Ditemukan 5521 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-04-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Spt
Tanggal 12 Desember 2018 — MINSOR Alias MINSOR JAHAN Bin JAHAN RAMPAI; Melawan 1. PT. KATINGAN INDAH UTAMA; 2. 2. DEWAN ADAT DAYAK KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR; 3. 3. MAJELIS HAKIM KARAPATAN MANTIR PERDAMAIAN ADAT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR;
127 — 34
  • Laporan tentang penindakan dan penghentian kegiatansebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) sudah harus diterima olehGubernur Kalteng paling lambat tanggal 24 Juli 2013, denganHalaman 19 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Spt22.tembusan kepada KAPOLRI, KAPOLDA KALTENG danKAPOLRES setempat.Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakilPemerintah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Suratdengan Nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 seperti tersebutdiatas telah
Pengadilan PN Pulau Punjung Pidana Umum
Register : 14-06-2021 — Putus : 02-09-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 50/Pid.B/2021/PN Plj
Tanggal 2 September 2021 — Penuntut Umum:
1.RIESKI FERNANDA, SH
2.SAUT BENHARD, SH
3.ASRI YETTI,SH
4.EFRIZA LASYERSI, SH
Terdakwa:
KHONDIRIN panggilan RIN alias AHOK bin SUHERI Alm
62 — 31
  • Dan disamping itu bahwa tindakan pinjam meminjamkendaraan bermotor tersebut tidaklah dibingkai dalam karangka hukum yangketat atau pidana malainkan dalam bingkai hukum perdata sebagaiaman telahkami jelaskan dalam bahagian eksepsi dan karena itu penyelesaian yang tepatterhadap hal tersebut adalah melalui mekanisme hukum perdata sebagaimanadiamanatkan dalam azas hukum Pidana yakni ULTIMUM REMIDIUM dankebijakan Kapolri yakni restorative justice karena kendaran Honda merek technotersebut belum beralih
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-06-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 544/Pid.Sus/2020/PN Pbr
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
AULIA RAHMAN, SH
Terdakwa:
PANDAPOTAN SIMANJUNTAK Als PANDAPOTAN
208 — 48
  • Tenayan Raya sebagai anggota buser yang bertugasdilapangan dan dalam hal ini saksi baru bergabung di dalam team buserlebih Kurang 6 (enam) bulan belakangan ini;Bahwa tugas saksi sebagai anggota polisi bertugas sebagai anggotabuser yang bertugas di lapangan adalah melakukan penyelidikan danpenyidikan terhadap dugaan tindak pidana;Bahwa dasar hukum dari melakukan penyelidikan dan penyidikanterhadap dugaan tindak pidana adalah UU RI Nomor 2 Tahun 2002tentang Kepolisian kemudian berdasarkan peraturan kapolri
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 04-08-2011 — Putus : 10-01-2013 — Upload : 06-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 434 /PDT.G /2011/PN.JKT.Sel
Tanggal 10 Januari 2013 —
233 — 185
  • Untuk peradilandalam perkara pidana atas permintaan Kapolri, Jaksa Agung atau MA dan setelahdiberikan ijin Pimpinan BI (pasal 42), 4. Untuk perkara Perdata antara Bank dengannasabahnya atas permintaan Pengadilan dan setelah diberikan ijin Direksi Bank ybs(pasal 43), 5. Untuk tukarmenukar informasi antar bank atas permintaan bank lainnyadan setelah diberikan ijin oleh Direksi Bank ybs (pasal 44), 6. Atas permintaan,persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan (pasal 44A ayat 1) dan 7.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 03-03-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 345/Pid.B/2016/PN JKT.PST
Tanggal 22 Nopember 2016 — Pidana - AHMAD AZMIR SAHARA Bin SUWARYONO, Dkk
215 — 66
  • tapibalik berkumpul lagi;Bahwa tidak ada pembiacaraan sebelum ada penangkapan dan tidakpemukulan, penamparan terhadap buruh yang ditangkap, tidak ada barangyang saksi ambil ataurampas.Bahwa tidak ada perlawanan dari orang yang Saksi tangkap;Bahwa tugas Saksi saat di lapangan yang spesifik adalah menerimatangkapan dan dibawa ke mobil tahanan;Bahwa hanya Terdakwa Hasyim yang Saksi bawa ke mobil tahanan ;Hal 25 dari 76 hal Putusan No.345/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.Bahwa Saksi belum pernah baca Peraturan Kapolri
