Ditemukan 5377 data
Urut Berdasarkan
Putus : 02-06-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 06/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN Tanggal 2 Juni 2017 — Drs. M. YAHYA
63 — 38
63 — 38
Pejabat Negara;Halaman 147 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2017/PT MDN2.Pimpinan atau Pegawai pada Lembaga Pemerintahan,Lembaga Negara, atau Lembaga lainnya yang dibentukdengan peraturan perundangundangan; atau3. Jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan.c.
Register : 31-07-2013 — Putus : 17-12-2013 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG Tanggal 17 Desember 2013 — SETYABUDI TEJOCAHYONO
315 — 150
315 — 150
ataumasyarakat.Menimbang, bahwa Penyelenggara Negara, menurut PenjelasanPasal 5 ayat (2) Undangundang nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksuddengan Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.Dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 menentukanbahwa Penyelenggara Negara meliputi:Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,Pejabat
Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Menteri;Gubernur;Hakim;Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku; dan7.
Putus : 25-03-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk Tanggal 25 Maret 2019 — SUTOYO
145 — 46
145 — 46
Maret s/d Desember 2014.193. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium PPL 14 Kecamatan bulan Januari s/d Februari 2014.194. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Honorarium Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sintang bulan Januari s/d Mei 2014.195. 1 (satu) bundel bukti pembayaran Nomor : 267 tanggal 16 Juni 2014 Sebesar Rp 9.120.000,- untuk pembayaran Honorarium/Uang Kehormatan Panwaslu Kabupaten Sintang bulan Mei s/d Februari 2014.196. 1 (satu) bundel bukti pembayaran belanja Uang Kehormatan Pejabat
Negara/Panwaslu Kabupaten Sintang Bulan Oktober s/d Desember.197. 1 (satu) bundel Kwitansi pembayaran nomor : 529 tanggal 10 Oktober 2014 untuk pembayaran Konsumsi Rapat untuk Panwaslu Kecamatan Sintang bulan Juli s/d Agustus 2014. 198. 1 (satu) bundel bukti pembayaran tanggal 02 April 2014 untuk pembayaran belanja Konsumsi Perkantoran/Jamuan Tamu bulan Januari s/d Maret 2014.199. 1 (satu) bundel bukti pembayaran biaya Konsumsi sekretariat Panwaslu Kabupaten Sintang kepada RM.
Register : 11-10-2013 — Putus : 28-02-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi Tanggal 28 Februari 2014 — M.NUR YUSUF,A.Pi Bin UNTUNG MUSTOFA
58 — 19
58 — 19
dirumuskan (delik formil), bukan dengan timbulnya akibat(delik materiil) in casu kerugian;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur keuangan negara menurut PenjelasanUmum atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahseluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbulkarena :a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat
negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;b) Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milk Negara/BadanUsaha Milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modalnegara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjiandengan negara;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara menurutPenjelasan Umum atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah kehidupan perekonomian yang disusun
Register : 03-04-2014 — Putus : 06-08-2014 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 27/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PLR Tanggal 6 Agustus 2014 — Dra.SUDARMINI, Apt Binti SUYADI
75 — 25
75 — 25
Berada dalam penguasaan,pengurusan,dan pertanggung jawaban pejabat negara ,baikditingkat pusat maupun didaerah;286b.
Register : 09-03-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps Tanggal 23 Juli 2020 — Penuntut Umum:
NI KOMANG SASMITI, SH., MH
Terdakwa:
ANDI WAHYU SUWANDITO
286 — 212
NI KOMANG SASMITI, SH., MH
Terdakwa:
ANDI WAHYU SUWANDITO
286 — 212
Taspen (Persero) bergerak dibidang usaha Asuransi untukPNS dan Pejabat Negara serta pembayaran pension.Bahwa tugas saksi selaku Kepala Bidang Kas verifikasi SPJ PadaKantor PT Taspen (persero) Cabang Denpasar adalah sebagai berikut :a) Membuat dan mengendalikan penerimaan dan pengeluaran (cashflow).b) Melaksanakan transaksi keuangan.c) Melakukan Verifikasi dan monitoring LRPP LSUP dari mantra bayar.Halaman 112 dari 235 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPk/2020/PN Dps Bahwa yang ada kerja sama adalah PT Taspen
Register : 25-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
OKA REGINA.S SH
Terdakwa:
Benny Johan.ST
148 — 46
OKA REGINA.S SH
Terdakwa:
Benny Johan.ST
148 — 46
Berada dalam penguasaan, pengurusan,dan pertanggung jawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupundaerah;b.
Register : 15-10-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 16 Januari 2019 — BACHRUM SURAATMAJA, SE
448 — 174
448 — 174
Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara,baik ditingkat pusat maupun daerah ;b.
