkan bahwa tindakanPemerintah dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang(detournement de pouvoir) apabila :a. Seorang pejabat pemerintahan menggunakan suatu wewenangdengan suatu tujuan yang nyatanyata bukan untukkepentingan umum melainkan dengan tujuan pribadi atautujuan politik ;b.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Kepegawaian
Register : 20-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 07-04-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 19/G/2013/PTUN-TPI
Tanggal 20 Maret 2014 — 1. ISTONO; 2. MUSTOFA WIDJAJA; 3. DRS. A. GANI LASYA, MM; 4. IR. FITRAH KAMARUDDIN, MM; 5. IR. AGUS HARTANTO; MELAWAN 1. KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM; 2. KETUA TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN PEMILIHAN KEPALA, WAKIL KEPALA DAN ANGGOTA BADAN PENGUSAHAAN BATAM;
180 — 135
  • Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiatidalam buku Argumentasi Hukum, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005,halaman 3132, harus dikaitkan dengan preferensi hukum (yang meliputi asas lexsuperior, asas lex spesialis dan asas lex posterior), berupa: pengingkaran (disavowal),reinterpretasi, pembatalan (invalidation) dan pemulihan (remedy);Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang paling tepat menurut hukumadalah penerapan asas lex superior derogat legi inferiori, yaitu peraturan yang lebihtinggi menyampingkan
Pengadilan PA TANJUNG BALAI KARIMUN Perdata Agama
Register : 08-06-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PA TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.TBK
Tanggal 20 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 114
  • Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Dalam BukunyaArgumentasi Hukum, yang mana kesesatan dimaksud adalah terjadinyapinaaman pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dilakukan olehTERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI dan PENGGUGAT/TERGUGATREKONVENSI saat masih berstatus sebagai suami istri yang sah danbelum adanya putusan perceraian sehingga tidak mungkin pihak BankRakyat Indonesia (BRI) memberikan Pinjaman tanpa terpenuhi Persyaratanyang telah ditetapbkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang salahsatunya harus sepengetahuan
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014
5240 — 3488
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum,Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 2008, h. 2627. Secara kontekstual,sebagaimana telah diuraikan pada bagian pertama di atas, praperadilan adalahberkenaan dengan keabsahan upaya paksa dan akibat hukum yang bersangkutpaut dengannya.
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-04-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 12/PDT/2018/PT PTK
Tanggal 19 April 2018 — 1. KWAI HWAT Alias GUNAWAN, DKK MELAWAN 1. MERIE BERTHA PENGASI, DKK
55 — 82
  • , atas nama KHAI HWAT ALIAS GUNAWAN, yang kemudianberalih kepada PEREMPUAN TATIEK NILAMAWARTIE SARJANAEKONOMI berdasarkan akta jual beli No. 370/2011 Tanggal 29November 2011;Sertifikat Hak Milik No. 14935/Desa Punggur Kecil, Tanggal 12Agustus 2011, Surat Ukur No. 773/ 2011, Tanggal 09 Juni 2011 Luas200 M?
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 24-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 13 Oktober 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DWI CIPTO NUGROHO Diwakili Oleh : Johannes Mangapul Turnip,SH,MH
172 — 106
  • (Philipus M Haadjon dan Tatiek Sri Djatmiati(2011). Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta:Gajahmada University Press, hal. 6);Bahwa menurut Abdul Latif, bahwa kKewenangan atau wewenang adalahkonsep dalam hukum publik yang merupakan suatu konsep inti dalam HukumTata Negara atau Hukum Administrasi Negara. Jadi dalam konsep HukumPublik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan, yaitu kekuasaan yang dimilikiuntuk melakukan sesuatu.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-03-2021 — Putus : 30-08-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 76/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 30 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Andy Widijanto K.
2.Ir. Ridwan Susanto T.
3.Susanto Chandra
4.Anggiat Tambunan, SE
5.Hendro Hananto Putro
6.Brian Hartadi Limas
7.Ridwan Yuhandy Santosa
8.Stephen Kurnia
9.Kuntana
10.Yossie Salaki
11.Ady Widjaya
12.Diana Rochili
Tergugat:
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Intervensi:
Masjid At Tabayyun Taman Villa Meruya
446 — 363
  • TATIEK SRI DJATMIATI, S.H., M.S. Kewarganegaraan Indonesia,Tempat/Tanggal Lahir: Nganjuk, 06 Maret 1950, Jenis Kelamin: Perempuan,Agama: Islam, Pekerjaan: Dosen, Tempat Tinggal: YKP Mejoyo, Blok AG/27,RT. 002, RW. 004, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut, KotaSurabaya, Jawa Timur. Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telahmenyatakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 194 dari 210 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — DADANG SUPRIYATNA
161 — 771 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Izin(dalam arti sempit) lebin lanjut dibedakan dengan bentukbentukperizinan lainnya seperti dispensasi, konsesi, rekomendasi, tandadaftar, surat persetujuan, dan pendaftaran,;Sejalan dengan itu, Tatiek Sri Djatmiati mengemukakan perizinandapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuankuota, dan izin melakukan suatu usaha;A.M. Donner menyatakan perizinan (vergunningen) dibedakan dalamtiga kategori, yakni lisensi, dispensasi, dan konsesi:Hal. 238 dari 272 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-06-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2659 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 Juni 2017 — Drs. THOMAS TIGI
632 — 631 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa Terdakwa terbukti melawan hukum dalam keadaan khusus yang ... [Selengkapnya]
  • Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati,dkk., dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi dan Tindak PidanaKorupsi, hal. 12 yang menyatakan bahwa, "Atribusi yang diperoleh pejabatsebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan untukmembuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undangundang dalam arti materil..
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN
Tanggal 29 Januari 2019 — MAS INTAN ARITONANG, SH., MH
57 — 36
  • Tatiek Djatmiatimenggunakan istilah legalitas substansi yang lebih dikenal dengan asasdoelmatigeheid;,Halaman 152 dari 221 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPk/2018/PT MDNb. Bertentangan dengan perundangundangan, terbagi menjadi tiga, yaitubertentangan dengan perundanganundangan yang bersifat prosedural/formal;bertentangan dengan perundanganundangan yang bersifat materiel /substansial; peraturan perundanganundangan yang dikeluarkan oleh Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;c.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 08-10-2021 — Putus : 23-02-2022 — Upload : 24-02-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 160/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby
Tanggal 23 Februari 2022 — Penggugat:
1.Rendy Pandiangan
2.Afrizal Zulkarnaen
3.Akhmad Affandi
Tergugat:
PT. KING JIM INDONESIA
20 — 0
  • >

