Ditemukan 5377 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-08-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK Tanggal 14 Agustus 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : EKO BUDISUSANTO, SH
Terbanding/Terdakwa I : KACUNG TRISNADI, SKM., M.Kes
Terbanding/Terdakwa II : AKHMADI Als MADI Bin YUSUF ABU BAKAR
Terbanding/Terdakwa III : DENY YULIANSYAH , S.GZ., M.Kes Als DENY Bin SYAFARUDIN
Terbanding/Terdakwa IV : RIO YASSIN Bin YAHYA YASSIN
177 — 265
Terbanding/Terdakwa I : KACUNG TRISNADI, SKM., M.Kes
Terbanding/Terdakwa II : AKHMADI Als MADI Bin YUSUF ABU BAKAR
Terbanding/Terdakwa III : DENY YULIANSYAH , S.GZ., M.Kes Als DENY Bin SYAFARUDIN
Terbanding/Terdakwa IV : RIO YASSIN Bin YAHYA YASSIN
177 — 265
PTKNomor: 7/Pid.SusTPK/2019/PN Ptk), sehingga Majelis Hakim Tingkat Bandingakan mempertimbangkan sendiri bagian tersebut sebagaimana diuraikan padabagian di bawah ini;Menimbang, bahwa bila dilihat secara historis, ideide, pemikiran dansemangat atau sintetia legis yang mendasari lahirnya kebijakan hukum (/egalpolicy) berupa ketentuan hukum dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ini, adalah memangdiperuntukkan atau dikhususkan bagi pegawai negeri atau pejabat
negara danorang orang yang dipersamakan dengan itu;Menimbang, bahwa dengan dibedakannya penerapan unsur "secaramelawan hukum sebagai bestanddee!
Register : 10-08-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb Tanggal 21 Desember 2015 — Drs. H. RIFAâÂÂI, M.Pd. bin MUHAMMAD;
114 — 26
114 — 26
persidangan telah memberikan pendapat sebagai berikut: Bahwa ahli adalah pakar hukum Administrasi Negara pada UniversitasJambi; Bahwa menurut ahli konsep hukum setiap orang yang diatur dalam Pasal 2UU No. 31 Tahun 1999, adalah orang perseorangan atau badan hukumperdata, sedangkan dalam Pasal 3 mengatur lebih khusus yakni terbataspada pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara(ASN); Bahwa yang dimaksud kewenangan adalah kekuasaan menurut hukumpublik, yang dimiliki oleh PNS, atau Pejabat
Negara, atau ASN; Sumber kewenangan ada 3 (tiga) yakni:1.
Putus : 25-03-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk Tanggal 25 Maret 2019 — SUTOYO
146 — 46
146 — 46
Maret s/d Desember 2014.193. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatan bulan Januari s/d Februari 2014.194. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.195. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014 Sebesar Rp 9.120.000,- untuk pembayaran Honorarium/Uang Kehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari 2014.196. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan Pejabat
Negara/Panwaslu Kabupaten Sintang Bulan Oktober s/d Desember.197. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran nomor : 529 tanggal 10 Oktober 2014 untuk pembayaran Konsumsi Rapat untuk Panwaslu Kecamatan Sintang bulan Juli s/d Agustus 2014. 198. 1 (satu) bundel bukti pembayaran tanggal 02 April 2014 untuk pembayaran belanja Konsumsi Perkantoran/Jamuan Tamu bulan Januari s/d Maret 2014.199. 1 (satu) bundel bukti pembayaran biaya Konsumsi sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang kepada RM.
Putus : 18-04-2013 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 128/PID.Sus/2012/PN.Tip.Smg Tanggal 18 April 2013 — KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG
203 — 124
203 — 124
Tipikor Semarang.Menimbang, sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang layakkepada Terdakwa akan dipertimbangkan halhal yang memberatkandan yang meringankan yang akan dijadikan pertimbangan dalammenjatuhkan putusan ini yaitu sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa dilakukan disaat negara sedang giatgiatnyamelakukan upaya pemberantasan korupsi khususnya di lingkungan aparatPenegak Hukum dan Pejabat Negara.
Register : 11-10-2013 — Putus : 28-02-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi Tanggal 28 Februari 2014 — M.NUR YUSUF,A.Pi Bin UNTUNG MUSTOFA
58 — 19
58 — 19
dirumuskan (delik formil), bukan dengan timbulnya akibat(delik materiil) in casu kerugian;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur keuangan negara menurut PenjelasanUmum atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahseluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbulkarena :a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat
negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;b) Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milk Negara/BadanUsaha Milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modalnegara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjiandengan negara;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara menurutPenjelasan Umum atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah kehidupan perekonomian yang disusun
Register : 03-04-2014 — Putus : 06-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 27/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PLR Tanggal 6 Agustus 2014 — Dra.SUDARMINI, Apt Binti SUYADI
75 — 25
75 — 25
Berada dalam penguasaan,pengurusan,dan pertanggung jawaban pejabat negara ,baikditingkat pusat maupun didaerah;286b.