Register : 18-07-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk Tanggal 5 Desember 2017 — Penuntut Umum:
Utami Dewi, SH
Terdakwa:
MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI
119 — 28
Utami Dewi, SH
Terdakwa:
MARYONO, S.Kp, M.Kes Bin MARMONO HADI
119 — 28
dengan konsepkonsep danparameterparameter yang berlaku dalam hukum Administrasi;Bahwa definisi atau pengertian penyalahgunaan wewenang,kesempatan dan sarana karena kedudukan atau jabatan adalahbahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangandengan hak dan kewajiban itu, (Leden marpaung Tindak PidanaKorupsi Pemberantasan dan Pencegahannya, Edisi Revisi,Djambatan, Jakarta 2004, hal 45);Bahwa Dalam UU No.17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara pasal35 ayat (1) dinayatakan : Bahwa setiap pejabat
Negara atau pegawainegeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikankewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikankeuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksudBahwa rumusan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannyadapat kita jumpai juga dalam UU No.1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara dalam pasal 59 dinyatakan sebagai berikut:(1).
Putus : 18-04-2013 — Upload : 16-12-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 128/PID.Sus/2012/PN.Tip.Smg Tanggal 18 April 2013 — KARTINI JULIANNA MANDALENA MARPAUNG
203 — 124
203 — 124
Tipikor Semarang.Menimbang, sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang layakkepada Terdakwa akan dipertimbangkan halhal yang memberatkandan yang meringankan yang akan dijadikan pertimbangan dalammenjatuhkan putusan ini yaitu sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa dilakukan disaat negara sedang giatgiatnyamelakukan upaya pemberantasan korupsi khususnya di lingkungan aparatPenegak Hukum dan Pejabat Negara.
Register : 04-02-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Tanggal 16 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
IWAN ARTO KOESOEMO, S.H,M.H
Terdakwa:
ABDUL ROHMAN
204 — 63
IWAN ARTO KOESOEMO, S.H,M.H
Terdakwa:
ABDUL ROHMAN
204 — 63
Fakta Hukum, Terdakwa Abdul Rohman bukan sebagai, PenyelenggaraNegara, pejabat negara, Pejabat Pemerintah, Lembaga, Badan atauPegawai Negeri yang mempunyai kewenangan, jabatan atau sarana yangada padanya.(Vide : Bukti T1 Surat Keputusan Walikota Bandung)31.
Putus : 24-02-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2014/PN Smg. Tanggal 24 Februari 2015 — ABDUL GANI AUP (TERDAKWA)
93 — 32
93 — 32
peraturan perundangundangan;Bahwa pada tahun 2000 ada Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentangpengadaan barang/ jasa dicabut kemudian diganti dengan Keppres Nomor 80Tahun 2003 dan diubah menjadi Perpres Nomor 54 Tahun 2010;Hal 163 dari 251 Putusan No. 117/Pid.SusTPK/2014/PN Smeg.Bahwa Keppres Nomor 80 Tahun 2003 jelas dikatakan tidak boleh diadakanlelang apabila tidak ada kejelasan anggarannya;Bahwa PP Nomor 58 Tahun 2005 mengatur tentang pengelolaan keuangan;Bahwa Bupati sebagai Kepala Daerah adalah Pejabat
Negara setiappenyelenggara negara selalu bertumpu pada asas legalitas artinya harusbertindak berdasarkan asasasas umum pemerintahan yang baik yang tidakbertentangan dengan dengan peraturan perundangundangan;Bahwa berkaitan dengan prosedur apabila menimbulkan beban maka cacatprosedur secara politis DPRD terikat dalam rangka pembiayaan kerjasama;Bahwa setiap pengadaan barang/ jasa yang sifatnya belanja harus mengacupada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahan SKPD penggunaanggaran;Bahwa setiap belanja
Register : 10-05-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 427/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
PT CITRA LAMPIA MANDIRI
Tergugat:
1.PT DAMAI ABADI SAMUDRA
2.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (âÂÂBANIâÂÂ)
293 — 224
PT CITRA LAMPIA MANDIRI
Tergugat:
1.PT DAMAI ABADI SAMUDRA
2.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (âÂÂBANIâÂÂ)
293 — 224
Hal tersebut berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 31 ayat (1) UndangUndang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No.48/2009), yang menyatakan Kekuasaan Kehakiman dilakukan olehsebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnyadalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama,lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; Hakim Pengadilan di bawahMahkamah Agung merupakan Pejabat Negara yang melaksanakanKekuasaan
Putus : 21-08-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN KENDARI Nomor 25/PID.TIPIKOR/2015/PN.Kendari Tanggal 21 Agustus 2015 — ARIFIN, SH
81 — 167
81 — 167
Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkat Pusatmaupun Daerah;b.
