Ditemukan 5537 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-12-2022 — Putus : 26-04-2023 — Upload : 03-05-2023
Putusan PN SINGARAJA Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sgr Tanggal 26 April 2023 — Penuntut Umum:
ISNARTI JAYANINGSIH, SH.
Terdakwa:
1.Komang Puja Rasmiasa
2.Anak Agung Kade Ratna Sawitri
173 — 79
ISNARTI JAYANINGSIH, SH.
Terdakwa:
1.Komang Puja Rasmiasa
2.Anak Agung Kade Ratna Sawitri
173 — 79
ANAK AGUNG KADE RATNA SAWITRI bersalah melakukan tindak pidana Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana dalamdakwaanKedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. KOMANG PUJA RASMIASA dan terdakwa 2.
Register : 12-02-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg Tanggal 16 Mei 2018 — Penuntut Umum:
ARJUNA B.S. TAMBUNAN, SH. MH
Terdakwa:
SUPRIADI Als KIJING
268 — 47
ARJUNA B.S. TAMBUNAN, SH. MH
Terdakwa:
SUPRIADI Als KIJING
268 — 47
ayat (1) joPasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP tidakterbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Unsur Melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi UnsurMerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, Unsur Turut Melakukan,Menyuruh Lakukan, dan Melakukan, Unsur dalam hal perbarengan
Putus : 30-11-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2041 K/PID.SUS/2016 Tanggal 30 Nopember 2016 — Drs. DIDING ISKANDAR
97 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Banten;Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa unsur perbarengan (gabungan) beberapaperbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Drs.
Putus : 03-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 20 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm. Tanggal 3 Nopember 2016 — AGUS PRIYADIM., SKM Bin (Alm) MASLAN BAKRAN
42 — 12
42 — 12
Negara oleh BPKP perwakilan Kalimantan Selatan padatanggal 2 September 2015 dan tanggal 09 Nopember 2015 telah terdapatkerugian Negara.Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut pendapat majelishakim unsur ke 4 (empat), yakni unsur yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, telah terbukti secara hukum pada perbuatanterdakwa.Ad.5 Melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;Menimbang bahwa Bahwa mengenai perbarengan
merupakangabungan tindak pidana dimana dalam waktu tertentu, seseorang telah melakukanbeberapa tindak pidana dimana tindak pidana tersebut belum ada putusannya dandidakwakan sekaligus.Bahwa pengertian perbarengan dalam Pasal ini adalah gabungan beberapakejahatan (meerdaadse samenloop/Concusrus realis) yang dalam perkara initerjadi karena pelaku tindak pidana telah melakukan beberapa perbuatan dan tiaptiap perbuatan tindak pidana sendirisendiri dan terhadap perbuatanperbuatantadi diadili sekaligus.Menimbang
Putus : 03-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 20 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm Tanggal 3 Nopember 2016 —
36 — 8
36 — 8
Negara oleh BPKP perwakilan Kalimantan Selatan padatanggal 2 September 2015 dan tanggal 09 Nopember 2015 telah terdapatkerugian Negara.Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut pendapat majelishakim unsur ke 4 (empat), yakni unsur yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, telah terbukti secara hukum pada perbuatanterdakwa.Ad.5 Melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;Menimbang bahwa Bahwa mengenai perbarengan
merupakangabungan tindak pidana dimana dalam waktu tertentu, seseorang telah melakukanbeberapa tindak pidana dimana tindak pidana tersebut belum ada putusannya dandidakwakan sekaligus.Bahwa pengertian perbarengan dalam Pasal ini adalah gabungan beberapakejahatan (meerdaadse samenloop/Concusrus realis) yang dalam perkara initerjadi karena pelaku tindak pidana telah melakukan beberapa perbuatan dan tiaptiap perbuatan tindak pidana sendirisendiri dan terhadap perbuatanperbuatantadi diadili sekaligus.Menimbang
Putus : 10-10-2013 — Upload : 30-01-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Tanggal 10 Oktober 2013 —
43 — 79
43 — 79
Akan tetapi senyatanya Terdakwa membuat keputusanyang bertentangan dengan hukum (ten recht) dan yang pada akhirnya menjadi titikawal terjadinya tindak pidana korupsi (vide : halaman 163165 Putusan MahkamahAgung Nomor : 1144 K/Pid/2006 Kamis, 13 September 2007); Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesalahan pada diri terdakwa dalammelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut diatas dimana terjadi jugaperbarengan perbuatan (concurus realis), perbarengan peraturan (concursus idealis),secara
