Ditemukan 6290 data
Ir. Rudi Zulham Hasibuan
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Sumut I KPPP Medan Timur
2.PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Imam Bonjol
Turut Tergugat:
1.Nyonya Sai Phaik Choo
2.Nyonya Ooi Hooi Min
3.Tuan Sayed Abdul Rahman Bin Syed Mahmood
165 — 30
INTERJADI ASIA, seperti melakukan RUPS,pembagian Dividen dan berbagai kewajibankewajiban sebagai organperseroan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;10. Bahwa akibat perbuatan Turut Tergugat , Turut Tergugat II danTurut Tergugat Ill tersebut, PT. INTERJADI ASIA mengalami kerugianpada sejumlah proyek diantaranya : Bahwa adapun perusahaan yang bermasalah dengan PT.PT. INTERJADI ASIA diantaranya adalah PT. Purnama KaryaSelaras, PT. Decatelecom, PT.
Ny. NGOEI A LAN
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bintan Pratama
2.Menteri Keuangan Republik Indonesia
133 — 86
(1) UU Nomor.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang;Bahwa perusahaan berbadan hukum yaitu telah terdaftar dan disahkan diKantor Kementrian Hukum dan HAM R sebagaimana diatur dalam UUNomor 40 tahun 2007;Bahwa akibat hukum dari perusahaan yang sudah berbadan hukum yaituadanya pemisahan antara harta pribadi dengan aset perusahaan;Bahwa orang perusahaan menurut UU Perseroan, yaitu berdasarkan Pasal1 ayat (2) UU RI Nomor 40 tahun 2007 yaitu Rapat Umum PemegangSaham (RUPS
257 — 183
Akta Berita Acara RUPS LB PT. Linken Multi Karya No. 123 tanggal 26 Mei2015 dibuat dihadapan Notaris Anly Cenggana, selanjutnya diberi tanda P1;2. Berkas proyek SHB Victoria berikut terjemahannya:a. Tanda Terima diatas Fotokopi quotation No. 014/LMK/VI/15 tanggal 23Juni 2015 (asli pada Tergugat), selanjutnya diberi tanda P2a ;b. Acknowledgemnt of workdone beserta Completion Report (final) proyekSHB Victoria (SP 2710) yang telah disetujui pihak Tergugat, selanjutnyasiberi tanda P2b ;c.
903 — 526
TPGP atau PT.Indonesia Power akan melakukan kegiatan due diligent terlebih dahulu sebelum diteruskan untuk dapat memperolehpersetujuan RUPS PT.
Indonesia Power akan melakukan kegiatan due diligent terlebih dahulu sebelum diteruskan untuk dapatmemperoleh persetujuan RUPS PT.
251 — 120
Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategipengelolaan Perseroaan secara menyeluruh;Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Perseroan;Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur;Menyiapkan rencana jangka panjang; 2 9Menyampaikan rencana jangka panjang yang telah ditandatanganibersama dengan Dewan Komisaris kepada RUPS untukmendapatkan pengesahan;g. Menyiapkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang merupakanpenjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang;h.
Menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperolehpengesahan dalam waktu enam bulan setelah tahun buku Perseroanditutup;i. Menyiapkan kebijakan umum Sistem Pengendaian Internal;j. Wajib memperhatikan dan segera mengambil langkahlangkah yangdiperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiaplaporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern(Divisi SKAI);k.
