Ditemukan 5559 data
Urut Berdasarkan
Putus : 21-12-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 23/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda Tanggal 21 Desember 2012 — H. LUKITOSARI, SE Bin MURNI
92 — 23
92 — 23
kerugian keuanganNegara /daerah berkaitan dengan terjadinya dugaan tindak pidana Korupsi kegiatanIrigasi kembang Janggut yaitu sejak tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan 18Februari 2012; Bahwa prosedur kami lakukan untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah terkait dugaan tindak pidana korupsi kegiatan irigasi kembang janggutantara lain:e Melakukan penilaian kecukupan data/bukti/dokumenyang dipergunakan sebagai dasar penghitungankerugian keuangan negara/daerah.e Atas data/bukti/dokumen ttersebut
Putus : 09-03-2012 — Upload : 27-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1881 K/Pdt/2011 Tanggal 9 Maret 2012 — ROSITA Br. TOBING, dkk vs HERMAWANTO, dkk
52 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1881 K/Pdt/2011halaman 150 alinea 1 s/d 5).Pertimbangan ttersebut tidaktepat menurut hukum, karena:aBahwa HGB No. 0041tidak hapus walaupunHGB No. 0041 tersebutberalih atau berpindahtangan haknya kepadapihak lain, sehinggaHGB No. 0041 yangsemula dikuasai PT.ODMB (turut TermohonKasasi) dan beralihpemegang haknyakepadaHERMAWANTO(Termohon Kasasi/Penggugat) adalahperpanjangan HGB No.0041 atas nama PT.ODMB (turut TermohonKasasi) dan HGB No.0041 yang beralihpemegang haknyakepadaHERMAWANTO bukanHak Guna
Putus : 07-02-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN CIBINONG Nomor 161/Pid.B/2010/PN.Cbn. Tanggal 7 Februari 2011 — EDDY ANANG SYAHRANI Bin ANANG SYAHRANI
106 — 26
106 — 26
Menyetujui harga tanah dansaksi mau menanda tangani surat surat tersebutkarena surat undangannya dibuat oleh PPTK dan resmidan sebelumnya Berita Acara itu sudah ditandatangani oleh rekanrekan saya serta di Ciomas itu137sangat dibutuhkan dengan adanya SMAN ttersebut ; Bahwa untuk musyawarah harga di benar dilaksanakansecara bersama sama ; Bahwa ada atau tidak adanya panitia dalam hal inisebetulnya bisa saja jalan karena ini sebetulnyapekerjaan PPTK ; Bahwa B.A dan Surat surat lainnya fungsinya untukmelengkapi
Putus : 03-09-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 85/Pid.B/2015/PN Kdr Tanggal 3 September 2015 — Ir. R.H. HERU PAMBUDHI WP, MM
148 — 51
148 — 51
ParisonaAlam Sejaktera yang telah diakuisisi oleh terdakwa kemudian pada tanggal 2April 2013 terdakwa menyuruh Lilis Suryani untuk mentransfer uang hasilpencairan MMOB ttersebut' ke rekening BCA atas nama Lilis Suryanisebesar Rp.2.000.000.000,.
saksibekerja akan berusaha lebih baik lagi;Bahwa benar pada saat saksi menjabat selaku Kepala Kantor cabang BSMPembantu Tulung Agung, saksi bertanggung jawab kepada terdakwa apabilapengajuan permohonan pembiayaan MMOB besarnya diatas Rp.100.000.000,00(sertus juta rupiah), karena harus ada persetujuan dari terdakwa;Bahwa benar sebelum terdakwa datang ke kantor BSM Cabang Tulung Agung,saksi belum tahu produk pembiayaan MMOB, karena dulu / sebelumnya yangbisa menjalankan produk baru pembiayaan MMOB ttersebut
lebih dulu terdakwa menjabat diKediri, baru saksi masuk.Bahwa saksi memberikan/melakukan opini tersebut, karena diperintah olehpusat.Bahwa saksi tidak ada kaitannya / hubungannya dengan terdakwa untukpembiayaan yang ini, karena untuk pembiayaan yang ini oleh terdakwa tidakdiserahkan kepada bagian Review, padahal seharusnya dokumen / berkaspengajuan pembiayaan MMOB tersebut diserahkan oleh cabang tapi daricabang bisa menyerahkan / tidak,dan kalau dari cabang dokumen / berkaspengajuan pembiayaan MMOB ttersebut
INTAN PUDJAWATI dengan saudara DIDIK PRIHANTORO.37) Bahwa Terkait dengan pengajuan pembiayaan MMOB ttersebut yangterdakwa sampaikan ke Sdri. INTAN PUDJAWATI adalah tentang dananyauntuk menjamin usaha milik DIDIK PRIHANTORO dan Jenis usahannyaDIDIK PRIHANTORO, namun terdakwa tidak menyampaikan tentangResiko usahannya DIDIK PRIHANTORO dan Menawari untuk ikut dalamsurvey usahannya DIDIK PRIHANTORO.38) Bahwa Untuk pembicaraan bagi hasil Sdri.