Register : 14-01-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 29-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
GADHIS ARIZA, SH
Terdakwa:
I WAYAN SUDARMA
194 — 158
GADHIS ARIZA, SH
Terdakwa:
I WAYAN SUDARMA
194 — 158
memenuhitindak pidana korupsi, sebagai perbuatan berlanjut pasal 64 ayat (1) KUHPrumusan perbuatan berlanjut (voortgezette handeling). secara sah danmeyakinkan telah melakukan tindak pidana; yang dilakukan secara bersamasama; yang merupakan beberapa perbuatan yang dipandang sebagaiformulasi rumusan perbuatan berlanjut; penerapannya dengan maksudsebagai bentuk khusus dari tindak pidana atau Pasal 64 ayat (1) KUHP yangmengatur tentang perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), tercantumdalam BAB VI tentang Perbarengan
Putus : 28-05-2013 — Upload : 22-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 884 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 28 Mei 2013 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos
239 — 209 — Berkekuatan Hukum Tetap
239 — 209 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karenamempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Pasal 65 ayat (1) KUHPdalam rumusan yang termaktub dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP berbunyi :"dalam hal melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masingmasing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendin, sehinggamerupakan beberapa tindak pidana (kejahatan) yang diancam denganpidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana" ;Menimbang, bahwa pengertian gabungan beberapa perbuatan(Meerdaadsche
Putus : 29-03-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 13/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm Tanggal 29 Maret 2012 —
42 — 10
42 — 10
SIANTURI, S.H.Hal 308 dari 332 halaman, No. 13/Pid.Sus/Tipikor/201 1/PN.Bjm.dalam Bukunya yang berjudul Asasasas Hukum Pidana di Indonesia danpenerapannya penerbit AnaemPetehaem Jakarta 1996 dicetak oleh BPKGunung Mulia halaman 387388 : yaitu Dikatakan perbarengan tindakanberlanjut, apabila tindakantindakan itu) masingmasing merupakankejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa,sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut.
Register : 03-06-2009 — Putus : 26-01-2010 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 79/PID.B/2009/PN.PSB Tanggal 26 Januari 2010 — H. NASRIL MUNAF, dkk
115 — 131
115 — 131
Dalam dakwaan yang disusun demikian Penuntut Umum telahmerasa yakin bahwa terdakwa tidak akan lepas dan akan terbukti terhadap satu Tindakpidana yang didakwakan tersebut;Kemudian terhadap dakwaan Kumulatif disusun oleh Penuntut Umum misalnya manakalaseorang atau beberapa orang terdakwa didakawa melakukan lebih dari satu perbuatan yangmasingmasing diatur dan diancam oleh beberapa ketentuan Pasal yang berbeda dan masingmasing harus dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dalam hal terjadi perbarengan
Putus : 08-05-2015 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 208/Pid.Sus/TPK /2014/PN.Sby Tanggal 8 Mei 2015 — EDDY GUNAWAN TAMBRIN
134 — 60
134 — 60
Perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdirisendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;Menimbang, bahwa tentang unsur pertama Setiap orang, bahwa sesuai denganpengertian setiap orang sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan Primair di atas, makapengertian setiap orang menurut ketentuan pasal 3 ini disyaratkan kepada adanya sifattertentu. yang harus dimiliki yaitu berkaitan dengan suatu jabatan ataupun kedudukansehingga orang dimaksud memenuhi kapasitasnya sebagai pejabat
Register : 10-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 24 Juni 2015 — Muhammad Akib,SKM,M.Si Bin H.Akhmad Camea
51 — 17
51 — 17
Sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam rangkaianperbuatan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, apakah ada perbarengan atauconcursus realis sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (1) KUHP;Menimbang ,bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP berbunyi Dalam hal berbarenganbeberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehinggamerupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis makadijatuhkan
Register : 06-09-2023 — Putus : 23-01-2024 — Upload : 21-02-2024
Putusan PN PALU Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal Tanggal 23 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.Hakmianto, S.H., M.H.
2.Hakmianto, S.H., M.H.
3.Charlie Immanuel Manasye Simamora, S.H.