URSULA DEWI, SH, MH
Terdakwa:
FEBRY ALFIAN Alis AYONG
217 — 420
Adapun terkait siapa yang berwenangmewakili Perseroan (Pengurus) sebagai pihak dalam suatu perjanjianberlaku ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas; Bahwa Sebagai badan hukum maka perseroan merupakansubyek hukum (rechtperson) yang dianggap cakap melakukan perbuatanhukum dengan diwakili pengurusnya (mengingat PT adalah personastandi in judicio); Bahwa Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007menentukan bahwa Organ PT terdiri dari RUPS, Direksi dan Komisaris,yaitu Rapat Umum
Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yangditentukan dalam undangundang ini dan/atau anggaran dasar, kemudianDireksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan,sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan,baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar
221 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kecamatan Banjar Utara Kotamadya Banjarmasin ProvinsiKalimantan Selatan ;1 (satu) bendel copy Sertifikat Hak Milik Nomor 416 Desa AnjarSarapat Tengah, Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten KapuasProvinsi Kalimantan Tengah ;1 (satu) lembar copy Bukti Tanda Terima Dokumen tanggal 18November 2005 dari Notaris Hadi Wibowo, SH Jalan Pemuda 167Semarang dan Bukti Tanda Terima SHM Nomor 416,836,835 ;1 (satu) bendel copy Salinan Keputusan Menteri Negara Badan UsahaMilik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Sahan (RUPS
BIMA BRAMASTA, S.H
Terdakwa:
ISWANTO Bin KI AGUS ISMET
144 — 141
SATU CITA MULIA Tahun 2021 (Asli);
- 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SATU CITA MULIA, tanggal 02 April 2021 (Asli);
- 2 (dua) Bundel Addendum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Perumahan Cahaya Muara Insan Serasan Grand City, tanggal 12 Oktober 2021 (Asli);
- 1 (satu) Bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.
PT. MASEMPO DALLE
Tergugat:
1.PT. ANUGERAH SAKTI KONSTRUKSI UTAMA
2.PT. MAKMUR LESTARI PRIMATAMA
3.Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara
4.Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara
5.Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe
419 — 254
Masempo Dalle adalah diselesaikan terlebin dahulu secarainternal melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MasempoHalaman 12 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2019/PN UnhDalle, sesuai ketentuan Undangungang Nomor 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas. Bahwa oleh karena masih terdapat permasalahandalam lingkup internal PT. Masempo Dalle, maka Gugatan Penggugat yangmengatasnamakan PT.
210 — 38
Namun demikian, kami akanmengirimkan wakil dari perusahaan untuk memenuhi panggilandimaksud;2) Keputusan perusahaan mengenai status dan pembayaran upahpekerja,akan kami sampaikan kemudian setelah dilaksanakanRapat Umum Pemegang Saham Luar biasa (RUPS LB) padatanggal 1 Februari 2016;12.Bahwa, selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2016 Pemkab BaritoSelatan Dinsosnakertrans dalam suratnya Nomor: 227/SosnakertransHI/II/2016 melakukan Panggilan mediasi kepada Pimpinan PT.
84 — 50
Hanoda Co tidak lagi eksis dalam kenyataannya;Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut menurut Majelis Hakim haruslahdikesampingkan, karena didalam dalil gugatannya tidak menguraikan status hukumpembubaran dari PT Hanoda Co tersebut, apakah Perseroan tersebut bubar karenakeputusan RUPS atau jangka waktunya berakhir atau pailit atau berdasarkan penetapanpengadilan atau berdasarkan halhallain yang diatur oleh undangundang tentangPerseroan Terbatas;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka
65 — 39
Buku Akta Notaris No : 23 tanggal 14 Juni 2006, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. NEFAN PRATAMA MANDIRI, yang diterbitkan oleh Notaris FARUK ALWY, SH;63. Buku Akta Notaris No : 52 tanggal 08 April 2004, tentang Pendirian PT.MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh Notaris INGGRID LANNYWATY, SH;64. Buku Akta Notaris No : 06 tanggal 01 Desember 2005, tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. MAKATA SAKTI, yang diterbitkan oleh INGGRID LANNYWATY, SH; 65. Foto copy Akta PT.
Abdullah,S.H.
Terdakwa:
BEKTI HARYANTO, SE.MM
268 — 0
Bank Sulteng;
- 1 (Satu) Bundel Dokumen Keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah No: /SK/BPD-ST/KB/DK/2019 tentang Pedoman Pemilihan / Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah;
- 1 (Satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS Tahunan Hotel Santika Kamis 04 April 2019;
- 1 (Satu) Bundel Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Direksi PT.