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 04-04-2016 — Putus : 12-07-2016 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 165/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 12 Juli 2016 — Pembanding/Penggugat : Yeti Herawati Diwakili Oleh : HENRI SIAGIAN, S.H
Terbanding/Tergugat : Departemen Pertahanan dan Keamanan/ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia cq. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Komando Daerah Militer III/ Siliwangi
Terbanding/Tergugat : ADE HERIAWAN
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Markas Besar TNI AD, Cq. KODAM III Siliwangi Cq. KOREM 062 TARUMANEGARA
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Rl, Cq. Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT,
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Rl Cq. Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Cq. Pemerintah Kabupaten Garut Cq. KANTOR KECAMATAN TAROGONG KALER
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Rl Cq. Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Cq. Pemerintah Kabupaten Garut Cq. Kantor Kecamatan Garut Cq. KANTOR KEPALA DESA RANCABANGO
Turut Terbanding/Penggugat : Eli Winarti
Turut Terbanding/Penggugat : Ida farida
Turut Terbanding/Penggugat : Bebe
42 — 20
  • B/2488/6/3/0/Set tanggal 13September 1975 tentang Penyelesaian tanahtanahyang dahulu diambil oleh Jepang dimana surat iniditujukan kepada Kasad, Kasal, Kasau dan Kapolri.5) Surat Kepala StafTNIADNo B/1939/XII/1975 tanggal6Desember1975 tentang Penyelesaian tanahtanahyang dahulu diambil oleh Jepang, dimana surat iniditujukan kapada Pangdam s.d. X dan PangdamPutusan Nomor 165/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 37 dari 11515.Xll s.d.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum
Register : 08-02-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 25/PID/2021/PT KPG
Tanggal 31 Maret 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
227 — 149
  • Peningkatan dari penyelidikan ke penyidikan dan dari penyidikan kePenetapan Tersangka tidak dilakukan mekanismes gelar perkarasebagaimana ketentuan Pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor6 Tahun 2019;Gelar perkara yang dilakukan sebagaimana bukti 21 menunjukkan bahwa2.5.para peserta yang hadir pada tanggal 23 September dalam gelarperkara dari penyelidikan ke penyidikan adalah sama dengan pesertayang hadir dalam gelar perkara Penetapan Ridolf Djami Bili/Terdakwasebagai Tersangka, sehingga gelar
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 31-03-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Tte
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
REZA, S.T
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
93 — 64
  • ,C.L.ABahwa Ahli adalah sebagai ahli pada bidang ilmu forensik pidana dan saatini adalah sebagai staf ahli Kapolri sudah selama sekitar 30 tahun;Bahwa Ahli sudah banyak memberikan pendapat dalam persidanganperkara pidana di seluruh Indonesia;Bahwa lembaga pra peradilan masuk ke dalam sistem peradilan diIndonesia dengan tujuan untuk melakukan pegawasan dan kontrolterhadap penyidik yang melakukan proses penyelidikan dan penyidikanagar tidak melanggar prosesproses yang telah di atur di dalam KUHAP;Halaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-10-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 432 K/PID.SUS/2016
Tanggal 3 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi II/Terdakwa : dr. Hj. Ida Lisnurida, Mars binti H. Mulyadi ; Pemohon Kasasi I : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang
73 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri danBPKP Nomor : Kep109/A/J A/09/2007. Nopol : B/2718/IX/2007 danNomor : Kep1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentangKerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan PengelolaanKeuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasukDana Budgeter jo. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara(PAN) Nomor PER/220/M.
