Ditemukan 6290 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ruas ruis rup rugi rudi rupi rupo rupa
Penelusuran terkait : Permohonan Ijin rups Penetapan rups Pmh
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-05-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 328/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 23 Juli 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. Mitra Stania Prima
Pembanding/Tergugat II : Surawardi
Pembanding/Tergugat III : John David Bass
Pembanding/Tergugat IV : PT. Asari Tambang
Pembanding/Tergugat V : Muhammad Fitriansyah
Terbanding/Penggugat : DAVID WIJAYA NG,
242 — 134
  • yang diperantarai oleh Tergugat V selaku bagian operasi padaTergugat I, sehingga sudah tepat dan benar gugatan Penggugat ditujukan kepadaTergugat I;Menimbang, bahwa Tergugat PT Mitra Stania Prima adalah suatu badanhukum berbentuk perseroan terbatas (PT),yang berdasarkan UndangUndangNomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disingkat UUPT)diatur bahwa Organ PT terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),Direksi dan Dewan Komisaris;Menimbang, bahwa Pasal 92 UUPT, menentukan bahwa
Pengadilan PN SLEMAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-10-2016 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 204/Pdt.G/2016/PN Smn
Tanggal 30 Agustus 2017 — 1.Jootje Max Sondakh : Penggugat I; 2.Rachel Vallery Sondakh : Penggugat II; 3.Abigail Jeanne Sondakh : Penggugat III; Melawan 1.PT. Sport Glove Indonesia (atau disebut “PT.SGI”) : Tergugat I; 2 Mark Christhoper Robba : Tergugat II; 3.Emanuel Retinanto, S.H. : Tergugat III; 4.A. Djodi Kwiadji : Tergugat IV; 5.Sonny Singal, S.H. : Tergugat V; 6. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman : Turut Tergugat..
258 — 132
  • Fotocopy Akta Notaris RUPS Tahunan tahun 2015 PengesahanLaporan Keuangan PT. Sport Glove Indonesia untuk Tahun buku 1Januari 2014 s/d. 31 Desember 2014, yang selanjutnya bukti surattersebut diberi tandaT., T.ll, T.V dan T.V 8c;Fotocopy Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi HakTanggungan oleh KPKPNL Yogyakarta atas permintaan PT. BankHalaman 40 dari 58 Putusan Nomor : 204/Pdt.G/2016/PN.SmnMandiri (Persero) Tbk.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 23-10-2018 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 147/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 30 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
119 — 31
  • Oleh karenanya Direksi adalah pihak yang mewakiliPerseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.Disamping itu dalam pasal 98 ayat (3) UU PT juga diatur bahwakewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat,kecuali ditentukan lain dalam undangundang ini, anggaran dasaratau keputusan RUPS.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Umum
Register : 13-02-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 35/Pid.B/2019/PN Gns
Tanggal 6 Mei 2019 — Penuntut Umum:
M. KEMAL PASHA ZAHRIE, SH
Terdakwa:
TOBING APRIZAL, SH. Bin ABADI MATCIK
79 — 29
  • Bahwa besarnya hutang Terdakwa adalah kurang lebih Rp.1.000.000.000,(satu milyar rupiah);Bahwa hutang sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) tersebut,yang meminjam adalah Sdr.Yusuf, tetapi yang memakai adalah Terdakwa;Bahwa pada saat RUPS, Terdakwa sempat mengatakan bahwamendapatkan pekerjaan proyek tol tersebut dan Saksi sempat tidakmenyangka karena memang dari awal Saksi pesimis untuk mendapatkanproyek / pekerjaan tersebut;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan danmenyatakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-07-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 K/Pdt/2014
Tanggal 23 Juli 2014 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq. MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA STAF TNI ANGKATAN UDARA R.I. DI JAKARTA, Cq. DAN LANUD TNI ANGKATAN UDARA MEDAN, DKK VS. SERIPADUKA SULTAN DELI
134 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal ini direksibertugas menjalankan perseroan berdasarkan mandat yang diperolehdalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);16.Bahwa Penggugat telah keliru dalam menentukan pihak (dalam hal ini PTAngakasa Pura Il) sebagai Tergugat Ill karena tidak dengan tegasmenyebutkan Direksi Perseroan sebagai subyek hukum yang bertindakmewakili perseroan di dalam pengadilan sehingga gugatan Penggugaterror in persona;C.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 28-07-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 13-08-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 25/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 13 Agustus 2020 — Pembanding/Terdakwa : I Nyoman Dhamantra
Terbanding/Penuntut Umum : KRESNO ANTO WIBOWO, SH.,MH.