Bank Sulteng Tahun Buku 2020;
- 1 (Satu) lembar Slip setoran rekening atas nama Rahmat Abdul Haris tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp1.150.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- 1 (Satu) lembar Slip setoran rekening atas nama Rahmat Abdul Haris tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp334.000.000,- ( Tiga Ratus tiga puluh empat Juta Rupiah);
- 1 (Satu) Bundel Dokumen RUPS Bank Sulteng Tahun Buku 2020 Tanggal 09 Maret 2021;
- 1 (Satu) Bundel Dokumen Salinan
Peraturan OJK Nomor: 56/ POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum;
- 1 (Satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS Luar Biasa Hotel Santika Kamis 04 April 2019;
- 1 (Satu) Bundel Dokumen tanda terima Sertiffikat asli HM 1544 Atas nama Zaima Maragau;
- 1 (Satu) slip setoran dari Rahmat Abdul Haris kepada PT.
Rp300.000.000 besarta lampiran;
- 1 (Satu) tas Biru berisi Pembelian Rumah 1 (Satu) Unit Blok A2 no, 2 Bahodopi beserta lampiran;
- 1 (Satu) tas Hijau berisi Reksa dana BNP Paribas beserta lampiran;
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Syarifudin Mila Tanggal 15 Desember 2020;
- 1 (Satu) Lembar Reksa Dana BNP Paribas;
- 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pertjalan Dinas Rahmat Abdul Haris;
- 1 (Satu) bundel dokumen Narasi RUPS
Tahunan Tahun buku 2020;
- 1 (Satu) Bundel Dokumen Narasi RUPS Luar Biasa Tahun 2021;
- 1 (Satu) Bundel Dokumen Tata Tertib pelaksanaan acara RUPS T Tahun Buku 2020 dan RUPS-LB Tahun 2021;
- 1 (Satu) Bundel Dokumen Strategic Modul Level 5 BSMR;
- 1 (Satu) Buah Buku Catatan Warna Hitam;
- 1 (Satu) buah flashdisk merah hitam ukuran 16GB.
AGUS RAHMAT. SH
Terdakwa:
Dra.Hj.EUIS DJUANGSIH
214 — 10
- 4 (empat ) lembar foto copy legalisir RUPS keputusan untuk Akta No.2
tanggal 3-6-2015,
- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Sanksi Sdministratif I Kepada PT.HATTORI INDONESIA nomor 800/kep.3520/BPLHD Th 2014, tanggal 17 Juli 2014.
349 — 151
GGI Hotel adalah sebagai Komisaris tetapi tidak aktif ;Bahwa GGIl Hotel tersebut hingga sekarang ini masih beroperasi ;Bahwa terkait masalah ini GGI Hotel tidak ada masalah dan tetapberoperasi tetapi ada penyitaan terhadap saham Achmad Machbub AliasAbob yang sebesar 30% tersebut oleh pihak Kejaksaan ;Bahwa seharusnya GGI Hotel melakukan RUPS tetapi tidak bisa, karenasalah satu pemegang Sahamnya tersangkut dalam perkara ini danmenunggu keputusan perkara Achmad Machbub Alias Abob dulu ;Bahwa di GG
tidak adadibedakan tamunya atau pelanggannya karena dibuka untuk umum ;Bahwa saksi tahu kalau Achmad Machbub Alias Abob itu seorangPengusaha, tetapi pengusaha apa saksi tidak tahu dan tidak pernahbertanya pada Achmad Machbub Alias Abob yang penting ia datang danbelanja ;Bahwa 30% sahamnya Achmad Machbub Alias Abob telah disita saksiketahui dari Bareskrim pada waktu saksi dipanggil ke Bareskrim tanggal 3Oktober 2010 ;Bahwa saham 30% milik Achmad Machbub Alias Abob dilakukan sita dansemua Akte dan RUPS
Artinya mereka harus diputus oleh RUPS sebagai penguasatertinggi apa ada penyimpangan di dalam korporasi itu atau tidak.Keduanya berpijak pada prinsip hukum, kalau yang pertama cenderunguntuk ditinggalkan karena dianggap BUMN dan BUMD itu tidak dianggapsebagai subjek hukum. Dalam perseroan itu tergantung dari saham negaraitu mayoritas atau minoritas, jika minoritas negara tidak berhak mengambilkebijakan, kalau mayoritas maka negara bertanggung jawab dalam kontekini.