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 06-12-2018 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN SORONG Nomor 120/Pdt.G/2018/PN Son
Tanggal 9 September 2019 — Perdata : Tuan KELIOPAS MOMO melawan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Bina Marga, dkk
619 — 6374
  • Kementrian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat (PUPR) Republik Indonesia, dalam gugatan Penggugat point 23proses pemalangan yang dimaksudkan oleh pihak Penggugat yangmengakibatkan kerugian materiil dan immateril kepada Penggugatterhadap Tergugat II dan Tergugat III bukan sepenuhnya adalah tanggungjawab Tergugat II dan Tergugat III, tetapi yang bertanggung jawab adalahpihak pemerintah, karena berdasarkan UndangUndang No. 9 Tahun1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum danPeraturan Kapolri
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus Pidsus Pra Peradilan
Register : 19-06-2017 — Putus : 17-07-2017 — Upload : 31-07-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 69/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel
Tanggal 17 Juli 2017 — 1. Nama Drs. H. ADENG ZAKARIA KARTADIMADJA, Umur 78 tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di Kampung Tagog RT. 003 RW. 002 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I; 2. Nama ADANG ALI WIRAGUNA, Umur 42 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Cipinang Jaya JJ No. 11 RT. 002 RW. 07 Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;
260 — 166
  • Sel.10.Dengan alat bukti tersebut Selanjutnya TERMOHON melakukan gelarperkara sesuai pasal 70 ayat 2 huruf d Peraturan Kapolri no. 14 tahun2012 guna meningkatkan status PARA PEMOHON sebagaiTersangka.Bahwa terhadap tersangka Adang Ali Wiraguna dilakukanpenangkapan namun tidak dilakukan penahanandengan sebelumnyaTERMOHON membuat surat perintah penangkapan, berita acarapenangkapan dan berita acara pelepasan tersangka.Bahwa terhadap tersangka Drs. A.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2014 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 460/Pdt.G/2014/PN Bdg.
Tanggal 15 Oktober 2015 — YETI HERAWATI,dkk LAWAN Pemerintah Republik Indonesia Cq. Markas Besar (MABES) TNI AD cq. KODAM III SILIWANGI
53 — 28
  • B/2488/16/3/10/Set tanggal 13September 1975 tentang Penyelesaian tanahtanahyang dahulu diambil oleh Jepang dimana surat iniditujukan kepada Kasad, Kasal, Kasau dan Kapolri.)Surat Kepala Staf TNI AD No. B/1939/XII/1975tanggal 6 Desember 1975 tentang Penyelesaiantanahtanah yang dahulu diambil oleh Jepang,dimana surat ini ditujukan kapada Pangdam s.d. Xdan Pangdam XIl s.d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-09-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1529 K/PID.SUS/2010
Tanggal 20 September 2010 — JAKSA/-PENUNTUT UMUM dan TERDAKWA
42 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Kapolri No. B/249/IV/2005 tertanggal 29 April 2005 tentangKetentuan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah dengan carapenunjukkan langsung ;28. Notulen Rapat Kerja Komisi D DPRD Kabupetan Sleman dengan DinasPendidikan, Dewan Pendidikan, PT. Balai Pustaka (Persero) tertanggal26 Juli 2005 ;29.
