Ditemukan 5512 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapolda kapolres
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2014 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 460/Pdt.G/2014/PN Bdg.
Tanggal 15 Oktober 2015 — YETI HERAWATI,dkk LAWAN Pemerintah Republik Indonesia Cq. Markas Besar (MABES) TNI AD cq. KODAM III SILIWANGI
52 — 28
  • B/2488/16/3/10/Set tanggal 13September 1975 tentang Penyelesaian tanahtanahyang dahulu diambil oleh Jepang dimana surat iniditujukan kepada Kasad, Kasal, Kasau dan Kapolri.)Surat Kepala Staf TNI AD No. B/1939/XII/1975tanggal 6 Desember 1975 tentang Penyelesaiantanahtanah yang dahulu diambil oleh Jepang,dimana surat ini ditujukan kapada Pangdam s.d. Xdan Pangdam XIl s.d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-09-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1529 K/PID.SUS/2010
Tanggal 20 September 2010 — JAKSA/-PENUNTUT UMUM dan TERDAKWA
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Kapolri No. B/249/IV/2005 tertanggal 29 April 2005 tentangKetentuan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah dengan carapenunjukkan langsung ;28. Notulen Rapat Kerja Komisi D DPRD Kabupetan Sleman dengan DinasPendidikan, Dewan Pendidikan, PT. Balai Pustaka (Persero) tertanggal26 Juli 2005 ;29.
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 19-01-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Plw
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
SAMSARI. AS
Tergugat:
1.PT. Arara Abadi
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.Gubernur Riau
Turut Tergugat:
Kapolda Riau
215 — 166
  • SehinggaNegara memberi jaminan ketika pihak kepolisian menerima laporanatau pengaduan dari masyarakat terkait suatu peristiwa tindak pidana; Bahwa berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentangImplementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia DalamPenyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,bahwa Polisi dilarang menolak laporan maupun aduan masyarakatdengan alasan yang tidak sah; Bahwa terkait gugatan perbuatan melawan hukum secara perdatayang ditujukan kepada pihak kepolisian
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 06-12-2018 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN SORONG Nomor 120/Pdt.G/2018/PN Son
Tanggal 9 September 2019 — Perdata : Tuan KELIOPAS MOMO melawan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Bina Marga, dkk
604 — 6271
  • Kementrian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat (PUPR) Republik Indonesia, dalam gugatan Penggugat point 23proses pemalangan yang dimaksudkan oleh pihak Penggugat yangmengakibatkan kerugian materiil dan immateril kepada Penggugatterhadap Tergugat II dan Tergugat III bukan sepenuhnya adalah tanggungjawab Tergugat II dan Tergugat III, tetapi yang bertanggung jawab adalahpihak pemerintah, karena berdasarkan UndangUndang No. 9 Tahun1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum danPeraturan Kapolri
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Khusus
Register : 21-06-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjs
Tanggal 5 Juli 2021 — Pemohon:
NURDIANA, S.PI
Termohon:
Kepala Kejaksaan RI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan
92 — 45
  • Dalampertimbangannya, Hakim praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa memperhatikan surat bukti P 11 yaitu salinanKeputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia besertalampirannya tentang pemberhentian dengan hormat dari Dinas POLRIdiketahui ada 11 orang anggota Polri di KPK yang mengajukanpemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri dari dinas POLRIyang mana permohonan berhenti tersebut disetujui Kapolri dengan suratKeputusan tertanggal 25 November 2014 dan terhitung
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Khusus
Register : 04-07-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 24-08-2018
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Lbj
Tanggal 23 Juli 2018 — Pemohon:
Ir. THEODORUS SUARDI, M.Si
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI BARAT
124 — 43
  • internal instansi itu sendiri, apabila digunakan oleh instansi lain boleh saja,Halaman 51 dari 99 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Lbjtidakpun juga tidak melarang, sepanjang tidak bertentangan denganUndangUndang, sah walaupun tidak mengikuti peraturan Kapolri ; Bahwa di dalam aturan hukum, tidak ada penghentian penyelidikan,tapi apabila tidak cukup bukti dan tidak dilakukan penghentian maka akanbertentangan dengan aturan hukum ; Bahwa Penghentian hanya ada pada penyidikan, hal ini jelas tertuangdalam
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 01-12-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 86/Pid.Pra/2020/PN Mdn
Tanggal 19 Januari 2021 — Pemohon:
1.PUNGUAN SITUMORANG
2.KALPEN SINAGA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
55 — 12
  • PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015, sehinggapenetapan para Pemohon sebagai tersangka sah menuruthukum.Penyidikan perkara para Pemohon (ic.PUNGUANSITUMORANG dan Pemohon II KALPEN SINAGA yang didugamelakukan tindak pidana membuat dan menempatkanketerangan palsu ke dalam Akta Authentik, turut serta, dan ataupenggelapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Pasal266 dan 372 KUHPyang dipersangkakan kepada para PemohonHalaman 63 dari 97 putusan Nomor 86/Pid.Pra/2020/PN Mdntelah sesuai ketentuan Peraturan Kapolri
Pengadilan PN PEKALONGAN Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 31-05-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 14/PID.Sus/2016/PN.Pkl.