322 — 640
  • Asiatech Integrasi Nomor002/PT.AI/RUPS/III/2011;84. 1 (satu) Iembar asli dokumen bonggol cek Bank BCA Nomor CF101776 Tgl 267/18 Kepada Dewata Untuk U/ Loan, Penyetoran 500 (limaratus juta);85. 2 (dua) lembar asli dokumen Tanda Terima tanggal 30 Juli 2018dengan penerima ASHA dan tanggal 22 Juli 2019 dengan penerima Bp.Elviyanto;86. 1 (Satu) bundel kertas bergaris dengan kop trans Pasific dengantulisan tangan yang diantaranya terbaca Nyoman DPR RI;87. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan yang
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata
Putus : 18-01-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 7/Pdt.G/201/PN.PWK
Tanggal 18 Januari 2012 — PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK MELAWAN PT. BCA SYARIAH PT. SADANG TERMINAL SQUARE KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH BANDUNG cq KANTOR PELAYANAN NEGARA dan LELANG PURWAKARTAPT. BALAI LELANG STAR GEDUNG ANAKIDA NOTARIS SANGGRA ADERIO ANGGESTHA, SH, MKn
296 — 309
  • BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK, dengan AnggaranDasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, SH nomor 07tanggal 12 Oktober 2009 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor UHU49309AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang persetujuan AktaPerubahan Anggaran Dasar Perseroan juncto Akta Pernyataan Direksi No.43 tanggal 29 Oktober 2009 juncto Akta Keputusan RUPS
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 25-07-2016 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 26-06-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 465/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 3 April 2017 — PT Bank CIMB Niaga, Tbk Lawan 1.TUAN IDRUS SYARIF 2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN 3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL JAKARTA V 4.NYONYA MYRNA KANTJANANINGRAT
55 — 26
  • keseluruhan pembayaran L/C.B.Bahwa bantuan dana talangan pembayaran kewajiban kepada nasabahpenyimpan dana dan atau kreditur tersebut merupakan utang PT SEAB (DL)kepada Pemerintah RI melalui Bank Indonesia yang harus dilunasi oleh PTSEAB (DL).C.Sesuai UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998dalam Pasal 37, Bank Indonesia memerintahkan 16 bank yang dilikuidasi padatanggal 1 November 1997 untuk mengadakan Rapat Umum pemegang Saham(RUPS
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Tanah
Register : 25-10-2012 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 17-05-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 359/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM
Tanggal 30 Juli 2013 — PT. MENARA TRADING COMPANY VS LODEWIJK SIHOMBING, CS
86 — 8
  • Bahwa setiap perubahan akta pendirian perusahaan dan Rapat UmumLuar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) dan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) hanya dapat dibuat APABILA DISETUJUI OLEHSEMUA PENDIRI ATAU PEMEGANG SAHAM danperubahantersebut harus dituangkan dalam akta notaris yang merupakan aktapartai yang ditandatangani oleh semua pendiri dan pemegang sahamatau kuasa mereka yang sah..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 31-07-2008 — Upload : 29-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68K/PIDSUS/2008
Tanggal 31 Juli 2008 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Medan ; ADELIN LIS
666 — 626 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keang Nam Development Indonesia yang masingmasing diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuaidengan Akta Notaris Nomor 53 Tanggal 10 Oktober 1994 di hadapanDjaidir, SH Notaris di Medan (masingmasing diperiksa dalam berkasperkara terpisah) serta saksi Ir. SUCIPTO L. TOBING selaku Kepala DinasKehutanan Kabupaten Mandailing Natal tahun 2000 s/d Tanggal 28Agustus 2002 dan saksi Ir.
    WASHINGTON PANE selaku Direktur Produksi dan Perencanaan PT.Keang Nam Development Indonesia yang masingmasing diangkat dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Akta NotarisNomor 53 Tanggal 10 Oktober 1994 di hadapan Djaidir, SH Notaris diMedan, baik sendirisendiri maupun bersamasama pada kurun waktutahun 2000 sampai dengan Januari 2006 bertempat di kelompok hutanSungai Singkuang Sungai Natal Kabupaten Mandailing Natal PropinsiSumatera Utara yang berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP Pengadilan
    Keang Nam Development Indonesia dan saksi Ir.WASHINGTON PANE selaku Direktur Produksi dan Perencanaan PT.Keang Nam Development Indonesia yang masingmasing diangkat dalamRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Akta NotarisNomor 53 Tanggal 10 Oktober 1994 di hadapan Djaidir, SH Notaris diMedan, baik sendirisendiri maupun bersamasama pada kurun waktuTanggal 1 Oktober 2001 sampai dengan Tanggal 23 Januari 2006 atausetidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2001 sampai dengan2006 bertempat di
    WASHINGTON PANE selaku Direktur Produksi yang masingmasingdiangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai denganAkta Notaris Nomor 53 Tanggal 10 Oktober 1994 di hadapan Djaidir, SHNotaris di Medan, baik sendirisendiri maupun bersamasama pada kurunwaktu Tanggal 1 Oktober 2001 sampai dengan Tanggal 23 Januari 2006atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2001 sampai dengan2006 bertempat di kelompok hutan Sungai Singkuang Sungai NatalKabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-07-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 787 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 10 Juli 2014 — INDAR ATMANTO
1076 — 1146 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena semua kegiatanyang dilakukan dilaporkan oleh Direksi dan Komisaris pada saatRapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Pemegang Saham,Hal. 116 dari 202 hal. Put.