Terdakwa:
NAWAWIAN LANAWI
65 — 39
1.Hakmianto, S.H., M.H.
2.Hakmianto, S.H., M.H.
3.Charlie Immanuel Manasye Simamora, S.H.
Terdakwa:
NAWAWIAN LANAWI
65 — 39
strong>
- Menyatakan Terdakwa NAWAWIAN alias NAWAWIAN LANAWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa NAWAWIAN alias NAWAWIAN LANAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan
Register : 24-09-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte Tanggal 13 Januari 2015 — HALIL GAUS, BA
78 — 29
78 — 29
Dalam ayat 5 (lima) disebutkan bahwa jika ada pemberatan pidana dendadisebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakimmemandang bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa yang akan disebutkandalam amar putusan ini telah adil dan setimpal dengan perbuatan serta dampaknegatif yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dimana dalam hal inipemerintah
Register : 18-05-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg Tanggal 5 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
WAHYU SUDRAJAT, S.H.,M.H
Terdakwa:
JUMALI, ST
288 — 103
WAHYU SUDRAJAT, S.H.,M.H
Terdakwa:
JUMALI, ST
288 — 103
sesuatu dari pekerjaanPeningkatan Kapasitas/Uprating dan Optimalisasi PDAM Tirta TarumCabang Telukjambe Kab.Karawang ;Bahwa benar pekerjaan itu. dilakukan sematamata desakanpelanggan untuk pelayanan masyarakat karena ada demomasyarakat, sehingga untuk tahun anggaran 2016 tidak dilakukanpelelangan dan memakai hasil pelelangan tahun 2015, dimana padatahun anggaran 2016 dikeluarkan kontrak yang menganulir kontraksebelumnya ;Bahwa benar pada waktu itu sebetulnya proses penyusunanperubahan anggaran perbarengan
Putus : 28-04-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN SERANG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg Tanggal 28 April 2016 — Drs. DIDING ISKANDAR
123 — 24
123 — 24
ayat (2) UU No.46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua MahkamahAgung Nomor 022/KMA/SK/IV/2011 tanggal 7 Februari 2011 TentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai PegawaiNegeri atau penyelenggara Negara yang melakukan atau turut sertamelakukan, yang menerima pemberian atau janji dengan maksudsupaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuatatau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangandengan kewajiban,yang dilakukan perbarengan
Putus : 28-04-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN SERANG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg Tanggal 28 April 2016 — ADRIAN ROESLY, SE
389 — 518
389 — 518
ayat (2) UU No.46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua MahkamahAgung Nomor 022/KMA/SK/IV/2011 tanggal 7 Februari 2011 TentangPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai PegawaiNegeri atau penyelenggara Negara yang melakukan atau turut sertamelakukan, yang menerima pemberian atau janji dengan maksudsupaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuatatau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangandengan kewajiban,yang dilakukan perbarengan
Upload : 26-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 93/pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Bunyamin
120 — 44
120 — 44
DALAM HAL PERBARENGAN BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUSDIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGAMERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN;Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan seperti yangtertuang dalam faktafakta hukum yang telah diuraikan dimuka, telah terbukti saksiBACHRUM SURAATMAJA selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank PerkreditanRakyat Lembaga Pembiayaan Kecamatan Pancoran Mas (PD.
Putus : 26-07-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg Tanggal 26 Juli 2019 — -TRIONO, SE Bin WIDYO WARDONO
492 — 278
492 — 278
Unsur melakukan beberapa perbuatan, yang masingmasing harusdipandang sebagai perubatan yang berdiri sendirisendiri:Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHPidana menyatakan Dalamhal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancamdengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas dalam
Unsur Perbarengan;Ad. 1.
Unsur Perbarengan;Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHPidana mengatakan Dalamhal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancamdengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkaan hanya satu pidana;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang teruangkap dipersidangan,tanpa dilakukan kajian dan analisis tertentu dari Saksi Drs.
Putus : 20-04-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST Tanggal 20 April 2012 — MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
1116 — 664
1116 — 664
Kalau ada kewajiban dia berbuat sesuatu, jika dia tidak berbuatmaka dianggap dia tidak berbuat sesuatu.Bahwa dalam hubungannya dengan concursus atau perbarengan. Jadi subisdairaitasdihubungkan dengan perbuatanperbuatan yang terjadi seccara concursus/perbarengan ada beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.