Jadi tetap ujungnya bergantung pada RUPS yang hasilnya tergantungdari hasil RUPS. Kalau itu dianggap perbuatan melawan hukum negaraPasal 2 dan 3 itu maka akan termasuk disitu. Jadi menurut ahli rapat RUPSitu adalah sebagai jalan tengah, karena undangundang perseroan itu tidakbisa di intervensi begitu saja ;Bahwa dalam kasus PT. Pertamina tergantung dari RUPS, karenapertamina sebagai sebuah PT. (Perseroan Terbatas) ;Bahwa ahli tidak tahu persisi PT.
PT. CIPTA CAKRAWALA TEKNIK
Termohon:
PT. MITRAMAS RANCANG BANGUN
141 — 26
Termohon PKPU) untuk kepentingan pribadi, didalam RUPS PT. Mitramas Rancang Bangun, sebagaimana yangdimaksud dalam Surat No. : NH01/SNH/XI/18 bertanggal 26 Maret2019, perihal : Pemberitahuan Pemakaian Uang Serta Pelunasan,yang mana sampai Saat ini belum dan atau tidak dapat dikembalikan olehSdr. ORIS SUPRIANJA kepada PT. Mitramas Rancang Bangun (ic.Termohon PKPU);Halaman 14 dari 56 Putusan PKPU Nomor 36/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga Mdn. Bahwa sdr.
163 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 15 Direksi diangkat melalui RUPS;28.Bahwa dalam Persidangan perkara Nomor 316/Pdt.G/2011/PNJkt.TimPerum Perumnas sebagai Tergugat II, sampai pada sidang ke 6 (enam) tidakhadir, walaupun sudah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga ) kali berturutturut sesuai jadwal sidang.
102 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
./201624.25.26.Komar Hidayat sebagai Direktur dari dan oleh karena itu untuk dan atasnama PT Lembah Gede Pangrango Megah berdasarkan dst";Bahwa apabila mengacu kepada seluruh dokumen dalam kurun waktu daritahun 1996 (sejak dibuat dan ditandatanganinya Akta Cessie Nomor 238)hingga tahun 2009, tidak ada perubahan dalam RUPS tentang Cessie;Artinya dari dokumen yang ada, Akta Cessie Nomor 238 tanggal 15Februari 1996 tersebut hingga saat ini tidak mengalami perubahan samasekali;Maka oleh karena itu Akta
PT STARSURYA TATA LESTARI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
104 — 67
(fotocopy sesuai asli); Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama FerdinandBoediono Poerwoko (fotocopy sesuai aslinya); Photo copy salinan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.Starsurya Tata Lestari No. 31 tanggal 26 April 2010 (fotocopyHal 48 dari 70 hal.
98 — 10
65.550.000,, selanjutnya diberi tanda P16 ;Foto copy biaya Honor konsultan tanggal 25/04/2012 sebesar Rp. 1.100.000,,selanjutnya diberi tanda P16a ;Foto copy biaya Rekomendasi Camat dan Lurah tanggal 24/04/2012 sebesarRp. 30.000.000,, selanjutnya diberi tanda P16b ;Foto copy biaya Pembelian Material tanggal 26/04/2012 sebesarRp. 2.669.000,, selanjutnya diberi tanda P16c ;Foto copy biaya Pembelian Material poris tanggal 27/04/2012 sebesarRp. 4.667.000,, selanjutnya diberi tanda P16d ;Foto copy biaya Akta RUPS