    Rp.872.000,00

    139

    Chaula

    Rp.872.000,00

    140

    Muchamad Arifin

    Rp.872.000,00

    141

    Subiandini

    Rp.872.000,00

    142

    Tatiek

Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 30 Maret 2016 — SYAHRUDDIN MILE, ST
63 — 21
  • Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., G.H. Addink dan J.B.J.M. TenBerge, dalam bukunya Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, PenerbitGajah Mada University Press, Cet. , Juli 2011, hal. 11 13 ada 3 (tiga) macamwewenang, yaitu :1. Atribusi, yaitu sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang, bahwaatribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yanglangsung bersumber kepada undangundang dalam arti materiil.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 30 Maret 2016 — Ir. ISNAINY PANSIRADJU, M.Sc
73 — 28
  • Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., G.H. Addink dan J.B.J.M. TenBerge, dalam bukunya Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, PenerbitGajah Mada University Press, Cet. , Juli 2011, hal. 11 13 ada 3 (tiga) macamwewenang, yaitu :1. Atribusi, yaitu sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang, bahwaatribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yanglangsung bersumber kepada undangundang dalam arti materiil.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-07-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 8 Desember 2015 — Dr. Ir. ABDURAHMAN HODA, M.Si., alias ANTO
119 — 132
  • Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,M.S., G.H. Addink dan J.B.J.M. Ten Berge, Hukum Administrasi dan TindakHalaman 266 dari 318 halaman Putusan Nomor 15/Pid.SusTpk/2015/PN. TtePidana Korupsi, Penerbit Gajah Mada University Press, Cet. ., Juli 2011, hal.11 13);Menimbang, bahwa yang dimaksud memperoleh wewenang dengan caramandat (penugasan) adalah merupakan suatu pelimpahan wewenang kepadabawahan a.n. pejabat yang memberi mandat. Keputusan itu merupakan keputusanpejabat yang memberi mandat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2519 — 4226 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 25 Mei 2012, Terdakwa dengan menggunakan namaDIPTA ANINDITA membeli sebidang tanah seluas 1.180 m2 (seribuseratus delapan puluh meter persegi) berikut bangunan rumahdengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 639/Jebres yang terletak di JalanJenderal Urip Sumoharjo Nomor 126 Kelurahan Jebres KecamatanJebres Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah dari SRI JARMANI, SRIRAHAYU HANDAYANI, LILIK DJOKO SANTOSA, DJOKO YUWONO,MARTHA SRI SUKENGSIH, DJOKO WASKITO, Ahli Waris dariDJOKO SUMANTRI yaitu BOB YOGA, TATIEK
    DJOKO SUMANTRIalias TATIEK SUGIARTI dan NADIA TERESIA PARAMITA aliasNADIA TERESA PARAMITA dengan harga sebesarRp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
    No. 537 K/Pid.Sus/2014seratus delapan puluh meter persegi) berikut bangunan rumahdengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 639/Jebres yang terletak di JalanJenderal Urip Sumoharjo Nomor 126 Kelurahan Jebres KecamatanJebres Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah dari SRI JARMANI, SRIRAHAYU HANDAYANI, LILIK DJOKO SANTOSA, DJOKO YUWONO,MARTHA SRI SUKENGSIH, DJOKO WASKITO, Ahli Waris dariDJOKO SUMANTRI yaitu BOB YOGA, TATIEK DJOKO SUMANTRIalias TATIEK SUGIARTI dan NADIA TERESIA PARAMITA aliasNADIA TERESA PARAMITA
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2013 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 87/Pid.Sus/2012/PN.Sby
Tanggal 11 Februari 2013 — RATNA ANI LESTARI, SE., MM ; KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI
81 — 4
  • Tatiek Nurhayati seluas 6.635 M2 dengan nilai sebesar Rp. 398.100.000,- 10. SPM No. 4793/LS/2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Husnu Abadi seluas 1.695 M2 dengan nilai sebesar Rp. 101.700.000,- 11. SPM No. 4794/LS/2006 Untuk pembayaran biaya pembebasan tanah untuk Lapangan Terbang Rogojampi atas nama Ulfi Kurniawati, SE seluas 2.300 M2 dengan nilai sebesar Rp. 138.000.000,- 12.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi I /JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA : ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
207 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rupiah Tiga PuluhSen) telah dapat ditentukan secara pasti.Majelis Hakim kurang pertimbangan dalam menilai pembuktian unsurmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan".Dalam konteks tindak pidana korupsi abuse of power (penyalahgunaanwewenang) atau unreasonablenes (Sewenangwenang) keduanya merupakanparameter yang utama ada atau tidaknya penyimpangan dalam penggunaanwewenang pemerintahan tentunya disamping asasasas hukum administrasiyang lain (Tatiek