    Semua tindakan Direksimaupun Komisaris PT IM2 mendapat pelepasan tanggung jawab dariPemegang Saham dalam RUPS. Dan, tidak ada pernah ada tuntutandari Pemegang Saham atas tindaan Direksi maupun Komisarissebagai Pengurus Perseroan sampai saat ini;. Tidak ada kerugian Negara atas perjanjian kerjasama PT Indosatdengan PT IM2. Semua kewajiban PNBP kepada Negara sudahditunaikan, baik oleh PT Indosat maupun oleh PT IM2.
    IM2, Pemohon Kasasi tidak pernahdinyatakan telah melakukan kelalaian maupun kesalahan oleh RUPS PT.IM2. Dengan demikian segala akibat perbuatan Pemohon Kasasi,termasuk mewakili kKorporasi menandatangani Perjanjian Kerjasama antaraPT. IM2 dan PT. Indosat, selurunnya berada pada korporasi PT. IM2:. Bahwa dengan demikian, Judex Facti tidak menerapkan ketentuan hukumyang benar dan tepat dalam menentukan pertanggungjawaban pidanadalam perkara ini.
Pengadilan PN BANYUMAS Perdata
Register : 08-03-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN BANYUMAS Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Bms
Tanggal 1 September 2016 — (Penggugat) TIMOTIUS KARUNIAWAN >< (Tergugat) 1. PT. JADI KUAT BERSAMA Purwokerto; 2. SUSANTO
100 — 13
  • Tahun 2007, Pasal 1 ayat (1):Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badanhukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkanperjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yangseluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yangditetapbkan dalam Undangundang ini serta peraturan pelaksanaannya;Pasal 1 ayat (2) : Organ Perseroan adalah Rapat Umum PemegangSaham, Direksi dan Komisaris;Pasal 1 ayat (4) : Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnyadisebut RUPS
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Wanprestasi
Putus : 02-02-2015 — Upload : 12-03-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 506/Pdt.G/2014/PN.Sby
Tanggal 2 Februari 2015 — NENDEN MULYANI, SH., M.Kn melawan SUWANDI, SH Cs
166 — 62
  • ;Bahwa Tergugat II selain melakukan pembayaran sebesar Rp. 370.000.000,(tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat, ternyata Penggugatmasih meminta beberapa biayabiaya yang harus dibayarkan oleh Tergugat IIkepada Penggugat dengan dengan total sebesar Rp.18.310.000, (delapanbelas juta tiga ratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian pembayaran sebagaiberikut :4111)Tanggal 29 Juli 2011 sebesar Rp.3.000.000, untuk pembayaran IJB, KB Tropodo;dan Rp.7.310.000, untuk pembayaran Akta Tropodo (RUPS
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-03-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 38/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda
Tanggal 6 Maret 2014 — NAZRAN, ST Bin H. SYAHIDAL OMS
142 — 18
  • Sri Rejeki Prayogake rekening Terdakwa setelah ada Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) di Jakarta;e Aliran dana tersebut ada 3 (tiga) pengeluaran dari PT. Sri Rejeki Prayogayaitu : Pengeluaran melalui cek BCA pada tanggal 27 Desember 2010sebesar Rp.100.000.000 , Pengeluaran melalui BG BCA tanggal 31Desember 2010 sebesar Rp.50.000.000, dan Pengeluaran melalui BGBCA tanggal 14 Januari 2010 sebesar Rp.150.000.000, jadi totalpengeluaran dari PT.