Register : 09-03-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps Tanggal 23 Juli 2020 — Penuntut Umum:
NI KOMANG SASMITI, SH., MH
Terdakwa:
ANDI WAHYU SUWANDITO
286 — 212
NI KOMANG SASMITI, SH., MH
Terdakwa:
ANDI WAHYU SUWANDITO
286 — 212
Taspen (Persero) bergerak dibidang usaha Asuransi untukPNS dan Pejabat Negara serta pembayaran pension.Bahwa tugas saksi selaku Kepala Bidang Kas verifikasi SPJ PadaKantor PT Taspen (persero) Cabang Denpasar adalah sebagai berikut :a) Membuat dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran (cashflow).b) Melaksanakan transaksi keuangan.c) Melakukan Verifikasi dan monitoring LRPP LSUP dari mantra bayar.Halaman 112 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPk/2020/PN Dps Bahwa yang ada kerja sama adalah PT Taspen
Register : 25-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
OKA REGINA.S SH
Terdakwa:
Benny Johan.ST
148 — 46
OKA REGINA.S SH
Terdakwa:
Benny Johan.ST
148 — 46
Berada dalam penguasaan, pengurusan,dan pertanggung jawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupundaerah;b.
Register : 15-10-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 16 Januari 2019 — BACHRUM SURAATMAJA, SE
448 — 174
448 — 174
Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara,baik ditingkat pusat maupun daerah ;b.
Register : 18-07-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk Tanggal 5 Desember 2017 — Penuntut Umum:
Utami Dewi, SH
Terdakwa:
MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI
119 — 28
Utami Dewi, SH
Terdakwa:
MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI
119 — 28
dengan konsepkonsep danparameterparameter yang berlaku dalam hukum Administrasi;Bahwa definisi atau pengertian penyalahgunaan wewenang,kesempatan dan sarana karena kedudukan atau jabatan adalahbahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangandengan hak dan kewajiban itu, (Leden marpaung Tindak PidanaKorupsi Pemberantasan dan Pencegahannya, Edisi Revisi,Djambatan, Jakarta 2004, hal 45);Bahwa Dalam UU No.17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara pasal35 ayat (1) dinayatakan : Bahwa setiap pejabat
Negara atau pegawainegeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikankewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikankeuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksudBahwa rumusan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannyadapat kita jumpai juga dalam UU No.1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara dalam pasal 59 dinyatakan sebagai berikut:(1).
Register : 11-10-2013 — Putus : 28-02-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi Tanggal 28 Februari 2014 — IR.SABRI M.MP BIN H.BAHARUDDIN
58 — 23
58 — 23
dirumuskan (delik formil), bukan dengan timbulnya akibat(delik materiil) in casu kerugian;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur keuangan negara menurut PenjelasanUmum atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahseluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbulkarena :a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat
negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;b) Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/BadanUsaha Milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modalnegara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjiandengan negara;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara menurutPenjelasan Umum atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah kehidupan perekonomian yang disusun
Upload : 30-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Yyk Ir. MISMAN NURCAHONO Bin TOREJO
82 — 49
82 — 49
dipenuhinya unsurunsur perbuatan yangdirumuskan bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain tidakmenimbulkan kerugianoun asal perbuatannya memenuhi unsur korupsi terdakwa sudah dapat dihukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "keuangan Negara" adalahseluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atautidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dansegala hak dan kewajiban yang timbul kerena : a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat
; Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawabanBadan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan,badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;Hal 212 dari 236 hal.
Register : 31-07-2013 — Putus : 17-12-2013 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG Tanggal 17 Desember 2013 — SETYABUDI TEJOCAHYONO
315 — 150
315 — 150
ataumasyarakat.Menimbang, bahwa Penyelenggara Negara, menurut PenjelasanPasal 5 ayat (2) Undangundang nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksuddengan Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.Dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 menentukanbahwa Penyelenggara Negara meliputi:Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,Pejabat
Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Menteri;Gubernur;Hakim;Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku; dan7.