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 19-01-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Plw
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
SAMSARI. AS
Tergugat:
1.PT. Arara Abadi
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.Gubernur Riau
Turut Tergugat:
Kapolda Riau
225 — 173
  • SehinggaNegara memberi jaminan ketika pihak kepolisian menerima laporanatau pengaduan dari masyarakat terkait suatu peristiwa tindak pidana; Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentangImplementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia DalamPenyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,bahwa Polisi dilarang menolak laporan maupun aduan masyarakatdengan alasan yang tidak sah; Bahwa terkait gugatan perbuatan melawan hukum secara perdatayang ditujukan kepada pihak kepolisian
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 01-12-2020 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 01-03-2022
Putusan PN BANDUNG Nomor 512/Pdt.G/2020/PN Bdg
Tanggal 15 Februari 2022 — KAPOLRI
46.3. CAMAT KIARACONDONG
47.2. LURAH KEBON JAYANTI
48.1. WALIKOTAMADYA BANDUNG
Turut Tergugat:
48.6. Kepala Kantor ATR BPN Kota Bandung
49.7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat
50.8. MENTERI DALAM NEGERI KOTA BANDUNG
51.9. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
114 — 8
  • KAPOLRI
    46.3. CAMAT KIARACONDONG
    47.2. LURAH KEBON JAYANTI
    48.1. WALIKOTAMADYA BANDUNG
    Turut Tergugat:
    48.6. Kepala Kantor ATR BPN Kota Bandung
    49.7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat
    50.8. MENTERI DALAM NEGERI KOTA BANDUNG
    51.9. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-02-2014 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 22 April 2015 — KIRANA KWEE,Cs >< MARRY TUNG,Cs
178 — 77
  • KAPOLRI, c.q. Kapolda Metro Jaya, c.q. Direktur ReserseKriminal Umum, c.q. Kepala Subdittahbang/RESMOB, beralamatkantor di Jalan Jend. Sudirman Kav. 55, Jakarta Selatan 12190,selanjutnya disebut sebagai .....
Pengadilan PN PEKALONGAN Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 31-05-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 14/PID.Sus/2016/PN.Pkl.
Tanggal 31 Mei 2016 — MUHAMMAD TAUFIK ; KHOIRUL ANAM ; ZUHRI
202 — 61
  • Mengisi formulir aplikasi permohonan pembuatan kartu ATM danfasilitasnya.Bahwa sebagaimana Surat Kapolri Nomor : Nomor : R/1747/X/2015/Bareskrim, tanggal 16 Oktober 2015 perihal PermintaanKeterangan Harta Kekayaan yang ada pada PT. Bank Mandiri, Tbk,agar dijelaskan mengenai data identitas / profiling / informasi danrekening koran mutasi transaksi dari pemilik rekening PT.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 01-12-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 86/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 19 Januari 2021 — Pemohon:
1.PUNGUAN SITUMORANG
2.KALPEN SINAGA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
56 — 12
  • PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015, sehinggapenetapan para Pemohon sebagai tersangka sah menuruthukum.Penyidikan perkara para Pemohon (ic.PUNGUANSITUMORANG dan Pemohon II KALPEN SINAGA yang didugamelakukan tindak pidana membuat dan menempatkanketerangan palsu ke dalam Akta Authentik, turut serta, dan ataupenggelapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Pasal266 dan 372 KUHPyang dipersangkakan kepada para PemohonHalaman 63 dari 97 putusan Nomor 86/Pid.Pra/2020/PN Mdntelah sesuai ketentuan Peraturan Kapolri
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 14-01-2015 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 49 /Pid.B/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 6 April 2015 — JAKUB SUGIARTO SUTRISNO
113 — 51
  • hukumnyaada, tetapi jangan saksi besok bermasalah, kami minta Johanes Syalmaf itumengambil peta lokasinya yang saksi serahkan kepada Majelis, yaitu Peta No13 dan Peta No. 12 itu dari Kanwil BPN, membenarkan tindakan saksi untukmelakukan proses hukum atas Surat Kuasa yang diberikan dari klien kami; Bahwa saksi waktu itu dihari Senin ada SMS, kepada saksi, katanya Bolehbicara Bang, saksi tanya Ini dari siapa, katanya dari Rusman Hadi, lalu diatelpon, kami diskusi, saksi tanya lagi Ini Rusman Hadi Mantan Kapolri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-11-2008 — Upload : 12-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2095 K/PID.SUS/2008
Tanggal 10 Nopember 2008 — SABIRIN
64 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tim inilah yang menentukan apakahpelaporan tindakan pidana yang dilakukan Wahyu Widodo tersebut dapatditindaklanjuti atau tidak, setelah ada putusan dari Tim Pleno dan Tim Kerjadari Bank Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Bersama antara Gubernur BI,Kapolri dan Kejagung.