Pengadilan PN BATAM Perdata Wanprestasi
Putus : 30-08-2017 — Upload : 16-08-2019
Putusan PN BATAM Nomor 248/Pdt.G/2016/PN Btm
Tanggal 30 Agustus 2017 — PT LINKEN MULTI KARYA MELAWAN PT DRYDOCK PERTAMA
257 — 183
  • Akta Berita Acara RUPS LB PT. Linken Multi Karya No. 123 tanggal 26 Mei2015 dibuat dihadapan Notaris Anly Cenggana, selanjutnya diberi tanda P1;2. Berkas proyek SHB Victoria berikut terjemahannya:a. Tanda Terima diatas Fotokopi quotation No. 014/LMK/VI/15 tanggal 23Juni 2015 (asli pada Tergugat), selanjutnya diberi tanda P2a ;b. Acknowledgemnt of workdone beserta Completion Report (final) proyekSHB Victoria (SP 2710) yang telah disetujui pihak Tergugat, selanjutnyasiberi tanda P2b ;c.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Register : 08-02-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Tpg
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat:
Ny. NGOEI A LAN
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bintan Pratama
2.Menteri Keuangan Republik Indonesia
133 — 86
  • (1) UU Nomor.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang;Bahwa perusahaan berbadan hukum yaitu telah terdaftar dan disahkan diKantor Kementrian Hukum dan HAM R sebagaimana diatur dalam UUNomor 40 tahun 2007;Bahwa akibat hukum dari perusahaan yang sudah berbadan hukum yaituadanya pemisahan antara harta pribadi dengan aset perusahaan;Bahwa orang perusahaan menurut UU Perseroan, yaitu berdasarkan Pasal1 ayat (2) UU RI Nomor 40 tahun 2007 yaitu Rapat Umum PemegangSaham (RUPS
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-08-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap
Tanggal 18 Juli 2018 — -Dr. JOHAN KAFIAR, SE. MM. anak dari MATHEUS KAFIAR -Arsito Djohar, S.H
251 — 120
  • Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategipengelolaan Perseroaan secara menyeluruh;Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Perseroan;Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur;Menyiapkan rencana jangka panjang; 2 9Menyampaikan rencana jangka panjang yang telah ditandatanganibersama dengan Dewan Komisaris kepada RUPS untukmendapatkan pengesahan;g. Menyiapkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang merupakanpenjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang;h.
    Menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperolehpengesahan dalam waktu enam bulan setelah tahun buku Perseroanditutup;i. Menyiapkan kebijakan umum Sistem Pengendaian Internal;j. Wajib memperhatikan dan segera mengambil langkahlangkah yangdiperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiaplaporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern(Divisi SKAI);k.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 30-04-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 9/PDT.SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 29 Juni 2015 — PT WIRANA NUSANTARA ENERGY >< PT. TANGKUBAN PARAHU GEOTHERMAL POWER
903 — 526
  • TPGP atau PT.Indonesia Power akan melakukan kegiatan due diligent terlebih dahulu sebelum diteruskan untuk dapat memperolehpersetujuan RUPS PT.
    Indonesia Power akan melakukan kegiatan due diligent terlebih dahulu sebelum diteruskan untuk dapatmemperoleh persetujuan RUPS PT.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 04-03-2024 — Putus : 05-06-2024 — Upload : 05-06-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg
Tanggal 5 Juni 2024 — Penuntut Umum:
BIMA BRAMASTA, S.H
Terdakwa:
ISWANTO Bin KI AGUS ISMET
144 — 141
  • SATU CITA MULIA Tahun 2021 (Asli);
  • 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SATU CITA MULIA, tanggal 02 April 2021 (Asli);
  • 2 (dua) Bundel Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City, tanggal 12 Oktober 2021 (Asli);
  • 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 17-02-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1288 K/PID.SUS/2015
Tanggal 17 Februari 2016 — MIRMA FADJARWATI MALIK
208 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surveyor Indonesia berdasarkan Pernyataan RUPS PT. SurveyorIndonesia Nomor 1 tanggal 9 November 2010; yang berdasarkan KeputusanDireksi PT. Surveyor Indonesia Nomor SKD018/DRUSP/DSDM/X1/2010Hal. 53 dari 456 hal.
    SurveyorIndonesia Untuk TahunTahun Yang Berakhir 31 Desember 2010, dan2009 disertai Laporan Auditor Independen Oleh KAP Husni, Mucharamdan Rasidi;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2010PT. Surveyor Indonesia tanggal 09 Juni 2011;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2011PT. Surveyor Indonesia tanggal 26 April 2012;1 (satu) copy Materi Persentasi Laporan Kinerja Usaha RapatKomisaris dan Direksi bulan Agustus 2011 PT.
    SurveyorIndonesia Untuk TahunTahun Yang Berakhir 31 Desember 2010, dan2009 disertai Laporan Auditor Independen Oleh KAP Husni, Mucharamdan Rasidi;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2010PT. Surveyor Indonesia tanggal 09 Juni 2011;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2011PT. Surveyor Indonesia tanggal 26 April 2012;Hal. 291 dari 456 hal.
    Putusan No. 1288 K/PID.SUS/201551)52)53)54)55)56)57)58)59)60)61)2009 disertai Laporan Auditor Independen Oleh KAP Husni, Mucharamdan Rasidi;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2010PT. Surveyor Indonesia tanggal 09 Juni 2011;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2011PT. Surveyor Indonesia tanggal 26 April 2012;1 (satu) copy Materi Persentasi Laporan Kinerja Usaha RapatKomisaris dan Direksi bulan Agustus 2011 PT.