Putus : 01-03-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/PID/SUS/2011/PN.TIPIKOR Smg Tanggal 1 Maret 2012 — SULKIN Bin H. ROSIDUN (TERDAKWA)
69 — 16
69 — 16
297/2009 tanggal 24 Pebruari 2009tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2009dengan perincian sebagai berikut : Alokasi fisik sebesar Rp.83.691 .300, QOperasional desa sebesar Rp.35.867.700,Dana tersebut diterima oleh Desa Harjowinangun melalui rekeningsaksi Sutono alias Miftahudin bin (alm) Mustari qq BendaharaDesa pada PD BKK Dempet dalam 2 (dua) tahap yaitu : Tanggal 6 Juli 2009 sebesar Rp.59.779.500, Tanggal 19 Nopember 2009 sebesar Rp.59.779.500,Terhadap pengelolaan dana ADD ttersebut
Putus : 20-12-2012 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 PK/Pid.Sus/2012 Tanggal 20 Desember 2012 — Drs. H. RUSKIN HAR, MBA
123 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
NAZIEFSOESILA DHARMA ttersebut tanpa dilengkapi dengan Berita AcaraPemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sebagai buktibahwa pekerjaanpekerjaan tersebut telah dilaksanakan. Adapun 5 (lima)kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh SRI MEKKA S SH. MSI danDrs. H.M. NAZIEF SOESILA DHARMA tersebut adalah sebagai berikut :Kwitansi tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.395.000.000, (tiga ratussembilan puluh lima juta rupiah) kepada EMILDA FIRDAUS. SH.
NAZIEFSOESILA DHARMA ttersebut tanpa dilengkapi dengan Berita AcaraHal. 45 dari 318 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/201246Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sebagai buktibahwa pekerjaanpekerjaan tersebut telah dilaksanakan. Adapun 5 (lima)kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh SRI MEKKA S SH. MSI danDrs. H.M.
Putus : 02-05-2011 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 547/PID.B/2010/PN.DUM Tanggal 2 Mei 2011 — H. Mustar Effendy, BA
137 — 35
137 — 35
(dua milyarrupiah).Bahwa sharing/saham masingmasing pihak tersebut sebelumnya telah dibicarakandalam pertemuan para pihak sebelum ditanda tangani perjanjian kerja samatersebut dan hal tersebut telah disetujui Walikota.Bahwa perkiraan awal seluruhnya Proyek PAB ttersebut adalah sekitarRp.150.000.000.000.(seratus lima puluh milyar rupiah) atau Rp. 200.000.000.000.(dua ratus milyar rupiah).Bahwa atas perhitungan dana sebesar itu, pihak PT.
Register : 01-12-2014 — Putus : 01-01-1970 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg Tanggal 1 Januari 1970 — HADIAH Binti HARUN.
121 — 5
121 — 5
(PNPM MP) yang bersumber dari APBN (AnggaranPendapatan dan Belanja Negara) untuk Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilirdengan perincian sebagai berikut :e Tahun 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);e Tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah);e Tahun 2009 sebesar Rp. 900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah);e Tahun 2010 sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah)e Tahun 2011 sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyar rupiah);Bahwa dana PNPM MP ttersebut
Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 719 K/PID/2014 H. HARSONO KOESMANTO bin SRI SADONO
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Mutiara Tbk Cabang Panglima Sudirman JalanPanglima Sudirman Nomor 2931 BlokC, Surabaya, Jawa Timur sebagaijaminan tambahan take over dan kredit modal kerja sebesarRp35.000.000.000, (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan nilaitanggungan Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 1321/Teluk Pucung atasnama SRI BUDHI RAHAYUNINGSIH ttersebut sebesarRp15.000.000.000, (lima belas miliar rupiah);Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidanadalam Pasal 266 ayat (2) KUHP jo.
Putus : 17-09-2009 — Upload : 26-07-2011
Putusan PN SALATIGA Nomor 68/Pid.B/2009/PN.Sal Tanggal 17 September 2009 — KADARISMAN, SPd. bin KAMUSI
60 — 18
60 — 18
melakukan (doen plegen) serta orang yang turut melakukan (medepleger)sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan subyek hukum dari peristiwa pidana ;118Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan sebagaimana tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksisaksimaupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan dan dengan mengambil alihpula pertimbangan hukum maupun uraian dari pasal yang didakwakan Jaksa/PenuntutUmum dalam dakwaan subsidair sebagaimana ttersebut
Putus : 11-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 166/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY Tanggal 11 Januari 2016 — SUPRIJATIN alias BU UPIK Binti H. FATHOL ARIFIN ;
KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO
56 — 10
56 — 10
PNPM MP),berdasarkan Petunjuk Operasional (PTO) PNPM MP Kementerian Dalam Negeri dengansasaran program tersebut adalah sebagai berikut;1 Sasaran (lokasi) meliputi seluruh Kecamatan, Pedesaan di Indnesia yangdalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasukKecamatan Kecamatan kategori Kecamatan bermasalah dalam PPK /PNPM MP.2 Sasaran Kelompok adalah;e Masyarakat miskin di perdesaan.e Kelembagaan masyarakat dipedesaan.e Kelembagaan Pemerintahan lokal.Bahwa dana BLM program PNPM MP ttersebut
Register : 21-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 201 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 30 Maret 2016 — HJ. TATTY GUSWATI Binti H. SOBANDI
67 — 19
67 — 19
PedagangPasar Sukatani dan Koperasi Pedagang Pasar Palumbon Manis ketika dariKementerian Koperasi dan UKM RI akan melaksanakan pengecekan kelapangan terhadap calon koperasi penerima bantuan sosial program revitalisasipasar tradisional melalui koperasi karena dari program tersebut adalahrevitalisasi pasar tradisional melalui koperasi sehingga pasar tradisional tersebutharus memiliki kepengurusan koperasi dan dua lokasi pasar tersebut belumpernah mengajukan bantuan sehingga saksi menunjukan dua lokasi ttersebut
Upload : 02-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/PID/SUS/TPK/2011/PN.BDG AJAT SUDRAJAT Bin JUNAEDI
140 — 85
140 — 85
Kuningan, akan tetapi entahkenapa pihak KSU Karya Nugraha Kabupaten Kuningan mengembalikan lagi danaKPRS Mikro bersubsidi sebesar Rp.450.000.000, (empat ratus lima puluh jutarupiah) tersebut kepada Bendahara Umum Negara melalui transfer rekening dariBank Mandiri, dan setelah itu pihak KSU Karya Nugraha tidak mengajukan lagidana KPRS Mikro Bersubsidi kepada Kemenpera ttersebut hinggasekarangBahwa benar yang menjadi alasan adanya perbedaan tersebut karena adanyakebijakan pimpinan Kemenpera bahwa penyaluran
Register : 15-03-2013 — Putus : 13-11-2013 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 165/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Tanggal 13 Nopember 2013 —
409 — 144
409 — 144
bahwa terhadap dalil GUGATAN ttersebut di atas, PARAPENGGUGAT seharusnya lebih memahami secara seksama objekGUGATAN yang diajukan, in casu perintah tertulis dari TERGUGATI kepada TERGUGAT II untuk melakukan blokir atas rekening EfekTURUT TERGUGAT maupun blokir atas keseluruhan rekening Efeknasabah dari TURUT TERGUGAT, karena berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor
Putus : 07-06-2012 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 11/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg Tanggal 7 Juni 2012 — Drs. H. KOTOT KUSMANTO Bin KASMAN KUSUMO WIJOYO;
92 — 19
92 — 19
penerimaan yang perlu dibayar kembalidan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahunanggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun berikutnya.Proses penyusunan APBD sesuai dengan pasal 20 dan pasal 21 PP 105 tahun 2000 :a.Dalam rangka menyusun RAPBD, Pemda bersamasama DPRD, terlebihdahulu menyusun arah dan kebijjaksanaan umum APBD (KUA)Berdasarkan arah dan kebijakan umum tersebut, Pemda menyusun strategiplafon dan prioritas anggaran (PPA)Berdasarkan Plafon dan Prioritas anggaran ttersebut
Register : 20-12-2006 — Putus : 09-09-2008 — Upload : 01-07-2011
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 77/Pdt.G/2006/PA Jp Tanggal 9 September 2008 — Irmawati binti Pangerang,dkk vs Hj. Pattahari binti Kr. Kancing,dkk
109 — 159
109 — 159
Sehingga dua petakyang didalilkan dikuasai tergugat III adalah kabur dantidak jelas.Dalam replik para penggugat dijelaskan, bahwa dua petaktanah empang masih berdampingan dengan tanah empang yangdijaminkan di BPD ttersebut di atas.
Putus : 17-01-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 19/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA Tanggal 17 Januari 2013 — AFWAN ACHMAD, SH. Bin ACHMAD
282 — 50
282 — 50
maksudnya disuruh amprah;Bahwa saksi ada membuat laporan ke tiga paket tersebut untuk ekspanyaituproduksi yang dilaksanakan tahun 2008 ;e Bahwa mekanisme dari Administrasi pelaksanaan produksi yaitumelaksanakan tugasnya setelah mendapat SPK dari pinpinan,mengkoordinasikan kegiatan, mencari pengisi acara dan menyusunrencana anggaran biaya sesuai dengan SKK ;e Bahwa saat produser menyunting acara dimana direkamnya ada yangdirekam di Stodio ada diluar stodio dan setelah diproduksi ada dibuat CD;e Bahwa CD ttersebut
Putus : 03-05-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 506/Pid.B/2010/PN.Im Tanggal 3 Mei 2011 — AGUNG RIJOTO
908 — 470
908 — 470
Bahwa semua Dokumen / Berita Acara mengenai pembebasantanah untuk kepentingan pembangunan PLTU ttersebut ,telah ditanda tangani oleh Panitia P2T, dan penandatanganan~ tersebut dilakukan setelah proyek selesaidengan cara Panitia menyampaikan kepada para AnggotaPanitia di kantornya masing masing ; Bahwa terdakwa Agung Rijoto menanda tangani suratpernyataan tertanggal 23 Januari 2007yang pada pokoknya bersedia mengembalikan uang gantirugi kepada yang berhak apabila ditemukankekeliruan / permasalahan
Register : 22-04-2015 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 91/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 14 Juli 2015 — PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA ( PSSI );MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
236 — 1056
236 — 1056
internasionaldikarenakan lahirnya sanksi dari FIFA,hilangnya mata pencaharian dari para pemaindi klub yang menjadi anggota Persatuan SepakBola Seluruh Indonesia ( PSST ),kerugian secara finansial yang dialami olehanggota Persatuan Sepak Bola SeluruhIndonesia ( PSSI ), dan hal hal lainnya ;3 Bahwa terhadap ketentuan Pasal 67 ayat (4)Undang Undang Pengadilan Tata UsahaNegara yang mengatur bahwa PermohonanPenundaan tidak dapat dikabulkan apabilakepentingan umum mengharuskandilaksanakannya keputusan ttersebut
Register : 16-02-2022 — Putus : 11-07-2022 — Upload : 14-07-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam Tanggal 11 Juli 2022 — Penuntut Umum:
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.MUHAMMAD NASRAN, S.H., M.H.
3.Gernando Halomoan Damanik, S.H.
Terdakwa:
ANDI WELLO T
151 — 28
1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
2.MUHAMMAD NASRAN, S.H., M.H.
3.Gernando Halomoan Damanik, S.H.
Terdakwa:
ANDI WELLO T
151 — 28
Menyatakan Terdakwa ANDI WELLO Ttersebut diatastidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dari dakwaan Primair tersebut;
3.