Tanggal 31 Mei 2016 — MUHAMMAD TAUFIK ; KHOIRUL ANAM ; ZUHRI
191 — 61
  • Mengisi formulir aplikasi permohonan pembuatan kartu ATM danfasilitasnya.Bahwa sebagaimana Surat Kapolri Nomor : Nomor : R/1747/X/2015/Bareskrim, tanggal 16 Oktober 2015 perihal PermintaanKeterangan Harta Kekayaan yang ada pada PT. Bank Mandiri, Tbk,agar dijelaskan mengenai data identitas / profiling / informasi danrekening koran mutasi transaksi dari pemilik rekening PT.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 01-12-2020 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 01-03-2022
Putusan PN BANDUNG Nomor 512/Pdt.G/2020/PN Bdg
Tanggal 15 Februari 2022 — KAPOLRI
46.3. CAMAT KIARACONDONG
47.2. LURAH KEBON JAYANTI
48.1. WALIKOTAMADYA BANDUNG
Turut Tergugat:
48.6. Kepala Kantor ATR BPN Kota Bandung
49.7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat
50.8. MENTERI DALAM NEGERI KOTA BANDUNG
51.9. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
111 — 6
  • KAPOLRI
    46.3. CAMAT KIARACONDONG
    47.2. LURAH KEBON JAYANTI
    48.1. WALIKOTAMADYA BANDUNG
    Turut Tergugat:
    48.6. Kepala Kantor ATR BPN Kota Bandung
    49.7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat
    50.8. MENTERI DALAM NEGERI KOTA BANDUNG
    51.9. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-11-2008 — Upload : 12-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2095 K/PID.SUS/2008
Tanggal 10 Nopember 2008 — SABIRIN
63 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tim inilah yang menentukan apakahpelaporan tindakan pidana yang dilakukan Wahyu Widodo tersebut dapatditindaklanjuti atau tidak, setelah ada putusan dari Tim Pleno dan Tim Kerjadari Bank Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Bersama antara Gubernur BI,Kapolri dan Kejagung.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 14-01-2015 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 49 /Pid.B/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 6 April 2015 — JAKUB SUGIARTO SUTRISNO
111 — 48
  • hukumnyaada, tetapi jangan saksi besok bermasalah, kami minta Johanes Syalmaf itumengambil peta lokasinya yang saksi serahkan kepada Majelis, yaitu Peta No13 dan Peta No. 12 itu dari Kanwil BPN, membenarkan tindakan saksi untukmelakukan proses hukum atas Surat Kuasa yang diberikan dari klien kami; Bahwa saksi waktu itu dihari Senin ada SMS, kepada saksi, katanya Bolehbicara Bang, saksi tanya Ini dari siapa, katanya dari Rusman Hadi, lalu diatelpon, kami diskusi, saksi tanya lagi Ini Rusman Hadi Mantan Kapolri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-04-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 K/Pdt/2017
Tanggal 10 April 2017 — ONG BUDIONO, DKK VS SETIADI HADINATA, S.H., M.M
65 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (bukti P34):Bahwa sesuai Surat dari Warga RT 02/RW 02 Kelurahan Karangayu,Kecamatan Semarang Barat kepada Bapak Kapolri Jenderal BadrodinHaiti Semarang tanggal 26 Maret 2016 perihal permohonan perlindunganatas pemeriksaan yang berulang atas kasus yang sama dalam perkaradugaan terjadinya tindak pidana Pemerasan dan atau Pengancaman yangterjadi di Jalan Anjasmoro Raya Nomor 1A/12 TR.01/02 KelurahanKarangayu Kecamatan Semarang Barat Jawa Tengah pada tanggal 18Juni 2015, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-02-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 80/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 15 Desember 2015 — MARINGAN ARUAN, SE, LAwan PT. HONDA PROSPEK MOTOR,
302 — 240
  • Dalam hal ini, BPKBmempunyai nilai yuridis sebagai certificate of ownership, yangmembuktikan kepemilikan suatu kendaraan bermotor, sebagaimanadiatur dalam Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu LintasDan Angkutan Jalan (UU Lalu Lintas) maupun Peraturan Kapolri Nomor5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.2.4.Bahwa dalil Penggugat mengenai telah beralinnya kepemilikan atasbarang, in casu Mobil Honda City, dari PT Jakarta Mega Trans sehinggaPenggugat berhak untuk
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-02-2014 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 58/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 22 April 2015 — KIRANA KWEE,Cs >< MARRY TUNG,Cs
174 — 77
  • KAPOLRI, c.q. Kapolda Metro Jaya, c.q. Direktur ReserseKriminal Umum, c.q. Kepala Subdittahbang/RESMOB, beralamatkantor di Jalan Jend. Sudirman Kav. 55, Jakarta Selatan 12190,selanjutnya disebut sebagai .....