Putus : 14-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3520 K/Pdt/2015 Tanggal 14 Juni 2016 — LURAH DESA SEGOROMADU, dkk VS SUDJONO
80 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, sebagaimana diketahui sertipikat hak atas tanah merupakan suatuobjek dari Keputusan Pejabat Negara atau Keputusan Tata Usaha Negara.Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3, UndangundangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakanhukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat
Register : 13-09-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 20/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. Tanggal 16 Januari 2014 — BEDJO RAHARDJO
70 — 18
70 — 18
Jadi saat itu Terdakwa masih sebagai pejabat ;Bahwa kelebihan uang tersebut tidak diambil oleh para pemilik tanahtetapi diserahkan kepada Terdakwa setelah uang diterima ;Bahwa Terdakwa selaku panitia menerima uang dari penjual tanah,aturannya adalah gratifikasi sebagai pejabat negara atau pegawaiHal 210 dari 328 halaman, No. 20/Pid.Sus/2013/P.TPikor.
Register : 15-05-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk Tanggal 28 September 2015 — NANANG SUBUH ISNANDI Bin MOEHAIL
393 — 159
393 — 159
PLN (Persero)tidak mengikat secara umum; Bahwa pejabat negara mendapatkan kewenangan sejak yangbersangkutan diberikan kewenangan secara atribusi; Bahwa jika kewenangan dari atasan belum diberikan kepada bawahantapi bawahan sudah bertindak maka bawahan sudahbertindaksewenangwenang, bertindak tanpa dasar kewenangan; Bahwa pihak swasta tidak dapat dimasukkan dalam kualifikasimelakukan penyalahgunaan kewenangan, jika melakukan tindak pidana dapat dijerat dengan pasal penggelapan;Bahwa kewenangan seseorang
Putus : 11-01-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203 PK/PID.SUS/2016 Tanggal 11 Januari 2017 — BARNABAS SUEBU
145 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
145 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dakwaan ini juga tidak terbukti karenapertimbangan putusan Judex Facti tidak berdasarkan padafakta persidangan;Tentang tata kelola anggaran dan keuangan daerah, mohonlihat pula Pledoi Termohon Peninjauan Kembali (disampingPledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum), angka IlRomawi, halaman 9 21, dibawah judul Beberapa CatatanTentang Pengabdian Saya Untuk Negara Indonesia;3) Perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali Telanh merusaknama baik dan kehormatan pejabat negara yang seharusnyamenjadi teladan
Putus : 07-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 52/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG Tanggal 7 Oktober 2013 — M.THORIQ,SH,S.Sos,Sp.N, M.Kn, M.si;
86 — 29
86 — 29
HM.1055 bahwa pada perjalananya diketahui dalam pembuktian adacacat hukum bahwa secara yuridis kepemilikan belum hilang masih tetapkepemilikanya;Bahwa cacat hukum berarti tidak memiliki hak atas tanah menyerahkanmelepaskan haknya sertifikat yang baru;Bahwa sertifikat itu merupakan keputusan pejabat negara kalau terjadi kesalahan /kekeliruan penerbitan sertifikat kalau hak pakai sama seperti yang lain bisadibatalkan;Bahwa Kantor pertanahan kalau bukti formal sudah cukup dan sudah bisadiproses;Bahwa
Register : 25-09-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 24-02-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 63/PID/TPK/2014/PT.DKI Tanggal 12 Nopember 2014 — M. AKIL MOCHTAR.
954 — 649
954 — 649
Hambit Bintih, MM tetap terlampir dalamberkas perkara.4 (empat) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44 / 461 /2013 tentang perubahan atas keputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 /439 / 2013 tentang penetapan cutibagi Pejabat Negara untuk melakukan kampanye pemilihan umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 yangditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narangtertanggal 16 Agustus 2013
Hambit Bintih, MM tetap terlampir dalam berkasperkara.4 (empat) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44 / 461 /2013 tentang perubahan atas keputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 /439 / 2013 tentang penetapan cutibagi Pejabat Negara untuk melakukan kampanye pemilihan umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 yangditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narangtertanggal 16 Agustus 2013
Register : 03-06-2009 — Putus : 26-01-2010 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 79/PID.B/2009/PN.PSB Tanggal 26 Januari 2010 — H. NASRIL MUNAF, dkk
119 — 131
119 — 131
peraturanperundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dankesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999yang dimaksud dengan keuangan negara atau perekonomian negara adalah seluruhkekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dapatdipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dankewajiban yang timbul karena :e Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat
Negara,baik ditingkat pusat maupun daerah ;e Berada dalam pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yangmenyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan pihak ketigaberdasarkan perjanjian Negara;Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian "kerugian negara'' adalahNegara tidak mendapatkan prestasi yang seharusnya didapat, Negara membayar lebihdari yang seharusnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut