Haryono Kav.22 Jakarta Timur atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telahmenerima hadiah atau janji yaitu berupa uang sejumlah Rp.2.750.000.000, (dua milyartujuh ratus lima puluh juta rupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut,padahal

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hargantin bin Kanjak Binti (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Hargantin bin Kanjak Binti (alm) dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hargantin bin Kanjak Binti (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbarengan korupsi secara bersama-sama sebagaimana

Eng Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, telahmelakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, yaitu sejak tahun2011, Tahun 2012, Tahun 2013 dan Tahun 2014, atau setidaktidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2011 s/d tahun 2014, bertempat di Kantor Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur Jalan Bukit Darmo Raya Nomor 1Graha Family Surabaya, atau

yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatanperbuatan yang telahdilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis.Menimbang bahwa menurut Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandungkaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnyadipisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut,sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan

Apabila perbuatan tidak sejenis dapatdikualifikasi sebagai Perbarengan atau Concursus sebagaimana dimaksuddalam Pasal 65 KUHP.Bahwa menurut Ahli, pemberian Gratifikasi terhadap ke beberapa perusahaandapat dikualifikasi sebagai perbuatan berlanjut apabila memenuhi syaratperbuatan berlanjut yaitu hubungan kehendak, perbuatan sejenis dan jangkawaktunya segera.Bahwa menurut Ahli, pengertian unsur kewajiban yang dimaksud dalam Pasal5 Ayat (1) huruf b kualifikasi Delik Suap adalah harus dihubungkan dengan

Menurut Ahli Prof.Dr.Agus Surono, S.H., M.H., dengan mengacu Arrest HogeRaad No.8255, Juni 1905 yang pada intinya mengandung kaidah hukum yangmenyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu denganlainnya dipisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari adalah tidak tundukpada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkanharus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana.b.

perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan pidana yang satu denganyang lainnya mempunyai hubungan yang erat sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai perbuatan yang diteruskan/berlanjut ; Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan perbuatan berlanjut atau perbarengantindakan berlanjut yaitu apabila tindakantindakan itu masingmasing merupakan kejahatanatau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai perbuatan berlanjut.Menimbang, bahwa adapun ciriciri dari perbarengan

perbuatanperbuatan yang terjadi itu adalah sebagaiperwujudan dari suatu keputusan kehendak, perbuatan haruslah sama atauperbuatanperbuatan yang sejenis, dan waktu antara yang satu dengan yang laintidaklah boleh terlalu lama;Menimbang, bahwa disebut sebagai perbuatan berlanjut atau perbarengantindak berlanjut adalah apabila tindakantindakan itu masingmasing merupakankejahatan atau pelanggaranakan tetapi ada hubungan sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai tindakan berlanjut dengan ciriciri perbarengan

yaitu jikaantara beberapa perbuatan meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaisatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang menurut ancaman pidanapokok yang terberat,Menimbang bahwa dari pasal tersebut yang dimaksudkan adalah beberapaperbuatan pidana yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang eratyang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yangditeruskan/berlanjut;Dan ciriciridari perbarengan

tindak pidana Korupsiberdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.191/KMA/SK/XII/2010 tanggal ~=1 = = =Desember 2010 tentang PengoperasianPengadilan Tindak Pidana CKorupsi pada Pengadilan Negeri Bandung,Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yangmelakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang secaramelawan hukum melakukan' perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau. perekonomian negara, dalam hal perbarengan

kekuatan hukum tetap yang menyatakan mengenai siapasebenarnya pemilik sah dari PT Kertas Blabak tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah dipertimbangkan diatas, maka untuk memutuskan dan mengadili perkara ini harus menunggu246perkara perselisihan atau sengketa perdatanya yang harus diputuskan terlebihdahulu atau Praejudicial Geschil;Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam bukunya Pelajaran HukumPidana 2, penafsiran hukum pidana, dasar peniadaan , pemberatan &peringanan, kejahatan aduan, perbarengan

Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PN.Pbrkan/berlanjut;Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan perbuatan berlanjut atauperbarengan tindakan berlanjut yaitu apabila tindakantindakan itu masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;Menimbang, bahwa adapun ciriciri dari perbarengan tindakan berlanjutadalah:1. Tindakantindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari kehendakjahat (One Criminal Intention) ;2.

Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan NegeriSemarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan atau yang turut sertamelakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yangditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atausementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berhargayang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau suratberharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantudalam melakukan perbuatan tersebut, dalam hal perbarengan

Dilakukan sebagai perbuatan perbarengan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri(concursus realis) ;Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi' menentukan bahwa yang dimaksud dengansetiap orang adalah perorangan atau termasuk korporasi =;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telahmengajukan terdakwa Ir.

Dilakukan sebagai perbuatan perbarengan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri (concursusrealis) ;Ad. 1.

Unsur : Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandangsebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP, Dalamgabungan dari beberapa perbuatan yang masingmasing harus dipandangsebagai perbuatan tersendiri dan yang masingmasing menjadi kejahatan yangterancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yangdijatuhkan ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatasberdasarkan fakta fakta

rupiah), sehingga keseluruhannyaberjumlah Rp. 13.689.759.190,74 (tiga belas milyar enam ratus delapan puluhsembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiahtujuh puluh empat sen) ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang dipertimbangkan di atas,maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuanPasal 65 ayat (1) KUHP sebagai gabungan dari beberapa perbuatan(meerdaadcche samenloop) yang masing masing berdiri sendiri, sehinggadengan demikian unsur Perbarengan

perkara terhadap Terdakwa lllHataming bin Abdul Salam tidak dapat dilanjutkan dan harus dihentikan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambilsikap atas keberatan terhadap surat dakwaan dan nota pembelaan dar PenasihatHukum Terdakwa , Terdakwa Il, dan Terdakwa IV, mengenai Prejudiciel geschill,sebagai berikut:Menimbang, bahwa Adami Chazawi berpendapat dalam bukunya PelajaranHukum Pidana 2, penafsiran hukum pidana, dasar peniadaan pemeberatan &peringanan, kejahatan aduan, perbarengan

., M.Si. terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiperbuatan perbarengan ;Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa YUSAK YALUWO,SH., M.Si. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan,dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidanakurungan selama 6 (enam) bulan ;Menghukum Terdakwa YUSAK YALUWO, SH., M.Si. untuk membayar uangpengganti sebesar

faktafaktahukurn dalarn persidangan sebagairnana telah diuraikan dalarn pernbuktian unsurunsursebelurnnya, yang oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa baik terdakwa Arief Wahyudirnaupun saksi Margan Salurn dan saksi Julius MP Aritonang adalah sarnasarna sebagaipelaku dengan kualifikasi yang rnelakukan, dengan dernikian un sur ini telah terpenuhi ;Menirnbang, bahwa dalarn dakwaan aquo Penuntut Urnurn juga telahrmenghubungkan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :"dalam hal perbarengan

Dalam dakwaan yang disusun demikianPenuntut Umum telah merasa yakin bahwa Terdakwa tidak akan lepas dan akan terbuktiterhadap satu tindak pidana yang didakwakan tersebut ;Kemudian terhadap dakwaan Kumulatif disusun oleh Penuntut Umum misalnyamanakala seorang atau beberapa orang Terdakwa didakwa melakukan lebih dari satuperbuatan yang masingmasing diatur dan diancam oleh beberapa ketentuan Pasal yangberbeda dan masingmasing harus dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiridalam hal terjadi perbarengan

Menyatakan Terdakwa BUDI RACHMAT KURNIAWAN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan tindak pidana korupsiyang berdiri sendiri yang dilakukan secara bersamasama sebagaimanadiatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

Pasal 65 ayat (1) KUHP, yaitu perbarengan beberapa perbuatan yang harusdipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsurunsurtersebut sebagaimana dibawah ini ;Ad. 1. Setiap orang :Hal. 668 dari 930 Hal. Putusan Nomor 33/Pid. SusTPK/2019/PN.

Pasal 65 ayat 1 KUHPidana tentang melakukan beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatanMenimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidanamenyatakan dalam hal melakukan perbarengan beberapa perbuatan yangmasingmasing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehinggamerupakan beberapa tindak pidana (kejahatan) yang diancam dengan pidanapokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana. R.

Agam / Bukittinggi Pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)Republik Indonesia Tahun Anggaran (TA) 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkandengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam kurun waktu antaratahun 2011 sampai dengan tahun 2012 telah melakukan perbarengan(gabungan) perbuatan pidana terkait tindak pidana korupsi pada Pengadaandan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DITA YUNITA PRIHASTUTI SUTEJO Binti BAMBANG SUTEJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan dalam bentuk perbarengan perbuatan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DITA YUNITA PRIHASTUTI SUTEJO Binti BAMBANG SUTEJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, melanggar Pasal 11 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;.

2.