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 20-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 462 K/TUN/2016
Tanggal 20 Desember 2016 — PAHALA SHETYA LUMBANBATU, SH vs PRESIDEN RI
120 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kepala Divisi Profesi danPengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanggal 23Agustus 2013 Bapak Kapolri yakni Surat Kepala Bidang Profesi danPengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau NomorR/O9/X1/2014/Propam tentang Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyelidikan Propam (SP2HP3) yang pada pokoknya Komisi Yudisial RImenyatakan: bahwa tidak ada pihak manapun termasuk oknum anggotaKepolisian Polda Riau yang melaporkan Hakim (Sdr.
Pengadilan PA PASIR PANGARAYAN Perdata Agama
Register : 02-04-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 268/Pdt.G/2019/PA.Ppg
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 9
  • 2 adalahanggota keluarga yang berstatus anak;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa fotokopi Surat IzinCerai, merupakan fotokopi dari akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktiansempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bukti tersebutberkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantah lawan, tidak bertentangandengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka berdasarkanbukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon Konvensi telah memenuhiketentuan Pasal 18 Peraturan Kapolri
Pengadilan PN KENDAL Pidana Umum
Register : 17-01-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan PN KENDAL Nomor - 5/Pid.Sus/2017/PN Kdl
Tanggal 31 Mei 2017 — - MOSONIFIN alias MAMOK bin SUSILO
109 — 39
  • korban tidak disertai pemaksaan ;Bahwa Pemeriksaan terhadap diri korban dilakukan 1 (satu) hari saja ;Bahwa saksi sudah lupa bagaimana kondisi korban saat itu ;Bahwa selama menjadi penyidik pelatihan yang saksi ikuti adalah tentangKDRT di Purwokerto dan Semarang ;Bahwa dasar saksi mengikuti pelatihan adalah perintah dinas ;Bahwa saksi menjadi penyidik tidak ada sertifikasi tetapi berdasarkan SKEPdari POLDA Jateng ;Bahwa di Polres Kendal belum ada Penyidik khusus anak ;Bahwa saksi tidak tahu SK Kapolri
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-03-2019 — Putus : 29-03-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 302/Pdt.G.ARB/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Maret 2019 — ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA SEMBILAN BELAS DUA BELAS lawan 1.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA BANI 2.PT. ANGKASA PURA II Persero
696 — 538
  • dapatdilaksanakan rasional dan yang terpenting adalah bahwa itu adalah halyang ditahan oleh para pihakBahwa Chevron misalnya mengenai isu yang berkembang sebetulnyayang sekarang menjadi isu adalah seolaholah yang utama adalahpenetapan tersangka padahal yang menjadi sengketa di sana adalahinterpretasi terhadap minimum 2 alat bukti yang cukup atau tentangkecukupan alat bukti penetapan tersangka menjadi implikasi Kenapa Ahlisetuju untuk mengatakan bahwa harus diuji oleh Mahkamah Konstitusikarena Peraturan Kapolri
Pengadilan PN BENGKAYANG Pidana Khusus Pidana Perlindungan Konsumen
Putus : 30-11-2015 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN. Bek
Tanggal 30 Nopember 2015 — Perdata - PT. ARTHA PRIMA FINANCE sebagai PEMOHON LAWAN - SANGKUI sebagai TERMOHON
293 — 262
  • ARTHA PRIMAFINANCE.1 Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut diatas Majelis BPSK Kota Singkawangsudah tepat dan benar mengabulkan gugatan TERMOHON karena padapersidangan TERMOHON dan PEMOHON selalu menghadirinya.Halaman 103 dari 124 Putusan Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek.2 Bahwa Mengingat PEMOHON dalam melakukan penarikan kendaraan milikTERMOHON tidak berdasarkan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan bertentangan dengan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011tentang Pengamanan Eksekusi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 03-09-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 2490/Pid.B/2019/PN Sby
Tanggal 21 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.TULUS ARDIANSYAH, SH
2.SUHARTO, SH
3.ANTON ZULKARNAEN, SH, MH
Terdakwa:
1.HABIB ABD QODIR AL HADDAD BIN ABDULLOH
2.HADI MUSTOFA
3.SUPANDI
58 — 11
  • unsur tersebut diambil alih danmenjadi satu kesatuan dalam mempertimbangkan pledoi penasehat hukumpara terdakwa, sehingga dengan demikian majelis hakim tidak sependapatdengan pledoi penasehat hukum para terdakwa yang menyatakan paraterdakwa supaya dibebaskan karena tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanpenuntut umum, dengan demikian pledoi penasehat hukum para terdakwaharus ditolak;Menimbang, bahwa tentang permohonan maaf para terdakwakepada Kapolri