Register : 10-06-2022 — Putus : 20-10-2022 — Upload : 17-01-2023
Putusan PN SAMARINDA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smr Tanggal 20 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
ERLANDO JULIMAR, S.H
Terdakwa:
DRIYONO L.EDWARD ANAK DARI EDWARD
187 — 32
ERLANDO JULIMAR, S.H
Terdakwa:
DRIYONO L.EDWARD ANAK DARI EDWARD
187 — 32
Pejabat Negara dan Pensiunannya;
- 1 (satu) lembar Perhitungan Pajak PPh21 tahun 2017 Perusda Tunggang Parangan Kab.
Register : 13-06-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 20-03-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jmb Tanggal 31 Oktober 2017 — Ir. H. ROSMANSYAH, MM Bin Syahril
213 — 153
213 — 153
Fotokopi Peraturan Walikota Jambi Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Walikota Jambi Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai tidak tetap dilingkungan Pemkot Jambi, tanggal 01 Juli 2013;21.
Register : 11-10-2013 — Putus : 28-02-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi Tanggal 28 Februari 2014 — IR.SABRI M.MP BIN H.BAHARUDDIN
58 — 23
58 — 23
dirumuskan (delik formil), bukan dengan timbulnya akibat(delik materiil) in casu kerugian;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur keuangan negara menurut PenjelasanUmum atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahseluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbulkarena :a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat
negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;b) Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/BadanUsaha Milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modalnegara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjiandengan negara;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara menurutPenjelasan Umum atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah kehidupan perekonomian yang disusun
Putus : 07-10-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 52/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG Tanggal 7 Oktober 2013 — M.THORIQ,SH,S.Sos,Sp.N, M.Kn, M.si;
86 — 29
86 — 29
HM.1055 bahwa pada perjalananya diketahui dalam pembuktian adacacat hukum bahwa secara yuridis kepemilikan belum hilang masih tetapkepemilikanya;Bahwa cacat hukum berarti tidak memiliki hak atas tanah menyerahkanmelepaskan haknya sertifikat yang baru;Bahwa sertifikat itu merupakan keputusan pejabat negara kalau terjadi kesalahan /kekeliruan penerbitan sertifikat kalau hak pakai sama seperti yang lain bisadibatalkan;Bahwa Kantor pertanahan kalau bukti formal sudah cukup dan sudah bisadiproses;Bahwa
Putus : 04-02-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2683 K/PID.SUS/2015 Tanggal 4 Februari 2016 — Drs. HASAN RUSBINI
117 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2683 K/PID.SUS/2015bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dankewajiban itu, (Leden marpaung Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan danPencegahannya, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta 2004, hal 45);Bahwa Dalam UU No.17 Tahun 2003, tentang keuangan Negara pasal 35ayat (1) dinyatakan: Bahwa setiap pejabat Negara atau pegawai negeribukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannyabaik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Negaradiwajibkan mengganti
Register : 01-08-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2019/PT PTK Tanggal 14 Agustus 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : EKO BUDISUSANTO, SH
Terbanding/Terdakwa I : KACUNG TRISNADI, SKM., M.Kes
Terbanding/Terdakwa II : AKHMADI Als MADI Bin YUSUF ABU BAKAR
Terbanding/Terdakwa III : DENY YULIANSYAH , S.GZ., M.Kes Als DENY Bin SYAFARUDIN
Terbanding/Terdakwa IV : RIO YASSIN Bin YAHYA YASSIN
177 — 265
Terbanding/Terdakwa I : KACUNG TRISNADI, SKM., M.Kes
Terbanding/Terdakwa II : AKHMADI Als MADI Bin YUSUF ABU BAKAR
Terbanding/Terdakwa III : DENY YULIANSYAH , S.GZ., M.Kes Als DENY Bin SYAFARUDIN
Terbanding/Terdakwa IV : RIO YASSIN Bin YAHYA YASSIN
177 — 265
PTKNomor: 7/Pid.SusTPK/2019/PN Ptk), sehingga Majelis Hakim Tingkat Bandingakan mempertimbangkan sendiri bagian tersebut sebagaimana diuraikan padabagian di bawah ini;Menimbang, bahwa bila dilihat secara historis, ideide, pemikiran dansemangat atau sintetia legis yang mendasari lahirnya kebijakan hukum (/egalpolicy) berupa ketentuan hukum dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ini, adalah memangdiperuntukkan atau dikhususkan bagi pegawai negeri atau pejabat
negara danorang orang yang dipersamakan dengan itu;Menimbang, bahwa dengan dibedakannya penerapan unsur "secaramelawan hukum sebagai bestanddee!